1 / 16

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN. Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan. Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”. Jakarta, 13 Desember 2012. POKOK-POKOK PAPARAN. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN LATAR BELAKANG

tarala
Download Presentation

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan” Jakarta, 13 Desember 2012

  2. POKOK-POKOK PAPARAN • PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN • LATAR BELAKANG • PROGRES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN • PERMASALAHAN • LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN • PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN

  3. PERCEPAATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

  4. LATAR BELAKANG • Pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu komponen utama Pemantapan Kawasan Hutan. • Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk mewujudkan kepastian letak dan luas serta legitimasi kawasan hutan, melalui tahapan: penunjukan; penataan batas; pemetaan; dan penetapan kawasan hutan. • Pengukuhan kawasan hutan masih berjalan sangat lambat karena adanya permasalahan terkait dengan: keberadaan hak-hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan. • Diperlukan intervensi manajemen untuk mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan

  5. LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI

  6. TARGET DAN REALISASI TATA BATAS KAWASAN HUTAN Luas Kawasan Hutan Daratan: 129.023.378,15 ha Panjang Batas Kws Hutan: 282.300 Km Realisasi Tata Batas sd 2009: 219.200 Km (77,64%) Sisa Tata Batas s/d 2009: 63.100 Km (22,36%) Realisasi Penetapan sd 2009: 19,1 jt ha (14,80%) Target Renstra 2010-2014 25,000 Km PercepatanPenyelesaianSisa Tata Batas s/d 2014 63.100 Km

  7. KINERJA TATA BATAS • Pada Era UU 22/1999 dan PP 25/2000: Tata bataskawasanhutanmenjadikewenangandaerahkecualikawasankonservasi : • Sampaidengan 2004: 215.936 Km • Kabinet Indonesia BersatuJilid I: • 2005: 436 Km • 2006: 448 Km • 2007: 989 Km • 2008: 181 Km • 2009: 1.216 Km • Pada Era UU 32/2004 dan PP 38/2007: Tata bataskawasanhutanmenjadikewenanganPusat: • Kabinet Indonesia BersatuJilid II: • 2010: 3.366 Km • 2011: 5.149 Km • 2012: 16.576 Km  KebijakanPercepatan Jumlah 5 tahun: 3.270 Km Rata-rata/tahun: 654 Km/th Business As Ussual

  8. REALISASI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN S/D SEKARANG

  9. PERMASALAHAN • Permasalahan terkait dengan pelaksanaan tata batas: • Keberadaan klaim hak-hak pihak ketiga pada sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan • Kondisi alam yang sulit secara teknis dilakukan tata batas • Kapasitas (jumlah dan kemampuan) pelaksana tata batas • Pelaksana masih mengutamakan penggunaan theodolit dalam kegiatan pengukuran tata batas • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (al. Citra Satelit Resolusi Tinggi) • Masih terdapat perbedaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan yang berdampak tidak terselesaikannya BATB

  10. PERMASALAHAN… (Lanjutan) • Permasalahanterkaitdenganpenetapankawasanhutan: • KeabsahanDokumen Tata Batas: • Prosespenyelesaianadministrasitatabatas (penandatanganan BATB) tidaktuntas • Tidaklengkapnyadokumentatabatas • Tidakterpenuhinyasyaratteknisdokumentatabatas • Syarattemugelang Tidakdapattemugelangdisebabkanadasebagiantrayekbelumditatabataskarenaadanyaklaimhakpihakketigadankondisialamsertatidaktuntasnyapenyelesaiandokumentatabatas

  11. LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN • Penyempurnaan Regulasi: • Prioritas I (yang masih dalam kendali Menteri Kehutanan): • Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 (Ketentuan hak-hak pihak ketiga; penegasan kawasan hutan; penyederhanaan syarat penetapan; batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas IUPHHK, batas alam, batas wilayah administrasi; pelibatan usaha non kehutanan di sekitar kawasan hutan dalam pelaksanaan tata batas; ketentuan tanda batas) • Permenhut No. P.47/Menhut-II/2011 (Pembentukan PTB; Kewenangan PTB; Tata kelola PTB) • Permenhut No. P.19/Menhut-II/2011 (Penyederhanaan tahapan dan percepatan proses penataan batas IUPHHK dari 264 hari/17 tahap menjadi 96 hari/9 tahap) • Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.6/VII-KUH/2011 (Penggunaan GPS; Penggunaan CSRT; Pelibatan rekanan pelaksana tata batas; ketentuan pemasangan tanda batas; inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga) • Prioritas II: • Revisi PP 44/2004 (Pembentukan PTB; Penyederhanaan tahapan penataan batas dan penetapan) • Revisi UU 41 terkait dengan penjelasan Pasal 15 terkait proses pengukuhan

  12. LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN… (Lanjutan) • Peningkatan Kapasitas: • Pelibatan rekanan pelaksana dalam proses tata batas • Penyelenggaraan diklat juru ukur • Pemanfaatan teknologi Global Positioning System (GPS) dalam menentukan posisi batas kawasan hutan yang semula mengandalkan theodolit • Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dalam mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga dan penyusunan rencana trayek batas • Membangun kesamaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan • Penetapan kawasan hutan: • Ketentuan temu gelang dapat menggunakan batas kombinasi hasil tata batas, batas alam, batas Ijin Usaha, batas wilayah administrasi dan batas imajiner untuk lokasi yang tidak bisa dilakukan tata batas • Penyederhanaan syarat administrasi khususnya kelengkapan dokumen tata batas yang pelaksanaannya sudah lama, sepanjang hasil tata batas masih dapat dipetakan

  13. PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN

  14. Paduserasi RTRW dan TGHK Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Usulan Perubahan Kawasan Hutan sejalan dengan review RTRWP/K dan Pemekaran Hutan Register dan Penunjukan Parsial TGHK Peta Perubahan Kawasan Hutan sebagai substansi di dalam RTRWP 1992 - 1999 2004 - 2007 1980 - 1992 1999 - 2005 < 1980 UU No. 5/1990 & UU No. 5/1967 UU No. 32/2004 UU No. 26/2007 UU No. 41/1999 UU No. 5/1967 UU No. 24/1992 UU No. 41/1999 SEJARAH KAWASAN HUTAN Peta Register / PetaPenunjukanParsial Peta TGHK Peta TGHK 1 : 500.000 PetaKawasanHutandanPerairan 1 : 250.000 Peta Perubahan Kawasan Hutan dan Perairan 1:250.000 PetaKawasanHutanterupdate 1:250.000 PetaKawasanHutanberbasis CSRT 1:50.000 Pemerintah Hindia Belanda/ Jawatan Kehutanan Brigade / Balai Planologi Kehutanan Sub Biphut Sub Biphut/ BIPHUT / Dishut BPKH

  15. SAJIAN PETA KAWASAN HUTAN • Sajian Peta Kawasan Hutan: • Skala Provinsi1:250.000 (untuk seluruh provinsi di Indonesia) • Skala Operasional (Kab/Kota)  1:50.000 : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. • Peta Kawasan Hutan dan Tematik Kehutanan lainnya dapat diakses dalam Web www. dephut.go.id terdiri dari: • Kawasan Hutan • Pinjam Pakai Kawasan Hutan • Pemanfaatan Kawasan Hutan • KPH • Penutupan Lahan • Lahan Kritis • Batas DAS • Landsat • Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru • Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang belum dibebani hak

  16. TERIMA KASIH

More Related