Analisis makro kebijakan pemerintah bidang kefarmasian konas kotranas
Download
1 / 33

Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) - PowerPoint PPT Presentation


  • 228 Views
  • Uploaded on

Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS). Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR. Dasar Hukum. UU 23/1992 : KESEHATAN PP 72/1998 : PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI & ALKES

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) ' - yvette-burns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analisis makro kebijakan pemerintah bidang kefarmasian konas kotranas

Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian(KONAS & KOTRANAS)

Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes

DINAS KESEHATAN

PROPINSI JAWA TIMUR


Dasar hukum
Dasar Hukum

  • UU 23/1992 : KESEHATAN

  • PP 72/1998 : PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI & ALKES

  • SK MENKES 155/III/2006: PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PERBEKALAN KESEHATAN U/ YAN GENERIK KESDA 2006 (151 ITEM GENERIK)

  • KEPMENKES 68/2006 : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT


5. KEPMENKES 069/2006 : PENCANTUMAN HET DI LABEL OBAT

6. SK MENKES 156/2006 : HARGA JUAL OBAT

GENERIK TAHUN 2006(153

DAFTAR HARGA GENERIK)

7. SK MENKES 336/2006 : HARGA OBAT

GENERIK(386 ITEM)

8. SK MENKES 487/VII/2006 : PERUBAHAN ATAS SK

MENKES 336 TTG HARGA OBAT GENERIK

9. SK MENKES 720/IX/2006 : HARGA OBAT GENERIK

(458 ITEM)


Pengantar
Pengantar LABEL OBAT

Obat Generik

Terkait d/ keputusan pemerintah dalam menetapkan harga obat generik, terdapt beberapa keputusan kontroversial krn

1. Bertentangan d/ tujuannya sendiri

2. Pengaturan harga obat generik

bertentangan d/ upaya pem sendiri dalam

mempromosikan penggunaan obat generik

3. Berpotensi menimbulkan persoalan baru,

mis ketergantungan pada impor obat


Menurut uu kesehatan
Menurut UU Kesehatan LABEL OBAT

  • Pemerintah (cq Menkes) bertugas menyediakan bahan baku obat, obat-obatan,maupun alkes yg dibutuhkan upaya kesehatan

  • Utk itu, pem pusat diberi kewenangan menyediakan obat essensial tt & obat yankes dasar sangat essensial (buffer stock nasional)

  • Pem diberi kewenangan dalam hal ijin & pengawasan peredaran obat serta menetapkan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat



Akibatnya LABEL OBATobat generik langka di pasaran! Dan ini terbukti !

Ttg kebijakan harga obat

Sk menkes 720/menkes/ix/2006 menetapkan harga jual obat generik, beberapa harga item obat diturunkan dan beberapa yg lainnya dinaikkan. Penetapan harga yg rendah membuat produsen berhenti berproduksi karena biaya produksi lebih tinggi.


Tentang HET LABEL OBAT

Produsen wajib mencantumkan HET u/ melindungi masyarakat, konsekwesinya penambahan ongkos produksi

Utk obat Ethical yg dibeli pasien, pasien tdk punya pilihan, informasi harga menjadi tdk efektif, begitupula d/ kemasan kaleng 1000’s


Sistem pembiayaan obat askeskin
SISTEM PEMBIAYAAN OBAT ASKESKIN LABEL OBAT

  • PERLU DITINJAU PERAN ASKES UNTUK PENANGANAN ASKESKIN

  • CLAIM RS SERING TERLAMBAT

  • CLAIM ASKESKIN YANG BERLEBIHAN

  • CLAIM ASKESKIN>ASKES PNS (?)

  • TIDAK SEBAIKNYA DANA ASKESKIN LANGSUNG KE RS, JADI RS SELAIN SEBAGAI PROVIDER SEKALIGUS PPK SEPERTI SEBELUMNYA


Rasionalisasi harga obat
RASIONALISASI HARGA OBAT LABEL OBAT

  • DIDAHULUI RASIONALISASI PRODUK OBAT JADI

  • JUMLAH PRODUK JADI DI AUSTRALIA,EROPA TIDAK BANYAK, DI INDONESIA SEKITAR 18.000 DGN JUMLAH INDUSTRI FARMASI SEKITAR 200

  • KAJI ULANG PENDAFTARAN OBAT SECARA FARMAKOLOGIS & KLINIS SAMA MIS: THIAMIN (B1) DGN DERIVATNYA SEPERTI THIAMINTETRAHIDROFURFURIL,BISBULTHIAMIN,BISBENTHIAMIN, (MONOPOLI PATEN)

  • PERKETAT JALUR IMPOR ATAU OBAT LISENSI

  • HET SUDAH BAGUS

  • PENCANTUMAN TULISAN GENERIK 80 % DARI MEREK DAGANG DIREVISI


Pemanfaatan obat generik
PEMANFAATAN OBAT GENERIK LABEL OBAT

  • REVITALISASI PERMENKES 085 UNTUK RS PEMERINTAH

  • KERAHKAN SEMUA BUMN UTK PRODUKSI OBAT MURAH SERBA SERIBU, JGN HANYA INDOFARMA


Obat generik tidak berlogo
Obat generik tidak berlogo LABEL OBAT

  • Obat batuk pilek,isi 6 tablet

  • Obat batuk cair,isi 3 sachet

  • Obat batuk berdahak,isi 6 tablet

  • Obat sakit kepala,isi 6 kapsul

  • Obat flu, isi 6 kapsul

  • Obat penurun panas anak,isi 3 sachet

  • Obat penurun panas,isi 8 tablet

  • Obat asma, isi 6 tablet

  • Obat cacing anak,kemasan 30 sachet @ 7 ml

  • Obat cacing,kemasan blister @ 1 tablet kunyah

  • Obat maag,kemasan blister @ 6 tablet kunyah

  • Obat tambah darah


Sistem pengadaan obat publik
SISTEM PENGADAAN OBAT PUBLIK LABEL OBAT

  • MENGACU KEPRESLAMBAT TAPI AMANDIBUTUHKAN CEPAT TAPI AMAN!

  • TIDAK DIDUKUNG KETERSEDIAAN OBAT GENERIK DI LAPANGAN


Adanya jaminan keamanan khasiat mutu obat yg beredar di masyarakat
ADANYA JAMINAN KEAMANAN,KHASIAT &MUTU OBAT YG BEREDAR DI MASYARAKAT

  • PERKETAT REGISTRASI

  • TINGKATKAN PENGAWASAN MELALUI BBPOM PRO, DINKES PROP/KOTA,ISFI,IDI,GP FARMASI, LAB FAKULTAS FARMASI NEGERI/SWASTA, BILA PERLU MAHASISWA/I DILIBATKAN

  • IKLAN DICERMATI, DITINDAK


Law enforcement
LAW ENFORCEMENT MASYARAKAT

  • PER UU SUDAH JELAS

  • JAMU MENGANDUNG BKO DIBERI SANGSI RINGAN

  • JALUR DISTRIBUSI ILLEGAL DEITINDAK, MISAL PRAMUKA (OBAT GENERIK & DAGANG), GLODOK (JAMU TRADISIONAL ASING)

  • STERILKAN APOTIK DARI PETUGAS NON FARMASI MELALUI SWEEPING SIK


Penggunaan obat secara rasional posr
PENGGUNAAN OBAT SECARA RASIONAL (POSR) MASYARAKAT

  • REVITALISASI DOEN

  • REVITALISASI FORMULARIUM OBAT RS

  • REVITALISASI PANITIA FARMASI DI RS

  • LIBATKAN ORGANISASI PROFESI

  • KENDALIKAN DETAILER INDUSTRI FARMASI




Dalam konferensi pakar penggunaan obat tidak rasional. Rational Use of Drugs yang diselenggarakan oleh WHO di Nairobi pada 1985, didefinisikan penggunaan obat rasional sebagai berikut: "the rational use of drugs requires that patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate periode of time, and at the lowest cost to them and their community".


RUBRIK LAIN penggunaan obat tidak rasional.

R U B R I K

DETEKSI

Ekonomi Bisnis

Jakarta Raya

Metropolis

Olahraga

Show & Selebriti

Rabu, 24 Jan 2007

Redaksi Jawa PosGraha Pena Lt. 4 Jl. A. Yani 88 Surabaya Telp. :+62-31-8202216 Fax. :+62-31-8285555 [email protected] / [email protected]

 Edukasi

 Laporan Khusus

 Riset & Polling

 Pro Otonomi

 Edisi Mingguan

 Berita Utama

 Visite

 Opini

 Internasional

 Kajian

 Kolom Halte

 Politika

 Sosok

 Toys & Hobby

 Nouvelle

 Aidoru

 Game Anime

 Techno

 Muzik

 Aime

 Cerpen

 De-Style

 Otomotif

 Movies

 Deteksi Jakarta

 Deteksi Surabaya

 Ulasan Ekonomi

Halaman Utama

Selasa, 16 Jan 2007,RSU dr Soetomo Larang Detailer


Kotranas 2007
KOTRANAS 2007 penggunaan obat tidak rasional.

  • PEDOMAN TERLALU UMUM, SEGERA DIIKUTI JUKNIS & ALOKASI DANA

  • APBN DEPKES UNTK PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA MASIH KECIL

  • SOSIALISASIKAN KE MASYARAKAT

  • TERAPKAN CPOTB VERSI INDONESIA

  • TUNDA HARMONISASI ASEAN 2008 DI BIDANG OT


Public warning bpom
Public Warning BPOM penggunaan obat tidak rasional.

  • Harusnya diterbitkan DEPKES

  • UMUMKAN PJ LEGAL YG MENGGUNAKAN BKO (BAHAN KIMIA OBAT), JANGAN CUMA YANG ILLEGAL SAJA


Perbandingan jenis bko
PERBANDINGAN JENIS BKO penggunaan obat tidak rasional.


Kesimpulan
KESIMPULAN penggunaan obat tidak rasional.


terima kasih penggunaan obat tidak rasional.


ad