INSTRUMEN_YURIDIS_PEMERINTAHAN

1. INSTRUMEN ADMINISTRASI NEGARA (InstrumenDasarPemerintahan) Fery Chofa, SH, LL.M

5. INSTRUMEN DASAR PEMERINTAHAN INSTRUMEN PEMERINTAHAN adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum (pemerintahan dalam arti luas). Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan yudikatif.

6. MengapadiperlukanInstrumen? Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan “instrumen hukumnya.” Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pulalah pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” yang ada.

7. Instrumendasarpemerintahanitudisebutsebagaiinstrumenyuridis yang digunakanuntukmenjalankankegiatangunamengatururusanpemerintahdankemasyarakatan.

8. Instrumen-Instrumenituadalah: Peraturanperundang-undangan Keputusan Tata Usaha Negara PeraturanKebijaksanaan/FreiesErmessen Rencana Perizinan InstrumenHukumKeperdataan

9. 1. PeraturanPerundang-Undangan Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).

10. Secara teoretis, istilah “perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai berikut: 1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. 2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

11. Ciri-CiriPeraturanPerundang-Undangan 1. BersifatUmumdanKomprehensif 2. Bersifat Universal 3. MemilikiKekuatanuntukmengoreksidanmemperbaikidirinyasendiri.

12. Dalam Negara kesejahteraan (welfare state) tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.

13. HirarkiPeraturanPerundang-Undangansbb: • UUD NRI Tahun 1945; • Ketetapan MPR, • UU/PERPU, • Peraturan Pemerintah (PP);     • Peraturan Presiden (PERPRES); • Peraturan Daerah (PERDA), yang meliputi: • PerdaProvinsi • PerdaKab/Kota • Perdes

14. DenganperaturanPerundang-undangantersebut administrator ataupemerintahmenjalankanrodapemerintahansecara LEGAL (berdasarkanhukum), bahkandenganperaturanini pula pemerintahmemilikikewenangan yang sebelumnyatidakmerekamiliki.

15. 2. Keputusan Tata Usaha Negara • Keputusan Tata Usaha Negara berbentuksuatu KETETAPAN yang mengikat. • Ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama.

16. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.

17. Ketetapan adalah suatu tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret. Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dandibuat untuk satu atau lebih individu berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.

18. KeputusanAdministrasi Negara Berdasarkanpengertian UU No.5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3, Keputusan Tata Usaha Negara: “suatupenetapantertulis yang dikeluarkanolehbadanataupejabattatausahanegara yang berisitindakanhukumtatausahanegaraberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkonkrit, individual, dan final, yang menimbulkanakibathukumbagiseseorangataubadanhukumperdata”

19. KeputusanAdministrasi Negara Berdasarkanpengertian UU No.30Tahun2014, Pasal 1 angka7, KeputusanAdministrasi Pemerintahan yg juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara: “Ketetapan tertulisyang dikeluarkanolehbadandan/ataupejabatpemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan”

20. Unsur-UnsurKetetapan/Keputusan • pernyataan kehendak sepihaksecaratertu;is. • Dikeluarkan oleh organ pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara • Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (BerdasarkanPeraturanPerundang-Undangan yang berlaku) • Bersifat konkret, individualdan final; • Menimbulkan akibat hukum dalam bidang adminisrasi. • Bagi seseorang atau badan hukum perdata (?)

21. AsasHukumdalamPengambilanKeputusan Keputusanpejabatadministrasinegaraharusdibuatberdasarkanataspermintaantertulisdariseseorangataulembaga. Keputusantersebutterikatpada 3 (tiga) asashukum, yaitu: • asasyuridikitas(rechtmatigheid) artinya, keputusanadministrasinegaratidakbolehmelanggarhukum. • asaslegalitas(wetmatigheid) artinya, keputusanadministrasinegaraharusdiambilberdasarkansuatuketentuanhukumdanperat. per-uu-an.

22. … • asas diskresi (freies ermessen) artinya, jika tidak ada hukum dan perat. per-uu-an yang mengatur, maka pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan menurutnya pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar kedua asas tersebut di atas.

23. Macam-MacamKetetapan • Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif • Ketetapan Deklaratoir adalah ketetapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. • Ketetapan Konstitutif adalah ketetapan yg melahirkan atau menghapuskan hubungan hukum atau akibat hukum baru.

24. Macam-MacamKetetapan 2. Ketetapan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban • Ketetapan yg Menguntungkan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatuatau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang adaataumungkinada. • Ketetapan yg Memberi Beban adalah ketetapan yg meletakkan kewajiban yg sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan utk memperoleh keringanan. Mis. Surat Ketetapan Pajak

25. Macam-MacamKetetapan 3. Ketetapan Eenmalig dan Ketetapan yang Permanen • Ketetapan eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat kilat (vluctige beschikking) seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, • Ketetapan permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku relatif lama.

26. Macam-MacamKetetapan 4. Ketetapan yang Bebas dan Terikat • Adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha Negara baik dalam bentuk kebebasan maupun kebebasan interprestasi. • Ketetapan terikat diberikan terikat kepada ketentuan yg sdh ada tanpa ada ruang kebebasan bagi pejabat TUN

27. Macam-MacamKetetapan 5. Ketetapan Positip dan Negatif • Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. • Ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Contoh: Penolakan, pernyataan tidak berkuasa

28. Macam-MacamKetetapan 6. Ketetapan Perorangan dan Kebendaan • Ketetapan perorangan (persoonlijk beschikking) adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang, seperti ketetapan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat Negara, ketetapan mengenai surat izin mengemudi, dan sebagainya. • Ketetapan kebendaan (zakelijk beschikking) diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan. mis. Sertifikat Hak atas Tanah dan Bangunan

29. 3. PeraturanKebijaksanaan PeraturanKebijaksanaandisebutjuga Freies Ermessen(diskresionare) Sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

30. Definisi suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yakni kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum,atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

31. Norma-normaPeraturankebijaksanaan • Bukanmerupakan per UUan. • AsaspembatasandanpengujianterhadapPerUUantidakdapatdiberlakukan • Tidakdapatdiujisecarawetmatigheid • Batuujinyaadalah AUPB lebihpadaDoelmatigheidnya. • Formatnyadapatberbagaibentuk al: Keputusan, Instruksi, SE, Pengumuman, Juknis, Juklakdll

32. Pembatasannya: • Penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif). • Penggunaan Freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.

33. 4. Rencana Rencana adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yg akan dilakukan/dikerjakan di masa yg akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yg sudah ditetapkan. Rencana merupakan alat bg implementasi, dan implementasi hendaknya berdasarkan rencana.

34. 4. Rencana Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, yang memberikan kewenangan untuk itu yg tidak semua bentuknya menimbulkan akibat hukum yg langsung bg warganegara. Rencana merupakan salah satu instrumen pemerintah, yang sifat hukumnya berbeda di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan.

35. Perencanaan memiliki bentuk tersendiri (sui generis), patuh pada peraturan-peraturan sendiri, serta mempunyai tujuan sendiri, yang berbeda dengan peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undang, dan ketetapan. Rencana merupakan himpunan kebijaksanaan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang, tetapi ia bukan peraturan kebijaksanaan, karena iamerupakankewenangan pemerintah yang jelas.

36. KATEGORI: Perencanaan Informatif (Informatief Planning): Rancangan estimasi mengenai kondisi dan perkembangan masyarakat yg dituangkan dlm alternatif-alternatif kebijakan tertentu. Tidak memiliki akibat hukum bg warga negara; Perencanaan Indikatif (Indicatieve Planning): Rencana yg memuat kebijakan yg akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan itu msh harus diterjemahkan dlm Keputusan Operasional atau Normatif. Memiliki akibat hukum tdk langsung Perencanaan Operasional atau Normatif ( Operationale of Normatieve Planning): Rencana yg terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian,dan ketetapan. Memiliki akibat hukum langsung. mis.: RTRW, Pengembangan Kota, Rencana Pembebasan Lahan, Rencana Peruntukkan Lahan (bestemming plan),Rencana pemberian subsidi.

37. 5. Perizinan Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izinmembuatsesuatu yang asalnyatidakbolehmenjadibolehatasotoritaspihakberwenang.

38. Lisensi Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenakan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

39. Konsesi Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

40. Fungsi dan Tujuan Izin • Keinginanmengarahkanaktivitastertentu (IMB) • Mencegahbahayabagilingkungan (izinlingkungan) • Keinginanmelindungiobyektertentu (izintebang) • Hendakmembagibenda-bendaygjumlahnyasedikit (izinpenghuniandaerahpadat) • Pengarahsekaliguspenyeleksi orang-orang danaktivitastertentu (izinpraktek)

41. Unsur-UnsurPerizinan InstrumenYuridisdalambentukkeputusan (ketetapan) Harusadakewenangan yang diberikanolehperaturanperundang-undangan Dikeluarkanoleh organ pemerintah Ditujukanuntukperistiwakongkret Harusmemenuhiprosedurdanpersyaratantertentu.

42. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.

43. IsiPerizinan • Ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut: • Organ yang berwenang • Yang dialamatkan • Diktum/Keputusan yang memuatizin • Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-PembatasandanSyarat-Syarat • PemberianAlasan • Pemberitahuan-PemberitahuanTambahan

44. 6. InstrumenHukumKeperdataan Pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintahan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdataan.

45. Pemerintah, sebagaimana manusia dan badan hukum privat, dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat. Pemerintah melakukan jual beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik. Pemerintah juga bertanggungjawab ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah.

46. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan penggunaan instrumen hukum privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan, yang menurut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat, yang dalam rangka itu, pemerintah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

47. Pada suatu negara hukum modern, setiap tindakan hukum pemerintahan dengan intrumen yuridis apapun yang digunakan haruslah tetap koridor hukum dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum {bestuurszorg}, sesuai dengan gagasan awal munculnya konsep negara hukum modern {welfare state}.

48. Dalam melakukan semua tindakannya, pemerintah tidak saja bersandarkan pada pengaturan perundang-undangan atau hukum tertulis, tetapi hukum tidak tertulis yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.