Rad prb
Download
1 / 21

RAD-PRB - PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on

RAD-PRB. Pengertian. Pemerintah Daerah : Pemerintah ( Government/gubernator ) – nakhoda yang menjaga kapal sekaligus memastikan tercapainya tujuan Daerah: sekumpulan orang yang hidup di, dan oleh karenanya mengidentifikasi diri dengan, wilayah tertentu. Pembenaran

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAD-PRB' - wray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pengertian
Pengertian

  • Pemerintah Daerah :

    • Pemerintah (Government/gubernator) – nakhoda yang menjaga kapal sekaligus memastikan tercapainya tujuan

    • Daerah: sekumpulan orang yang hidup di, dan oleh karenanya mengidentifikasi diri dengan, wilayah tertentu.

  • Pembenaran

    • Pluralisme: kemajemukan tidak dapat dikelola optimal oleh satu pemerintah di pusat saja

    • Effikasi: pengenalan dan kearifan setempat dapat meningkatkan pelayanan publik

    • Demokrasi: hak dasar untuk mengelola diri sendiri dalam kerangka umum negara

  • Ciri-ciri:

    • Hasil pemilihan: mandat lokal

    • Pelayanan menyeluruh dan serbaguna


Penanggulangan bencana sebagai bagian dari pemerintahan
Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pemerintahan

Legal konstitusional: Tujuan NKRI “…melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia…”

Konseptual

  • Administrative health (Caiden, 1969)

  • Administering communities in extremis (memerintah masyarakat yang sedang kacau balau) Hipe, 1975

  • Disturbed-circumstance management (manajemen situasi abnormal) Waldo, 1980

  • Anticipatory government (Osborne & Gaebler, 1993)

    Moral

  • Kontrak sosial

  • Kedaulatan

  • Kekhalifahan


Dilemma

Birokrasi

Ketersediaan sumber

Keajegan Normatif

Rutinitas

Bencana

Kelangkaan sumber

Tidak dapat diramal

Langka terjadi

Dilemma

Secara naluriah, penanggulangan bencana tidak menarik untuk dijadikan agenda politik birokratis pemerintahan


Kkah dan pemda diadopsi oleh masyarakat internasional pada bulan januari 2005
KKAH dan Pemdadiadopsi oleh masyarakat internasional pada bulan Januari 2005

  • … Pemda harus dikuatkan untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dengan memudahkan akses terhadap informasi, sumberdaya dan kewenangan untuk menerapkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana

  • Tujuan Strategis: Menguatkan kesiapan menuju penanggulangan bencana yang lebih efektif

    • Kebijakan dan kapasitas teknis dan kelembagaan

    • Dialog & kerjasama antara bencana dan pembangunan

    • Peninjauan rencana kesiapan dan kontijensi

    • Pembinaan relawan dan partisipasi

    • Penggunaan kesempatan strategis pada pemulihan


Dokumen rencana pengurangan risiko bencana
Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana

merupakan instrumen yang akan dipakai sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan PRB oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat


Pemulihan dari dampak bencana
Pemulihan dari Dampak Bencana

  • Kesempatan Strategis:

    • Perhatian pemerintah pusat

    • Kesediaan masyarakat untuk berubah dan dirubah

    • Tersedia peluang-peluang untuk terubusan radikal

  • Kendala

    • Tema pemulihan menjadi dominan

    • Kemungkinan kerancuan antara pembangunan – pemulihan dan PRB


Makna rd prb
Makna RD-PRB

  • Suatu komponen dari Rencana Pembangunan Daerah dan faktor penentu terlaksananya tujuan pembangunan daerah.

  • Menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan Prop DIY ditentukan oleh penggunaan kesempatan strategis fase pemulihan

  • Memastikan bahwa rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang memuat PRB

  • Landasan, prioritas, rencana aksi, mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannnya sesuai RANPRB dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

  • Memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi


  • disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan multidisiplin, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.


Maksud
Maksud terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Meletakkan masyarakat sebagai subyek, obyek sekaligus sumber pokok dalam usaha PRB

  • Mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan PRB

  • Mempersiapkan sarana dan prasarana aksesibilitas dan juga sumberdaya yang memadai untuk pelaksanaan RAD-PRB.


Tujuan
Tujuan terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam PRB kearah pembangunan yang berkelanjutan terarah dan terpadu.

  • untuk menyiapkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan rencana PRB.

  • untuk panduan rencana sektoral yang menyajikan kegiatan program dan proyek, yang bisa berbentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUP/DUPDA) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK).


Beberapa prinsip penyusunan
Beberapa Prinsip Penyusunan terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Prinsip Demokrasi

  • Prinsip Partisipasi

  • Prinsip Transparansi

  • Prinsip Akuntabilitas

  • Prinsip Kejelasan Tujuan

  • Prinsip Kedayagunaan dan Kehasilgunaan


Landasan
Landasan terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Konstitusional: Alenia 4 Pembukaan UUD 1945

  • UU No. 32/2004 (PEMDA) mewajibkan PEMDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang bersangkutan pada tingkat nasional.

  • RKP Nasional memuat PRB sebagai satu dari prioritas nasional

  • RANPRB memuat dasar, prinsip dan tujuan serta mekanisme PRB


Landasan peraturan permendagri no 26 2006 pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2007
Landasan Peraturan: terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha. Permendagri No. 26/2006 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007

  • Dua diantara 11 tantangan dan masalah di 2007: rendahnya rasa aman, dan belum memadainya PB

  • Pemda dapat melakukan program dan kegiatan-kegiatan PRB termasuk rehaz & rekon, penguatan kelembagaan, PRB, kesiapsiagaan masyarakat

  • Penda yang telah memiliki RPJMD dan RPKD menyesuikan dengan Permendagri No. 13/2006 dan mensinkronkannya dengan 9 program dan prioritas pemerintah tahun 2007


Implikasi
Implikasi terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Pemda dapat menjadikan PRB sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD; mengubah RPKD; dan menysun APBD.

  • Pemda dapat mengembangkan dan menambah program dan kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam Permendagri No. 13/2006 dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan konsisten, harmonis, dan sinkron dengan prioritas nasional.


Contoh isi
Contoh Isi terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Konteks: latar belakang dan maksud

  • Prioritas: sesuai RANPRB

  • Tujuan: menjabarkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi, yang terdiri dari tujuan fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

  • Strategi pelaksanaan: menjelaskan tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara strategis.

  • Program: mendeskripsikan pencapaian sasaran dan tujuan yang diurut dalam suatu daftar kegiatan yang masing-masing meliputi tujuan, rencana aksi, dan mekanisme pembiayaan.

  • Pemantauan dan evaluasi rencana aksi: instansi penanggung jawab, instansi pelaksana, dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi


Prioritas rad pb
Prioritas RAD-PB terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan dengan dasar kelembagaan kuat untuk pelaksanaan

  • Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko-risiko bencana dan menguatkan kemampuan peringatan dini

  • Menggunakan pengetahuan, innovasi dan pendidikan untuk membina budaya keselamatan dan ketahana di semua tataran

  • Mengurangi faktor-faktor akar risiko bencana

  • Menguatkan kesiapan untuk respon yang lebih efektif di semua tataran


Cakupan materi dalam dokumen rencana prb
Cakupan Materi dalam Dokumen Rencana PRB terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Rencana strategis; memuat isu-isu utama, instansi dan kelembagaan kunci dalam mitigasi becana, visi dan misi, tujuan dan sasaran, target dan indikator, strategi serta rencana aksi daerah dalam mitigasi bencana alam pesisir.

  • Rencana aksi daerah; mencakup rencana kegiatan i) pengaturan dan kebijakan, ii) kelembagaan, iii) prosedur standar, iv) sosial dan ekonomi, sebagai aksi untuk mencapai tujuan dan sasaran mitigasi bencana tsunami sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama


Tujuan dan sasaran
Tujuan dan Sasaran terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Tujuan :

    • Menyusun dokumen Rencana PRB di Propinsi DIY melalui serangkaian rapat kordinasi dan proses partisipatoris

    • Menyusun Renstra dan RAD PRB

    • Menyusun arahan waktu implementasi dan metoda monitoring serta review

  • Sasaran :

    • Tersusunnya dokumen Rencana Strategis PRB Propinsi DIY

    • Tersusunnya RAD-PRB


Output dan outcome
Output dan Outcome terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Output :

    • Dokumen Renstra PRB

    • RAD-PRB

  • Outcome :

    • Penggunaan kesempatan strategis pada pemulihan dampak bencana

    • Upaya PRB dapat terlaksana dengan terencana, terarah, dan terpadu

    • Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka mengurangi risiko bencana

    • Meningkatnya pemahaman tentang PRB dan implementasinya oleh masyarakat.

    • Terpadunya PRB dalam RKP/APBD


Contoh alur pikir penyusunan rad prb

Pengantar terkait baik dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga social kemasyarakata maupun lembaga usaha.

  • Rumusan Isi

  • Visi dan misi

  • Strategi

  • Target dan indikator

Identifikasi

issue

Pelatihan

  • Regulasi dan Kebijakan

  • Kelembagaan

  • Sosial dan ekonomi

  • Pembangunan fisik (hard dan soft structure)

Pertemuan 2 dan 3 :

Pembahasan

Pertemuan 1

Orientasi

Pembentukan

Tim kerja

  • Rencana Strategis

  • Rencana aksi daerah mitigasi bencana

Pertemuan 4 dan 5:

Konsultasi

Konsultasi publik

Dokumen Rencana Strategis

Penyusunan

Dokumen

Rencana Aksi Daerah

Sinergi dengan RAN

Dokumen final

Konsep tindak lanjut adopsi

Sosialisasi Nasional

Lokakarya nasional

Contoh Alur Pikir Penyusunan RAD-PRB

Level

Input Kegiatan

Proses

Output/muatan hasil

Pemerintah daerah/instansi terkait

FGD

Rapat

Konsolidasi

FGD

Rapat

Konsolidasi

Masyarakat

FGD

Rapat

Konsolidasi

Nasional


ad