PELAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

1. PELAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI APRIL 2011

2. PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH WEWENANG PEMERINTAH PUSAT Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

3. DANA TUGAS PEMBANTUAN Untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) berupa penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah. Didalam kegiatan fisik tersebut termasuk pendanaan kegiatan non fisik yaitu belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, antara lain perencanaan dan pengawasan dalam rangka konstruksi dan pelatihan dalam rangka kegiatan fisik

4. DANA DEKONSENTRASI Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatanmasukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik

5. TUJUAN PENGALOKASIAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN • Meningkatkan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program/kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan yang didanai dari APBD. • Menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian negara/lembaga bagi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat di daerah, sesuai dengan masing-masing kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Umum Khusus

6. MANFAAT LAPORAN KEUANGAN AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana MANAJEMEN TRANSPARANSI Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

7. KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN • Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004) • Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran/ PenggunaBarangmenyusundanmenyampaikanlaporankeuangan yang meliputi LRA, Neraca, danCaLKdilampirilaporankeuangan BLU pada K/L masing-masing. (Ps. 55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004,Ps. 9 Point g UU 17/2003)

8. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN • Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. • Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

9. ENTITAS PELAPORAN • Entitaspelaporantingkat KL ditetapkanolehMenteriKeuanganselaku BUN, berdasarkanpertimbangan: • kemandirianpelaksanaananggaran, • pengelolaankegiatan, dan • besarnyaanggaran. • SKPD dan SKPKPD bukanentitaspelaporan

10. ENTITAS AKUNTANSI Entitas Akuntansi terdiri dari: Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu KL  mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana APP Bendahara Umum Daerah (BUD) Pengguna Anggaran di lingkungan PEMDA Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan PEMDA  bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

11. LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI • SKPD pelaksanakegiatan DK menyelenggarakanakuntansidanmenyusunlaporankeuangandankinerjasebagaimanaberlakubagikuasapenggunaanggaranpadatingkatpemerintahpusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006) • Laporankeuangandankinerjaataspelaksanaankegiatan DK disampaikankepadagubernurdanmenteri/pimpinanlembagaterkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006) • Gubernurmenyiapkanlaporankeuangandankinerjagabunganberdasarkanlaporan yang diterimadari SKPD pelaksanakegiatan DK danmenyampaikannyakepadamenteri/pimpinanlembagaterkaitsertakepadaPresidenmelaluiMenteriKeuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)

12. LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN • SKPD pelaksanakegiatan TP menyelenggarakanakuntansidanmenyusunlaporankeuangandankinerjasebagaimanaberlakubagikuasapenggunaanggaranpadatingkatpemerintahpusat. (Ps. 29 (1) PP 8/2006) • Laporankeuangandankinerjaataspelaksanaan TP disampaikankepadagubernur/bupati/walikotadanmenteri/pimpinanlembagaterkait. (Ps. 29 (2) PP 8/2006) • Gubernur/bupati/walikotamenyiapkanLaporanKeuangandanKinerjagabunganberdasarkanlaporan yang diterimadari SKPD pelaksanakegiatan TP danselanjutnyamenyampaikannyakepadaMenteri/PimpinanLembagaterkaitsertakepadaPresidenmelaluiMenteriKeuangan. (Ps. 29 (3) PP 8/2006)

13. LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN • Dilaporkansecaraterintegrasidalamlaporankeuangan K/L penggunaanggaran yang bersangkutan. (Ps. 30 (1) PP 8/2006) • Dilampirkanpadalaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBD. (Ps. 30 (2) PP 8/2006)

14. PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DK/TP AspekManajerial AspekAkuntabilitas • Perkembanganrealisasipenyerapandana • Pencapaian target keluaran • Kendala yang dihadapi • Sarantindaklanjut • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan • Laporan Barang Sejalan dengan : - PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sejalan dengan: - PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

15. PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN lanjutan......... • Aspek Manajerial • SKPD yang membidangi perencanaan daerahatasnamagubernur/bupati/ walikotamenyampaikanlaporanmanajerialsetiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaranke K/L pemberidana, Mendagri, Menkeu, danMeneg/KepalaBappenas. Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial mengacu pada PP 39/2006 ttg Tata Cara PengendaliandanEvaluasiRencana Pembangunan

16. PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN lanjutan........ Bentuk dan isi laporan akuntabilitas mengacu pada PP 8/2006 ttg PelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007 Aspek Akuntabilitas • Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Koordinator UAPPA-Watasnamagubernur/bupati/ walikotamenyampaikanlaporanakuntabilitassetiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggarankeMenkeu • Penyampaian laporan manajerial kepada Menkeu digunakan untuk bahan harmonisasi dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan • PenambahanKoordinator UAPPA/B-W dalammengkompilasilaporankeuangan/barangbertujuan agar memudahkankepaladaerahdalamprosespenyampaianlaporandanpertanggungjawaban. • Perlunyaprosedur review laporankeuanganpadatingkat PA danpernyataantanggungjawabataslaporankeuangan/Statement of Responsibility (SOR) oleh KPA danKepala Daerah. • PerlunyamelampirkanLaporanpertanggungjawabankeuangantahunan DK/TP didalam LPJ tahunan APBD kepada DPRD.

17. PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN lanjutan........ • Barang yang diperolehdarihasilpelaksanaan DK/TP merupakan BMN. BMN tersebutdapatdihibahkankepada Daerah. • BMN yang akandihibahkanterlebihdahuluharusditatausahakandalamSistemInformasiManajemendanAkuntansiBarangMilik Negara (SIMAK-BMN). • Dalamhal program dankegiatan DK/TP yang tertuangdalam RKA-KL menghasilkan BMN dandirencanakanuntukdihibahkan. • Status BMN yang akandihibahkankepadadaerahharusjelasdandalamkondisibaiksecarafisik. • Penetapan BMN yang akandihibahkankepadadaerahdilakukanataskesepakatanbersamaantara K/L dandaerah. • BMN yang akandihibahkanterlebihdahuluharusdiusulkanoleh K/L kepadaMenkeuc.q. DirjenKekayaan Negara untukmendapatpersetujuan. Penghibahan BMN dilakukansesuaidenganketentuanpenghibahan BMN sebagaimanadiaturdalam PMK yang mengaturtentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtangananBarangMilik Negara besertaperaturanpelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007)

18. LAW ENFORCEMENT MELALUI PEMBERIAN SANKSI SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

19. LAW ENFORCEMENT MELALUI PEMBERIAN SANKSI

20. UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

21. UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PEMERINTAH PUSAT SATKER DEKONSEN- TRASI UAKPA LAPORAN KEUANGAN SATKER PEMERINTAH PUSAT SATKER DAERAH SATKER TUGAS PEMBANTUAN

22. SATUAN KERJA v.s.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. • Satuan kerja perangkat daerahadalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

23. SAK PADAUAKPA(input-proses-output) Neraca DIPA Revisi DIPA DIPA-L • Rekam • Verifikasi • Cetak • Kirim Laporan Realisasi Anggaran SPM SP2D SSBP/ SSP/SSBC Catatan atas Laporan Keuangan Dok. Piutang Dok. Persediaan Dok. KDP

24. SANKSI 7 AKHIR BULAN SP2D SPM UP/TUP, SPM GU, SPM LS KE BENDAHARA LK sudah diterima KPPN ? Belum KECUALI SPM BLJ PEGAWAI, LS PIHAK KETIGA DAN KEMBALI • SANKSI APABILA: • Tidak Rekon dengan • KPPN • 2. Tidak Menyampaikan • Laporan BMN • 3. Tidak Mengirim Laporan • ke Unit Vertikal • 4. Tidak melaporkan DK/TP Surat Peringatan 1 5 4 3 2

25. BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA DEKONSENTRASI UAPA/B ADK dan Laporan UAPPA/B-E1 Laporan UAPPA/B-W Koord Dekonsentrasi Tingkat Gubernur ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD UAPPA/B-WDekonsentrasi UAPPA/B-WDekonsentrasi UAPPA/B-WDekonsentrasi Dinas A Dinas B Dinas C ADK dan Laporan UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur. UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

26. BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN UAPA/B UAPPA/B-E1 ADK dan Laporan Laporan UAPPA/B-W Koord. Tugas Pembantuan Tingkat Kepala Daerah ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD UAPPA/B-W Tugas Pembantuan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan Dinas A Dinas B Dinas C ADK dan Laporan UAKPA/B Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan UAKPA/B Tugas Pembantuan SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah. UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

27. TERIMA KASIH