Disajikan oleh: Dwi Martani Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERANKSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Disajikan oleh: Dwi Martani Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam RPC III, IAI KASP di Surabaya Surabaya, 11 Desember 2013

AGENDA PEMBAHASAN 1 Organisasi KSAP 2 Peran KSAP 3 SAP Berbasis Akrual 4 Strategi Implementasi SAP Akrual 5 Rencana KSAP

DASAR HUKUM KSAP • UU 17/2003 Pasal 32: • Bentukdanisilaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD disusundandisajikansesuaidenganstandarakuntansipemerintahan (SAP). • SAP disusunolehsuatukomitestandar yang independendanditetapkandengan PP setelahterlebihdahulumendapatpertimbangandari BPK. • UU 1/2004 Pasal 57: • Dalamrangkatransparansidanakuntabilitaspenyelenggaraanakuntansipemerintahandibentuk KSAP. • KSAP bertugasmenyusun SAP yang berlakubaikuntukPemerintahPusatmaupunPemdasesuaidengankaidah-kaidahakuntansi yang berlakuumum. • Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, danmasakerja KSAP ditetapkandenganKeputusanPresiden.

ORGANISASI KSAP: SUSUNAN KEANGGOTAAN & TUGAS • KSAP ditetapkandenganKeppres No. 84/2004 sebagaimanatelahdiubahterakhir kali denganKeppres No. 21/2013. • Tugas KSAP: menyiapkan, menyusun, danmerumuskan RPP tentang SAP, sertamendorongimplementasi SAP. • KSAP terdiridari: • KomiteKonsultatif(Keppres 84/2004: 9 orang; Keppres 21/2013: 6 orang) Bertugasmemberikankonsultasidan/ataupendapatdalamrangkaperumusankonsep RPP SAP. • KomiteKerja(9 orang) Bertugasmempersiapkan, merumuskan, danmenyusunkonsep RPP SAP. • Dibantuoleh: • KelompokKerja (30 orang) • Sekretariat (10 orang)

SUSUNAN KOMITE KERJA

DUE PROCESS Setelah Finalisasi Standar ada Proses Penerbitan Peraturan Pemerintah: • Permintaan Pertimbangan BPK; • Pembahasan dengan Kementerian Keuangan; • Pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM (sering memakan waktu yang panjang); • Penerbitan PP. Identifikasi Topik; Pembentukan Kelompok Kerja; Riset Terbatas; Penulisan Draf oleh Kelompok Kerja; Pembahasan Draf oleh komite Kerja; Pengambilan Keputusan Draf utk Dipublikasi; Peluncuran draf Publikasi Dengar Pendapat Publik Terbatas dan Dengar Pendapat Publik; Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Dengar Pendapat; Finalisasi Standar.

RAIHAN KSAP (1) (2004 s.d.SaatIni ) • Produk KSAP • PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (SAP) (berbasiskasmenujuakrual); • SAP versiBahasaInggris; • PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasisakrual) sebagaipengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP; • InterpretasiPernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (IPSAP)  3 IPSAP • BuletinTeknis (Bultek) SAP  12 Bultek SAP; • SuratJawabanterhadapKonsultasiPermasalahanStakeholders 53 surat; 7

RAIHAN KSAP (2)(2004 s.d.SaatIni) • Training dan Komunikasi • Melakukansosialisasi, workshop, Training of Trainers untukStandarAkuntansiPemerintahandanBuletinTeknis; • Melakukanpelayanan helpdesk; • Hubungan Internasional • MenyelenggarakanGovernmental Accounting Standard-Setters Meeting of Asean Member Countries, di Bali 5-6 Agustus 2010. • BekerjasamadenganInternational Public Sector Accounting Standards Board; • Mendukungrisetkesesuaian SAP dengan IPSAS yang dilakukanoleh IPSAS Board ; • Memfasilitasipertemuan IPSAS Board di Jakarta; • Keikutsertaan dalam kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan internasional: (India, Belgia, Vietnam, Australia, dll) 8

KEGIATAN KSAP SAAT INI MenyusunkonsepPernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (PSAP) berbasisakrual (2 PSAP) Menyusunkonseprevisi PSAP berbasisakrual (1 PSAP) MenyusunBuletinTeknisbaru (5 buletinteknis) MenyusunkonseprevisiBuletinTeknisberbasis CTA menjadiBuletinTeknisberbasisAkrual (6 buletinteknis) Memberikan konsultasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

DASAR HUKUM

PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalamPP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: • SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, • Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 Menjadi PP 71 2010 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II(PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 11 PSAP • Tidakberlakumulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrualadalahsuatu basis akuntansidimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dandisajikandalamlaporankeuanganpadasaat terjadinya, tanpa memperhatikanwaktukasditerimaataudibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh(earned) danbeban (belanja) diakuipadasaatkewajibantimbulatausumberdayadikonsumsi

TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Manfaat Penerapan Akrual Pengukuran beban dan pendapatan dan perbandingan kinerja antar tahun yang lebih baik. Dapat mengukur keseluruhan biaya pelayanan Memberikan penekanan lebih pada output daripada input Memberika indikasi yang lebih baik atas keberlanjutan kebijakan pemerintah. Informasi komparasi yang lebih baik atas kinerja manajemen (Wayne, ACCA)

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I) KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

PUSAP(PASAL6) • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL7) • Penerapan SAP Berbasis Akrualdapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN LO disusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehinggapenyusunan LO, LaporanperubahanekuitasdanNeracamempunyaiketerkaitanyang dapatdipertanggungjawabkan ANGGARAN BERBASIS KAS AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 20 20

KETERKAITAN LAPORAN • Lap. Perubahan Ekuitas • Ekuitas Awal • Surplus/Defisit LO & Koreksi • Ekuitas Akhir • Laporan Operasional • Pendapatan LO • Beban LO • Surplus/Defisit LO • Neraca Awal • Posisi Aset • Posisi Liabilitas • Posisi Ekuitas • Neraca Akhir • Posisi Aset • Posisi Liabilitas • Posisi Ekuitas Perubahan • Laporan Realisasi Anggaran • Pendapatan LRA • Belanja • Pembiayaan • SILPA Perubahan kas Perubahan kas • Laporan Perubahan SAL • SAL Awal • Penggunan SILPA, SILPA dan Koreksi • Sal Akhir

KOMPONEN LK – PP 71/2010 • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca LaporanArusKas LaporanOperasional LaporanPerubahanEkuitas CatatanatasLaporanKeuangan

PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI KSAP SEBAGAI PENYUSUN STANDAR (STANDARD SETTER); MENYUSUN TURUNAN STANDAR; MENDORONG IMPLEMENTASI DENGAN KOORDINASI; MEMBANTU PEMAHAMAN.

STRATEGI IMPLEMENTASI • Koordinasi dengan Regulasi dan Auditor • Pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenkeu; • High-Level Meeting Kemendagri, Kemenkeu, BPK • Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sustansi SAP (surat dari stakeholder);

RENCANA KSAP

MASUKAN KSAP UNTUK IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL Desainstrategispenerapan PP No.71/2010 di K/L olehKementerianKeuangan (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 2) danPemprov/Kabupaten/Kota olehKementerianDalamNegeri (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 3) ArahkebijakanpengembangansistemakuntansiberbasisakrualpadaentitaspusatolehKementerianKeuangandanpadaentitasdaeraholehKementerianDalamNegeri Pengembangan SAP danbultekakuntansiberbasisakrualoleh KSAP Pengembangankompetensi SDM akuntansi, baikpadapemerintahpusatmaupunpemerintahdaerahtermasukprioritasrekrutmen SDM akuntansidankeikutsertaanperguruantinggidan IAI dalampeningkatankompetensiakuntansi

TERIMA KASIHKomiteStandarAkuntansiPemerintahan (KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org

Disajikan oleh: Dwi Martani Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan