1 / 33

Palembang, 6 September 2013

Strategi Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran kepada DJPB di Bidang Penganggaran dan PNBP. Palembang, 6 September 2013. Pokok Bahasan. Latar Belakang Ruang Lingkup Tujuan Modul Bimtek Penganggaran Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP

taipa
Download Presentation

Palembang, 6 September 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. StrategiImplementasiPelimpahan Sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran kepada DJPB di BidangPenganggarandan PNBP Palembang, 6September 2013

  2. Pokok Bahasan • Latar Belakang • Ruang Lingkup • Tujuan • Modul Bimtek Penganggaran • Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP • Modul Penyusunan Sumbangan SBM • Isu-isu Penganggaran: • Realisasi Anggaran • Blokir TA 2013 • DIPA Tanpa Blokir • Pagu Minus • Penyelesaian Dokumen APBN & APBNP

  3. I. Latar Belakang • Peningkatan pelayanan Kementerian Keuangan di daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Lintas Unit Eselon I) • Kanwil DJPB berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Ortaker Instansi Vertikal DJPB, Kanwil DJPB antara lain memiliki tusi untuk membantu pelaksanaan tugas penganggaran di daerah. • Untuk menyamakan persepsi dan petunjuk teknisnya, pelaksanaan tugas Kanwil DJPB tersebut telah disediakan pedomannya secara lebih rinci dengan peraturan bersama DJPB & DJA Nomor Per-26/PB/2013 dan Per-02/AG/2013 tanggal 30 Juli 2013.

  4. II. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan tugas Kanwil DJPB dibidang penganggaran dan PNBP meliputi : • Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penganggaran • Meliputi: kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah • Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP • Meliputi: a. Penyetoran PNBP ke kas negara, b. Penggunaan belanja yang bersumber dari PNBP • Penyiapan Sumbangan Bahan Penyusunan SBM • Meliputi: kegiatan pengumpulan dan validasi data dari Kanwil DJPB untuk selanjutnya disampaikan kepada DJA sebagai bahan penyusunan SBM secara nasional.

  5. III. Tujuan .... (1/3) Pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran • Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran satker K/L di daerah . • Memastikan kesamaan pemahaman/persepsi atas kerangka konseptual dan kebijakan terkini tentang perencanaan dan penganggaran. • Mendorong kemandirian, peningkatan pengetahuan dan kompetensi satker K/L dalam penyusunan RKA-K/L. • Meningkatkan kualitas belanja dan program/kegiatan K/L dalam memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.

  6. III. Tujuan .... (2/3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP • Memastikan PNBP yang diterima disetorkan ke kas negara: • Tepat waktu • Tepat jumlah • Tepat aturan (sesuai aturan) • Menjamin kepatuhan satker K/L, pengguna PNBP, dan satker BLU dalam menggunakan dana PNBP yang dikelolanya sesuai ketentuan.

  7. III. Tujuan .... (3/3) Bahan Sumbangan SBM • Mendapatkan data dan informasi harga input yang handal dan akurat sebagai komponen utama penyusunan SBM. • Mendapatkan data dan informasi pembanding berupa standar biaya umum yang berlaku pada pemerintah daerah. • Meyajikan data dan informasi penyusunan SBM dengan cakupan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

  8. IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (1/3) Ruang Lingkup Materi • Gambaran umum sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran • Ruang lingkup keuangan negara • Azas umum pengelolaan keuangan negara • Penyusunan RKA-K/L • Penyelesaian revisi anggaran • Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) • Perumusan output dan indikator kinerja kegiatan • Penyelesaian dan pengesahan DIPA • Pengoperasian aplikasi terkait RKA-K/L dan PNBP • Kebijakan-kebijakan terbaru di bidang penganggaran

  9. IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (2/3) Fokus Bimtek Penganggaran Untuk menjaga konsistensi kebijakan penganggaran di DJA, substansi kegiatan workshop/sosialisasi/bimtek di fokuskan pada hal-hal sbb:

  10. IV. Modul Bimtek Penganggaran ... (3/3) Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

  11. V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP... (1/4) Ruang Lingkup • Obyek monitoring meliputi: • Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah • Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam • Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan • Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah • Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi • Penerimaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri Unsur yang di pantau: • Kualitas /akurasi laporan • Ketepatan waktu pengiriman laporan sesuai ketentuan • Kesesuaian dan konsistensi format laporan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi

  12. V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP... (2/4) Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

  13. V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP... (3/4) Output Kegiatan • Laporan Hasil Pemantauan PNBP, mencakup: • Gambaran umum kondisi satker • Hasil pemantauan (temuan) satker terkait penyetoran PNBP • Analisis terhadap hasil pemantauan • Rekomendasi atas hasil pemantauan • SE kepada satker untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penyetoran PNBP berdasarkan hasil pemantauan • Surat penyampaian hasil pemantauan penyetoran PNBP dan hasil monev pada kantor pusat DJPB dan DJA (triwulanan). • (jika diperlukan) dapat dilakukan sosialisasi terkait peraturan penyetoran PNBP kepada satker di lingkup Kanwil DJPB

  14. V. Modul Pemantauan dan Penyetoran PNBP... (4/4) PMK 3/2013 tentang Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima • Kepala Satker dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Kakanwil DJPb disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala. • Atas permohonan tsb. Kanwil DJPB melakukan penelitian dan penilaian, untuk kemudian menerbitkan surat penolakan atau persetujuan kepada Kepala Satker untuk melakukan penyetoran PNBP secara berkala • Surat penolakan/persetujuan tsb, dapat ditinjau kembali oleh Kakanwil DJPb • Surat persetujuan atau penolakan penyetoran PNBP secara berkala ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Anggaran, dan Pimpinan Instansi Pemerintah Satuan Kerja yang bersangkutan

  15. VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM... (1/3) Ruang Lingkup Materi • Penyusunan buku pedoman pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (sesuai modul dari DJA) • Bimbingan teknis • Pengumpulan data bahan masukan penyusunan SBM • Kompilasi dan pelaporan data dari Kanwil DJPB ke Kantor Pusat DJPB & DJA • Pengecekan atas data-data yang outlier

  16. VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM...(2/3) Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

  17. VI. Modul Penyusunan Sumbangan SBM... (3/3) Output Kegiatan • Hasil survei yang dikompilasi kedalam satu tabel (beserta lampiran/dokumen pendukung) • Laporan Akhir sebagai sumbangan penyusunan standar biaya masukan Catatan: Pelaksanaan tugas penyusunan sumbangan SBM saat ini sudah pada tahap Bimtek ke seluruh Kanwil DJPB (melibatkan seluruh KPPN), selanjutnya pelaporan hasil survei harus sudah sampai di DJA paling lambat tanggal 25 Oktober 2013 sebagai dasar penyusunan PMK SBM TA 2015 yang diharapkan selesai akhir tahun 2013

  18. VII. Isu-Isu Penganggaran Realisasi Anggaran Tahun 2013 A. Data Realisasi Anggaran Berdasarkan data realisasi TA 2013 (per 4 September 2013) diketahui bahwa: • Dari pagu total keseluruhan K/L (nasional) sebesar Rp. 621.679.875.875.000,- realisasi hingga saat ini sebesar Rp 266.902.547.803.315 atau 42,93% • Kementerian yg mempunyai realisasi tertinggi adalah Kementerian Sosial (74,41%) sedangkan yg terendah adalah BPW Suramadu (5,03%); • Terdapat 18 K/L yang mempunyai realisasi lebih dari 50%; • Terdapat 29 K/L yang mempunyai realisasi antara 40% s.d. 50%; • Terdapat 22 K/L yang mempunyai realisasi antara 30% s.d. 40%; • Terdapat 12 K/L yang mempunyai realisasi antara 20% s.d. 30%; • Terdapat 5 K/L yang mempunyai realisasi kurang dari 20%. Sumber:Database Bussines Intelegence (BI) DJA

  19. IdentifikasiKendalaPenyerapanBelanja K/L Lambatnya proses administrasi di K/L a.llambatnya proses pelelangan, penetapanpejabatperbendaharaandanbelumsiapnyapelaksanakegiatan di lapangan; Adanyakebijakanpenghematan/pemotongan anggaran belanja K/L tahun2013,yang memerlukanidentifikasi kegiatanterlebih dahuluuntuk dihemat/dipotong; Adanyakegiatan yang tidakdapatdilaksanakankarenamenunggupayunghukumpelaksanaannya, diantaranya audit BPKP terhadaptagihan/tunggakanpembayarantahunlalu, ataueskalasiharga; Anggaranmasihdiblokirkarenabelumadanyapersetujuan DPR, PHLN belum efektif, dasar hukum belum diterbitkan, danketidaklengkapan data dukung. Khususbelanja modal,triwulan I kegiatanygdilaksanakanbaruberupapenyiapanlokasi, penyiapanlahan,danpekerjaanpendahuluanlainnya,sehinggaseringkaliproyekfisiknyasendiribarudiselesaikan di triwulanketigaataukeempat; Faktor kehati-hatian K/L dalam melaksanakankegiatandanpengelolaan anggaran; Kebiasaanmenyelesaikanpekerjaan, terutama yang bersifatadministrasikeuangandanpelaksanaankegiatanpadasaat-saatterakhir; Kendala Teknis di Lapangan : Adanya permasalahan pengadaan/pembebasan lahan; Bencana alam dan masalah sosial; 9. Adanyaberbagaiupayapeningkatanefisiensi yang dilakukan K/L.

  20. AlternatifSolusiPercepatan RealisasiAnggaran • Menyampaikansuratresmikepada K/L agar segeramenerbitkanperaturan yang diperlukandalampelaksanaanrevisi (bukablokir); • Telahmelakukanpenyederhanaanbisnis proses (SOP) a.lmulaiTh 2013 kebijakanpengesahan DIPA dilakukansatupintudiDitjenAnggaran; • Telahmembagikewenanganrevisi DIPA antaraDitjenAnggarandanDitjenPerbendaharaan/Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan di seluruhprovinsi. • PemberlakuanBusiness Process dan IT yang baruuntukmengintegrasikan database RKA-KL dan DIPA kedalam server bersama; • Memberi fleksibilitas/kewenangan lebih luas kepada KPA dalam melakukan revisi anggaran (PeraturanMenteriKeuangan No.32/PMK.02/2013); • BerkoordinasidenganBappenasdanDitjenPengelolaanUtanggunamemastikanterbitnyaNaskahPerjanjian PHLN (NPPHLN) sertanomor register-nya; • Mendorong K/L untuk : • a. mengusulkanPengurangan PHLN yang tidakdapatditarikdananyadaripaguanggaran. • b. Koordinasi K/L dengan DPR, gunamempercepatprosespembukaanblokiratasalokasi yang memerlukanpersetujuan DPR danmembahas RKA-KL ataskegiatandari program DirektifPresiden yang sudahdi review olehSetwapresdan/atauKemnkoselakuKoordinator

  21. VII. Isu-Isu Penganggaran 2. Blokir Anggaran TA 2013 • Progres Blokir • Posisi Blokir anggaran s.d. 19 Agustus 2013 sebesar Rp22,173triliunterdiridari: • BlokirReguler Rp17,88 triliun; • Blokir APBN-P Rp529,0 miliar;dan • Self blokirdalamrangkapemotongan Rp3,75 triliun. • BlokirRegulertersisa Rp17,88 triliun, termasukrevisibukablokir yang DIPA-nyadalamprosespenandatanganoleh K/L untukdisahkanKemenkeu (a.l. KemenPU & Kemenhub) • Atasblokirreguler Rp.17,88 triliun,darilaporan K/L berpotensiBlokirAbadi Rp1,4 triliun

  22. Pagu dan Progress Penyelesaian Blokir Th 2013 (Posisi : 5 Desember 2012 s.d 19 Agustus 2013)

  23. Progress Pencairan Blokir Belanja K/L Th 2013 (Posisi : 5 Desember 2012 s.d. 19 Agustus 2013) Blokirpadaawal DIPA disahkan APBN 2013 (5 Desember 2013) adalah Rp243,1 triliun (40,9% daripagu APBN), sampaidengantanggal 19 Agustus 2013 blokirtersisa Rp22,1 triliun (3,7% dari APBN)

  24. Langkah PercepatanPembukaanBlokirBelanja K/L Tahun2013 ...(1) • Langkah-langkah proaktifKementerianKeuangan: • Melaksanakanpembukaanblokirmelaluiralatotomatis di bulanDesember 2012, denganmenerbitkanPeraturanDirjenAnggaranNomor 01 Tahun 2012 • Ralatotomatisadalahperbaikanataskesalahanataukekeliruanterhadap data isian yang dituangkandalam DIPA dan/ataupenghapusantandabintang (blokir) dalam DIPA yang dilakukanpadabulanDesember 2012 sebelum DIPA berlakuefektif; • Denganmekanismeralatotomatis, revisibukablokiratasbelanja K/L TA 2013 dapatdilakukan di TA 2012 sebelumditetapkannyaPeraturanMenteriKeuangantentang Tata Cara RevisiAnggaran TA 2013. • Mengingatkan K/L untuksegeramenyampaikanusulpembukaanblokirantara lain: • Surat Dirjen AnggaranNomor S-493/AG/2013 tanggal 26 Maret 2013, • Surat Kakanwil DJPB Jabar No.S-279/WPb.13/BD.0203/2013 tgl 6 Maret 2013. • Catatan: • Khususnyablokirakibatkekurangan data dukung TOR/RAB, yang masih harusdilengkapi (PMK No.32/PMK.02/2013 ttg Tata Cara RevisiAnggaranTahun 2013). • Peningkatanperan unit layanan DJA dlmmemberikaninformasi&fasilitasipenyelesaianrevisianggaran, al. fasilitasi/desk utk upload data &konsultasirevisi.

  25. Peningkatan peran dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di seluruh Provinsi, sebagai mitra Satuan Kerja K/L dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk bimbingan teknis revisi (buka blokir). • Melakukan sosialisasi kepada seluruh K/L tentang mekanisme dan tata cara revisi anggaran (termasuk buka blokir), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2013. • Menyederhanakan format dan persyaratan dalam pengajuan revisi, sesuai PMK Nomor 32/PMK.02/2013, antara lain melalui standardisasi format surat, format SPTJM. • Menyampaikan surat kepada DPR terkait usul buka blokir dan revisi pergeseran anggaran antar program/kegiatan, yang memerlukan persetujuan DPR. Contoh : • S-17/MK.02/2013 tanggal 9 Januari 2013 • S-283/MK.02/2013 tanggal 10 April 2013 • S-296/MK.02/2013 tanggal 11 April 2013

  26. VII. Isu-Isu 3. DIPA Tanpa Blokir • Sesuai PMK Nomor 94/2013 tentangJuknis RKA KL, sudahtidakadapencantumantandabintang/blokirdalam RKAKL/DIPA TA 2014; • Dalamhalterdapatalokasianggaran yang : • Belummendapatkanpersetujuan DPR • Belumadadasarhukumnya (misalnya : K/L yang melaksanakankegiatandiluartusi-nyadantidaksesuai RPJM/RKP); • Satkerbaru yang belummendapatpersetujuanMenPAN • Dana yang belumditetapkan/belumjelaspenggunaannya • Terdapatketidaksesuaian (ataukurangnyarelevansi) antaraindikatorkinerja, output, dan sub output/komponen • Makaterhadapalokasianggarandiatastidakdiblokir, tetapidapat: • Dituangkandalam output cadangan; dan/atau • Diberikancatatanbahwarincianalokasitidakdapatdilaksanakan (catataninipadaakhirnyaakantercantumdihalaman IV DIPA) •  KPPN tidakdapatmelakukanpencairan SP2D atasalokasianggarantsb.

  27. VII. Isu-Isu 4. Pagu Minus • A. Potensi Pagu Minus DIPA Satker TA 2013, al. karena: • Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja, sementara kegiatan pada jenis belanja yang akan direvisi telah dilakukan kontraktual dgn pihak ke-III; • Kesalahan pencantuman lokasi; • Revisi antar output (keterlambatan persetujuan DPR); • Revisi karena perubahan kode akun; • Perbedaan DIPA RevisiTerakhir ygdisahkan DJA, dgn DIPA sebelumnya, ygsebagiankegiatannyatlhdicairkandananyadi KPPN; • Contoh I • Revisi I:Kanwil DJPB merevisikodelokasikegiatan (mis: semula 15.00 menjadi 15.01 danselanjutnyadananyadicairkan), • Revisi II: DJA merivisi kodetersebutkembalilagike 15.00, sehinggakode 15.01 menjadipagu minus; • Contoh II • Sebagian kegiatan A tlhdilaksanakan, namunhal tersebut tlh menjadi bagian dari RevisiSelf Blockingoleh DJA.

  28. B. Penyelesaian Pagu Minus • Untukmencegahadanyapagu minus dalam TA 2013, terkaitdenganpenyelesaiandokumen APBNP 2013, perludilakukanlangkah-langkah, antara lain: • Menyegerakanpenyelesaianrevisi DIPA APBN-P; • Meningkatkankomitmen K/L untukberkoordinasidengansatker/UPT didaerah, untuktidakmencairkananggaran yang memangdirencanakanakandipotong; • Satkerdidaerah agar melaksanakanrekonsiliasi data dengan KPPN setempat, sebelummengajukananggaranuntukdipotongke Unit Eselon I nya; • MemberikewenanganpenuhkepadaKanwil DJPB untukmengesahkanrevisianggaran, atasadanyapagu minus

  29. VII. Isu-Isu 5. Penyelesaian Dokumen APBN & APBNP • A. Latar Belakang • SuratMenteriKeuanganNomor 407/MK.02/2013 tentang Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013 kepada K/L diatur bahwaperubahanPaguAnggaranBelanjaK/L TA 2013 disebabkan : • Pelaksanaan Program PercepatandanPerluasanPerlindunganSosial (P4S); • Pelaksanaan Program Khusus; • PemotongananggaranbelanjaK/L; • PemberianPenghargaanataspelaksanaananggaranbelanja K/L TA 2012; • RealokasianggaranbelanjadariBA 999.08 keBA K/L; • AnggaranBelanjaTambahan; • Perubahananggaranpendidikan; • Tambahanpagupenggunaan PNBP/BLU; • Pemanfaatanhasiloptimalisasi APBNP TA 2013.

  30. B. Tindak Lanjut • K/L dimintamelakukanpenyesuaianterhadapRKA-K/LmengacupadalampiranSuratMenteriKeuangantersebut, sertamenyiapkan data pendukungnyaa.l.: TOR dan SPTJM (sesuai PMK Nomor 112/PMK.02/2012 dan PMK Nomor 32/PMK.02/2013) • RKA-K/L sebagaimanadimaksud di atas yang telahmendapatpersetujuanberupatandatangandaripimpinankomisiterkait di DPR RI, disampaikankepadaMenteriKeuangancq. DJA untukdilakukanpenelaahan. • C. Batas waktupenyampaian RKA-K/L • Program PercepatandanPerluasanPerlindunganSosial (P4S) dan Program Khusus paling lambattanggal 20 Juni 2013; • Program lainnyadiluar Program PercepatandanPerluasanPerlindunganSosial (P4S) dan Program Khusus paling lambattanggal 26 Juni 2013

  31. D. JadwalProsesPenyelesaian Program P4S Dan Program Khusus

  32. Jumlah K/L seluruhnya sebanyak 86 K/L • Sebanyak 4 K/L tidak mengalami perubahan pagu APBNP 2013, yakni: Kemenko Perekonomian (035);Kementerian PAN dan RB (048);KPU (076); danBNPP (111) • Total ADK yang diterima di Pusat Layanan DJA sebanyak 81 ADK dikarenakan 1 K/L belum menyerahkan ADK, yakni Kemhan dan DIPA yang sudah diterbitkan sebanyak 60 DIPA. E. Progrespenyelesaiandokumen APBN-P tahun 2013 F. Kendalayang DihadapiK/Lantara lain : • Belum adanya persetujuan DPR • K/L belum menjawab klarifikasi persetujuan DPR • Persetujuan DPR sudah diterima, namun karena terdapat perubahan rincian belanja, maka dimintakan persetujuan DPR kembali • Menunggu proses perbaikan ADK dan kelengkapan data dukung • Terdapat perbedaan DS (Digital Stamp) DIPA KL dan SP DIPA

  33. Terima Kasih

More Related