masalah praktis pengharmonisasian peraturan perundang undangan
Download
Skip this Video
Download Presentation
MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. WICIPTO SETIADI. DASAR HUKUM:. Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Ttg P3:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN' - zlata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
masalah praktis pengharmonisasian peraturan perundang undangan

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WICIPTO SETIADI

dasar hukum

DASAR HUKUM:

Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Ttg P3:

“Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”

permasalahan pengharmonisasian

PERMASALAHANPENGHARMONISASIAN

1. MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN

APA YANG DIHARMONISASIKAN

PERMASALAHAN PRAKTIS YANG TIMBUL

mengapa perlu pengharmonisasian

MENGAPA PERLUPENGHARMONISASIAN

1. POTENSI UNTUK TERJADI DISHARMONI SANGAT BESAR KARENA:

SISTEM HK. INDONESIA YANG PALING TDK ADA 3: SISTEM HK. BARAT, SISTEM HK. ISLAM, DAN SISTEM HK. ADAT;

PEMBENTUK PUU SANGAT BANYAK DAN BERAGAM;

SEGALA PERMASALAHAN DISELESAIKAN MELALUI PUU;

BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKUM ATAU UNIT YANG MENANGANI PUU.

PUU MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM HUKUM

KONSEKUENSI DARI ADANYA HIERARKHI PUU;

PUU DAPAT DIUJI (JUDICIAL REVIEW);

UNTUK MENJAMIN PROSES PEMBENTUKAN PUU DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS DEMI KEPASTIAN HUKUM.

aspek apa yang diharmonisasikan

ASPEK APA YANG DIHARMONISASIKAN?

1) ASPEK KONSEPSI PUU; dan

2) ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU.

aspek konsepsi puu

ASPEK KONSEPSI PUU:

Rancangan PUU harus diharmonisasikan dengan:

UTAMA (MUTLAK):

a. Pancasila;

b. UUD Negara RI Tahun 1945;

c. Asaspembentukandanasasmaterimuatan PUU;

d. Materimuatan PUU secara horizontal/vertikal;

e. Konvensi/perjanjianinternasional;

PENDUKUNG:

a. Kebijakan yang terkaitdenganpenyusunan PUU;

b. Hukumadat/kebiasaan, pendapatparaahli, dogma;

c. Putusanbadanperadilan, terutama yang terkaitdenganjudicial review;

d. Rancanganpuu lain danpasalatauayatrancanganpuu yang sedangdisusun.

kebijakan yang terkait dengan penyusunan puu

KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PUU

ANTARA LAIN MENYANGKUT:

Gender

Lingkungan

Keluarga Berencana

Kemiskinan

Dll.

persoalan yang timbul

PERSOALAN YANG TIMBUL

Karena tidak didasarkan pada PUU, apa yang sudah disepakati oleh pembentuk PUU:

sangat mungkin dipersoalkan atau bahkan

dilakukan judicial review terhadap rumusan norma

yang telah disepakati oleh pembentuk PUU.

kemungkinan sulit untuk diterapkan

Contoh :

affirmative action yang disepakati oleh pembentuk UU untuk pengaturan 30% posisi perempuan dalam kepengurusan parpol dan dalam pencalonan anggota legislatif.

aspek teknik penyusunan puu

ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU:

a. KERANGKA PUU;

b. HAL-HAL KHUSUS;

c. RAGAM BAHASA;

d. BENTUK PUU.

permasalahan praktis yang dihadapi dalam pengharmonisasian

PERMASALAHAN PRAKTIS YANG DIHADAPI DALAM PENGHARMONISASIAN

Pengaturan yang tidak harmonis dari UU yang menjadi dasar (horizontal);

NA belum memberikan “guidence” yang jelas;

Masihadanya ego sektoraldarimasing-masinginstansiterkait;

Wakil yang diutusdariinstansiterkaitseringberganti-gantidantidakberwenanguntukmengambilkeputusan;

PUU yang disampaikankeDepkumhambelummelaluiproses yang ditentukan;

Belumoptimalnyaperan biro hukum/unit yang menangani PUU, yang berperanjustru unit teknis;

Tenagaperancangmasihsangatsedikitjumlahnya.

ad