1 / 28

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM. MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012. PEMILIHAN UMUM (GENERAL ELECTION). Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi Manusia.

yair
Download Presentation

PEMILIHAN UMUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMILIHAN UMUM MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

  2. PEMILIHAN UMUM (GENERAL ELECTION) • Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi • Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi Manusia. • Pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. • Dalam negara yang punya penduduk besar, demokrasi dilamukan melalui sistem perwakilan (Representative Democracy atau indirect Democracy) yang dipilih lewat Pemilu. • .Peserta Pemilu dapat secara kelembagaan (Parpol) atau secara perorangan.

  3. ALASAN PEMILU BERKALA • Pendapatdanaspirasirakyatdinamisdanberubahdariwaktukewaktu; • Kondisikehidupanbersamadalammasyarakatberubah, baikkarenafaktor internal maupuninternasional. • Pertambahanjumlahpenduduk yang berakibatadanyanew voter yang berbedadenganorangtuanya. • Menjaminterjadinyapergantiankepemimpinanagattidakterjadiabsolutisme.

  4. TUJUAN PEMILU • Peralihankepemimpinanpemerintahansecaratertibdandamai. • Terjadinyapergantianpejabat yang akanmewakilikepentinganrakyatdilembagaperwakilan. • Untukmelaksanakanprinsipkedaulatanrakyat. • Untukmelaksanakanhak-hakwarganegara..

  5. METODE PENYALURAN PENDAPAT RAKYAT • PemilihanUmum • Referendum MPR pernahmenetapkanKetetapan MPR tentang Referendum, yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1983, meskipunkemudiandicabutsebelumdipraktikkandengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/1998 • Plebisit Pemungutansuaraumumdisuatudaerahuntukmenentukan status suatudaerah.

  6. SISTEM PEMILIHAN UMUM 1. SistemPemiluMekanis SistemPemilumekanismelihatrakyatsebagaimassa individu2 yang sama. Individutetapdilihatsebagaipenyandanghakpilih yang bersifataktif. 2. SistemPemiluOrganis SistemPemiluorganismenempatkanrakyatsebagaisejumlahindividu-individu yang hidupbersamadalamberbagaipersekutuanhidupberdasarkangeneologis, ekonomi, lapisansosial, danlembaga-lembagasosiallainnya. Sehinggapersekutuaninilah yang dianggapsebagaipengendalidan yang punyahakpilih.

  7. Lanjutan… • SistemPemiluorganisdapatdihubungkandengansistemperwakilanfungsional(function representation) yang biasadikenaldalamsistemparlemenduakamar, seperti DPD. • Dalamsistempemiluorganis, Parpoltidakbegituberperankarenapersekutuanmasyarakat yang lebihdominan. SebaliknyadalamSistemPemilumekanis, peranparpolsangatbesar yang mengorganisirpemilihdanmemimpinpemilih.

  8. SISTEM PEMILU MEKANIS 1. SistemPerwakilanDistrik/mayoritas(Single member constituencies /the winner’s take-all) Wilayah negaradibagiatas distrik2 pemilihanatau Daerah Pemilihan yang jumlahnyasamadengananggoraparlemen yang akandipilih. 2. SistemPerwakilanBerimbang(Proportional Representation) Jumlahkursidiparlemendibagikankepadatiap-tiapparpolsesuaidenganjumlahjumlahsuarasah yang diperoleh Misal : Jumlahsuarasah 1.000.000. Jikaterdapat 100 kursi, makasatukursi = 10.000 suara.

  9. VARIASI SISTEM PROPORSIONAL 1. Metode Single Transfereble Vote dengan Hare System Pemilih diberi kesempatan memilih pilihan pertama, kedua atau seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara diperlukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, dapat dipindahkan pada urutan berikutnya, dan demikian seterusnya.

  10. VARIASI SISTEM PROPORSIONAL 2. List System Pemilihdimintamemilihdiantaradaftar-daftarcalon yang berisisebanyakmungkinnama-namawakilrakyat yang akandipilihdalamPemilu. Sisteminiuntukdaerahpemilihan yang dialokasikanlebihdarisatukursi

  11. VARIASI LIST SYSTEM 1. Closed List System Nomorurutcalon yang akanmendapatkankursiditentukanolehpenguruspartaipolitik. 2. Open List System Nomorurutcalon yang akanmendapatkankursiditentukanolehpemilihberdasarkanrangkingjumlahsuara yang diperolehsetiapcalon. Sisteminiuntukdaerahpemilihan yang dialokasikanlebihdarisatukursi

  12. SEJARAH PEMILU INDONESIA • UU No. 27 Tahun 1948 tentangPemilu • UU No. 12 Tahun 1949 tentangPemilu • UU No. 7 Tahun1953 tentangPemilu • UU No. 15 Tahun1969 tentangPemilu • UU No. 1 Tahun 1985 tentangPemiluAnggota MPR/DPR sebagaimanadirubahdengan dg UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980. • UU No. 3 Tahun1975 tentangPartaiPolitikdanGolkar • UU No. 3 Tahun 1999 tentangPemilusebagaimanadiubah dg UU No. 4 Tahun 2000 tentangPerubahanatas UU No. 3 Tahun 1999 tentangPemilu • UU No. 12 Tahun 2003 terntangPemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD. • UU No. 23 Tahun 2003 tentangPimiluPresidendanWapres • UU Nomor 10 Tahun 2008 tentangPemilu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. • UU Nomor 42 Tahun 2008 tentangPemiluPresidendanWakilPreisden

  13. SEJARAH PEMILU INDONESIA • MaklumatWakilPresidentanggal3 Nopember1945, bahwapemiluanggotaDPR dan MPR akandiselenggarakanJanuari 1946, tetapitidakterlaksanadenganalasan : • Belumsiapnyapemerintahbaru, termasukdalampenyusunanperangkat UU Pemilu • MasakonsolidasikarenaInstabilitaspolitikakibatkonflik internal danancamaneksternal. • PemiluPertama tahun 1955 dalamduatahap : • 29 September 1955 untukmemlihanggota DPR • 15 Desember 1955 untukmemilihDewanKonstituante • JumlahKursianggotaKonstituantesebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki6 kursitidakadapemilihan. Makakursi yang dipilih514

  14. PARPOL PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR 1955

  15. PEMILU ANGGOTA KONSTITUANTE 1955

  16. DEMOKRASI TERPIMPIM • DekritPresiden 5 Juli1959, mengenaipembubaranKonstituantedanpernyataankembalike UUD 1945 • Prof. Ismail Sunny menyatakanbahwakekuasaannegarabukanlagimengacukepadademocracy by law, tetapi democracy by decree • PresidenSoekarnosecarasepihakmengangkatanggota DPR-GR dan MPRS dengansenjataDekrit . • Lahir Tap. MPRS No. III/MPRS/1963 tentangPengangkatanPemimpinBesarRevolusi Indonesia Bung KarnoPresiden RI SeumurHidup. • Indonesia tidakpernahlagimenyelenggarakanPemilusampaitumbangnyaPresidenSoekarnokarenakrisispolitik, ekonomidansosialpascakudeta G 30 S/PKI melalui Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/ 1967

  17. REZIM ORDE BARU • SoehartoditetapkansebagaiPresiden RI padamelalui SI MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968) • Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 yang mengamanatkanPemiludiselenggarakan 1968, diubahlagipada SI MPR 1967 olehSoehartomenjadi 1971. • Pemilukeduabaruterselenggarapada5 Juli1971 • Pemilu 1971 diselenggarakanberdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentangPemilu

  18. PARPOL PADA PEMILU 1971

  19. PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 • PesertanyahanyaduaParpoldansatuGolkar • KeduapartaiituadalahPPP danPDI dansatuGolonganKarya. • Pemilu 1977 diselenggarakanberdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentangPartaiPolitikdanGolkar

  20. HASIL PEMILU 1977 HASIL PEMILU 1982

  21. HASIL PEMILU 1987 HASIL PEMILU 1992

  22. HASIL PEMILU 1997

  23. HASIL PEMILU 1999

  24. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2004

  25. HASIL PILPRES 2004PutaranPertama PutaranKedua

  26. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009

  27. HASIL PILPRES 2009PutaranPertama

  28. CENDRAWASIH BURUNG IRIAN DI ACEH E.KALIMANTAN N.SUMATRA N.SULAWESI RIAU W.KALIMANTAN C.SULAWESI C.KALIMANTAN MALUKU JAMBI RIAU JAMBI C.KALIMANTAN W.SUMATRA S.SUMATRA S.KALIMANTAN IRIAN JAYA PAPUA LAMPUNG S.SULAWESI SE.SULAWESI BENGKULU C.JAVA E.JAVA W.JAVA Terima kasih Cukup sekian W.JAVA BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA

More Related