1 / 11

OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA

OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA. A. ANCAMAN DISINTEGRASI. Ancaman ini bermula dari : Kesenjangan antar daerah Trend desentralisasi

willis
Download Presentation

OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA

  2. A. ANCAMAN DISINTEGRASI Ancamaninibermuladari : • Kesenjanganantardaerah • Trend desentralisasi Di tengahpergaulanduniaygsemakintdkmengenalbatasnegarashgarusinformasitdkmungkindikekangolehsiapapun, bentuk2 ketimpanganantardaerahdidlmsuatunegaraataupunnegaraygbertetanggameruppontensiygbesarbagimunculketidakpuasan & rasa ketidakadilan.

  3. B. HAKIKAT OTONOMI • HakikatOtonomiadalahmengembangkan manusia2 Indonesia ygotonom, ygmemberikankeleluasaanbagiterkuaknya potensi2 terbaikygdimilikiolehsetiapindividusecara optimal. • Menurutkamusbesarbahasa Indonesia Otonomi Daerahadalahhak, wewenang & kewajibandaerahutkmengatur & mengurusrumahtangganyasendirisesuai dg peraturanperundang-undanganygberlaku.

  4. Tujuanotonomidaerah : • Meningkatnyaperanmasayrakatdalampembangunandaerah • Meningkatnyatarafekonomimasyarakat • Meningkatnyakemampuankeuangandaerah

  5. DayaTarikOtonomi Daerah Beberapaprasyaratutkmenyiapkan daerah2 menjadipelakuaktifdipasar global : • Terjaminnyapergerakanbebasdariseluruhfaktorproduksibarang & jasadidlmwilayah Indonesia, kecualiutk kasus2 ygdilandasiolehargumennonekonomi. • Prosespolitikygmenjaminkeotonomianmasylokaldlmmenentukan & memperjuangkanaspirasimerekamelaluipartispasipolitikdlmprosespengambilankeputusanygberdampakkpdpublik

  6. TegaknyaGood Governancebaikdipusatmaupundidaaerah, shgotonomidaerahtidakmenciptakan bentuk2 KKN baru. • Keterbukaandaerahutkbekerjasama dg daerah2 lain tetangganyautkmengoptimalkanpengelolaansumberdayaygada. • Fleksibilitassisteminsentif • Peranpemdalebihsbg regulator ygbertujuanutkmelindungikelompokminoritas & lemahsertamenjagaharmoni dg alamsekitar, buka regulator dlmpengertianserbamengatur.

  7. MenurutMardiasmo (2001)beberapamasalahmendasarygdihadapipemerintahdaerahterkaitkurangnyasumberdayakeuangan, yaitu : • Tingginyatingkatkebutuhandaerah (fiscal need) semntarapenerimaandaerah (fiscal capacity) tidakcukuputkmembiayaikebutuhandaerah, shgkeadaantsbmenimbulkanfiscal gap. • Kualitaspelayananpublikygmasihmemprihatinkanshgmenyebabkanbeberapaprodukpelayananpublikygsebenarnyabisadijualkemasyarakatmelaluicharging for service diresponsecaranegatif

  8. Rendahnyakualitassarana & prasarana, sptjalan, pasardan terminal, shgmenyebabkankelesuanperekonomiandaerah. • DAU daripemerintahpusat yang tidakmencukupi. • Belumdiketahuipotensi PAD ygmendekatikondisiriil.

  9. MenurutSri Sultan HB X (2001)adabeberapaaspekygmempengaruhipengembanganekonomidaerah, yaitu : • Peningkatandayasaing regional • Penekananresikoinvestasiygterdiridariresiko regional, resikoekonomi, resikokeuangandanresikosukubunga • Peningkatanekspor dg meningkatkandayasaingproduklokal. • Peningkatankinerjabirokrasiutkmenjadikannyaclean government dangood governanceshgmampumeningkatkanpublic service.

  10. Strategimeningkatkandayasaingdaerahkhususnyadarisisiinvestasi : • Penyusunanperda hrs melibatkanpartisipasipublik (stake holder), selainutkmenyerapmasukan, jugautkmendapatkandukunganpelaksanaannya. • Berbagaiperdaygterkait dg pungutandaerah hrs diletakkandlmkontekutkmembangunekonomidaerahmaupunnasionalygberkelanjutan.

  11. Penyusunanperdaygterkait dg duniausahaharusmengikutipendekatanpasarpopulisygberartimenyesuaikantuntutanbagikondusifitasduniausaha, dg tanpamengorbankankepentinganrakyat, daerahmaupunnasional. • Tiap PEMDA dlmmenyusunperdaharusselalumengacu pd prinsipdasar : • menhindaripungutanganda • bebasperlakuandiskriminatifpelakuusaha • kejelasantimbalbalikpelayananthdsubyekpungutan • kepastianhukum • kejelasan & kewajaranstruktur • besarantarifpungutan • harmoni dg aturanperundanganlainnya.

More Related