Kebijakan pelayanan keluarga berencana
Download
1 / 64

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA - PowerPoint PPT Presentation


  • 1017 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA. Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI Bogor, 07 November 2009. PENDAHULUAN. MDGs: Menghapus kemiskinan dan kelaparan Pendidikan untuk semua orang Promosi kesetaraan gender Penurunan kematian anak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA' - terentia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kebijakan pelayanan keluarga berencana

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB

disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI

Bogor, 07 November 2009


Pendahuluan
PENDAHULUAN

  • MDGs:

  • Menghapus kemiskinan dan kelaparan

  • Pendidikan untuk semua orang

  • Promosi kesetaraan gender

  • Penurunan kematian anak

  • Meningkatkan kesehatan ibu

  • Memerangi HIV dan AIDS

  • Menjamin keberlanjutan lingkungan

  • Kemitraan global dalam pembangunan

    Program KB-menentukan pencapaian sasaran MDGs

  • UU RI Nomor 10 Tahun 1992  KB menggerakan dan memberdayakan masyarakat

  • RUU No............. Tahun 2009  PK-PK


Apabila pemerintah memperkuat kembali sektor KB secara serius dan konsisten, sekurang-kurangnya lima dari delapan sasaran MDGs dapat dicapai.

(Sri Pamoedjo Rahardjo, Penulis adalah pengamat sosial dan ekonomi Sumber: www.sinarharapan.co.id, Senin, 10 Maret 2008 )


Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2008

Sumber : Human Development Report, UNDP (2008)


Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2009

Sumber : Human Development Report, UNDP (2009)


PP RI No 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 Ayat 1

NSPK

JAMINAN DAN PELAYANAN KB

DI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA


NORMA adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

Contoh: Keputusan Kepala BKKBN Nomor 119/HK-011/E3/03 Tahun 2003 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi.


Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Contoh:

Petunjuk Teknis Penggunaan Lembar Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi


Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

  • Contoh:

    • Prosedur penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi, terutama bagi keluarga miskin termasuk dukungan pembiayaan perawatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau KB-JAMKESMAS (Keluarga Berencana-Jaminan Kesehatan Masyarakat).

  • Proses penggunaan lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) melalui proses ttd. kedua pihak dalam pelayanan kontrasepsi telah memenuhi prosedur.


  • Contoh:

  • Peserta KB Metode Operatip Wanita (MOW) dan Metode Operatip Pria (MOP), Intra Uterine Device (IUD) serta Implant 100 persen menandatangani lembar informed conset setelah provider (petugas) pelayanan kesehatan mengisi secara benar dan menandatangani lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi tersebut. Hal ini di lakukan agar dapat melindungi klien secara hukum dan etika profesi melindungi provider.


  • Hak Reproduksi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    (ICPD Cairo 1994, Pemenuhan HHR melalui pelayanan KB-KR berkualitas )

    • Hakmenentukanperkawinan

    • tidakpunyaanak

    • usiadini

    • Hakpenikmatanseksual

    • pelayanankesehatanreproduksi

    • Hakmenentukankehamilan

    • prosesreproduksi yang sangatberat

    • kontrasepsi perempuan

    • Hakmendapatkaninformasikesehatanreproduksi

    • kontrasepsi menjagarahim

    • Hakmenentukankelahiran

      • mengancamkeselamatanibu/janin


    Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE): penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    • Kesehatan Ibu dan Anak baru lahir

    • Keluarga Berencana

    • Kesehataan Reproduksi Remaja

    • Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi/Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS

      Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK):

  • PKRE ditambah dengan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut


  • 10-24 th 65 juta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    40,95 juta seks pranikah

    2,5 jt Narkoba

    8,2 jt HIV/AIDS

    15.210 penderita AIDS atau ODHA di Indonesia 54% adalah remaja


    Metoda kb memperhatikan kebutuhan klien
    Metoda KB Memperhatikan Kebutuhan Klien penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Menghormati kepentingan klien diatas kepentingan provider atau kepentingan lainnya.

    Memberikan kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai keinginannya.

    KIP/ Konseling-

    langkah awal informed choice

    Informed consent – persetujuan atas pilihan metode dan tindakan medis - Perlindungan hukum bagi provider dan Klien


    PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI PERLU MEMPERHATIKAN penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    TUJUAN BER KB (RASIONAL)

    TUJUAN

    MENCEGAH

    KEHAMILAN

    TUJUAN

    MENJARANGKANKEHAMILAN

    TUJUAN

    MENGAKHIRI

    TIDAK HAMIL LAGI

    3 – 5 TH

    • Pil

    • IUD

    • Sederhana

    • Suntikan

    • Implant

    • IUD

    • Suntikan

    • Minipil

    • Pil

    • Implant

    • Sederhana

    • IUD

    • Suntikan

    • Minipil

    • Pil

    • Implant

    • Sederhana

    • Kontrasepsi

    • mantap

    • Kontrasepsi mantap

    • IUD

    • Implant

    • Suntikan

    • Sederhana

    • Pil

    20

    35

    URUTAN PEMILIHAN KONTRASEPSI YANG RASIONAL


    Kapan wanita bisa menggunakan implant
    KAPAN WANITA BISA MENGGUNAKAN IMPLANT......? penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    • PADA SAAT ADA HAID

    • Pemasangan dalam 7 hari siklus haid

    • Kapan saja, jika dipastikan wanita tidak hamil.

      BILA LEBIH DARI 7 HR SEJAK MULAI HAID

    • Harus pantang berhubungan atau

    • Menggunakan perlindungan dengan tambahan kontrasepsi selama 7 hr berikutnya


    Upaya peningkatan akses pelayanan

    Upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.akses pelayanan

    Bhakti Sosial:

    Menurut UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 Ayat 2, dijelaskan bahwa dokter yang diminta untuk memberikan pelayanan medis pada bhakti sosial, tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.


    KONDISI SAAT INI penyelenggaraan pemerintahan daerah.


    PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1600 – 2008

    227*)

    205.8

    225.00

    200.00

    175.00

    150.00

    125.00

    100.00

    75.00

    40.2

    50.00

    18.3

    10.8

    14.2

    25.00

    0.00

    2008

    1900

    2000

    1700

    1800

    1600

    Sumber: Hugo, et.al (1987)

    Sensus

    * )Proyeksi (BPS)

    5 x lipat

    2 x lipat


    Ledakan anak muda dan lansia
    LEDAKAN penyelenggaraan pemerintahan daerah.ANAK MUDA DAN LANSIA

    > 227 JUTA


    Total fertility rate dan prevalensi kb indonesia tahun 1994 2007 dan rpjmn 2009
    Total penyelenggaraan pemerintahan daerah.Fertility Rate danPrevalensiKBIndonesia, Tahun 1994-2007 dan RPJMN 2009

    stagnan

    ?

    1,1% (5 thn)

    Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002-2003, 2007


    Pengetahuan tentang alat cara kb sdki 2007
    Pengetahuan tentang alat/cara KB penyelenggaraan pemerintahan daerah. (SDKI 2007)

    WanitaKawinUsia15-49


    First year discontinuation rates
    First Year Discontinuation Rates penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    38 %

    39 %

    23 %

    10 %

    6 %

    26 %

    Sumber: SDKI 2007


    PERBANDINGAN JUMLAH KEGAGALAN penyelenggaraan pemerintahan daerah.s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September)

    Sumber : F/II/KB, Ditlap


    PERBANDINGAN JUMLAH penyelenggaraan pemerintahan daerah.KOMPLIKASI BERAT s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008)

    dan (2009 s/d September)

    Catatan:

    Definisi Komplikasi Berat – Rawat Inap

    Sumber : F/II/KB, Ditlap


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Akses


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Akses


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Akses


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Akses


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Akses


    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Kualitas


    Temuan terhadap kasus kegagalan implant data sementara 3 provinsi
    Temuan Terhadap Kasus Kegagalan Implant (data sementara 3 Provinsi)

    • Semua kasus terjadi pada pelayanan Baksos

    • Catatan medik K/IV tidak lengkap terutama data tgl haid terakhir,

      • dan sebagian kasus K/IV sulit diperoleh di Puskesmas

    • Informed Consent tidak dibuat

    • Pelayanan dilakukan oleh bidan tidak/belum terlatih

    • Tanpa Konselling

    • Skreening sebagian besar tidak dilaksanakan

    • Penetapan waktu yang tepat boleh tidaknya dilakukan insersi

      • Implant tidak tepat

    • Untuk yang tidak haid atau pemasangan pada clien dgn tanggal haid lebih dari 7 hari tidak diberi petunjuk proteksi terhadap sanggama

    • Tidak ada Follow up, lembar follow up kosong

    • No Batch tidak tercatat dalam SBBK

    • Kapsul bekas hanya sebagian kecil ditemukan

    • Laporan ke pusat data tidak lengkap

    • Kesalahan pada kontrasepsi (cacat produk, Penyimpanan, expired)?



    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Provinsi)

    C. Jejaring dan Kemitraan


    Masalah dan penyebab masalah pelayanan kb

    Jaminan Pembiayaan dan Ketersediaan Alokon Provinsi)

    MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB



    Sasaran rpjmn 2004 2009
    Sasaran RPJMN 2004-2009 Provinsi)

    MASIH BELUM TERCAPAI.......,

    MASIH BANYAK YANG HARUS DI KEJAR

    Tahun 2009....??

    • LPP turun rata-rata 1,14 persen

      per tahun

    • TFR menjadi 2,2 per perempuan

    • Unmeet need menjadi 6 persen

    • KB Pria menjadi 4,5 persen

    • Meningkatnya penggunaan kontrasepsi REE

    • Usia kawin pertama menjadi 21 tahun

    • Partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak

    • Meningkatnya Jumlah Institusi masyarakat dlm KB


    Sasaran rpjmn 2010 2014
    Sasaran RPJMN 2010-2014 Provinsi)

    • Berkenaan dengan pengendalian penduduk melalui Pembangunan KB:

    • Menurunnya rata-rata LPP 1,1 persen/tahun

    • Menurunnya TFR menjadisekitar 2,1 per perempuanusiareproduksidan Net Reproduction Rate (NRR) = 1,0

    • Meningkatnya CPR (cara modern) menjadi 65 persen

    • Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 5 persen dari PUS


    Sasaran rpjmn 2010 20141
    Sasaran RPJMN 2010-2014 Provinsi)

    • Meningkatnya PA pria menjadi sekitar 3,5%

    • Menurunnya kehamilan tidak diinginkan menjadi sekitar 15%

    • Menurunnya perilaku berisiko kesehatan reproduksi di kalangan remaja (10 -19 th):

      • Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun

      • Menurunnya kelahiran usia remaja 45 per seribu wanita usia 15-19tahun

      • Menurunnya jumlah kasus baru HIV

  • Menurunnya kasus baru narkoba

  • dst..................


  • KEBIJAKAN Provinsi)

    • Akselerasi Pelayanan KB melalui Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB-KR jalur Pemerintah , Swasta, LSM

    • Peningkatan promosi dan

      • pelayanan metode KB jangka panjang (MKJP)

  • Penajaman pelayanan KB pada segmen PUSMUPAR, Miskin (KPS & KS-I), dan Wilayah Khusus


  • STRATEGI Provinsi)

    • Perluasan AKSES Pelayanan KB –KR

    • SEGMEN TASI SASARAN:

    • PUSMUPAR

    • KPS & KS I (GAKIN)

    • KS-II ke atas (KB-Mandiri)

    • SEGMENTASI WILAYAH:

    • MISKIN

    • Daerah Khusus

    • TFR Tinggi, dan CPR Rendah, dan

    • UNMET NEED Tinggi

    • KEMITRAAN dalam Penggarapan sasaran

    • Lintas Komponen & Sektor

    • Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten & Kota

    • Swasta dan LSM

    • Organisasi Profesi & Organisasi Keagamaan

    • IMP

    Data Sasaran dan Pemetaan


    STRATEGI Provinsi)

    • Meningkatkan KUALITAS Pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi:

    • KEPUASAN SASARAN (Informed Choice)

    • KUALITAS MIX KONTRASEPSI Ber-KB

    • pilihan metoda kontrasepsi sesuai tujuan ber KB (Menunda, Menjarangkan, Mengakhiri)

    • MKJP

    • 3. SOP & Jaga Mutu PELAYANAN KB

    • 4. Kualitas PENGELOLAAN (SDM, Sarana/Prasarana, Jaminan ketersediaan alokon (JKK)


    PROGRAM Provinsi)& KEGIATAN

    STRATEGIS


    Peningkatan akses pelayanan
    PENINGKATAN AKSES PELAYANAN Provinsi)

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas):

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM

    • Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat

    • Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak)

    • Jaminan PembiayaanPelayanan KB


    Peningkatan kualitas pelayanan
    PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Provinsi)

    • Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi

    • Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE)

    Peningkatan

    Kemitraan dan Jejaring Pelayanan

    PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

    METODE KB JANGKA PANJANG

    MOW, MOP, IUD

    PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS


    12 lampiran
    12 Provinsi)LAMPIRAN

    LAMPIRAN


    Peningkatan akses pelayanan1
    PENINGKATAN Provinsi)AKSES PELAYANAN

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas):

    • Peningkatan Komitmen (Advokasi)

    • Memberdayakan peran Toga,Toma, organisasi kewanitaan, kader,PLKB/ PKB, Bidan di Desa dalam KIE, Promosi dan Penggerakan

    • Peningkatan Kompetensi pengelola dan pelaksana pelayanan (Aspek Manajemen dan teknis medis)

    • Penguatan Dukungan Sarana, prasarana pelayanan KB

    • Jaminan Ketersediaan Alokon , tepat waktu, tepat jenis dan jumlah

      • Dukungan pembiayaan ayoman dalam pelayanan KB

    • Peran visiting specialist dan rujukan,

    • Revitalisasi program KBKB-RS, dan peningkatan pelayanan KB Pasca melahirkan dan pasca aborsi

    • RR dan MONEV


    Peningkatan akses pelayanan lanjutan
    PENINGKATAN Provinsi)AKSES PELAYANAN lanjutan....

    • Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM:

    • Memetakan dan merigestrasi seluruh faskes jalur swasta

    • Mengembangkan kesepakatan dan penyusunan rencana kegiatan bersama mitra kerja

    • Menjamin pembiayaan:(a) Public-Private Mixed danswasta; (b) Asuransi, JPKM, Jamkesmas; dan (c) danaPemerintahan Daerah

    • Menyediakan kebutuhan Alat Kontrasepsi (Alkon) program dan non alkon bagi keluarga miskin

    • Alokon IUD dan Kondom gratis untuk pelayanan swasta

    • Melaksanakan monev dalam upaya peningkatan cakupan pelaporan hasil Yan KB Swasta

    • Mengembangkan Program KB Mandiri/ LIBI


    Peningkatan akses pelayanan lanjutan1
    PENINGKATAN Provinsi)AKSES PELAYANAN lanjutan....

    • Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat:

      • Memperkuat KIE dan pelayanan KB-KR berbasis masyarakat

        • Desa Siaga, Polindes, Pustu, Poskesdes, Pos KB Desa, dll.

      • Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile berkualitas di wilayah khusus:

        • TMKK (kerjasama dengan TNI AD, AL dan AU)

        • Bhakti TNI KB-Kesehatan

        • TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)

        • Surya Baskara Jaya (kerjasama dengan TNI AL)

        • Pelangi Nusantara (kerjasama dengan TNI AU)

        • KB-Kes Bhayangkara (kerjasama dengan POLRI)

        • Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

        • Bhakti IBI

        • Muslimat-NU, Aisyah

        • Bhakti IDI (program penggarapan wilayah miskin perkotaan), &LL.


    PENINGKATAN Provinsi)AKSES PELAYANAN lanjutan......

    4. Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak):

    • Program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK)

    • Program Cross Subsidi

    • Public Private Mix

    • Lingkaran Biru (LIBI), &LL.

      5. Jaminan PembiayaanPelayanan KB

    • Integrasi KB-JAMKESMAS,

    • Integrasi KB-JAMSOSTEK, &LL.


    Peningkatan kualitas pelayanan1
    PENINGKATAN Provinsi)KUALITAS PELAYANAN

    Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi

    • Pengayoman Medis kasus komplikasi berat dan kegagalan melalui JAMKESMAS, bantuan dana rujukan, dll.

    • Kompetensi Provider- Pelatihan Manajemen dan medis teknis

    • Follow up dan Survailance Pasca pelayanan

    • Sistem rujukan, termasuk rujukan MOW, MOP,IUD

    • Tim Jaga Mutu dan Pertemuan Medis Teknis

    • CTU , Expert meeting

    • Uji Kualitas Alokon

    • MONEV


    Peningkatan kualitas pelayanan2
    PENINGKATAN Provinsi)KUALITAS PELAYANAN

    Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE)

    • Dukungan, ALKES

    • Penguatan Interaksi Klien Provider melalui proses Konselling (Infomed choice):

      - Latihan Provider dan PLKB

      - Panduan, Standar Baku Mutu

      - BP3K dan ABPK (kerjasama dengan DEPKES, IBI, &LL.)

    • Pre Service Training&in service training, kemitraan dengan DEPKES, JNPK, P2KS, P2KP, HOGSI, IBI, IDI, FK, AKBID, PKMI, POGI, IKABI, &LL.

    • JKK

    • KB Rumah Sakit, KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran


    PROGRAM Peningkatan Provinsi)

    Kemitraan dan Jejaring Pelayanan

    Kegiatan Strategis:

    • Meningkatkan komitmen dan kerjasama

    • Memberdayakan upaya mitra melalui orientasi, sosialisasi, penyegaran, visiting specialist, workshop, seminar, sarasehan, RTD, traveling seminar, kunjungan lapangan, studi banding

    • Menggerakan dan memobilisasi provider dan klien, talk show, road show, konferensi pers

    • Memanfaatkan peluang aktivitas mitra (Hari Internasional, HUT Mitra Kerja, HUT Provinsi/Kab/Kota, Bhakti Sosial Mitra Kerja, dll.

    • Menyiapkan tenaga pelayanan melalui Diklat

    • Memfasilitasi, pendampingan dan monev bersama mitra kerja di berbagai tingkatan wilayah


    PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Provinsi)

    METODE KB JANGKA PANJANG

    MOW, MOP, IUD

    Kegiatan Strategis:

    • Menyelenggarakan Promosi, Advokasi, KIE dan Penggerakkan (Depag, MUI, Depkes, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, PKK, &sb.)

    • Meningkatkan kompetensipelayanan KB melalui “pre Service Training” dan “in service training” MOW, IUD & Implant (HOGSI, IBI, PKMI, IDI, POGI, Depkes, IKABI, JNPK, &LL.)

    • Mendukung sarana dan prasarana pelayanan (Mobil Unit Pelayanan KB) di 131 Kab/Kota (DAK), IUD Kit, Obgyn Bed, Implant Kit.


    PENINGKATAN PELAYANAN Provinsi)METODE KB JANGKA

    PANJANG (MOW, MOP & IUD)lanjautan.......

    KEGIATAN STRATEGIS: lanjutan.....

    • Meningkatkan peran Fasyankes Pemerintah & Swasta (Depkes, TNI, POLRI, Pemda, PERSI, ARSADA, KAGAMA, YAPMEDI, DBS, RS Swasta , Muslimat NU, Muhammadiyah/ Aisyiah, &LL.)

    • Meningkatkan Sistem Pelayanan KB Rujukan

    • Pertemuan Medis Teknis dan CTU

    • Menyediakan dan memenuhi kebutuhan operasional pelayanan MOW & IUD.

    • Mendukung pembiayaan (JAMKESMAS, ASKESDA, APBN, dll.) pelayanan MOW & IUD.

    • Pengayoman Medis

    • KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran


    PENAJAMAN Provinsi)PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS

    • Intensifikasi Proses KIP/Konseling, KIE & Penggerakkan Sasaran KB PUSMUPAR:

      • Menyiapan data sasaran yan PUSMUPAR – Data Pendataan Keluarga

      • KIE dan Menggerakkan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus

        c.) KIP/Konseling KB PUSMUPAR Hamil saat ANC

        d) Monev pelayanan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus


    PENAJAMAN Provinsi) PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS

    • Intensifikasi Pelayanan KB-PUSMUPAR:

      • Menyiapkan data sasaran dan pemetaan faskes

      • Melaksanakan orientasi KREE bagi provider

      • Capasity building bagi provider dan petugas lapangan

      • Memanfaatkan peran dan faskes mitra kerja

      • Menjamin ketersediaan alkon dan non alkon

      • Melaksanakan Tim Jaga Mutu

      • Monev dan pelaporan


    PENAJAMAN Provinsi)PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS

    • Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile (bergerak) di daerah khusus:

      • TMKK (kemitraan dengan TNI AD, AL & AU)

      • Bhakti TNI KB-Kesehatan

      • TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)

      • Surya Baskara Jaya (kemitraan dengan TNI AL)

      • Pelangi Nusantara (kemitraan dengan TNI AU)

      • KB-Kes Bhayangkara (kemitraan dengan POLRI)

      • Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

      • Bhakti IBI

      • Bhakti IDI (program penggarapan wilayah miskin perkotaan)

      • &LL.


    TERIMAKASIH Provinsi)


    ad