Bab 4 negara dan konstitusi
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 18

Bab 4 Negara dan Konstitusi PowerPoint PPT Presentation


  • 266 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bab 4 Negara dan Konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme ? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya ? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara ? Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara ?. Konstitusi.

Download Presentation

Bab 4 Negara dan Konstitusi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bab 4 negara dan konstitusi

Bab 4Negara dan Konstitusi

  • Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme?

  • Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya?

  • Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara?

  • Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara?


Konstitusi

Konstitusi

  • Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara

  • Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara

  • Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas)

  • Sebagai undang-undang dasar – nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit)

  • Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara


Konstitusionalisme

Konstitusionalisme

  • Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakan

  • Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely”

  • Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara

  • Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara


Negara konsitusional

Negara Konsitusional

  • Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara

  • Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme

  • Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional

  • Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme

  • Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme


Konstitusi nkri

Konstitusi NKRI

  • Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002

  • Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959)

  • Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)


Isi konstitusi

Isi Konstitusi

  • Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara

  • Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya

  • Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan konstitusi

  • Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs.

  • Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara


Isi uud 1945

Isi UUD 1945

  • Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT)

  • Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI

  • Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan

  • Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan konstitusi , aturan peralihan dan aturan tambahan


Kesepakatan dasar mengenai uud 1945

Kesepakatan dasar mengenai UUD 1945

  • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

  • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

  • Mempertegas sistem presidensiil

  • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal

  • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”


Perubahan uud 1945

Perubahan UUD 1945

  • Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan naskah perubahan pada naskah asli)

  • Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis

  • Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi . Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama atau asli ditinggalkan

  • UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.

  • Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan tanggal ditetapkannya


Ketatanegaraan indonesia

Ketatanegaraan Indonesia

  • Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi

  • Bentuk pemerintahan : republik

  • Sistem pemerintahan : presidensiil

  • Sistem politik : demokrasi

  • Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945

  • Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri


Apa yang perlu dilakukan wni

Apa yang perlu dilakukan WNI

  • Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi(perlu tidaknya konstitusi)

  • Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara

  • Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya

  • Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara

  • Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati


Konstitusi negara warganegara

Konstitusi- negara-warganegara

INDONESIA

HK DSR

TERTULIS

UUD 1945

WNI

KS/

HK DSR

HK DSR

TDK TERTULIS


Pengertian

PENGERTIAN

  • Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

JENIS & HIRARKI PERATURAN PER-UU-AN

  • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

  • Peraturan Pemerintah.

  • Peraturan Presiden.

  • Peraturan Daerah:

    • Peraturan Daerah Provinsi

    • Peraturan Daerah Kabupaten/kota

    • Perdes/peraturan yang setingkat (dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kades atau nama lainnya).


Materi muatan

MATERI MUATAN

  • Adalah materi yang dimuat dalam PPu sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki PPu.

  • Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

    • hak-hak asasi manusia;

    • hak dan kewajiban warga negara;

    • pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara:

    • wilayah negara dan pembagian Daerah:

    • kewarganegaraan dan kependudukan;

    • keuangan negara.

  • Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.


Lanjutan materi muatan

Lanjutan..MATERI MUATAN

  • Materi muatan Per.PPU sama dengan materi muatan UU.

  • Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

  • Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP.

  • Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otda dan tugas pembantuan, dan rnenampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran Lebih lanjut PPu yang Lebih tinggi.

  • Materi muatan Perdes/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut PPu yang lebih tinggi.

  • Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda.


Fase fase pembuatan peraturan perundang undangan

Fase-fasePembuatanPeraturanPerundang-undangan

PembentukanPeraturanPerundang-undangan(PPu) adalahprosespembuatanPeraturanPerundang-undangan yang padadasarnyadimulaidari:

  • Perencanaan,

  • persiapan,

  • teknikpenyusunan,

  • perumusan,

  • pembahasan,

  • pengesahan,

  • pengundangan, dan

  • penyebarluasan.


Bab 4 negara dan konstitusi

STRUKTUR KEKUASAAN

SEBELUM AMANDEMEN :

MPR

UUD 1945

MA

DPR

BPK

PRESIDEN

DPA


Bab 4 negara dan konstitusi

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5

UUD 1945

BPK

DPR

MPR

DPD

MA

MK

Presiden

KY

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

kementerian negara

kpu

bank sentral

dewan pertimbangan

TNI/POLRI

PUSAT

DAERAH

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

Gubernur

DPRD

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Militer

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Lingkungan Peradilan TUN

Bupati/

Walikota

DPRD


  • Login