E N D
REFORMA AGRARIA • Bukansekedarpolitical willygdiwujudkanmelaluikebijakanperundang-undangan • Untukmencapaitujuan, dibutuhkankekuatanpemerintahuntukmemaksa melaluiaparatus • Bagaipisaubermatadua:disatusisikebijakanpemberdayaandisisi lain kebijakanketidakberdayaan (berupapengambilanpaksaasetdllygmelanggaraturan UU)
REFORMA AGRARIA • Operasipemerintahygdijalankanuntukmengubahstrukturpenguasaantanahdankekayaanalamygtimpanguntukmewujudkancita-citakonstitusionalmewujudkankeadilansosialbagikaummiskinpedesaan. • Di sisi lain, reformaagrariaadalahbagiandaripengakuannegaraataskedudukankaummiskinpedesaantersebutsebagaiwarganegara, sekaliguspemenuhankeajibannegaramelaluiberbagaibadanpemerintahuntukmemenuhihak-hakwarganegara.
ReformaAgrariadi Era Kolonial • UU Agrariatahun 1870 (Agrarische Wet) tanahdiperuntukansebesar-besarnyauntukperkebunankolonial(gula, karet, kopi, nila) • Menjadidasarhukumbagiakumulasi modal perusahaaneropauntukberinvestasidiHindiaBelanda • Konsesidiberikanuntukmengelola “tanahnegara”, besertahakuntukmelakukanmobilisasiburuh/tenagakerja
Utopia Soekarno • Penghapusanazasdomeinnegara tanah yang ditelantarkan, tidakterpakai, dantanah yang tidakmempunyaihakkepemilikanpribadi (eigendom) diakuisebagaimiliknegara. • Azasdomeinnegaradianggapsebagaiakarmasalahketidakadilanterhadappendudukpribumi. • Lahirnya UUPA 1960 mengubahazasdomeinmenjadi HMN (HakMenguasaidari Negara)
Semangat UUPA 1965 • Pembaruanhukumagraria • Penghapusanhakasingdankonsesikolonialatastanah • Menghakhiripenghisapanfeodalsecara berangsur2 • Perombakanmengenaikepemilikandanpenguasaantanahserta hubungan2 hukum yang berkaitandenganitu • Perencanaan, peruntukan, danpenggunaanbumisecaraberencana
HakMenguasaidari Negara • (1) mengatur, merencanakandanmentaraalokasipenggunaan, penyediaan, danpemeliharaandaribumi, air, danudara; (2) Menentukandanmengatur hubungan2 hukumantararakyatdenganbumi, air, danudara; (3)Menentukandanmengaturhubunganhukumdiantararakyatdanjugatindakanhukum yang terkaitdenganbumi, air, danudara. • Efeksamping: (1) penghapusanhakistimewadesaperdikan, (2) penghapusanhakkonversidalamwilayahpemerintahanotonom Yogyakarta dan Surakarta, (3) likuidasitanahpartikelir
KejatuhanReformaAgrariadanSengkarutOrdeBaru • Paketkebijakanekstraktif: UU 1/67 ttgPenanaman Modal Asing, UU 5/67 ttgKehutanan, UU 8/67 ttgPenanaman Modal DalamNegeri, dan UU 11/67 ttgPertambangan. • Alamdipergunakansebesar-besarnyauntuk “kemakmuran” melaluikegiatanekstraktif-eksploitatif
Tanah di era Soeharto • Tanah untukpembangunan mencakuppengambilalihantanahuntukproyekpembangunan • Lahirnya BPN : (1) bahwadalampelaksanaanpembangunannasional, adanyakebutuhan, penguasaan, danpenggunaantanahpadaumumnyatermasukuntukkepentinganpembangunandirasakansemakinmeningkat. (2) bahwadenganmeningkatnyakebutuhan, penguasaan, danpenggunaantanahterutamauntukpembangunanmeningkat pula permasalahan yang timbuldibidangpertanahan
Tanah di Era Soeharto • BPN sebagaiobatmujarab • Asas legal formal meletakkanhakatastanahbergantungpadabuktikepemilikan • Lahirnyaadministrasi pro-pasar.
PascaSoeharto • Keinginan yang kuatuntukkembalimelakukanreformaagraria • Banyaknyakonflik yang munculantaramasyarat versus negara