PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 24

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP PowerPoint PPT Presentation


  • 281 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP. Disampaikan pada : Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Bandung, 21-23 Agustus 2013. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Referensi : V I S I (RPJMN 2010-2014) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. V I S I

Download Presentation

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL

DITJEN P2HP

Disampaikan pada :

Forum Komunikasi Pejabat Fungsional

Bandung, 21-23 Agustus 2013


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

VISI DAN MISI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Referensi :

V I S I (RPJMN 2010-2014)

INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

V I S I

PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

M I S I

MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

SINKRONISASI MINAPOLITAN, INDUSTRIALIASI DAN EKONOMI BIRU P2HP

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY

BLUE ECONOMY


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DITJEN P2HP

MISI

VISI

Mengembangkan Industri Pengolahanhasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing

1

Terwujudnya Produk Perikanan Prima Yang Berdaya Saing Di Pasar Domestik Dan Internasional

Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saingsebagai basis ketahanan pangan nasional

2

Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara

3

Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing

4

Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

5

  • Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik

6


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

PETA STRATEGI DITJEN P2HP

SS1

Meningkatnyakesejahteraanmasyarakatkelautandanperikanan

CUSTOMER PERSPECTIVE

MASYARAKAT KP

SS6

Meluasnyakesiapanmasyarakatuntukusahadankesempatankerja di bidangP2HP

SS5

Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP

SS3

Meningkatnyapemasaranproduk KP di dalamdanluarnegeri

SS2

Meningkatnyaketersediaanproduk KP yang bernilaitambah

SS4

Berkembangnyaindustripengolahan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SS7

TerlaksananyakebutuhaninovasiteknologihasilLitbangdanrekayasauntuk

modernisasisistempengolahan

SS10

Terselenggaranyapengendalianimpor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

SS9

Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu

SS8

Tersedianyakebijakan P2HP sesuaikebutuhan

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS11

Tersedianya SDM DJP2HP yang kompetendanprofesional

SS12

Tersedianyainformasi P2HP yang valid, handaldanmudahdiakses

SS13

Terwujudnyagood governance & clean government diDJP2HP

SS14

Terkelolanyaanggaran DJP2HP secara optimal


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI

SS1. Meningkatnyakesejahteraanmasyarakat KP

CUSTOMER PERSPECTIVE

MASYARAKAT KP

SS2.

Meningkatnyapemasaranproduk KP didalamdanluarnegeri

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

PERUMUSAN

KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SS4 Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu

SS3. TersedianyakebijakanPDN sesuaikebutuhan

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS5. Tersedianya SDM Dit PDN yang kompetendanprofesional

SS7. Terwujudnyagood governance & clean government diDit PDN

SS6. TersedianyainformasiPDN yang valid, handaldanmudahdiakses

SS8. TerkelolanyaanggaranDit PDN secaraoptimal


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI

SS1

Meningkatnyakesejahteraanmasyarakatkelautandanperikanan

CUSTOMER PERSPECTIVE

MASYARAKAT KP

SS2

Meningkatnyapemasaranproduk KP di dalamdanluarnegeri

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SS3

Tersedianyakebijakansesuaikebutuhanbidang pemasaran luar negeri

SS5

Terselenggaranyapengendalianimpor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

SS4

Terselenggaranyamodernisasisistemproduksi KP, pengolahan, danpemasaranproduk KP yang optimal danbermutu

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

INFORMATION CAPITAL

HUMAN CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

SS7

TersedianyainformasiPLN yang valid, handaldanmudahdiakses

SS6

Tersedianya SDM Dit. PLN yang kompetendanprofesional

SS8

Terwujudnyagood governance & clean government diDit. PLN

SS9

TerkelolanyaanggaranDit. PLNsecara optimal


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

KEGIATAN STRATEGIS INDUSTRIALISASI

BIDANG PENGOLAHAN DANPEMASARAN HASIL PERIKANAN

INDIKATOR

OUTCOME

KEGIATAN STRATEGIS

  • Pengembanganusaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM

  • Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi

  • PengembanganSistemLogistikIkanNasional

  • Branding produk dan Promosihasil perikanan

  • Intensifikasi GEMARIKAN

  • Pengkajian, penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan aksespasar

  • Pengendalianimporhasilperikanan

  • Penguatanpermodalandaninvestasi,

  • Pemberdayaanpoklahsarmelalui PUMP-P2HP

  • Pengembanganusaha dan pemasaranproduknonkonsumsi

  • Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

  • INDUSTRIALISASI

  • BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN :

  • Proses perubahansistemproduksihulu-hilirmelaluimodernisasisistempengolahandanpemasaranhasilperikanandalamrangkaakselerasiterwujudnyaprodukperikanan prima yang berdayasaing di pasardomestikdaninternasional

Volume & Nilai

ProdukOlahan

Serapan

PasarDomestik

Volume & Nilai

Ekspor

SerapanNaker

Pengolah-Pemasar

Pendapatan

Pengolah-Pemasar


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN

PEJABAT FUNGSIONAL

Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural

Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural

Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu

14


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN

Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi

Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional

Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional

15


Profil jabatan fungsional

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL


Peran pejabat fungsional

Peran Pejabat Fungsional

  • Pengawas Perikanan Bidang Mutu:

    melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.

  • Perekayasa :

    Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

  • Analis Kepegawaian :

    Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS


Definisi aphp

Definisi APHP

Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri

Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence)

Tugas Pejabat Fungsional APHP


Tujuan dibentuknya aphp

Tujuan dibentuknya APHP

  • Wahana untuk pengembangan karier

  • Upaya mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme kerja

  • Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga profesional dalam jabatan karier

  • Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja

  • Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur)


Daftar kebutuhan jabatan fungsional aphp

DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP


Daftar kebutuhan jabatan fungsional aphp1

DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

PERMEN

PAN & RB

RANCANGAN PERMEN PAN & RB

PERTIMBANGAN TEKNIS BKN

PERATURAN BERSAMA

MEN KP & BKN

NASKAH TUNJANGAN JABATAN

NASKAH

BATAS USIA PENSIUN

JUKNIS & JUKLAK


Pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp

TIME LINE PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

RANCANGAN PERMEN PAN & RB

11/2s/d 2 th

PERMEN

PAN & RB

1/2 th

PERATURAN BERSAMA

MEN KP & BKN

1 th

(dapat diperpanjang 2 th)

PERPRES TENTANG NASKAH TUNJANGAN JABATAN & BUP


  • Login