AKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM PERUBAHAN PENDIDIKAN PERTANIAN

1. BAN-PT AKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM PERUBAHAN PENDIDIKAN PERTANIAN Adil Basuki Ahza Sekretaris BAN-PT Gd D Lt 1 Mandikdasmen – Depdiknas RI. Jln Fatmawati-Cipete. Jakarta Selatan. Tel +62-21-7668790. URL://www.ban-pt.or .id Disampaikan didepan FKPTI, Di Universitas Jambi, 27-28 Mei 2008

2. BAN-PT Mendukung apapun upaya pengelola Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk melakukan Perubahan menuju “PERBAIKAN” Mutu “Hasil” melalui perbaikan proses dan Input Perguruan Tinggi. (sesuai maksud akreditasi) Sebagai Badan Akreditasi Nasional, memiliki keterikatan Prinsip Dasar, Nilai, dan hasil-hasil kesepakatan Nasional, Regional dan internasional yg tidak boleh dilanggar.

3. Wisdom Increased global competition and theeffect of customer choice are driving organizations to reinvent themselves andcompete on the basis of speed, cost, quality, innovation, flexibility and customer responsiveness.

4. Perguruan Tinggi = Organisasi Services? CATATAN: Technology is leading to shorter cycle times, and new workingpatterns (such as sun-time working and teleworking) have been introduced inresponse to increasing consumer demands for cheaper, better, faster and round-the-clock availability of quality products and services. In this context, changeas-an-event is being replaced by change-as-the-norm. Bagaimana kita meresponse: quality, innovation, flexibility and customer responsiveness Key words: VALUES & Norms!

5. Perspective “External Quality Assurance” • AKREDITASI = “External Quality Assurance” • Quality Assurance: ber-intikepada “INTEGRITAS”  KEJUJURAN (honesty) • “INTEGRITAS””HONESTY, IMPARTIALITY, FAIRNESS dan AKUNTABILITAS PUBLIK” MENJADI LANDASAN NILAI UTAMA “PENJAMINAN MUTU” = NILAI AKADEMIK • “COMPARIBILITY” menjadi Isue INQAAHE 15-16 Mei 2008 di BUENOS AIRES

6. Perpective IQA? IQAadalah salah satu dari 9 prinsip Pengelolaan Pend Tinggi (RUU BHP 28 Februari 2008): Otonomi Akuntabilitas Transparansi Penjaminan mutu,yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan (penjaminan?) layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan; Layanan prima Akses yang berkeadilan Keberagaman Keberlanjutan Partisipasi atas tanggung jawab negara

7. PENTINGNYA KEPATUHAN Hukum positif akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia • Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009 • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi • Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

8. Perubahan pada Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 2003 • Perkembangan pada Sistem Pendidikan Nasional sejak UU no 20, 2003 (ps 60 dan 61): • Dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib • Dari akreditasi progam studi menjadi akreditasi program studi danperguruan tinggi • Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib • Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik.

9. 1. Dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib (lanjutan) PASAL 61 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (ayat 2 dan ayat 3): • Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. • Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

10. 2. Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 Ayat 1) : Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 Ayat 1): Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

11. 3. Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajibmelakukan penjaminan mutu pendidikan.

12. 4. Akreditasi sebagai Bentuk Akuntabilitas Publik • UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 ayat 2): • Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

13. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah (2005-2009) • “Peningkatan jumlah program studi di perguruan tinggi yang akreditasi A atau B, dari jumlah 1000 program studi pada tahun 2005 menjadi sebanyak 3000 program studi pada tahun 2009.” • (Butir D.2.a)

14. The CHANGES Apapun perubahan yg dilakukan, baik BAN-PT, PS/PT haruslah sejalan menuju perbaikan MUTU Perubahan seharusnya dalam kaidah dan koridor nilai&norma MUTU Baik jika Program Studi mengadopsi Nilai-Nilai TQM?

15. PENTINGNYA “VALUES”  LANDASAN “PERUBAHAN” BAN-PT (2006-2011): • Pesan Pelantikan dari Mendiknas 9 November 2006: • Bekerja di BAN-PT dalam rangka “beribadah” • Semoga berakhir dengan “husnul khotimah” • Best Practices EQAA Internasional: • Lesson learned & rekam kinerja pra-2007 • Konsekuensi & Pengalaman keanggotaan APQN • Konsekuensi & Pengalaman Keanggotaan BANPT dalam INQAAHE • Filosofi & Good Practices “CQI” dan “QMS”

16. MISI • Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara andal (credible*), akuntabel dan bertanggungjawab • Mensukseskan keterlaksanaan Renstra Depdiknas yg terkait dengan penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi *) Notes: Unsur kredibilitas terpenting adalah Integritas, Ingenuity dan Kompetensi dalam pelaksanaan tugas secara Profesional

17. Purposes of Accreditation(INQAAHE Forum, Haague, 2006) • 1.Securing and improving the quality of higher education in Indonesia; • 2. Providing an appropriate “Indonesian Label" to accredited higher education programs; • 3. Facilitating trans-national recognition of academic qualifications through a recognized label; • 4. Facilitating recognition of academic qualifications by the competent authorities; • 5. Protecting consumers against false information and low-quality university degrees and other qualifications;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005 • Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. • (Pasal 16)

19. 23000 21800 20600 19400 19600 18200 16600 17000 13600 10600 Dukacita Pemotongan Anggaran 8600 24000 RENSTRA DEPDIKNAS? Thn 2010 semua PS terakreditasi 22000 20000 18000 = Jml PS di Indonesia 16000 14000 = TARGET CAPAIAN 12000 10000 8000 8525 7000 6000 BULATKAN SIKLUS AKREDITASI 2006 2008 2009 2005 2007 2010 2011

20. CORE VALUES BAN-PT • Mutu: “Quality Commitment, Quality First, CQI” • Integritas: Kejujuran, keadilan, keobyektifan • Inovasi: “Ingenuity”, advokasi yg didukung dg kebijakan2 & proses2 yg inovatif sbg katalis • Pelayanan Prima & Kecepat-tanggapan • Kemitraan & Kerjasama Strategis • “Learning Organization”(system thinking, mental model, personal mastery, shared leaderhship dan team learning)

21. TQM Values & Norms

22. Burning Issues:Hasil Diskusi Terbatas di Dit Akademik Merging PS akan dipilih akreditasi tertinggi? (Ada Surat Permintaan Dirjen, 29 Nopember 2006?) Kapan hrs mulai akreditasi? Jika yg Akreditasinya belum expire bagaimana? Kalau belum terakreditasi, bagaimana? Izin yg lama masih berlaku s.d 2011 Bagaimana jika score lulusan tdk dihitung?

23. JAWABAN RINGKASNYA Hasil Pleno BAN-PT 10 Mei 2008 menyatakan setiap perubahan, apalagi mengakibatkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan “resource mobilization” dan janji kepada Publik maka diwajibkan akreditasi ulang. Sebab Akreditasi dilaksanakan sebagai bentuk AKUNTABILITAS PUBLIK

24. Dapat dimulai bagi setiap program yg telah memiliki kesiapan yg diperlukan. Jika akreditasi PS lama belum expire, sebaiknya dilanjutkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelola PS kepada publik dan lulusan Jika ada PS yg belum terakreditasi, maka merupakan tanggungjawab pengelola kepada UU no 20, 2003 tentang Sisdiknas, dan kasihan sarjananya. Izin lama sebaiknya dipertahankan sebagai bentuk akuntabilitas publik pengelola Jika ada parameter standard yg tidak dihitung maka tidak sesuai dengan nilai impartialitas dan fairness thd Prodi lain yang sama-sama baru didirikan dan belum memiliki lulusan

25. KEMBALI KEPADA NILAI TQM Sudahkah semua data yang dijadikan landasan perubahan Valid & Reliable Dukungan data & fakta sebaiknya valid dan reliable. Sebagai bentuk akuntabilitas, prediksi masa depan harus “akurat” bahwa perubahan akan menghasilkan kegemilangan pemenuhan 9 (SEMBILAN) prinsip pengelolaan Pendidikan Tinggi harus andal Dengan memenuhi nilai TQM seharusnya Akreditasi bukan proses yg menakutkan, seharusnya bahkan sebaliknya, yaitu merupakan “kebutuhan” pengelola (INTERNALLY DRIVEN)

26. SEMOGA PROSES PERUBAHAN INI DIBERKAHI TUHAN YANG MAHA ESA TERIMAKASIH