html5-img
1 / 34

Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia

Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia. Bentuk negara adalah kesatuan Bentuk pemerintahan adalah Republik Bentuk pemerintahan adalah presidensil Sistem politiknya adalah demokrasi / kedaultan rakyat. Ketatanegaraan adalah. Hubungan antara Legislatif , eksekutif dan yudikatif.

zanna
Download Presentation

Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SisitimketatanegaraanRepublik Indonesia

  2. Bentuknegaraadalahkesatuan • BentukpemerintahanadalahRepublik • Bentukpemerintahanadalahpresidensil • Sistempolitiknyaadalahdemokrasi/kedaultanrakyat

  3. Ketatanegaraanadalah • HubunganantaraLegislatif, eksekutifdanyudikatif

  4. StrukturKetatanegaraan • MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT • DEWAN PERWAKILAN DAERAH • Presiden • MAHKAMAH AGUNG • MAHKAMAH KONSTITUSI • MAHKAMAH YUDISIAL • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

  5. Fungsi MPR • Mengubahdanmenetapkan UUD • MelantikPresiden/wakil • Memutuskanusulan DPR • Menetapkanperaturantatatertibsertakodeetik MPR

  6. Fungsi DPR Fungsilegislasi Fungsianggaran FungsiPengawasan

  7. Presidendanwakilpresiden Sebagaikepalapemerintahan, Presidendanwakildanmenterikabinetnyamemegangkekuasaaneksekutifuntukmelaksanakantugassehari-hari Wewenang, kewajibandanhakPresiden

  8. MahkamahAgung FungsiPeradilan Sebagaipengadilannegaratertinggi, MA merupakanpengadilankasasi yang bertugasmembinakeseragamandalampenerapanhukummelaluiputusankasasidanpeninjauankembaliuntukmenjaga agar semuahukumdan UU di seluruhwilayahnegarai Indonesia diterapkansecaraadil

  9. FungsiPengawasan • FungsiMengatur • Fungsinasehat • Fungsiadministratif • Fungsi lain-lain

  10. Mahkamahkonstitusi Berwenangmengadilipadatingkat 1 danterakhir yang putusannyabersifat final Untukmenguji UU Memutuskansengketalembaganegara Memutuskanperselisihanhasilpemilu Wajibmemutuskanataspendapat DPR mengenaipelanggaranolehpresiden/wkl

  11. MahkamahYudisial • Mengusulkandanmengangkat Hakim Agung • Menjagadanmenegakankehormatanperilaku hakim • Menetapkankodeetikperilaku hakim • Menjagakodeetikperilaku hakim

  12. BPK

  13. Bentuknegara Negara Serikat (Federal) Negara Kesatuan Negara Monarkhi

  14. Negara Serikat (Federasi) • Adalahnegarabersusunanjamak yang terdiriatasbeberapanegarabagian • Negara bagiaitusemulaberdirisendirisendiritetapikemudianmengadakanikatandanmenggabungkandiridalamsuatupemerintahan federal. • Ikatantersebutbersifattetapdalamartinegara-negarabagiantidakbisakeluarmasuksehendaknyadariikatannegara federal

  15. Negara kesatuan • Ialahnegarayangbersusuntunggal, baikdilihat dari segipenduduknya, wilayahnyamaupunpemerintahandankekuasaannya • DalammenjalankanpemerintahanpadaNegaraKesatuan, dapatdigunakansistemsentralisasiatausistemdesentralisasi

  16. Sistem sentralisasiadalahapabilasemuaurusannegaradiaturdigerakan dan dikendalikanolehpemerintah pusat tanpamemberikan hak mengatursendiri (otonomi) padapemerintahdidaerah. Meskipunwilayahyanglebihkecil, namunpembagian ini hanyabersifatadministratifsebagaiwilayahkerja, tidakdisertaidenganpenyerahanurusan

  17. Indonesia • Negara kesatuandengansistemdesentralisasiyaitunegara yang memberikeleluasaankepadadaerahuntukmembuatdanmengurusrumahtangganyasendirisesuaikondisi, kebutiuhandancirikhasdaerahtsb • Negara kesatuandengansistemsentralisasiyaitunegara yang seluruhpersoalannyadiaturdandiurusolehpemerintahpusat, dandaerahtinggalmelaksanakankebijakandaripemerintahpusat .dandaerahtinggalmelaksanakankebijakandarpemrintahpusat

  18. Negara kesatuandengansistemdesentralisasimemilikikelebihandankekuranganantara lain : • Peraturandankebijakan di daerahdirmuskansesuaiodengankebutuhandankondisidaerahitusendiri • Partisipasidantanggungjawabmasyarakatterhadapdaerahnyaakanmeningkat • Pembangunan di daerahakanberkembangsesuaidengancirikhasdaerahitusendiri • Tidakbertumpuknyapekerjaan di pemerintahpusat, sehinggajalanyapemerintahanlebihlancar • Adanyaketidakseragamanperaturan, kebijakandankemajuanpembangunantiap=tiapdaerah

  19. Negara kesatuandengansistimSentralisasimemilikikelebihandankekuranganantara lain : • Kepentingandaerahdapatdigunakanuntukkepentinganseluruhwilayahnegara • Adanyakeseragamanataupersamaanperaturandiseluruhwilayahnegara • Kebijakandanperaturan yang dibuatolehpemerintahpusatseringtidaksesuaidengankebutuhandankondisidaerah yang beranekaragam

  20. BertumpuknyapekerjaandipemerintahpusatsehinggaseringkalimenghambatkelancaranjalannyapemerintahanBertumpuknyapekerjaandipemerintahpusatsehinggaseringkalimenghambatkelancaranjalannyapemerintahan • Keputusandaripemerintahpusatseringterlmabat • Peluangmasyarakatdaerahuntukturutsertadalampemerintahanagakterbatas • Rasa memilikidantanggungjawamasyarakatterhadappembangunan di daerahsangatrendah

  21. BentukpemerintahanRepublik Indonesia • Republik • Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : {Kesatuanadalahbentuknegara “Republikadalahbentukpemerintahann. • Ciri-ciribentukpemerintahanRepublik • KepalanegaraadalahPresiden • MasajabatanPresidenditentukan • Presidendanwakilpresidendiangkatmelaluipemelihan

  22. Sistempemerintahan Indonesia • Sesuaikonstitusi (UUD 1945) Indonesia menganutsistempemerintahanpresodensial • Yaitu • Badaneksekutifdanlegislat\tifmemilikikedudukan yang independent. Merekadipiliholehrakyatsecaraterpisah

  23. Ciri-cirisistimPemerintahanPresidensial Penyelenggaranegaraditanganpresiden yang merupakankepalanegaradankepalapemerintahan Kabinet (dewanmenteri) dibentukolehpresiden. Kabinetbertanggungjawabkepadapresiden Presidentidakbertanggungjawabkepadaparlemenkarenapresidentidakdipiliholehparlemen

  24. Presidentidakdapatmembubarkanparlemen • Parlemenmempunyaikekuasanlegislatifdansebagailemabagperwakilan. Anggotaparlemendipiliholehrakyat • Presidentidakberada di bawahpengawasanlangsungparlemen

  25. KelebihansistemPemerintahanPresidensial • Badaneksektiflebihstabilkedudukannyakarenatidaktergantungpadaparlemen • Masajabatanbadaneksektiflebihjelasdenganjangkawaktutertentu • Penyusunan program kerjakabinetmudahdisesuaikandenganjangkawaktumasajabatannya • Legislatifbukantempatkadeisasiuntukjabatan-jabataneksekutifkarenadapatdiisioleh orang kuattermasukanggotaparlemensendiri

  26. KelemahansistemPemerintahanPresidensial • Kekuasaaneksekutif di luarpengawasanlangsunglegislatifsehinggadapatmenciptakankekuasaan yang mutlak • Sistempertanggungjawabannyakurangjelas • Pembuatkeputusan/kebijakanoublikumunyahasiltawarmenawarantaraeksekutifdanlegislatifsehinggadapatterjadikeputusantidaktegasdanmemakanwaktu yang lama

  27. SistempolitikOtoritarian • Adalahsistempolitikterpusatdiamankekuasanberadaditangansatupihaksaja

  28. SistemPolitikDemokrasi • Kewenanganpemerintahterhadapwarganegaraamatterbatas • Pemerintahannegaratidakikutcampuratassemuaaspekkehidupanwarganya. Wargadapatmengatursendirikehidupannya • Adanyapertanggungjawabanpemerintahanterhadaprakyatnyaatasapa yang dijalankan

  29. Tugas

  30. Keuntungansistimpolitik demokrasi

  31. Kekurangansistempolitikdemokrasi

  32. Bagaimanasistempolitikdemokrasi di Indonesia

  33. Ciri-ciridemokrasiPancasila

  34. kesimpulan

More Related