DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 32

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. SISTEM AKUNTANSI INSTANSI. Dasar Hukum. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Download Presentation

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistem akuntansi instansi

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI


Dasar hukum

DasarHukum

  • UU No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara

  • UU No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

  • PP No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah

  • PP No. 8 Tahun 2006 tetangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah

  • PP No. 71 Tahun2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan

  • PMK No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar

  • PMK No.171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat

  • PmkNomor 233/PMK.05/2011 tentangPerubahan PMK No.171/PMK.05/2007

  • PerdirjenPerbendNomor PER-65/PB/2010tentangPedomanPenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga


Sistem akuntansi instansi

SAI

SAK

SIMAK BMN

SATUAN KERJA

SATKER

PENGGUNA BAPP

SATKER

PERANGKAT DAERAH


Sistem akuntansi instansi

MEKANISME PELAPORAN SAI

UAPB

DJPBN

DJKN

UAPA

UAPPA-E1

UAPPB-E1

opsional

opsional

KANWIL

DJKN

KANWIL

DJPBN

UAPPA-W

UAPPB-W

BLU

KPKNL

UAKPB

UAKPA

KPPN


Sistem akuntansi keuangan

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN


Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran

Unit AkuntansiKuasaPenggunaAnggaran (UAKPA) adalah unit akuntansiinstansi yang melakukankegiatanakuntansidanpelaporantingkatsatuankerja.

UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN


Lima jenis kpa dalam sistem akuntansi instansi sai

KPA-Kantor Pusat (KP).

KPA-Kantor Daerah (KD).

KPA-Dekonsentrasi (DK).

KPA-Tugas Pembantuan (TP).

KPA-Urusan Bersama (UB)

Lima jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI)


Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran1

UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATKER

PEMERINTAH

PUSAT

UAKPA

SATKER

DEKONSEN-

TRASI

SATKER

PENGGUNA

BAPP

SATKER

PERANGKAT

DAERAH

SATKER

TUGAS

PEMBANTUAN


Satuan kerja v s satuan kerja perangkat daerah

Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Satuan kerja perangkat daerahadalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

SATUAN KERJA v.s.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Sak pada uakpa input proses output

SAK PADAUAKPA(input-proses-output)

Neraca

DIPA

Revisi DIPA

Laporan

Realisasi

Anggaran

SPM

  • Rekam

  • Terima GL-BMN

  • Verifikasi

  • Cetak

  • Kirim

SP2D

SSBP/

SSP/SSBC/

SSPB

Catatan atas

Laporan

Keuangan

Dok. Piutang

Dok. Persediaan

Dok. KDP


Sak pada uakpa prosedur

SAK PADAUAKPA(prosedur)

Tahunan

Semesteran

Bulanan

Harian


Keluaran sak

KELUARAN SAK

NERACA

BULAN, SEMESTER, TAHUN

Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

UAKPA

LRA

BULAN, SEMESTER, TAHUN

UAPPA-W

ADK

BULAN, SEMESTER, TAHUN

UAPPA-E1

CALK

SEMESTER, TAHUN

UAPA

SOR

SEMESTER, TAHUN


Uakpa

UAKPA

Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

U

A

P

P

A

W

/

U

A

P

P

A

E1

NERACA

Bulan

PENGIRIMAN

R

E

K

O

N

S bulan

I

L

I

A

S

I

K

P

P

N

LRA

Bulan

ADK

Bulan

CALK

Pernyataan Tanggung Jawab

Semester, tahun


Proses akuntansi uakpa

PROSES AKUNTANSI UAKPA

  • UAKPA wajib memroses DS untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja.

  • DS yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke UAKPB.

  • UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, wajib memroses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

  • Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.

  • UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.

  • UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.

  • Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.


Uappa w

UAPPA-W

Setiap UAKPA

U

A

P

P

A

E1

NERACA Tk.W

Bulan

PENGIRIMAN

R

E

K

O

N

S triwulan

I

L

I

A

S

I

KD

AJ

NP

WB

IN

L

LRA Tk.W

Bulan

ADK

Bulan

CALK

Pernyataan Tanggung Jawab

Semester, tahun


Proses akuntansi uappa w

PROSES AKUNTANSI UAPPA-W

  • UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

  • UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan

  • UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.

  • UAPPA-W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

  • UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan.

  • Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.


Uappa e1

UAPPA-E1

Setiap UAPPA-W, Satker Pusat, Termasuk pengguna dana DK/TP

U

A

P

A

NERACA Tk.E1

Triwulan

PENGIRIMAN

R

E

K

O

N

S semester

I

L

I

A

S

I

D

J

P

B

N

LRA Tk.E1

Triwulan

ADK

Triwulan

CALK

Pernyataan Tanggung Jawab

Semester, tahun


Proses akuntansi uappa e1

PROSES AKUNTANSI UAPPA-E1

  • UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

  • UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.

  • UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

  • UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

  • Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

  • UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.

  • Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.


Sistem akuntansi instansi

UAPA

Setiap UAPPA-E1, termasuk pengguna dana DK/TP

DEPKEU

c.q.

DJPBN

NERACA Tk. K/L

PENGIRIMAN

D

J

P

B

N

R

E

K

O

N

S semester

I

L

I

A

S

I

LRA Tk. K/L

ADK

CALK

Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan Telah Direviu

Semester, tahun


Proses akuntansi uapa

PROSES AKUNTANSI UAPA

  • UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

  • UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan

  • UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

  • Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

  • UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

  • Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.


Sistem akuntansi instansi

KERANGKA UMUM DEKONSENTRASI

UAPA/B

Tk. Gubernur

ADK/Laporan

UAPPA/B-E1

Koordinator

UAPPA/B-W Dekon

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

Laporan

UAPPA/B-W

dekon

UAPPA/B-W

dekon

UAPPA/B-W

dekon

Dinas A

Dinas B

Dinas C

ADK/Laporan

UAKPA/B

dekon

UAKPA/B

dekon

UAKPA/B

dekon

UAKPA/B

dekon

UAKPA/B

dekon

UAKPA/B

dekon

SKPD Dinas A

SKPD Dinas B

SKPD Dinas C


Proses akuntansi dan pelaporan dana dekonsentrasi

PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI

  • SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.

  • Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD.

  • Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, Gubernur dapat membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi.

  • Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi.

  • Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi.

  • Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Gubernur.

  • Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Sistem akuntansi instansi

KERANGKA UMUM TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/B

Tk. Kepala Daerah

ADK/Laporan

UAPPA/B-E1

Koordinator

UAPPA/B-W

Tugas Pembantuan

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

Laporan

UAPPA/B-W

T/P

UAPPA/B-W

T/P

UAPPA/B-W

T/P

Dinas A

Dinas B

Dinas C

ADK/Laporan

UAKPA/B

T/P

UAKPA/B

T/P

UAKPA/B

T/P

UAKPA/B

T/P

UAKPA/B

T/P

UAKPA/B

T/P

SKPD Dinas A

SKPD Dinas B

SKPD Dinas C


Proses akuntansi dan pelaporan dana tugas pembantuan

PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

  • SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.

  • Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepala SKPD.

  • Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan pada setiap Dinas Pemerintah Daerah.

  • Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.

  • Pemerintah Daerah merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan.

  • Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Daerah.

  • Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Sistem akuntansi instansi

MEKANISME

SURAT PERINGATAN

UAKPA

Surat Peringatan

Sanksi

SPM-UP/TUP

Akhir Bulan

SPM-LS

kepada Bendahara

7

Masa Penyampaian Laporan Keuangan

5 hari kerja


Sanksi wilayah dan eselon1

SANKSI(WILAYAH DAN ESELON1)

Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

tata cara pengenaan sanksi

diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

T

I

D

A

K

G

A

B

U

N

G

L

A

P

O

R

A

N

K

E

U

A

N

G

A

N

SANKSI

UAPPA-W

UAPPA-E1


Statement of responsibility

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

  • Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disampaikan.

  • Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

  • Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.


Sistem akuntansi instansi

SOR Tk. UAKPA

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Satker Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited>yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Sistem akuntansi instansi

SOR Tk. UAPPA-W

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Sistem akuntansi instansi

SOR Tk. UAPPA-E1

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan <Nama Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> tingkat wilayah selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing UAPPA-Wmerupakan tanggungjawab UAPPA-W.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Sistem akuntansi instansi

SOR Tk. UAPA

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Kementerian Negara/Lembaga ><audited/unaudited>yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran(b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Sistem akuntansi instansi

TERIMA KASIH


  • Login