Selamat datang calon abdi negara
Download
1 / 12

Selamat Datang Calon Abdi Negara - PowerPoint PPT Presentation


  • 206 Views
  • Uploaded on

Selamat Datang Calon Abdi Negara. Apa itu Good Governace?. Good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta (bisnis) dan civil society (UNDP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selamat Datang Calon Abdi Negara' - viviana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Selamat datang calon abdi negara
Selamat Datang Calon Abdi Negara


Apa itu good governace
Apa itu Good Governace?

  • Good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta (bisnis) dan civil society (UNDP)

  • Good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efesiensi dan persamaan hak


7 kunci pokok sistem pemerintahan ri berdasarkan uud 1945
7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945

  • Negara yang berdasarkan atas hukum

  • Memiliki Sistem Konstitusional

  • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

  • Presiden Penyelenggaran pemerintah di bawah Majelis

  • Kekuasan Presiden Tidak tak terbatas

  • Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR

  • Menteri negara asdalah pembantu presiden


Good governance

Good Governance

Eksekutif Militer

Peradilan Inteljen

Birokrasi State Polisi

Legislatif BUMN

Parpol

Ormas

Orsos

Profesi Civil Society Serikat Buruh Market

Gerakan Sosial Pengusaha Pasar

LSM Pasar Modal

Perusahaan


Mengapa harus good governance
Mengapa (harus) Good Governance?

  • Runtuhnya Negara-2 totaliter Nazi, Komunis, dll)

  • Organisasi governance tidak lagi dipahami dlm kerangka ruang sosial yang bernama negara

  • Fenomena globalisasi

  • Tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang adil


Bagaimana dengan good governance
Bagaimana dengan good governance?

  • Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2:

  • Akuntabilitas

  • Tranparansi

  • Keterbukaan

  • Peduli pada stakeholder

  • Kesetraaan

  • Efesiensi dan efektivitas

  • Visi Strategis


Pilar pilar good governance

Pilar-pilar Good governance

Negara

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil

b. Membuatperaturan yang efektif danberkeadilan

c. Public servis yang efektif dam akuntabel

d. Menegakkan HAM

e. Melindungi lingkungan hidup

f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik


2 sektor swasta

2. Sektor Swasta

Menjalankan industri

Menciptakan lapangan kerja

Menyediakan insentif bagi karyawan

Meningkatkan standar hidup

Mentaati peraturan

Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kpd masyarakat

Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM


3 masyarakat madani

3. Masyarakat Madani

Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi

Mempengaruhi kebijakan publik

Sebagai sarana cheks and balance pemerintah

Mengawasi penyalahgunaan kewenangan

Pengembangan SDM

Sarana berkomunuikasi antar anggota masyarakat


Apa dasar hukum good governance di indonesia

Apa dasar hukum Good Governance di Indonesia?

Keputusan Menpan no 81/Kep/M/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah.

Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi

UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang hrs dilaksanakan tahun 2000-2004

UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Rencana pembangunan jangka menengah 2005 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009

Bidang Hukum dan Aparatur Negara

Bidang Keamanan

Bidang Politik

Bidang Sosial Budaya

Bidang Sumberdaya Manusia

Bidang Ekonomi

Bidang Pembangunan Daerah

Bidang insfrastruktur

Bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup


Good governance dalam sdm

Good Governance dalam SDM

Perencanaan SDM

Proses Pengadaan SDM

Pengembangan Kualitas SDM

Penempatan dalam SDM

Promosi

Penggajian

Kesejahteraan SDM

Pemberhentian SDM


ad