1 / 53

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Prof. Dr. Tien R. Muchtadi, MS. Dewan Riset Nasional dep-ps@ristek.go.id. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2008. Struktur Kebijakan Nasional Iptek. UUD - 1945. Pertahanan. UU No. 18/2002 SINAS P3 IPTEK.

tam
Download Presentation

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Prof. Dr. Tien R. Muchtadi, MS. Dewan Riset Nasional dep-ps@ristek.go.id Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2008

  2. Struktur Kebijakan Nasional Iptek UUD - 1945 Pertahanan UU No. 18/2002SINAS P3 IPTEK Informasi & Komunikasi Transportasi Energi Terbarukan RPJP2004 - 2025 Visi Iptek2005 - 2025 Pangan Kesehatan & Obat Buku Putih2005 - 2025 Visi & MisiKIB JAKSTRANAS IPTEK2005-2009 PROGRAM INSENTIF Riset Dasar Riset Terapan ARN2005 - 2009 Kapasitas Iptek Sistem Produksi Percepatan Difusi RPJM RUSNAS

  3. Lingkup • UU. No. 18/2002 • Manfaat, Asas dan Tujuan • Elemen Sistem Iptek • Fungsi dan Peran Pemerintah • Peran serta Masyarakat • Pembiayaan • PP No. 20/2005 • PP No. 41/2006 • PP No. 35/2007 • Program Insentif • RPJM-Iptek (2004-2009) • JAKSTRANAS IPTEK (2005-2009) • AGENDA RISET NASIONAL

  4. Perubahan ke 4UUD 1945 - Pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”

  5. Manfaat(UU. No. 18/2002) Memberikan landasan hukum; Mendorong pertumbuhan dan pendaya-gunaan sumber daya Iptek secara lebih efektif; Menggalakkan pembentukan jaringan; Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif

  6. Asas dan Tujuan(UU. No. 18/2002) Asas – Pasal 3 Berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME, tanggung jawab negara, kesisteman dan percepatan, kebenaran ilmiah serta tanggung jawab akademik Tujuan – Pasal 4 memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di dunia internasional

  7. Elemen Sistem Iptek(UU. No. 18/2002) Kelembagaan Iptek Unsur Fungsi Tanggung Jawab Perguruan tinggi membentuk sumber daya manusia Iptek meningkatkan kemampuan pend-idikan & pengajaran, litbang, dan pengabdian masyarakat Lembaga litbang menumbuhkan kemam-puan pemajuan Iptek mencari berbagai invensi serta menggali potensi pendayag-unaannya Badan usaha menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi mengusahakan pendayagunaan manfaat keluaran perguruan tinggi dan lembaga litbang Lembaga penunjang memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif mengatasi kesenjangan yang meng-hambat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga litbang dan badan usaha

  8. Elemen Sistem Iptek(UU. No. 18/2002) 2. Sumber Daya Iptek Unsur: keahlian, kepakaran, kompetensi manusia, dan pengorgani-sasiannya; kekayaan intelektual dan informasi; sarana dan prasarana iptek. 3. Jaringan Iptek Fungsi jaringan Iptek: membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan -Pasal 15 (1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi dan hasil litbang yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan pemerintah daerah - Pasal 16 (1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi dan / atau pelayanan jasa iptek untuk mengembangkan dirinya - Pasal 16 (3)

  9. Fungsi dan Peran Pemerintah(UU. No. 18/2002) Berfungsi menumbuhkan motivasi dan memberikan stimulasi dan fasilitas, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem iptek Pasal 18 (1) wajib merumuskan arah, prioritas utama, serta kerangka kebijakan yang dituangkan ke dalam kebijakan strategis pembangunan iptek - Pasal 18 (2) & 20 Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan iptek dibentuk DRN dan DRD – Pasal 19 (2) & 20(4) • Perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan iptek wajib memperhatikan: • penguatan ilmu dasar dan kapasitas litbang, • penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi, • penguatan kemampuan audit teknologi yang dikaitkan dengan pemberdayaan SNI - Pasal 19 (3) • Pemerintah wajib mengembangkan instrumen kebijakan, serta menjamin kepentingan masyarakat dan negara, melindungi HKI, kearifan lokal, nilai budaya, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia - Pasal 21, 22 dan 23

  10. Peran serta Masyarakat (UU. No. 18/2002) Hak: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek. Setiap warga negara yang melakukan litbang dan penerapan Iptek mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang HKI Kewajiban & Tanggungjawab Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Sistem Nasional Iptek. Masyarakat Iptek bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi. Pasal 24 - 25

  11. Pembiayaan(UU. No. 18/2002) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek- Pasal 27 (1) Perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, organisasi masyarakat, dan inventor mandiri, berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah - Pasal 27 (3) Badan usaha: mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan dapat memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatannya sendiri atau untuk menjalin kemitraan dengan unsur kelembagaan iptek lain - Pasal 28 (2)

  12. Peraturan Pemerintah(UU. No. 18/2002) Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah- Pasal 16 Perizinan bagi pelaksanaan kegiatan litbang oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan perorangan asing yang tidak berdomisili di Indonesia- Pasal 17 Perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya- Pasal 22 Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi - Pasal 28

  13. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005TentangAlih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi danLembaga Penelitian dan Pengembangan

  14. Landasan(PP. No. 20/2005) UU. No. 18/2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – Pasal 16 Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib meng-usahakan alih teknologi yang dibiayai oleh pemerintah. Kegiatan litbang yang dibiayai oleh selain pemerintah, dilaksanakan berdasarkan perjanjian. Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa iptek untuk mengembangkan diri Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

  15. Struktur PP No. 20/2005 Bab I - KETENTUAN UMUM Bab II - TUJUAN Bab III - KEPEMILIKAN Bab IV - ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN LITBANG Bab V - PENGGUNAAN PENDAPATAN Bab VI - PEMBINAAN Bab VII - PENUTUP

  16. Ketentuan Umum(PP. No. 20/2005) Batasan mengenai: Alih teknologi Penelitian Pengembangan Lembaga litbang Pemerintah Kekayaan intelektual Lisensi Menteri Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi yang dibiayai oleh pemerintah (Pasal 2)

  17. Tujuan(PP. No. 20/2005) Menyebarluaskan Iptek Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai Iptek Pasal 4

  18. Kepemilikan(PP. No. 20/2005) Pasal 5 Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang yang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemda merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemda. pembiayaan kegiatan litbang yang dibiayai sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemda dan sebagian oleh pihak lain, merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemda dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama. Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  19. Kepemilikan(PP. No. 20/2005) Konsekuensi Pengaturan Kepemilikan Kepemilikan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang milik pemerintah tidak dapat dialihkan – Pasal 6 Adanya kewenangan pemerintah untuk menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 8 Pemilikan bersama menimbulkan adanya proporsi kontribusi di dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 9 Pengelolaan dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang – Pasal 10 Pelaporan kepada Menteri Ristek dan diatur lebih lanjut oleh Menteri (Kepmen)– Pasal 12

  20. Alih Teknologi(PP. No. 20/2005) • Dapat dilakukan secara • Komersial • Non komersial diarahkan pada: • mendorong penguasaan dan pemanfaatan iptek, • mendorong terciptanya temuan-temuan iptek, • mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah pasal 14 & 15 • Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alih teknologi – Pasal 16

  21. Alih Teknologi(PP. No. 20/2005) Mekanisme alih teknologi: lisensi, kerjasama, pelayanan jasa iptek, dan atau publikasi. Pasal 20 Pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang dibebankan kepada penerima teknologi– Pasal 35 Pemerintah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang sesuai Peraturan PerUndang-undangan– Pasal 36

  22. Penggunaan Pendapatan(PP. No. 20/2005) Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak meng-gunakan pendapatan yang diperolehnya untuk mengembangkan diri. Pendapatan dapat langsung digunakan untuk : meningkatkan anggaran litbang; memberikan insentif di lingkungannya; memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi; melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya iptek; meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain. Pasal 38

  23. Penggunaan Pendapatan(PP. No. 20/2005) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah wajib: mengirimkan rencana kerja melaporkan pelaksanaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang Pasal 39 Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

  24. Pembinaan(PP. No. 20/2005) Menristek melakukan pembinaan alih teknologi secara nasional di bidang : sumberdaya manusia, pendanaan, informasi, dan sarana dan prasarana

  25. PP No 41 Tahun 2006tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

  26. Landasan UU. No. 18/2002 - Pasal 17 Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

  27. Struktur BAB I - KETENTUAN UMUM (1 Pasal) BAB II - PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (12 Pasal) Bagian Kesatu : Kewenangan Pemberian Izin Bagian Kedua : Obyek Perizinan Bagian Ketiga : Tata Cara Perizinan Bagian Keempat : Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Bagian Kelima : Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Bagian Keenam : Biaya Perizinan BAB III - LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA (4 Pasal) BAB IV - PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LITBANG (4 Pasal) BAB V - PENGAWASAN (1 Pasal) BAB VI - SANKSI (3 Pasal) BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN (2 Pasal) BAB VIII – KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)

  28. Tujuan Menghindari kegiatan litbang oleh pihak asing yang merugikan masyarakat atau negara karena: Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan nonhayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing; Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan. Memperlancar lalu lintas peneliti antarnegara Penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang di dalam negeri dapat meningkatkan alih teknologi yang bermanfaat

  29. Perizinan Kegiatan litbang oleh perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan atas dasar izin tertulis dari Menteri – Pasal 3 ayat (2) Pemberian izin dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang ditimbulkan – Pasal 2 ayat (3) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dikoordinasikan oleh Menteri – Pasal 4 ayat (1) Dalam melakukan penilaian Menteri dapat membentuk Tim Koordinasi – Pasal 4 ayat (3) Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun - Pasal 11, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali secara berturut-turut untuk jangka waktu paling lama 1 tahun – Pasal 12 ayat (1)

  30. Pelaporan dan Pelaksanaan Penelitian Pelaporan melaporkan kedatangan dan maksud kegiatan penelitian kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan kepolisian negara setempat– Pasal 18 melaporkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan kepada Menteri secara berkala– Pasal 19 ayat (1) Pelaksanaan Penelitian penelitian dilakukan harus sesuai dengan izin yang diberikan– Pasal 20 ayat (1) tidak diperkenankan membawa sample dan/atau spesimen keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan – Pasal 20 ayat (2) Menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku– Pasal 21

  31. Pengawasan dan Sanksi Pengawasan Pengawasan kegiatan dilakukan olehPemerintah– Pasal 22 ayat (1) Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara kegiatan; pembatalan dan/atau pencabutan izin. Sanksi pembatalan dan/atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri– Pasal 23 ayat(3) Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan– Pasal 25

  32. Ketentuan Peralihan & Penutup Izin yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No 100 Tahun 1993 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin– Pasal 26 Izin kepada Kepala LIPI sesuai Keppres No 100 Tahun 1993 tetap diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006– Pasal 27 Pada saat PP ini berlaku, Keppres No 100 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku– Pasal 28 ayat (1) PP ini berlaku 1 tahun sejak tanggal pengundangan (15 Desember 2006)– Pasal 29

  33. PP No 35/2007 Tentang Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi

  34. Sistimatika BAB I KETENTUAN UMUM (1 Pasal) Bab II Alokasi Sebagian Pendapatan Badan Usaha (2 Pasal) Bab III Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi Dan Difusi Teknologi (2 Pasal) Bab IV Insentif (9 Pasal) Bab V Penutup (15 Pasal)

  35. Tujuan • Mendorong partisipasi dunia usaha untuk melakukan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi. • Meningkatkan kinerja produksi, daya saing barang, dan jasa.

  36. Batasan Kegiatan Litbang • Kegiatan penelitian dan pengembangan, dan/atau pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan • Kecuali: • kegiatan yang menggunakan dana dari pemerintah; • kegiatan yang dilakukan di luar negeri; • kegiatan pengawasan dan/atau pengujian rutin terhadap kualitas produk, bahan, peralatan, produk dan/atau proses; • pengumpulan data; • survei efisiensi atau studi manajemen; • riset pasar dan/atau promosi penjualan; • pembelian dan/atau pembayaran royalti teknologi dari entitas lain di luar negeri.

  37. Batasan Badan Usaha • Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa yang dihasilkan • Catatan: • Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Pendapatan adalah pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perpajakan

  38. Bentuk Insentif • Insentif perpajakan • fasilitas Pph untuk biaya R&D, beasiswa, magang dan pelatihan (UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan dan yang diubah dengan UU No 17/2000, Pasal 6) • fasilitas Pph untuk penanaman modal di bidang usaha dan atau daerah tertentu (UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan dan yang diubah dengan UU No 17/2000, Pasal 31A). • Kepabeanan • pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan litbang ilmu pengetahuan(PP No 146/2000, KMK No 143/KMK/05/1997) • Bantuan teknis penelitian dan pengembangan • mencakup antara lain penempatan tenaga ahli, pemanfaatan fasilitas lab di lembaga litbang • besar dan jenis insentif diatur sesuai peraturan perundang-undangan

  39. Tata Cara • menyusun proposal kegiatan dan jenis insentif yang diinginkan • mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri • proses penilaian dan pengkajian permohonan insentif oleh Tim • pemberitahuan persetujuan atau penolakan pemberian rekomendasi • tembusan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada instansi yang berwenang

  40. Program Insentif Tujuan: Mempercepat pertumbuhan inovasi teknologi, Menstimulasi riset untuk menghasilkan inovasi yang bernilai komersial tinggi, Mendorong percepatan dan perluasan komersialisasi produk inovatif, dan/atau Memperkuat daya saing teknologi dan industri dalam negeri

  41. Program Insentif Bottom-Up Riset Dasar Riset Terapan Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek Top-Down Riset Unggulan Strategis Nasional

  42. Orientasi Program Insentif Skala Bisnis Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Riset Terapan Riset Dasar Rusnas Difusi dan Pemanfaatan Iptek Tahapan Bisnis Pertumbuhan Pemula Mapan Persaingan, pasar & inovasi meningkat Ketidakpastian & risiko gagal tinggi Persaingan harga & ancaman substitusi Komersial Pra-Komersial

  43. RPJM • SASARAN • Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional • Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna iptek. • Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional. • Terwujudnya iklim yang kondusif. • ARAH KEBIJAKAN • Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek. • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek di pusat dan daerah. • Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat • Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek.

  44. RPJM – Iptek (2004-2009) Bidang Fokus: • Pangan • Energi • ICT • Transportasi • Pertahanan • Kesehatan ProgramLitbang Iptek ProgramDifusi Iptek Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Penguatan Kelembagaan Iptek

  45. JAKSTRANAS IPTEK (2005-2009)Kepmen No.: 111/M/Kp/VIII/2005. • Visi • Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa • Misi • Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan • Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek • Mewujudkan sistem inovasi nasional guna meningkatkan daya saing bangsa • Meningkatkan difusi Iptek • Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek • Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan (knowledge based society)

  46. Agenda Riset Nasional • BIDANG FOKUS • Pembangunan Ketahanan Pangan • Sumber Energi Baru dan Terbarukan • Teknologi dan Manajemen Transportasi • Teknologi Informasi dan Komunikasi • Teknologi Pertahanan dan Keamanan • Teknologi Kesehatan dan Obat

  47. Agenda Riset Nasional • Bidang Fokus -Pembangunan Ketahanan Pangan • Arah Kebijakan • Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yg cukup, bergizi & aman melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, pengolahan hasil, penganekaragaman pangan • Prioritas • mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan • revitalisasi nilai kearifan lokal dan kemitraan antar lembaga

  48. Agenda Riset Nasional • Bidang Fokus - Sumber Energi Baru dan Terbarukan • Arah Kebijakan • mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi • memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan • perkuatan kelembagaan & jaringan dan mendorong iklim kondusif inovasi teknologi berbasis sumberdaya nasional • Prioritas Kebijakan • Meningkatkan kontribusi energi panas bumi (3,8%), EBT (4,4%), batubara (32,7%) dan gas (30,6%) pada tahun 2025 • Jenis energi prioritas Biodiesel, bioethanol, bio-Oil, panas bumi, batubara, Surya, nuklir, angin dan Hydrogen/fuel cell

  49. Agenda Riset Nasional • Bidang Fokus - Teknologi dan Manajemen Transportasi • Arah Kebijakan • peningkatan kemampuan Iptek untuk keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan dan terjangkau, serta sesuai fisik wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat • meningkatkan kemampuan manufakturing sarana prasarana transportasi • Prioritas Kebijakan • riset sistem pengembangan manajemen transportasi publik • peningkatan penggunaan komponen lokal • efisiensi energi pada sektor transportasi antar/multi moda di Jawa, Sumatera, Bali

  50. Agenda Riset Nasional • Bidang Fokus - Teknologi Informasi dan Komunikasi • Arah Kebijakan • memperluas infrastruktur • meningkatkan kekuatan SDM • penguasaan teknologi hasil inovasi litbang • penguasaan teknologi TIK untuk daya saing nasional • Prioritas Kebijakan • memperluas infrastruktur TIK • penguasaan teknologi 4G (Generasi Keempat) • pengembangan internet, komputer murah untuk pedesaan & kualitas pendidikan • Industri kreatif multimedia • pengembangan Open Source • kemampuan peneliti

More Related