Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan By Chandra Setiawan

2. StandarKompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KompetensiDasar •  3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan • pemerintahan yang tidak transparan

3. Indikator • Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan • Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

4. DefinisiPemerintah • Pemerintahadalahorganisasi yang memilikikekuasaanuntukmembuatdanmenerapkanhukumsertaundang-undangdiwilayahtertentu • Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara

5. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit • DalamArtiSempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet). • DalamArtiLuas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

6. DefinisiPemerintahan yang Transparan • Suatupemerintahanataukepemerintahan yang transparan(terbuka),yaitusuatu system pemerintahan yang didalampenyelenggaraankepemerintahannyaterdapatkebebasanaliraninformasidalamberbagaiproseskelembagaansehinggamudahdiaksesolehmereka yang membutuhkan.

7. AsasEtisAdministrasiPemerintahan:

8. Pertanggungjawaban asasetisinimenyangkuthasratseorangaparatbirokrasiuntukmerasaikutmemikulkewajibanpenuhdanikatankuatdalampelaksanaansemuatugaspekerjaansecaramemuaskan • Pengabdian adalahhasratkerasmenjalankantugas – tugaspekerjaandengansemuatenaga (pikirandanotot / mental danfisik), seluruhsemangat,kegairahandanseparuhperhatiantanpapamrihapa – apa yang bersifatpribadi.

9. Kesetiaan adalahkesadaranseseorangpetugasuntuksetulusnyapatuhkepadatujuanbangsa, konstitusinegara, peraturanperundangan, badaninstansi, tugasjabatanmaupunatasandemitercapainyacita – citabersama yang ditetapkan • Kepekaan mencerminkankemauandankemampuanseorangaparatbirokrasiuntukmemperhatikansertasiagaterhadapberbagaiperkembangan yang baru, situasi yang berubah, dankebutuhan yang timbuldalamkehidupanmasyarakatdariwaktukewaktudengandisertaiusaha – usahauntukmenanggapisebaik – baiknya.

10. Persamaan persamaandalamperlakuan, pelayanandanpengabdianharusdiberikanolehsetiapaparatbirokrasikepadapubliktanpamemandanghubungankerabat, ikatanpolitik, asal – usulketurunanataukedudukansosial • Kepantasan mengacupadasuatuhal yang sepatutnyamenurutpertimbangan moral ataunilaietnis yang berlakudalamkehidupanmasyarakat.

11. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Akuntabillitas.

12. 1. Asaskepastianhukum : adalahasasdalam Negara hukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang – undangan , kepatutan, dankeadilandidalamsetiapkebijkanpenyelenggaraan Negara. • 2. Asastertibpenyelenggaraan : adalahasas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengendalianpenyelenggaraan Negara. • 3. Asaskepentinganhukum : adalahasas yang mendahulukankesejahteraanrakyatdankewajibanpenyelenggaraan Negara.

13. 4. AsasProporsionalitas : adalahasas yang mengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpenyelenggaraan Negara. • 5. Asasperofesionalitas : adalahasas yang mengutamakankeahlianberlandaskanpadakodeetikdanketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku. • 6. Asasakuntansibilitas :adalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraan Negara harusdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertinggi Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku.

14. Beberapa indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta akibat-akibatnya.

18. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pengaruh Kekuasaan • Ingin mempertahankan kekuasaanya. • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, • Mengabaikan proses demokratisasi, • Bersifat sentralistis, • Penyelahgunaan kekuasaan. Moralitas • Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. • Melakukan perbuatan tercela : berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

19. Sosial-Ekonomi • Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. • Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Politik dan Hukum • Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. • Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum.

20. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan). • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

21. Contoh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan • Polisi yang melakukanpenilanganterhadappenggunakendaraanbermotorsesuaidenganketentuan yang berlaku, terutama yang melanggarperaturan. Di saatsepertiini, polisitidakmenggunakankesempatanuntukmenambahpenghasilan. • Pemerintahmemperhatikandaerah yang terpencil/ tertinggalsehinggatercapainyakesejahteraanrakyatdanpemertaanpembangunannasional

22. Warga Negara berkewajibanuntukmembayarpajak. Namunpadarealisasinyapajaktelahdisalahgunakanolehpemerintahuntukkepentinganpribadi. (Tindakankorupsi = sesuatu yang tidaktransparan yang menyengsarakanrakyatkecil.)

23. Book Reference • Aim Abdulkarim, Advance Learning Civic Education .page • Budiyanto. Pendidikankewarganegaraankelas XI SMA. Jakarta.Erlangga ;2007. page 75 – 77 • Gie, 1988, page 7.1 – 7.4

24. Orang yang pintaritubanyaktetapiorangjujuritulangka…. Makadariitu, wahaisaudarakujadilahpribadi yang jujursebabkejujuranmudapatmeninggikanderajatmudimataTuhan (csw)