Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X

2. BAB 3 Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM Di Indonesia PendidikanKewarganegaraan KelasX

3. STANDAR KOMPETENS 3. Menampilkanperansertadalamupayapemajuan, penghormatan, danperlindungan HAM KOMPETENSI DASAR 3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegaka HAM 3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia 3.3. Mendeskripsikan Instrumen hukum dan peradilan Internasional HAM

4. Indikator • Upayapemajuan,penghormatan, danpenegakan HAM yang dilakukanpemerintah. • MengidentifikasiInstrumen HAM nasional • Upayapemajuan,Penghormatan,danpenegakan HAM olehindividudanmasyarakat • Upayapemajuannt,penghormatan, danpenegakan HAM yang dilakukanpemerintah. • Hambatandalamupayapemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM olehindividudanmasyarakat

5. A. Pengertian HAM Adalah hak dasar manusia yang didalamnya terdapat kemajibansecara mendasar terhadap masyarakat dan negara, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, sehingga sifatnya suci. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan YME seperti keselamatan, keamanan san kebebasan dengan sifat tidak boleh dilanggar oleh siapaun dan merupakan holy area (wilayah suci)

6. A. Sejarah HAM Sebelum abad ke-12 Perjuangan Nabi Musa memerdekakan kaum Yahudi dari Raja Fir’aun Raja Hamurabi (Babylonia) menciptakan hukum Hamurabi untuk keadilan Solon (600SM) Raja Athena mendirikan Mahkamah keadilan yang disebut Heliaca dan lembaga majelis rakyat “Eclesia” Abad ke-12 smp ke-20 Magna Charta tahun 1215 di Inggris Bill of Right 1689 *membatasi kekuasaan raja Jamer II (Inggris) Declaration of Independence 1776 revolusi rakyat Amerika melawan penjajah Inggris Abad ke-20 Pada abad ini telah diperjuangkan HAM di seluruh Dunia secara Universal * Doktrin F.D Rosevelt Th. 1941, Universal Declaration of Human Right

7. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut The Universal Declaration of Human Right : Hak-hak politik dan Yuridis Hak-hak atas martabat dan integritas manusia Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya Pembagian Hak asasi manusia yang sesuai dengan ketentuan di atas adalah : Hak asasi pribadi (personal right) Hak asasi Ekonomi (property right) Hak asasi politik atau political right Hak asasi sosial budaya (social and cultural right) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan

8. B. Instrumen HAM nasional • Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentangPiagam HAM • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM • UUD 1945 pasal 28 A sampai 28 J tentang HAM • KeppresNomor 50 Tahun 1993 tentangKomnasham • Undang-Undang N0. 26 Tahun 2006 tentangPengadilan HAM • Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentangRatifikasiKonvensi anti Penyiksaan, PerlakuandanPembunuhan yang kejam, tidakManusiawidanMerendahkanDerajat.

9. 7. Undang-Undang N0. 9 Tahun 1998 tentangKemerdekaanMenyampaikanPendapatdiMukaUmum • 8. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen • 9. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentangPers • 10 Unang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTangga, dan lain-lain. • 11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak • 12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentangPerlindunganSaksidanKorban

10. C. ProsesPemajuanPenghormatandanPenegakan HAM • PembentukanPengadilan HAM • a. Pengadilan HAM dibentuksesuaidengan UU • No.26 tahun 2000. • b. Pengadilan HAM adalahpengadilankhusus • terhadappelanggaran HAM yang berat yang • diharapkandapatmelindungi HAM, baik • perseoranganmaupunmasyarakat. • 2. Wewenangperadilan HAM • Memeriksadanmemutuskanperkara • pelanggaran HAM yang berat. • b. Memeriksadanmemutuskanperkarapelanggaran HAM yang dilakukandiluarbatasteritorialnegaraRepublik Indonesia olehwarganegara Indonesia.

11. 3. KomisiNasional HAM (KOMNASHAM) • lenbagainitelahdikuatkankedudukandanfungsinyaberdasar UU No.39 / 1999 sebagailembagamandiri yang kedudukannyasetingkatdenganlembaganegara lain. • FungsiKomnashamadalahmelaksanakanpengkajian, penyuluhan, pemantauandanmediasi HAM. • 4. Pengadilan ad Hoc HAM • Yaitupengadilankhususuntukkasus-kasus HAM yang terjadisebelumdiberlakukannya UU No.26 / 2000. • 5. KomisiKebenarandanRekonsiliasiPenyelesaiankasus HAM diLuarpengadilan HAM.

12. D. Hambatandalamupayapemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM olehindividudanmasyarakat • 1. Dari dalamnegeri • Adanyahukumsebagaipeninggalanatauwarisan. hukumsebagaipeninggalanatauwarisanhukumkolonial. • Adanyaperaturanperundang-undangan yang dikeluarkanolehpemerintahorde lama yang bersifatotoriter. • Penegakanhukum yang kurangatautidakbijaksanakarenabertentangandenganaspirasimasyarakat. • Kesadaranhukum yang rendahsebagaiakibatrendahnya SDM. • Rendahnyapenguasaanhukumdarisebagianaparatpenegakhukum. • Mekanismelembagapenegakhukum yang fragmentaris. • Budayahukumdan HAM yang belumterpadu. • Keadaangeografis Indonesia yang Luas

13. Dari luarnegeri • Penetrasiidiologidankekuatankomunisme • Penetrasiidiologidankekuatanliberalisme

14. E. Pelanggaran HAM danPenangananKasusPelanggaran HAM • PembunuhanTheysHiyoEluay • Theysadalahketua presidium Dewan Papua yang meninggal (terbunuh) tanggal 11 November 2001, dimanasaatitudirinyamasihmenghadapiprosesperadilandengantuduhanmakarterhadap Negara KesatuanRepublik Indonesia. • Berusuhan Timor Lestepaskajajakpendapat (Agustus 1999) • HAM berat yang dilakukanmasyarakat. • PeristiwaSemanggi • Terjaditanggal 18 November 1998 saatribuanmahasiswamenujukompleksgedung MPR/DPR. 4 orangmahasiswatertembak. • PembunuhanMarsinah, 9 Mei 2002

15. F. PeranMasyarakatdalammenegakkan HAM • Dalam usaha menegakkan HAM di sebuah negara, khususnya di Indonesia partisipasi pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Upaya-upaya penegakan HAM dapat ditempuh dengan cara : • Dalammasyarakatperluditegakkannorma yang mencerminkankeadilandanperlindunganhakwarganegaramasyarakat. • Bilaterdapatpermasalahandalammasyarakathendaknyacara yang diterapkanuntukmengatasinyadenganmengutamakanmusyawarahmufakat. • Perludihindaritindakaneigenrichting ( main hakim sendiri) dalammasyarakatsehinggaterciptakepastianhukum.

16. lanjutan • 4) Hukumdankeadilansertaupayamenegakkandanmelindungi HAM dilakukanolehsegenappihakmelaluipengetahuandankesadaran. • 5) Pemerintahsebagaialatnegaradiamanatiuntukmelindungisegenapbangsadanseluruhtumpahdarah Indonesia ( Pembukaan UUD ’45 alinea IV) • 6) Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang.

17. SoalLatihan Jelaskanupaya – upayapemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM yang dilakukanpemerintah ! Kemukakanmasing 3 upayapemajuan, Penghormatan, danpenegakan HAM olehindividudanmasyarakat AnalisimenurutAndaadakahhambatandalamupayapemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM olehindividudanmasyarakat, danpemerintah ! Kemukakanbeberapacontohkasus yang terjadisekitarkitatentangkasuspelanggaran HAM yang dikategorikanbarat.

18. Sumber • Chotib,dkk. 2006 Kewarganegaraan 1 Menujumasyarakatmadani SMA X. Jakarta: Yudistira • Wijianto.2004.Kewarganegaraan,Jakarta: Pt Piranti • Winarno,Dwi. 2006. ParadigmaBarupendidikanKewrganegaraan.Jakata :Bumiaksara • Drs. Hasim. M. 2007, Pendidikankewargenegaraan SMA Kelas X , Quadra, Jakarta.

19. TERIMA KASIH