Buruh sejahtera realita atau angan angan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN. OLEH I WAYAN SUDARSA, SH.MM KOMITE REGIONAL FSPM BALI. 3 PAKET UU PERBURUHAN. UU NO 21 TH 2000 SERIKAT PEKERJA UU NO 13 TH 2003 KETENAGAKERJAAN UU NO 2 TH 2004 PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN. STAKEHOLDER. BURUH PENGUSAHA PEMERINTAH

Download Presentation

BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BURUH SEJAHTERAREALITA ATAU ANGAN-ANGAN

OLEH

I WAYAN SUDARSA, SH.MM

KOMITE REGIONAL FSPM BALI


3 PAKET UU PERBURUHAN

UU NO 21 TH 2000

SERIKAT PEKERJA

UU NO 13 TH 2003

KETENAGAKERJAAN

UU NO 2 TH 2004

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN


STAKEHOLDER

  • BURUH

  • PENGUSAHA

  • PEMERINTAH

    PERLINDUNGAN

    DAN KEPASTIAN HUKUM


KONSIDERAN UU 21 Th 2000

Bahwakemerdekaanberserikat, berkumpul, mengeluarkanpikiranbaiksecaralisanmaupunsecaratulisan, memperolehpekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan, sertamempunyaikedudukanyang samadalamhukummerupakanhaksetiapwarganegara;

Bahwadalamrangkamewujudkankemerdekaanberserikatpekerja,/buruhberhakmembentukdanmengembangkanserikatpekerja/serikatburuh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, danbertanggungjawab;

Bahwaserikatpekerja/serikatburuhmerupakansyaratuntukmemperjuangkan, melindungi, danmembelakepentingandankesejahteraanpekerja/buruhbesertakeluarganya, sertamewujudkanhubunganindustrial yang harmonis, dinamis, danberkeadilan;


UU 13 TH 2003

  • Pembangunan ketenakerjaansebagaibagian integral daripembangunannasionalberdasarkanPancasiladanUndang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakandalamrangkapembangunanmanusia Indonesia seutuhnyadanpembangunanmasyarakat Indonesia seluruhnyauntukmeningkatkanharkat, martabat, danhargadiritenagakerjasertamewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.


UU 13 TH 2003………………lanjutan

  • Pembangunan ketenagakerjaanharusdiatursedemikianrupasehinggaterpenuhihak-hakdanperlindunganyang mendasarbagitenagakerjadanpekerja/buruhsertapadasaatyang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.


UU 13 TH 2003………………lanjutan

  • Pembangunan ketenagakerjaanmempunyaibanyakdimensidanketerkaian. Keterkaitanitutidakhanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetap juga keterkaitandengankepentinganpengusaha, pemerintah, danmasyarakat. Untukitu, diperlukanpengaturanyang menyeluruhdankomperehensif, antaralaianmencakuppengembangansumberdayamanusia, peningkatanproduktivitasdandayasaingtenagakerja, danpembinaanhubungan industrial.


UU 13 TH 2003………………lanjutan

  • Perlindunganpekerja/buruh, termasukperlindunganatashak-hakdasarpekerja/buruhuntukberundingdenganpengusaha, perlindungankeselamatan, dankesehatankerja, perlindungankhususbagaipekerja/buruhperempuan, anak, danpenyandangcacat, sertaperlindungantentangupah, kesejahteraan, danjaminansosialtenagakerja


KOMITMENT NEGARA

  • MEMBANGUN SISTEM TENAGA KERJA YANG UTUH

  • MEMENUHI HAK-HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

  • MEWUJUDKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM

  • MEMBINA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

    KESEJAHTERAAN


?

REALITA ATAU ANGAN-ANGAN ???


MASIH JAUH DARI REALITA

  • TERJADI KONFLIK NORMA

  • PASAL-PASAL YG MULTI TAFSIR

  • PENGAWASAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL

  • RENDAHNYA SUMBER DAYA MANUSIA PENYIDIK KEPOLISIAN DAN ATAU PPNS DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA PERBURUHAN

  • KURANG BERPERANNYA ORGANISASI SERIKAT PEKERJA DLM UPGRADE SDM ANGGOTANYA

  • KEMAMPUAN BERGAINING SERIKAT PEKERJA DALAM MEJA PERUNDINGAN SANGAT KURANG.


MENUJU REALITA

  • PERLUNYA PENYELARASAN UU PERBURUHAN.

  • PEMBENTUKAN PKB YANG BERKUALITAS DI PERUSAHAAN

  • PEMERINTAH SECARA PROAKTIF MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KPD PERUSAHAAN NAKAL

  • MENCIPTAKAN PENYIDIK-PENYIDIK YG HANDAL DLM BIDANG PERBURUHAN

  • PENINGKATAN PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PERUNDINGAN MELALUI UPGRADE SDM FUNGSIONARIS.


SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH


  • Login