Posisi dominan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 24

POSISI DOMINAN PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POSISI DOMINAN. Kurnia Toha Ditha Wiradiputra Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas indonesia 2009. Dominant Firm.

Download Presentation

POSISI DOMINAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Posisi dominan

POSISI DOMINAN

Kurnia Toha

Ditha Wiradiputra

Bahan Mengajar

Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha

Fakultas Hukum Universitas indonesia

2009


Dominant firm

Dominant Firm

  • Dominant Firm (DF) adalah suatu perusahaan yg berprilaku seperti monopoli (yaitu sebagai price setter) namun tidak memiliki market power sebesar perusahaan monopoli

  • DF dapat melakukan perbuatan secara independent terlepas dari pengaruh produser atau distributor lain

  • DF memiliki pesaing, sehingga tidak dapat secara mudah menaikan harga setinggi perusahaan monopoli

  • Sumber DF dapat disebabkan oleh:

    - Mengakuisisi kompetitor

    • Mengakuisisi suplier atau distributor

    • Melakukan exclusive contract (vertical dan horizontal restraint)

    • Skala produksi dan distribusi

    • Effisiensi biaya

    • Inovasi

[email protected]


Dominant firm1

Dominant Firm

  • Tidak melanggar hukum sepanjang tidak meng-abuse posisi dominan yg dimiliki

  • Dominant firm itu selalu lebih dari satu perusahaan

  • perbedaan antara dominan firm dgn monopolistik

[email protected]


Pengaturan competition law terhadap penyalahgunaan posisi dominan

Pengaturan Competition Law terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Menentukan pasar bersangkutan (relevan market)

    Pasar bersangkutan adalah Pasar yg berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (Pasal 1 angka 10 UU No.5/1999)

    • Product Market

    • Geographic Market

  • Menentukan Kedudukan Posisi Dominan tersebut dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha

  • Menentukan secara spesifik dari perilaku pelaku usaha yang diduga melanggar UU

[email protected]


Menentukan product market

Menentukan Product market

Dapat dilakukan melalui:

  • Identifikasi semua produk pengganti (untuk tujuan penggunaan yang sama,

  • Apakah produk perusahaan bersaing dengan produk lain (cross price elasticity),

  • Apakah produk tersebut membatasi perusahaan menaikan harga

[email protected]


Bentuk penyalahgunaan posisi dominan

Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Exploitative abuses

    • Charging excessively high price

    • Discriminating

    • Paying low prices to suppliers

  • Exclusionary abuses

    • Refusing to deal with competitor

    • Raising competitors’ cost

    • Predatory prices

[email protected]


Bentuk2 penyalahgunaan posisi dominan

Bentuk2 Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Excessive prices

  • Price discrimination

  • Tie-ins

  • Refusal to deal

  • Predatory pricing

  • Raising Rivals’ Costs

  • Vertical Restraints

    • Exclusive territories

    • Exclusive dealing

    • Resale price maintenance

[email protected]


Posisi dominan uu no 5 1999

Posisi Dominan (UU No.5/1999)

  • Penyalahgunaan Posisi Dominan(Pasal 25 UU No.5/1999)

  • Jabatan Rangkap(Pasal 26 UU No.5/1999)

  • Pemilikan Saham(Pasal 27 UU No.5/1999)

  • Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan(Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999)

[email protected]


Pengaturan posisi dominan dalam uu no 5 1999

Pengaturan Posisi Dominan dalam UU No.5/1999

  • Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyaipesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu(Pasal 1 angka (4) UU No.5/1999)

[email protected]


1 penyalahgunaan posisi dominan

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung untuk:

    1.menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas; atau

    2.membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

    3.menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

    {Pasal 25 ayat (1) UU No.5/1999}

[email protected]


1 penyalahgunaan posisi dominan1

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

    • satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

    • dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

      {Pasal 25 ayat (2) UU No.5/1999}

[email protected]


1 penyalahgunaan posisi dominan2

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

  • Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha bukanlah sesuatu yang dilarang

  • Posisi dominan dilarang jika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk mengeksploitasi konsumen atau pelaku usaha lain atau berusaha untuk menyingkirkan dan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar

[email protected]


1 penyalahgunaan posisi dominan3

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Bahan diskusi:

Untuk saat ini sebagian besar (mungkin hingga 75%) bioskop-bioskop yang ada di wilayah Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia dikuasai oleh Grup 21 (Cineplex 21), di dalam lingkungan bioskop Grup 21 terdapat Cafe/kantin yang disediakan oleh Grup 21 bagi para pengunjung yang ingin menonton film di bioskop tersebut, tetapi di dalam pintu masuk Bioskop Grup 21 terdapat pengumuman yang ”melarang bagi calon penonton bioskop untuk membawa makanan dari luar” kecuali makanan yang dibeli di Cafe/kantin yang disediakan oleh Grup 21. pertanyaannya apakah perbuatan dari Grup 21 diperbolehkan oleh UU No.5/1999?

[email protected]


2 jabatan rangkap

2. Jabatan Rangkap

  • Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris darisuatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

    • berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

    • memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau

    • secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu,

      yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

      (Pasal 26 UU No.5/1999)

[email protected]


2 jabatan rangkap1

2. Jabatan Rangkap

  • Dengan memiliki kedudukan sebagai direksi atau komisaris dibeberapa perusahaan tersebut maka orang tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan dimana orang tersebut menjabat

  • Berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan dimana orang tersebut menjabat

[email protected]


3 pemilikan saham

3. Pemilikan Saham

  • pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

    • satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu:

    • dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

      (Pasal 27 UU No.5/1999)

[email protected]


3 pemilikan saham1

3. Pemilikan Saham

  • Dengan memiliki saham secara mayoritas dibeberapa perusahaan sejenis yang bergerak pada pasar bersangkutan yang sama maka pelaku usaha tersebut dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha

  • Berkurangnya atau hilangnya persaingan di antara perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha tersebut

[email protected]


4 penggabungan peleburan dan pengambilalihan

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

  • Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. {Pasal 28 ayat (1) UU No.5/1999}

  • Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat {Pasal 28 ayat (2) UU No.5/1999}

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah{Pasal 28 ayat (3) UU No.5/1999)

[email protected]


4 penggabungan peleburan dan pengambilalihan1

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

  • Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.{Pasal 29 ayat (1) UU No.5/1999}

  • Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.{Pasal 29 ayat (2) UU No.5/1999}

[email protected]


Bahan diskusi

Bahan diskusi

[email protected]


Bahan diskusi1

Bahan diskusi

[email protected]


Elemen elemen struktur pasar

Elemen-elemen struktur pasar

  • Market share: porsi penguasaan pasar yang dicerminkan oleh relatif nilai jual produk dari perusahaan terhadap keseluruhan nilai jual di pasar bersangkutan;

  • Concentration ratio: total market share dari beberapa (biasanya empat) perusahaan besar di pasar bersangkutan;

  • Condition of entry: kondisi yang mencerminkan ada tidaknya hambatan masuk bagi pesaing;

[email protected]


Rasio konsentrasi

Rasio Konsentrasi

Pangsa penjualan sejumlah pelaku utama (biasanya 4) di pasar bersangkutan.

misalnya, pada insdustri X terdapat perusahaan A, B, C, dan D dengan pangsa masing-masing 40%, 30%, 20% dan 5%, maka CR4 (Concentration Ratio 4 = 95%)

[email protected]


Herfindahl hirscman index hhi

Herfindahl-Hirscman Index (HHI)

  • Jumlah total kuadrat pangsa pasar perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu industri.

    misal. Jika industri A memiliki 3 perusahaan yang masing-masing mengasai 50%, 30%, dan 20%, maka HHI industri A = 3800;

  • HHI dipakai untuk mengukur distribusi penguasaan pasar di dalam industri;

[email protected]


  • Login