Konflik dalam perspektif ekonomi sosial budaya
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA PowerPoint PPT Presentation


  • 258 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA. Ir. Azwar Abubakar , MM. SKEMA KONFLIK ACEH. IMBAS TERHADAP PEREKONOMIAN. Stagnasi ekonomi Produktifitas menurun Tidak ada investasi Angaka kemiskinan meningkat Infrastruktur ekonomi hancur Dan lain-lain. IMBAS TERHADAP SOSIAL BUDAYA.

Download Presentation

KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

Ir. AzwarAbubakar, MM


SKEMA KONFLIK ACEH


IMBAS TERHADAP PEREKONOMIAN

  • Stagnasi ekonomi

  • Produktifitas menurun

  • Tidak ada investasi

  • Angaka kemiskinan meningkat

  • Infrastruktur ekonomi hancur

  • Dan lain-lain


IMBAS TERHADAP SOSIAL BUDAYA

  • Masyarakat termarginalkan, terkotak-kotak, dan saling curiga

  • Dunia pendidikan hancur

  • Pelayanan kesehatan menurun

  • Dan lain-lain


IMBAS TERHADAP KEMANUSIAAN

  • Terjadi teror dimana-mana terhadap masyarakat

  • Kemusnahan dan kehancuran harta benda

  • Korban yang tidak berdosa baik meninggal ataupun cacat

  • Meningkatnya jumlah anak yatim dan janda

  • Dan lain-lain


MoU Helsinki

Pemerintah RI dan GAM menegakkan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua:

  • Politik

  • Ekonomi

  • HAM/KKR

  • Amnesti/Reintegrasi

  • Pengaturan keamanan


POLITIK

  • Adanya transformasi politik

  • UUPA

  • Semua rakyat dilibatkan

  • Calon independen

  • Partai lokal

  • Dan lain-lain


EKONOMI

  • Berhak atas 70 % hasil bumi Aceh

  • Diluar MoU, Aceh mendapat 2% DAU


HAM/KKR

  • Pengadilan HAM

  • KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Kearifan lokal


AMNESTI/REINTEGRASI

  • Amnesti umum

  • Pembebasan Tapol, Napol

  • Pelarangan penggunaan senjata ilegal


Reintegrasikedalammasyarakat:

  • Memberikan kekuatan ekonomi, tanah pertanian

  • Alokasi dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak berat akibat konflik untuk dikelola oleh pemerintah Aceh

  • Bentuk komisi bersama penyelesaian klaim


PengaturanKeamanan

  • Penghentian aksi kekerasan

  • Demobilisasi TNI dan GAM

  • Decommissioning senjata GAM


SIAPA KORBAN KONFLIK?

  • Masyarakat tidak berdosa yang terkena langsung

  • Masyarakat tidak berdosa yang terimbas (tidak langsung)

  • Kelompok-kelompok pelaku

  • Masyarakat rentan/dhuafa yang memerlukan afirmasi untuk berubah

  • Perlu ditangani secara proporsional baik terhadap kelompok maupun tingkat penanganannya


PENANGANAN KORBAN KONFLIK

  • Rehabilitasiekonomimeningkatkankesejahteraanbagipelakukonflik

    - Secarapolitissudahselesai

    - Secarakesejahteraanmasihperlupenangananlebihlanjuttetapitidakeksklusif

  • Rehabilitasiekonomiterhadapdhuafa yang terimbaskonflik

  • Secaraekonomissangantrentan

  • Perlupenangananpemerintahsecaracermat (pemberdayaanekonomi) dengansumberdana yang berkelanjutan.


PENANGANAN KORBAN KONFLIK

  • Masyarakat yang musnah atau hancur harta bendanya

  • Perlu rehabilitasi (perumahan)

  • Konsep rehabilitasi terhadap usaha yang rusak

  • Bantuan langsung dan akses terhadap permodalan

  • Perbaikan ekonomi secara menyeluruh

  • Persaingan sehat

  • Kombinasi investasi masyarakat dengan pengusaha


PENANGANAN KORBAN KONFLIK

  • Terhadap keluarga korban yang meninggal atau hilang

  • Secara umum: pola KKR/KKP yang berlaku nasional

  • Secara kearifan lokal: pendekatan diyat yang sudah dimulai sejak 2001 perlu semakin disempurnakan pola dan metodenya serta dituntaskan pelaksanaannya

    • Kesamaan pandang pola diyat (metode, besaran antarsemua komponen masyarakat termasuk korban konflik) sehingga ada sebuah dasar hukum yang mengatur semua itu

    • Ada korelasi dan hubungan yang kuat antara KKR dan qanun diyat sehingga penyelesaiannya menyeluruh (fakta, pemaafan, dan rehabilitasi korban untuk menatap masa depan)


SALEUM DAMEE

Helsinki, 15 Agustus 2005

Pat prang han sengsara, pat damee han sejahtra


  • Login