1 / 35

Maximum Access Limited Exemption

Concept. discussion. UU NOMOR 14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Disampaikan dalam acara Pusat Data Kemenkominfo di Semarang 18 Maret 2010. Action. Results. Maximum Access Limited Exemption. MALE. Oleh : Ari Santoso Kepala Pusat Data

tokala
Download Presentation

Maximum Access Limited Exemption

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Concept discussion UU NOMOR 14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan dalam acara Pusat Data Kemenkominfo di Semarang 18 Maret 2010 Action Results Maximum Access Limited Exemption MALE Oleh : Ari Santoso Kepala Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

  2. DASAR KONSTITUSI Pasal 28 F UUD 1945 : Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dst Pasal 28 J UUD 1945 : Kebebasan setiap orang dibatasi oleh UU

  3. UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan aturan hukum yang ada dan kebijakan pemerintah akan makin mudah diakses dan diawasi publik REFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

  4. PrinsipInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 Asas Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tujuan • Hak warga negara • Mendorong partisipasi • Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. • Mengetahui alasan kebijakan publik. • Mengembangkan ilmu pengetahuan. • Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

  5. Batasan Informasi Publik Berdasar UU No 14 Tahun 2008 Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

  6. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik “MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE) INFORMASI RAHASIA INFORMASI PUBLIK Informasi Publik EXEMPTION (dapat dirahasiakan) • Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests • Pembatasan waktu pemberlakuan kerahasiaan Rezim Pemerintahan Tertutup Rezim Pemerintahan Terbuka

  7. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  8. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • informasi yang berkaitan dengan badan publik; • informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait • informasi mengenai laporan keuangan • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  9. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  10. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; • hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; • seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; • perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; • prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan • laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  11. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  12. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: • yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, • memorandum/surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  13. Mekanisme Permintaan IP

  14. HAK PEMOHON DAN PENGGUNA: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Setiap orang berhak: Melihat dan mengetahui informasi publik Menghadiri pertemuan publik Mendapatkan salinan informasi publik Menyebarluaskan informasi publik Setiap pemohon berhak mengajukan permintaan informasi publik Mengajukan gugatan KEWAJIBAN PENGGUNA: Penggunaan sesuai dengan peraturan Pengguna wajib mencantumkan sumber Hak dan KewajibanUU 14 Tahun 2008

  15. HAK BADAN PUBLIK: Menolak memberikan informasi yang dikecualikan. Menolak bila tidak sesuai dengan peraturan perundangan Informasi yang tidak dapat diberikan: Membahayakan negara. Yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Info yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Info yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Hak dan KewajibanUU 14 Tahun 2008

  16. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: Menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan Menyediakan informasi publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen. Membuat pertimbangan dalam setiap membuat kebijakan publik. Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian dengan memanfaatkan sarana yang ada. Setiap tahun umumkan (1) jumlah permintaan informasi yang diterima; (2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi; (3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau (4) alasan penolakan permintaan informasi. Hak dan KewajibanUU 14 Tahun 2008

  17. Sengketadalam Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

  18. Sengketa dalam Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

  19. Sengketadalam Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

  20. PPIDmenolakpermohonaninformasi KOMISI INFORMASI GugatanKePengadilan (paling lambat 14 harikerja) Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi (paling lambat 14 hari kerja) MEDIASI PemohonInformasi mengajukan KEBERATAN (paling lambat 14 hari kerja) PengadilanNegeri Pengadilan Tata Usaha Negara BERHASIL TIDAK BERHASIL Terima TidakTerima Atasan PPID memberikanalasantertulisdisertaitanggapan (paling lambat 14 harikerja) Paling lambat 100 hari kerja Terima TidakTerima AJUDIKASI (Paling lambat 14 hari kerja) Permohonan Informasi menggugat ke pengadilan (paling lambat 14 hari kerja) PutusanKomisiInformasi MAHKAMAH AGUNG PUAS TIDAK PUAS TERIMA TIDAK TERIMA PutusanAkhir

  21. menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 51) SanksiUU 14/2008 • Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 52). • Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 53)

  22. SanksiUU 14/2008 Pasal 54 ayat (1): dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10 juta. Pasal 54 ayat (2) dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp20 juta. Pasal 55 sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta rupiah. Pasal 56 Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus Pasal 57 Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

  23. Panduan Implementasi UU KIP TELAH DISUSUN RPP TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU INI MENGAMANATKAN 2 PP PP tentang Jangka Waktu Pengecualian (pasal 20 ayat 2) PP Tentang Cara Pembayaran Ganti Rugi (pasal 58 ) (DISATUKAN DENGAN PERTIMBANGAN EFESIENSI)

  24. Alur penyiapan dan Pelayanan IP di Depkominfo

  25. Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiel akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara. Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

  26. Pembebanan Pidana Denda Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di pusat dapat dibebankan pada APBN. Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di daerah dapat dibebankan pada APBD. Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara menjadi beban keuangan Badan Publik dimaksud.

  27. Pembebanan Pidana Denda (lanjutan) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pejabat publik dan tidak dapat dibebankan pada APBN atau APBD jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Badan Publik dimaksud.

  28. Pembebanan Pidana Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  29. Kesiapan Badan Publik Menyongsong Pelaksanaan UU KIP Tahun 2008 Keterangan: (++) = SIAP; (+) = DALAM PROSES PERSIAPAN Sumber: Monitoring dan Telaah Kesiapan Badan Publik, Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Depkominfo

  30. Sebelum Implementasi Penyusunan Daftar Informasi Yang Dimiliki Pemilahan Kategori Informasi Penyusunan Staf Penyiapan Infrastruktur Penyusunan Action Plan Pelatihan Pengelolaan Database Saat Implementasi - Pengelolaan Teknologi Informasi - Pemberian Hak Akses / Login Administrasi - Pengelolaan Permintaan Informasi

  31. Pilihan Mekanisme Publikasi Bagaimana skema publikasi yang dipilih dan apakah ada biaya yang harus dibayar oleh peminta informasi : World Wide Web (gratis) Tercetak, leaflet, brosur dan lainnya (biasanya gratis) Bentuk terbitan lain seperti bagian ringkasan atau hasil penelitian atau yang lain (ongkos penggandaan biasanya dibebankan kepada peminta)

  32. Hasil Riset di AS

  33. Problem yang sering dihadapi oleh pengguna informasi : Informasi publik tidak tersedia Informasi publik terlambat diberikan Informasi publik di klaim rahasia secara sepihak Mekanisme palayanan informasi publik yang buruk Akses informasi publik yang asimetris

  34. Komisi InformasiProses Pemilihan Pemerintah/Presiden Membentuk Panitia Seleksi DPR RI Pengajuan Calon Anggota Komisi Informasi Kepada DP RI (21 orang) Fit and Proper Test Panitia Seleksi Penyerahan hasil rekruitmen kepada presiden 7 Orang terpilih dari hasil pemeringkatan Fit and Proper Test Panitia Seleksi Melakukan Rekruitmen Penetapan oleh Presiden

  35. SELESAI

More Related