BAB IV

1. BAB IV HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

2. Dasar Negara Philosophische grounslag (Belanda) Weltanschaung (Jerman) Ideology (Inggris) Ideologi (Indonesia)

3. Ideologi • Konsensus mayoritas warganegara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka itu. • Adolf Houken (1988)

4. Ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat 1. Sistematis : tersusun scr terpadu, unsurnya tdk bertentangan satu sama lain. 2. Berfungsi sbg pedoman dlm kehidupan bernegara (bagi penganutnya atau yg mempercayai) 3. Masih berupa gagasan dasarsehingga merlukan penjabaran operasional.

5. Contoh Ideologi Liberalismedi negara Amerika dan negara-negara Barat Sosialisme/ Komunisme di RRC, Korea Utara, dan negara-negara Eropa Timur sampai tahun 1990. Pancasila di Indonesia

6. Substansi dasar Negara Dipengaruhi oleh cara pandang terhadap hakekat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial Ada pemikir dasar negara yang mengutamakan salah satu sisi dari kedua dimensi itu. Ada yang melihat keduanya sebagai suatu yang padu yang tidak bisa dipisahkan

7. Perbedaan Liberalisme, Sosialisme, dan Pancasila

8. Fungsi Dasar Negara 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara 2. Dasar kegiatan penyelenggara negara 3. Dasar partisipasi warga negara 4. Dasar pergaulan antarwarga negara 5. Dasar dan sumber hukum nasional

9. Pancasila sebagai dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggidalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No. V/ 1973, jo Tap MPR. No. IX/MPR/ 1978, jo Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)

10. KONSTITUSI Arti Luas : Hukum Dasar, keseluruhan aturan dasar , baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu negara Arti Sempit : Undang-Undang Dasar, yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat dasar dari ketatanegaraan suatu negara

11. Kedudukan Konstitusi • Sebagai Hukum dasar: karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara; memuat ttg lembaga negara dan sekaligus kewenangannya juga peraturan perundang-undangan besrta isinya. • Sebagai Hukum tertinggi: Aturan yg terdapat dlm konstitusi secara hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lainnya, shg aturan lain harus sesuai dg konstitusi

12. Sifat Konstitusi Kaku (rigid), jika hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan Undang-Undang biasa. Fleksibel (supel), jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan Undang-undang. CF. Strong; kaku atau supelnya konstitusi ditentukan oleh prosedur mmbuat UU di negara ybs.

13. Bagaimana sifat UUD’1945 ? Rigit atau Fleksibel ? Berikan alasannya !

14. Fungsi (khusus)Konstitusi 1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. 2. Menjamin Hak-hak asasi warga negara Sehingga terwujud prinsip “Goverment by laws, not by men” atau “Rule of law”

15. Substansi Konstitusi 1. Pernyataan tentang gagasan politik, moral, dan keagamaan. 2. Ketentuan tentang struktur organisasi negara. 3. Ketentuan tentang perlindungan HAM 4. Ketentuan tentang prosedur mengubah UUD. 5. Ketentuan Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD

16. Aktivitas Belajar • a). Gagasan politik, moral, dan keagamaan,(pernyataan pengakuan adanya Tuhan, pernyataan bahwa keadilan,.. akan dijamin dalam UUD)terdapatdi …… • b). Struktur organisasi negara • 1. MPR, psl…. 8. Kementrian Negara : • 2. Presiden, psl….. 9. Pemerintah Daerah : • 3. DPR, psl ….. 10. Wilayah Negara : • 4. BPK, psl ….. 11. DPD : • 5. MA, psl ….. • 6. KY, psl …. • 7. MK, psl ….. • c). Perlindungan HAM: pasal:… • d). Prosedur mengubah UUD: pasal… • e). Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD • 1. 3. .... • 2. 4. ....

17. NilaiKonstitusi • NilaiNormatif: • Konstitusiberlakusecarahukum (legal) danmerupakansuatukenyataan ( reality), semuadiperlukandanefektif, konstitusidilaksanakansecaramurnidankonsekuen. • Nilai Nominal • Konstitusimenuruthukummemangberlakutetapitidaksempurna. • NilaiSemantik • Konstitusisecarahukumberlakutetapihanyasekedaruntukmelaksanakankekuasaanpolitik

18. Tujuan, materi, dan kegiatan hari ini ... Tujuan (KD) : Mendiskripsikan hubungan dasar negara dan konstitusi. Materi : - Cara pembentukan dan mengubah konsitusi. - Hubungan dasar negara dan konstitusi Kegiatan : Kerja kelompok dan presentasi hasil analisa hubungan Dasar Negara dan Konstitusi.

19. CARA PEMBENTUKAN KONSTITUSI • 1. Pemberian : • Raja memberi kepada warganya UUD dan berjanji akan mempergunakan kekuasaan berdasarkan asas-asas tertentu. • 2. Sengaja dibentuk : • Pembuatan UUD dilakukan setelah negara itu didirikan. • 3. Cara Revolusi : • Pemerintahan hasil revolusi membuat UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyatnya. 4. Cara Evolusi : Perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu UUD sehingga UUD yang lama tidak berlaku lagi

20. CARA MENGUBAH UUD 1. Diserahkankepadabadanpembuatundang-undang (Badan Legislatif). 2. DiserahkanlangsungkepadarakyatmelaluiReferandum. 3. DiserahkankepadaBadan Khusus yang dibentukuntukmengubah UUD. 4. Khusus di negara federasi, perubahandiserahkankepadanegara-negarabagiandenganpersetujuansebagianbesarnegarabagian.

21. Hubungan dasar Negara dan Konstitusi Hubungan dasar negara Pancasila dg Konstitusi dapat dilihat dari hubungan sila-sila Pancasila dlm pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Dasarnegaratercermindalampokok-pokokpikiranPembukaan... Pokok-pokokpikirantsbterjabaratautertuangdalampasal-pasalkonstitusi…. Jadijikanegaraitumelaksankankonstitusiberartimelaksanakanaturanygsesuai dg Dasar Negara

22. Aktifitas Belajar Bentuk kelompok max.2 orang. 1.Jelaskanhubungan Pancasila dengan PembukaandanPasal-pasal dalam UUD 1945. 2.Mencari pasal-pasaldalam UUD 45 ygbelumdilaksanakansecaramenyeluruh !(pasal 27 s.d. 34)

23. Lembar KerjaHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

24. Lembar KerjaHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

25. Kegiatan Hari Ini • Tujuan : Mendiskripsikan Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi di Ind, Neg. Liberal, dan Komunis/Uni Soviet. • Kegiatan : Menelaah UUD’45, Konstitusi AS, dan Uni Soviet.

26. Ingatkah ? Apa fungsi pokok konstitusi ? Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang ! Bagaimana caranya ?

27. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi di Negara Liberal (AS) “Kami rakyat Amerika Serikat dalam rangka membentuk persatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin keamanan dalam negeri, menyediakan pertahanan umum, dan mengamankan Anugerah kemerdekaan bagi diri kita sendiri dan keturunan kita, menetapkan dan mengesahkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat” Bagian Awal Konstitsi AS 1787

28. Piagam Kemerdekaan AS 1776 “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Right, that among these are Life, Liberty, and the persuit of Happines. That to secure these rights Governments are instituted Men, deriving their just powers from the consen of the governed”

29. IsiPokokPembukaan UUD AS Menegakkankeadilan Menjaminkeamanandalamnegeri Menyediakanpertahananumum Memajukankesejahteraannumum MengamankankemerdekaanrakyatAmerika yang dianggapanugerahdari Sang Pencipta

30. Hal pokok yang diatur dalam sistem pemerintahan demokrasi yang melindungi kebebasan manusia 1. Pembagian Kekuasaan 2. Sistem Check and balance

31. Pembagian Kekuasaan Negara dalam Konstitusi AS LEGESLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF KONGGRES PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUPREME COURT (MA) SENAT DPR(HR)

32. Sistem Check and Balance dalam Konstitusi AS

33. Tantangan hari ini 1. Cermati bagan sistem check and balances menurut Konstitusi AS di atas ! 2.Pelajari pasal-pasal yang mengatur hubungan antar lembaga negara dalam UUD 1945. 3. Buatlah bagan check and balances menurut UUD 1945 4. Selamat dan sukses !!!!

34. Lembar KerjaTulislahSistem Check and Balance dalam UUD 1945

35. Konstitusi pada negara Komunis(RRC- Mao Tse Tung) Komunisme bukan hanya mrp sistem politik tetapi juga gaya hidup yg berdasarkan nilai-nilai tertentu: 1. Gagasan monoisme 2. Kekerasan sbg alat yang sah guna mencapai komunisme 3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme

36. Mekanisme konstitusional demokrasi rakyat (ala komunis) Pembuat keputusan tertinggi adalah PKC yang menentukan semua kebijakan. Tidak ada proses legeslasi secara terbuka.

37. Lembaga-lembaga kenegaraan 1. Ketua dan Sekjen PKC (eksekutif) 2. Konggres Rakyat Cina (legeslatif) 3. Mahkamah rakyat tertinggi dan kejaksaan rakyat tertinggi (yudikatif)

38. Kompetensi Dasar Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Kegiatan : 1. Menjelaskan makna yang terkandun gdalam masing-masing alinea pembukaan UUD 1945 2. Menjelaskan kedudukan pembukaan UUD 1945

39. Kedudukan Pembukaan UUD 1945sbg Staatsfundamentalnorm(Pokokkaidah Negara yang fundamental), karena 1. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. 2. Dari segi isi, memuat dasar-dasar pokok negara tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dasar filsafat negara.

40. Pokok-pokokPikiranPembukaan UUD 1945 1. Negara melindungisegenapbangsadanselurhtumpahdarah Indonesia denganberdasarataspersatuandenganmewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia 2. Negara hendakmewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia 3. Negara yang berkedaulatanrakyatbrdasarataskerakyatandanpermusyawaratan /perwakilan 4. Negara berdasaratasKetuhanan Yang Mahaesamenurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab

41. Tugas 1. Tulislahmaknamasing-masingaleniaPembukaan UUD 1945: 2.Carilah pasal-pasaldalam UUD 1945 yang belumdilaksanakandenganbaikolehPemerintah, berikanbuktinya……(pasal 27-pasal 34)

42. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD’45 • Alinea 1 • a) MaknaObjektif (universal) Kemerdekaanialahhaksegalabangsa • b) MaknaSubjektif (tekad yang tumbuhdaribangsa Indonesia) • Menghapuskanpenjajahankarenatidaksesuaidenganperikemanusiaandanperikeadilan

43. Alinea 2 Perjuangan bangsa Ind.sudah sampai pada saat yang tepat untuk memproklamasikan. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan Perlu usaha untuk mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan masy adil makmur

44. Alinea ke-3 Ketaqwaan bangsa Ind thd Tuhan YME Kemerdekaan dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan

45. Alinea 4 Terdapat rumusan tentang tujuan negara Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam UUD Bentuk pemerintah republik Dasar negara Indonesia Pancasila

46. Masa Berlaku • 1945-1949 • Belum dpt dilakukan dng baik • Pancaroba, pertahankan kemerdekaan & konflik ideologi • Aturan Peralihan Pasal IV (diaktifkan) • KNIP : diserahi kekuasaan legislatif Presidensil jadi Parlementer (14/11/45) : - Perdana Menteri - PM & Menteri bertanggung jawab kepada KNIP - Tdk stabil (pol, ek, pemerintahan & kam) • II. 1949 –1959 • A. 1949 – 1950 (Konstitusi RIS): • 29 Oktober 1949 : Di Scheveningen : BFO (Bijeenkorstvon Federal Overleg) & RI meneyepakati Konstitusi RIS • 14 Desember 1949 : Di Jakarta, Eksekutif RI , KNIP & DPR BFO menyetujui Konstitusi RIS • 27 Desember 1949 : Di Denhaag (KMB) Konstitusi RIS disahkan • Konsttitusi RIS berlaku pd 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

47. Masa Berlaku • II. 1949 –1959 • B. 1950 – 1959 (UUDS) : • Konstitusi RIS pasal 43 & pasal 44, Pembubaran & Penggabungan negara Bagian RIS bisa dilakukan • April 1950 Daerah-daerah yg tdk puas dng RIS sebagian besar tlh begabung dng RI, tinggal Indonesia Timur & Sumatra Timur • KeberadaanTNI sbg inti APRIS di Negara-negara bagian RIS berperan besar mendorong negara bagian utk menyetujui perubahan dr RIS menjadi NKRI • 19 Mei 1950 : Persetujuan RIS mnjadi RI itu ditandatangani pihak RIS & RI • 15 Agustus 1950 : Dlm rpt gabungan Senat & DPR-RIS ranc UUDS disetujui RIS & NRI Yogyakarta, mulai berlaku 17 Agustus 1950 • UUDS berlaku 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

48. PEMBENTUKAN KONSTITUANTE • SistemParlementermemberikanhasil : -. Instabilitas (Pol, Ek, PemerintahandanKeamanan ). -. Seringpenggantiankabinet (7x). • 1955 PEMILU : -. DPR. -. AnggotaKonstitusi. • TugasKonstitusimembuatrancangan UUD yang tetapsebagaipengganti UUDS 1950.

49. KEGAGALAN KONSTITUANTE • 22 April 1959 : Karena Sidang Konstituante belum juga menghasilkan rancangan UUD maka Bung Karno berpidato didepan sidang Konstituante menyarankan kembali kepada UUD 1945. • Konstituante tidak dapat hasilkan UUD • Konstituante reses, lebih separuh anggota nyatakan tidak akan hadir lagi dlm persidangan • Konstituante “gagal” , akhirnya “ DEKRIT PRESIDEN”

50. DEKRIT PRESIDEN (Petikan) Kami Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap Bangsa Indonrsia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai dari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakukanya lagi UUD Sementara.. Pembentukan MPRS yang terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan DPAS, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di JKT Pada tgl 5 Juli 1959 Atas Nama Rakyat Indonesia : Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno