Komitmen pemerintah terhadap undang undang narkotika
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 9

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA. OLEH : DR. AZIZ SYAMSUDDIN. PENDAHULUAN.

Download Presentation

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komitmen pemerintah terhadap undang undang narkotika

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

OLEH :

DR. AZIZ SYAMSUDDIN


Pendahuluan

PENDAHULUAN

  • Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin marak dan kompleks, terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan, pengedar yang tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia

  • Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprenhensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi


Permasalahan narkoba di indonesia

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

  • Penyebabterjadinyapenyalahgunaannarkobadisebabkanolehbeberapafaktor yang salingmempengaruhisatusama lain, yaitu:

  • Faktorletakgeografi Indonesia

  • Faktorekonomi

  • Faktorkemudahanmemperolehobat

  • Faktorkeluargadanmasyarakat

  • Faktorkepribadian

  • Faktorfisikdariindividu yang menyalahgunakannya.


Pemberantasan narkoba di indonesia

PEMBERANTASAN NARKOBA DI INDONESIA

  • Untuk mengkoordinasikan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, pemerintah sejak tahun 2002 telah membuat suatu Badan yang mengurusnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan UU No 22 tahun 1997 pasal 54 serta Kepres no 17 th 2002

  • Tugas pokok BNN adalah mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya di Bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba


Lanjutan

LANJUTAN…

  • Kelemahandankendala yang dihadapiPemerintahdalammencegahdanmenanggulangimasalahpenyalahgunaannarkoba, yaitu:

  • Program BNN sampaitahun 2006 masihbanyakterfokuspadasuplai reduction (SADAR, Desember, 2006).

  • BNN terlalubanyakmengerjakan program sendiri, kurangmelibatkaninstansiterkaitdan LSM.

  • BNP serta BNK hanyamelakukankegiatan yang sifatnyaseremonialsepertimisalnyaperingatanhari anti NARKOBA tanpamenjalankanfungsiutamanyasebagaifasilitatordankoordinator program pencegahandanpemberantasanpenyalahgunaannarkoba.


Penegakan hukum

PENEGAKAN HUKUM

  • Disampingitudenganpenetapantujuanorganisasi (BNN) diharapkandapatmemberikankejelasantentangvisi, misidanisu-isustrategis. Dengandemikiantujuan yang ditetapkanadalah:

  • Tercapainyakomitmen yang tinggidarisegenapkomponenpemerintahandanmasyarakatuntukmemeranginarkoba.

  • Terwujudnyasikapdanperilakumasyarakatuntukberperansertadalampencegahandanpemberantasanpenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba.

  • Terwujudnyakondisipenegakanhukumdibidangnarkobasesuaidengansupremasihukum.

  • Tercapainyapeningkatansistemdanmetodedalampelayananterapidanrehabilitasipenyalahgunanarkoba.

  • Tersusunnya database yang akurattentangpenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba.


Lanjutan1

LANJUTAN…

  • Makabadannarkotikanasionalsebagailembagapemerintah yang bekerjamemberantasnarkobamempunyaiMisi, antara lain:    

  • Menentukankebijakannasionaldalammembangunkomitmenbersamamemerangipenyalahgunaandanperedarangelapnarkoba

  • Melakukanupaya-upayapencegahan yang lebihefektifdanefisien

  • Meningkatkanpenegakanhukumdibidangnarkobasecarategasdantuntas

  • Meningkatkanmetodeterapidanrehabilitasidalammerehabilitasipenyalahgunanarkoba

  • Melakukanpenelitiandanpengembangandalampenyusunan database yang akurat


Lanjutan2

LANJUTAN…

  • Pemerintah telah didukung oleh legislasi baru guna menunjang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, yaitu :

    UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- Undang ini juga telah mengadaptasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1997.


Sekian

--- SEKIAN ---


  • Login