1 / 6

KPA Kuasa Pengguna Anggara

1. KPA Kuasa Pengguna Anggara. PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.05/2013 NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2.

yoshio-mosley
Download Presentation

KPA Kuasa Pengguna Anggara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1 KPAKuasaPenggunaAnggara PERATURAN BERSAMAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 67/PMK.05/2013NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANGMEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

  2. 2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN • Menhanselaku PA menunjuk KPA SatkerPusat : • SatkerKemhan : SekjenKemhan • SatkerMabes TNI : Panglima TNI • Satker TNI AD : Kasad • Satker TNI AU : Kasau • Satker TNI AL : Kasal MenhanSelaku PA tunjukKPA Satker Daerah serta tetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya (PPK dan PPSPM) Penunjukan KPA bersifat ex-officio. Kewenangan PA utk tetapkan PPK dan PPSPM dapat dilimpahkan kepada KPA. Penetapkan PPSPM DIPA PetikanSatkerPusatTIDAK DAPAT DILIMPAHKAN kpd KPA. PA dpttunjukpejabat lain selainKaSatkersbgKPA dg m’timbangkantugasdanfungsiSatkerygbersifatkhusus Ps. 5

  3. 3 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Setiap terjadi pergantian Ka SatkeratauPejabat Lain ygditunjuksbgKPA, jab.KPA langsung dijabat o/ Ka Satker atau Pejabat Lain yg baru stlh dilakukan serah terima jab. KPA melaks.penggunaangar bdskDIPA Petikan Penunjukan KPA tdkterikatperiodeT.A. Jk terdptkekosonganKa SatkeratauPejabat Lain ygditunjuksbgKPA, PA sgratunjukpejabatbarusbgPelaks.Tugas (Plt) KPA Penunjukan KPA berakhirapabilatdkteralokasianggaranutkprogram ygsamapd T.A. berikutnya KPA ygpenunjukannyaberakhirbertggjwb utkselesaikanseluruhadministrasidanlap keu. Ps. 7

  4. 4 Tugas dan Wewenang KPA • menyusun DIPA • menetapkan PPKuntukmelakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluarananggaranbelanjanegara; • menetapkan PPSPMuntukmelakukanpengujiantagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara; • menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; • menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; • memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; • mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;dan • menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ps. 8 ay (1)

  5. 5 Tanggung Jawab KPA • mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; • merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; • menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; • melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; • merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan • Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Ps. 9 ay (2)

  6. 6 diskual@tnial.mil.id Terima Kasih

More Related