Download

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA






Advertisement
/ 64 []
Download Presentation
Comments
terentia
From:
|  
(115) |   (0) |   (0)
Views: 97 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA. Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI Bogor, 07 November 2009. PENDAHULUAN. MDGs: Menghapus kemiskinan dan kelaparan Pendidikan untuk semua orang Promosi kesetaraan gender Penurunan kematian anak
KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Kebijakan pelayanan keluarga berencanaSlide 1

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB

disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI

Bogor, 07 November 2009

PendahuluanSlide 2

PENDAHULUAN

  • MDGs:

  • Menghapus kemiskinan dan kelaparan

  • Pendidikan untuk semua orang

  • Promosi kesetaraan gender

  • Penurunan kematian anak

  • Meningkatkan kesehatan ibu

  • Memerangi HIV dan AIDS

  • Menjamin keberlanjutan lingkungan

  • Kemitraan global dalam pembangunan

    Program KB-menentukan pencapaian sasaran MDGs

  • UU RI Nomor 10 Tahun 1992  KB menggerakan dan memberdayakan masyarakat

  • RUU No............. Tahun 2009  PK-PK

Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 3

Apabila pemerintah memperkuat kembali sektor KB secara serius dan konsisten, sekurang-kurangnya lima dari delapan sasaran MDGs dapat dicapai.

(Sri Pamoedjo Rahardjo, Penulis adalah pengamat sosial dan ekonomi Sumber: www.sinarharapan.co.id, Senin, 10 Maret 2008 )

Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 4

Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2008

Sumber : Human Development Report, UNDP (2008)

Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 5

Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2009

Sumber : Human Development Report, UNDP (2009)

Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 7

PP RI No 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 Ayat 1

NSPK

JAMINAN DAN PELAYANAN KB

DI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 8

NORMA adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

Contoh: Keputusan Kepala BKKBN Nomor 119/HK-011/E3/03 Tahun 2003 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahSlide 9

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Contoh:

Petunjuk Teknis Penggunaan Lembar Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerahSlide 10

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

  • Contoh:

    • Prosedur penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi, terutama bagi keluarga miskin termasuk dukungan pembiayaan perawatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau KB-JAMKESMAS (Keluarga Berencana-Jaminan Kesehatan Masyarakat).

  • Proses penggunaan lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) melalui proses ttd. kedua pihak dalam pelayanan kontrasepsi telah memenuhi prosedur.

  • Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 11

    • Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

  • Contoh:

  • Peserta KB Metode Operatip Wanita (MOW) dan Metode Operatip Pria (MOP), Intra Uterine Device (IUD) serta Implant 100 persen menandatangani lembar informed conset setelah provider (petugas) pelayanan kesehatan mengisi secara benar dan menandatangani lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi tersebut. Hal ini di lakukan agar dapat melindungi klien secara hukum dan etika profesi melindungi provider.

  • Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 12

    Hak Reproduksi

    (ICPD Cairo 1994, Pemenuhan HHR melalui pelayanan KB-KR berkualitas )

    • Hakmenentukanperkawinan

    • tidakpunyaanak

    • usiadini

    • Hakpenikmatanseksual

    • pelayanankesehatanreproduksi

    • Hakmenentukankehamilan

    • prosesreproduksi yang sangatberat

    • kontrasepsi perempuan

    • Hakmendapatkaninformasikesehatanreproduksi

    • kontrasepsi menjagarahim

    • Hakmenentukankelahiran

      • mengancamkeselamatanibu/janin

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 13

    Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE):

    • Kesehatan Ibu dan Anak baru lahir

    • Keluarga Berencana

    • Kesehataan Reproduksi Remaja

    • Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi/Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS

      Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK):

  • PKRE ditambah dengan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut

  • Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 15

    10-24 th 65 juta

    40,95 juta seks pranikah

    2,5 jt Narkoba

    8,2 jt HIV/AIDS

    15.210 penderita AIDS atau ODHA di Indonesia 54% adalah remaja

    Metoda kb memperhatikan kebutuhan klienSlide 17

    Metoda KB Memperhatikan Kebutuhan Klien

    Menghormati kepentingan klien diatas kepentingan provider atau kepentingan lainnya.

    Memberikan kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai keinginannya.

    KIP/ Konseling-

    langkah awal informed choice

    Informed consent – persetujuan atas pilihan metode dan tindakan medis - Perlindungan hukum bagi provider dan Klien

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 19

    PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI PERLU MEMPERHATIKAN

    TUJUAN BER KB (RASIONAL)

    TUJUAN

    MENCEGAH

    KEHAMILAN

    TUJUAN

    MENJARANGKANKEHAMILAN

    TUJUAN

    MENGAKHIRI

    TIDAK HAMIL LAGI

    3 – 5 TH

    • Pil

    • IUD

    • Sederhana

    • Suntikan

    • Implant

    • IUD

    • Suntikan

    • Minipil

    • Pil

    • Implant

    • Sederhana

    • IUD

    • Suntikan

    • Minipil

    • Pil

    • Implant

    • Sederhana

    • Kontrasepsi

    • mantap

    • Kontrasepsi mantap

    • IUD

    • Implant

    • Suntikan

    • Sederhana

    • Pil

    20

    35

    URUTAN PEMILIHAN KONTRASEPSI YANG RASIONAL

    Kapan wanita bisa menggunakan implantSlide 20

    KAPAN WANITA BISA MENGGUNAKAN IMPLANT......?

    • PADA SAAT ADA HAID

    • Pemasangan dalam 7 hari siklus haid

    • Kapan saja, jika dipastikan wanita tidak hamil.

      BILA LEBIH DARI 7 HR SEJAK MULAI HAID

    • Harus pantang berhubungan atau

    • Menggunakan perlindungan dengan tambahan kontrasepsi selama 7 hr berikutnya

    Upaya peningkatan akses pelayananSlide 22

    Upaya peningkatanakses pelayanan

    Bhakti Sosial:

    Menurut UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 Ayat 2, dijelaskan bahwa dokter yang diminta untuk memberikan pelayanan medis pada bhakti sosial, tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 23

    KONDISI SAAT INI

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 24

    PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1600 – 2008

    227*)

    205.8

    225.00

    200.00

    175.00

    150.00

    125.00

    100.00

    75.00

    40.2

    50.00

    18.3

    10.8

    14.2

    25.00

    0.00

    2008

    1900

    2000

    1700

    1800

    1600

    Sumber: Hugo, et.al (1987)

    Sensus

    * )Proyeksi (BPS)

    5 x lipat

    2 x lipat

    Ledakan anak muda dan lansiaSlide 25

    LEDAKANANAK MUDA DAN LANSIA

    > 227 JUTA

    Total fertility rate dan prevalensi kb indonesia tahun 1994 2007 dan rpjmn 2009Slide 26

    Total Fertility Rate danPrevalensiKBIndonesia, Tahun 1994-2007 dan RPJMN 2009

    stagnan

    ?

    1,1% (5 thn)

    Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002-2003, 2007

    Pengetahuan tentang alat cara kb sdki 2007Slide 27

    Pengetahuan tentang alat/cara KB (SDKI 2007)

    WanitaKawinUsia15-49

    First year discontinuation ratesSlide 28

    First Year Discontinuation Rates

    38 %

    39 %

    23 %

    10 %

    6 %

    26 %

    Sumber: SDKI 2007

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 29

    PERBANDINGAN JUMLAH KEGAGALAN s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September)

    Sumber : F/II/KB, Ditlap

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 30

    PERBANDINGAN JUMLAH KOMPLIKASI BERAT s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008)

    dan (2009 s/d September)

    Catatan:

    Definisi Komplikasi Berat – Rawat Inap

    Sumber : F/II/KB, Ditlap

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 31

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Akses

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 32

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Akses

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 33

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Akses

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 34

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Akses

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 35

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Akses

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 36

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Kualitas

    Temuan terhadap kasus kegagalan implant data sementara 3 provinsiSlide 37

    Temuan Terhadap Kasus Kegagalan Implant (data sementara 3 Provinsi)

    • Semua kasus terjadi pada pelayanan Baksos

    • Catatan medik K/IV tidak lengkap terutama data tgl haid terakhir,

      • dan sebagian kasus K/IV sulit diperoleh di Puskesmas

    • Informed Consent tidak dibuat

    • Pelayanan dilakukan oleh bidan tidak/belum terlatih

    • Tanpa Konselling

    • Skreening sebagian besar tidak dilaksanakan

    • Penetapan waktu yang tepat boleh tidaknya dilakukan insersi

      • Implant tidak tepat

    • Untuk yang tidak haid atau pemasangan pada clien dgn tanggal haid lebih dari 7 hari tidak diberi petunjuk proteksi terhadap sanggama

    • Tidak ada Follow up, lembar follow up kosong

    • No Batch tidak tercatat dalam SBBK

    • Kapsul bekas hanya sebagian kecil ditemukan

    • Laporan ke pusat data tidak lengkap

    • Kesalahan pada kontrasepsi (cacat produk, Penyimpanan, expired)?

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 38

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Kualitas

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 39

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    C. Jejaring dan Kemitraan

    Masalah dan penyebab masalah pelayanan kbSlide 40

    Jaminan Pembiayaan dan Ketersediaan Alokon

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 41

    KONDISI yang DIHARAPKAN

    Sasaran rpjmn 2004 2009Slide 42

    Sasaran RPJMN 2004-2009

    MASIH BELUM TERCAPAI.......,

    MASIH BANYAK YANG HARUS DI KEJAR

    Tahun 2009....??

    • LPP turun rata-rata 1,14 persen

      per tahun

    • TFR menjadi 2,2 per perempuan

    • Unmeet need menjadi 6 persen

    • KB Pria menjadi 4,5 persen

    • Meningkatnya penggunaan kontrasepsi REE

    • Usia kawin pertama menjadi 21 tahun

    • Partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak

    • Meningkatnya Jumlah Institusi masyarakat dlm KB

    Sasaran rpjmn 2010 2014Slide 43

    Sasaran RPJMN 2010-2014

    • Berkenaan dengan pengendalian penduduk melalui Pembangunan KB:

    • Menurunnya rata-rata LPP 1,1 persen/tahun

    • Menurunnya TFR menjadisekitar 2,1 per perempuanusiareproduksidan Net Reproduction Rate (NRR) = 1,0

    • Meningkatnya CPR (cara modern) menjadi 65 persen

    • Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 5 persen dari PUS

    Sasaran rpjmn 2010 20141Slide 44

    Sasaran RPJMN 2010-2014

    • Meningkatnya PA pria menjadi sekitar 3,5%

    • Menurunnya kehamilan tidak diinginkan menjadi sekitar 15%

    • Menurunnya perilaku berisiko kesehatan reproduksi di kalangan remaja (10 -19 th):

      • Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun

      • Menurunnya kelahiran usia remaja 45 per seribu wanita usia 15-19tahun

      • Menurunnya jumlah kasus baru HIV

  • Menurunnya kasus baru narkoba

  • dst..................

  • Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 45

    KEBIJAKAN

    • Akselerasi Pelayanan KB melalui Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB-KR jalur Pemerintah , Swasta, LSM

    • Peningkatan promosi dan

      • pelayanan metode KB jangka panjang (MKJP)

  • Penajaman pelayanan KB pada segmen PUSMUPAR, Miskin (KPS & KS-I), dan Wilayah Khusus

  • Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 46

    STRATEGI

    • Perluasan AKSES Pelayanan KB –KR

    • SEGMEN TASI SASARAN:

    • PUSMUPAR

    • KPS & KS I (GAKIN)

    • KS-II ke atas (KB-Mandiri)

    • SEGMENTASI WILAYAH:

    • MISKIN

    • Daerah Khusus

    • TFR Tinggi, dan CPR Rendah, dan

    • UNMET NEED Tinggi

    • KEMITRAAN dalam Penggarapan sasaran

    • Lintas Komponen & Sektor

    • Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten & Kota

    • Swasta dan LSM

    • Organisasi Profesi & Organisasi Keagamaan

    • IMP

    Data Sasaran dan Pemetaan

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 47

    STRATEGI

    • Meningkatkan KUALITAS Pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi:

    • KEPUASAN SASARAN (Informed Choice)

    • KUALITAS MIX KONTRASEPSI Ber-KB

    • pilihan metoda kontrasepsi sesuai tujuan ber KB (Menunda, Menjarangkan, Mengakhiri)

    • MKJP

    • 3. SOP & Jaga Mutu PELAYANAN KB

    • 4. Kualitas PENGELOLAAN (SDM, Sarana/Prasarana, Jaminan ketersediaan alokon (JKK)

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 48

    PROGRAM & KEGIATAN

    STRATEGIS

    Peningkatan akses pelayananSlide 49

    PENINGKATAN AKSES PELAYANAN

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas):

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM

    • Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat

    • Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak)

    • Jaminan PembiayaanPelayanan KB

    Peningkatan kualitas pelayananSlide 50

    PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

    • Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi

    • Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE)

    Peningkatan

    Kemitraan dan Jejaring Pelayanan

    PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

    METODE KB JANGKA PANJANG

    MOW, MOP, IUD

    PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS

    12 lampiranSlide 51

    12LAMPIRAN

    LAMPIRAN

    Peningkatan akses pelayanan1Slide 52

    PENINGKATANAKSES PELAYANAN

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas):

    • Peningkatan Komitmen (Advokasi)

    • Memberdayakan peran Toga,Toma, organisasi kewanitaan, kader,PLKB/ PKB, Bidan di Desa dalam KIE, Promosi dan Penggerakan

    • Peningkatan Kompetensi pengelola dan pelaksana pelayanan (Aspek Manajemen dan teknis medis)

    • Penguatan Dukungan Sarana, prasarana pelayanan KB

    • Jaminan Ketersediaan Alokon , tepat waktu, tepat jenis dan jumlah

      • Dukungan pembiayaan ayoman dalam pelayanan KB

    • Peran visiting specialist dan rujukan,

    • Revitalisasi program KBKB-RS, dan peningkatan pelayanan KB Pasca melahirkan dan pasca aborsi

    • RR dan MONEV

    Peningkatan akses pelayanan lanjutanSlide 53

    PENINGKATAN AKSES PELAYANAN lanjutan....

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM:

    • Memetakan dan merigestrasi seluruh faskes jalur swasta

    • Mengembangkan kesepakatan dan penyusunan rencana kegiatan bersama mitra kerja

    • Menjamin pembiayaan:(a) Public-Private Mixed danswasta; (b) Asuransi, JPKM, Jamkesmas; dan (c) danaPemerintahan Daerah

    • Menyediakan kebutuhan Alat Kontrasepsi (Alkon) program dan non alkon bagi keluarga miskin

    • Alokon IUD dan Kondom gratis untuk pelayanan swasta

    • Melaksanakan monev dalam upaya peningkatan cakupan pelaporan hasil Yan KB Swasta

    • Mengembangkan Program KB Mandiri/ LIBI

    Peningkatan akses pelayanan lanjutan1Slide 54

    PENINGKATAN AKSES PELAYANAN lanjutan....

    • Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat:

      • Memperkuat KIE dan pelayanan KB-KR berbasis masyarakat

        • Desa Siaga, Polindes, Pustu, Poskesdes, Pos KB Desa, dll.

      • Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile berkualitas di wilayah khusus:

        • TMKK (kerjasama dengan TNI AD, AL dan AU)

        • Bhakti TNI KB-Kesehatan

        • TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)

        • Surya Baskara Jaya (kerjasama dengan TNI AL)

        • Pelangi Nusantara (kerjasama dengan TNI AU)

        • KB-Kes Bhayangkara (kerjasama dengan POLRI)

        • Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

        • Bhakti IBI

        • Muslimat-NU, Aisyah

        • Bhakti IDI (program penggarapan wilayah miskin perkotaan), &LL.

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 55

    PENINGKATAN AKSES PELAYANAN lanjutan......

    4. Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak):

    • Program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK)

    • Program Cross Subsidi

    • Public Private Mix

    • Lingkaran Biru (LIBI), &LL.

      5. Jaminan PembiayaanPelayanan KB

    • Integrasi KB-JAMKESMAS,

    • Integrasi KB-JAMSOSTEK, &LL.

    Peningkatan kualitas pelayanan1Slide 56

    PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

    Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi

    • Pengayoman Medis kasus komplikasi berat dan kegagalan melalui JAMKESMAS, bantuan dana rujukan, dll.

    • Kompetensi Provider- Pelatihan Manajemen dan medis teknis

    • Follow up dan Survailance Pasca pelayanan

    • Sistem rujukan, termasuk rujukan MOW, MOP,IUD

    • Tim Jaga Mutu dan Pertemuan Medis Teknis

    • CTU , Expert meeting

    • Uji Kualitas Alokon

    • MONEV

    Peningkatan kualitas pelayanan2Slide 57

    PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

    Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE)

    • Dukungan, ALKES

    • Penguatan Interaksi Klien Provider melalui proses Konselling (Infomed choice):

      - Latihan Provider dan PLKB

      - Panduan, Standar Baku Mutu

      - BP3K dan ABPK (kerjasama dengan DEPKES, IBI, &LL.)

    • Pre Service Training&in service training, kemitraan dengan DEPKES, JNPK, P2KS, P2KP, HOGSI, IBI, IDI, FK, AKBID, PKMI, POGI, IKABI, &LL.

    • JKK

    • KB Rumah Sakit, KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 58

    PROGRAM Peningkatan

    Kemitraan dan Jejaring Pelayanan

    Kegiatan Strategis:

    • Meningkatkan komitmen dan kerjasama

    • Memberdayakan upaya mitra melalui orientasi, sosialisasi, penyegaran, visiting specialist, workshop, seminar, sarasehan, RTD, traveling seminar, kunjungan lapangan, studi banding

    • Menggerakan dan memobilisasi provider dan klien, talk show, road show, konferensi pers

    • Memanfaatkan peluang aktivitas mitra (Hari Internasional, HUT Mitra Kerja, HUT Provinsi/Kab/Kota, Bhakti Sosial Mitra Kerja, dll.

    • Menyiapkan tenaga pelayanan melalui Diklat

    • Memfasilitasi, pendampingan dan monev bersama mitra kerja di berbagai tingkatan wilayah

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 59

    PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

    METODE KB JANGKA PANJANG

    MOW, MOP, IUD

    Kegiatan Strategis:

    • Menyelenggarakan Promosi, Advokasi, KIE dan Penggerakkan (Depag, MUI, Depkes, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, PKK, &sb.)

    • Meningkatkan kompetensipelayanan KB melalui “pre Service Training” dan “in service training” MOW, IUD & Implant (HOGSI, IBI, PKMI, IDI, POGI, Depkes, IKABI, JNPK, &LL.)

    • Mendukung sarana dan prasarana pelayanan (Mobil Unit Pelayanan KB) di 131 Kab/Kota (DAK), IUD Kit, Obgyn Bed, Implant Kit.

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 60

    PENINGKATAN PELAYANAN METODE KB JANGKA

    PANJANG (MOW, MOP & IUD)lanjautan.......

    KEGIATAN STRATEGIS: lanjutan.....

    • Meningkatkan peran Fasyankes Pemerintah & Swasta (Depkes, TNI, POLRI, Pemda, PERSI, ARSADA, KAGAMA, YAPMEDI, DBS, RS Swasta , Muslimat NU, Muhammadiyah/ Aisyiah, &LL.)

    • Meningkatkan Sistem Pelayanan KB Rujukan

    • Pertemuan Medis Teknis dan CTU

    • Menyediakan dan memenuhi kebutuhan operasional pelayanan MOW & IUD.

    • Mendukung pembiayaan (JAMKESMAS, ASKESDA, APBN, dll.) pelayanan MOW & IUD.

    • Pengayoman Medis

    • KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 61

    PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS

    • Intensifikasi Proses KIP/Konseling, KIE & Penggerakkan Sasaran KB PUSMUPAR:

      • Menyiapan data sasaran yan PUSMUPAR – Data Pendataan Keluarga

      • KIE dan Menggerakkan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus

        c.) KIP/Konseling KB PUSMUPAR Hamil saat ANC

        d) Monev pelayanan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 62

    PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS

    • Intensifikasi Pelayanan KB-PUSMUPAR:

      • Menyiapkan data sasaran dan pemetaan faskes

      • Melaksanakan orientasi KREE bagi provider

      • Capasity building bagi provider dan petugas lapangan

      • Memanfaatkan peran dan faskes mitra kerja

      • Menjamin ketersediaan alkon dan non alkon

      • Melaksanakan Tim Jaga Mutu

      • Monev dan pelaporan

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 63

    PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS

    • Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile (bergerak) di daerah khusus:

      • TMKK (kemitraan dengan TNI AD, AL & AU)

      • Bhakti TNI KB-Kesehatan

      • TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)

      • Surya Baskara Jaya (kemitraan dengan TNI AL)

      • Pelangi Nusantara (kemitraan dengan TNI AU)

      • KB-Kes Bhayangkara (kemitraan dengan POLRI)

      • Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

      • Bhakti IBI

      • Bhakti IDI (program penggarapan wilayah miskin perkotaan)

      • &LL.

    Kebijakan pelayanan keluarga berencana 1337854Slide 64

    TERIMAKASIH


    Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro