Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PowerPoint PPT Presentation


  • 278 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. DASAR HUKUM. PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (GDRB) 2010-2025 (DITETAPKAN TANGGAL 21 DESEMBER 2010) PERMENPAN-RB NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI (RMRB) 2010-2014

Download Presentation

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASIDIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA


Dasar hukum

DASAR HUKUM

PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (GDRB) 2010-2025

(DITETAPKAN TANGGAL 21 DESEMBER 2010)

PERMENPAN-RB NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI (RMRB) 2010-2014

(DITETAPKAN TANGGAL 30 DESEMBER 2010)

9 PERMENPAN TENTANG

PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

(DITETAPKAN TANGGAL 25 FEBRUARI 2011)

PERMENHUB NO. PM 38 TAHUN 2011 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014

(DITETAPKAN TANGGAL 9 MARET 2011)

KEPMENHUB NO. KP 159 TAHUN 2011 TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014

(DITETAPKAN TANGGAL 9 MARET 2011)


Ukuran keberhasilan

UKURAN KEBERHASILAN

2025

  • Governance yang berkualitas & hasilpembangunan yang baik, ditandaidengan:

  • Tidakadakorupsi;

  • Tidakadapelanggaran;

  • APBN dan APBD baik;

  • Semua program selesaidenganbaik;

  • Semuaperijinanselesaidengancepatdantepat;

  • Komunikasidenganpublikbaik;

  • Penggunaanwaktu (jam kerja) efektifdanproduktif;

  • Penerapanreward dan punishment secarakonsistendanberkelanjutan;

  • Hasilpembangunannyata (menciptakanlapanganpekerjaan, mengurangikemiskinan, danmemperbaikikesejahteraanrakyat).


9 program

9 PROGRAM

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6. PENGUATAN PENGAWASAN

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

4. PENATAAN TATALAKSANA

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

9. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

27 KEGIATAN


Program 1 manajemen perubahan

(Program 1)MANAJEMEN PERUBAHAN

  • Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD

  • Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di Lingkungan Ditjen HUBUD

  • Setelah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Ditjen HUBUD akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan


Program 2 penataan dan penguatan organisasi

(Program 2)Penataan dan Penguatan Organisasi

  • Telah tersusun Roadmap Kelembagaan DJU

  • Telah terbentuk unit organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara

  • Sedang dalam proses pembentukan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

ROADMAP KELEMBAGAAN

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

DITJEN HUBUD

R E G U L A T O R

OTORITAS BANDARA

  • Pembinaan:

  • Pengaturan

  • Pengawasan

  • Pengendalian

  • Penegakan Hukum

O P E R A T O R

UNIT NAVIGASI

UPT

BANDAR

UDARA

NAVIGASI

BANDARA

Pelayanan

  • Balai :

  • Balai Elektronika

  • Balai Kalibrasi

  • Balai Hatpen

BLU

REKOMENDASI

Proses Sertifikasi/Ijin

SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA & PESAWAT UDARA

  • Pengujian

  • Perawatan

  • Kalibrasi

  • Peneraan

  • Uji Mutu

  • Uji Pelaksanaan Kegiatan

PELAKSANAAN

PELAYANAN

PENGAWASAN &

PENGENDALIAN

PENEGAKAN

HUKUM

PENYIMPANGAN

NSPK


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD

KANTOR PUSAT

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

SETDITJEN

DIT. ANGKUTAN UDARA

DIT. BANDAR UDARA

DIT. KEAMANAN PENERBANGAN

DIT. NAVIGASI PENERBANGAN

DIT. KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

FUNGSI REGULATOR

FUNGSI OPERATOR

UPT

BALAI - BALAI

UPT BU/ UPBU

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Mekanisme Tata Kerja

SEBAGIAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

MEKANISME PENGAWASAN & PENGENDALIAN

BUAU

UPT BU/UPBU, BUBU,

BANDARA KHUSUS

PESAWAT UDARA

NAVIGASI PENERBANGAN


Program 4 penataan tata laksana

Kelembagaan

SumberDaya Manusia

Ketatalaksanaan

(Program 4)Penataan Tata Laksana

FOKUS REFORMASI

Reformasi

Birokrasi

Bussiness Process

Standard Operating Procedures (SOP)


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

1. Pengertian SOP

Standard Operating Procedure (ProsedurTetap)

  • Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitasbakuyang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapasertabagaimanahasilnya.

  • Standarisasi cara yang dilakukan pejabatpublik/instansipemerintahataupegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasdantanggungjawabnya


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

2. PentingnyaSOP

  • Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkindilakukanolehpejabatpublik/instansipemerintahataupegawaidalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasdantanggungjawabnya

  • Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas

  • Membantu pejabatpublik/instansipemerintahataupegawaimenjadi lebih mandiri(tidak tergantung pada disposisi)

  • Menciptakan ukuran standar kinerja bagipejabatpublik/instansipemerintahataupegawai

  • Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi

  • Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur


Lanjutan

Lanjutan

  • Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya

  • Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai

  • Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya

  • Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan

  • Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas

  • Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan

  • Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

3. ProsesPenyusunan

Persiapan

Penilaian Kebutuhan

SOP

Pengembangan

SOP

Monitoring

Dan Evaluasi

Integrasi SOP

Dalam Manajemen


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

3. ProsesPenyusunan


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

3. ProsesPenyusunan

Prinsip-prinsip penyusunan:

  • Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang yang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya.

  • Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.

  • Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.

  • Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.

  • Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan .

  • Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

  • Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

3. ProsesPenyusunan

Prinsip-prinsip penerapan:

Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.

Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi.

Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.

Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan.

Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

Simbol-simbol Flowchart

Anak panah

Konektor

Start/Akhir proses

Pengambilan keputusan

Konektor untuk pergantian halaman

Proses


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

CONTOH SOP TIPE SIMPLE STEPS

CONTOH SOP


Pembangunan pengembangan e government

Pembangunan/pengembangan e-government

Pengertian e-government:

  • Penggunaanteknologiinformasiolehpemerintahuntukmemberikaninformasidanpelayananbagiwarganya, urusanbisnis, sertahal-hal lain yang berkenaandenganpemerintahan. e-Government dapatdiaplikasikanpadalegislatif, yudikatif, atauadministrasipublikuntukmeningkatkanefisiensi internal, menyampaikanpelayananpublik, atauproseskepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utamaadalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkandari e-government adalahpeningkatanefisiensi, kenyamanan, sertaaksesibilitas yang lebihbaikdaripelayananpublik.


Implementasi e government pada ditjen perhubungan udara

Implementasi E-government pada Ditjen Perhubungan Udara

  • Website Ditjen Perhubungan Udara

    www.hubud.dephub.go.id

  • E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik)

  • E-monitoring

  • SMS Pengaduan 08111004222

  • SMS Gateway/SMS Pelaporan

  • Aplikasi GIS dan Rolling Plan

    (akan diimplementasikan tahun 2012)

  • Perijinan berbasis web/online

    (akan diimplementasikan tahun 2014)


Tunjangan kinerja re munerasi

TUNJANGAN KINERJA & REMUNERASI

  • Tunjangankinerjaberbedadenganremunerasi

  • Kebijakan & alokasianggaranuntuk RB dantunjangankinerjaharusdisetujui KPRBN dan DPR (Komisiterkait) sertadiajukanmelaluiMenkeu.

  • Besarantunjangankinerjasetelahdisetujui DPR ditetapkandenganPerpres.


Tunjangan kinerja

TUNJANGAN KINERJA

  • Tunjangankinerjadiberikansetelahdilakukanpenilaianterhadapdokumenusulan & verifikasilapanganoleh UPRBN  disampaikankpd TRBN  disetujui KPRBN.

  • Penetapannyadidasarkanpada:

    • Kesiapandalammelaksanakan RB secaraberkesinambungan

    • Dampakpotensialstrategisdaripelaksanaan RB

  • Tambahan/pengurangantunjangankinerja (reward & punishment) diberikan setelah monitoring & evaluasioleh Tim Independen  diproses UPRBN  disampaikankpd TRBN  disetujui KPRBN

  • Penetapannyadidasarkanpada:

    • Kemajuandalammelaksanakan RB secaraberkesinambungan

    • Dampakstrategisdaripelaksanaan RB


Prinsip prinsip t unjangan k inerja

Prinsip-prinsipTunjanganKinerja

  • Efisiensi/optimalisasipaguanggaranbelanjaKementerian

  • Equalpay for equal work, besarantunjangankinerjasesuaidenganhargajabatan & pencapaiankinerja


Tunjangan kinerja1

Tunjangan Kinerja

Reformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untuk memperoleh tunjangan kinerja tetapi merupakan upaya yang lebih keras untuk merubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjangan kinerja merupakan faktor pendorong bagi aparatur negara agar lebih termotivasi mendukung perubahan birokrasi


Remunerasi

REMUNERASI

Remunerasiadalah :

Semuabentukimbalan yang diterimapegawaiataskontribusi yang diberikannyakepadaorganisasi & bersifatfleksibel (bersifatlangsungatautidaklangsung, tunaiataunontunai, dandiberikanreguleratauhanyapadawaktu-waktutertentu).


Bentuk r emunerasi

BentukRemunerasi

  • Gajipokok;

  • Tunjangan (tunjanganjabatan, tunjanganprestasi (insentif), tunjanganbiayahidup, tunjanganhariraya, tunjangankompensasibagipegawai yang ditempatkanpadadaerahterpencil, daerahkonflik, ataulingkungan yang tidaknyamanatauberesikotinggi;

  • Imbalanlainnya (jaminanpemeliharaankesehatan & jaminanpensiun)


Program dan kegiatan rb di tingkat unit pelaksana teknis

PROGRAM DAN KEGIATAN RB DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS

  • Penyusunan Informasi Jabatan sebagai bahan penyusunan Analisis jabatan

  • Penyusunan SOP masing-masing tupoksi

  • Implementasi e-government


Pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal perhubungan udara

TerimaKasih


  • Login