Mahkamah pengadilan internasional
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

Mahkamah Pengadilan Internasional PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mahkamah Pengadilan Internasional. Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa. U saha Untuk Mendirikannya.

Download Presentation

Mahkamah Pengadilan Internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mahkamah pengadilan internasional

Mahkamah Pengadilan Internasional

Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa


U saha untuk mendirikannya

Usaha Untuk Mendirikannya

Dalam konperensi di Dumbarton Oaks diputuskan bahwa Mahkamah Pengadilan yang telah didirikan oleh Liga Bangsa-bangsa yang berkedudukan di Den Haag, yaitu Permanent Court of International Justice (Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional) akan dihapuskan dan akan diganti dengan mahkamah yang baru, yaitu “international court of justice” (Mahkamah Pengadilan Internasional) yang akan menjadi salah satu organ pokok PBB serta piagamnya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari piagam PBB.


Lanjutan

Lanjutan

Dalam konperensi di San fransisco rancangan tersebut diterima sekaligus juga diterima status Mahkamah Pengadilan Internasional.

Berdasarkan ketentuan pasal 92 piagam PBB, sebenarnya Mahkamah Pengadilan Internasional bukan merupakan organ yang baru tetapi hanya namanya sajalah yang baru.


Susunan keanggotaan dan prosedur pemilihan

Susunan Keanggotaan dan prosedur pemilihan

Mahkamah akan terdiri dari 15 orang anggota, dengan ketentuan bahwa tidak ada 2 anggota yang mempunyai kewarganegaraan dari negara yang sama.

Anggota Mahkamah dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dari daftar orang-orang yang dicalonkan dari kelompok-kelompok nasional dalam Mahkamah Arbitrasi Permanen.


Lanjutan1

Lanjutan

Ketentuan dalam pemilihan anggota Mahkamah:

Pemilihan dilakukan dengan tanpa memperhatikan kewarganegaraannya.

Calon-calon anggota merupakan orang-orang yang mempunyai watak moral yang tinggi.

Calon-calon tersebut dalam negaranya sendiri memuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim tinggi atau yang didunia telah dikenal sebagai ahli hukum dalam bidang hukum internasional.

Tidak ada satu kelompok yang boleh mengajukan lebih dari 4 orang dan tidak boleh lebih dari 2 orang mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang sama.


Lanjutan2

Lanjutan

Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jendral PBB mengajukan permintaan secara tertulis kepada :

anggota-anggota Mahkamah Arbitrasi Permanen

Negara-negara yang menjadi pihak didalam Statuta

Anggota-anggota dari kelompok nasional

Untuk mengirimkan daftar calon anggota mahkamah Pengadilan Internasional.


Lanjutan3

Lanjutan

setelah nama-nama calon masuk, sekretaris jendral PPB akanmenyiapkan suatu daftar dari semua orang yang dicalonkan.

Selanjutnya daftar calon tersebut dikirimkan kepada Majelis umum dan Dewan Keamanan, yang kemudian majelis umum dan dewan keamanan secara terpisah dan independen memlih anggota-anggota mahkamah.


Masa jabatan

Masa Jabatan

Setiap hakim dari Mahkamah internasional memegang jabatannya selam sembilan tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Khusus mereka yang terpilih untuk pertama kali, 5 orang memegang jabatannya selama 3 tahun. 5 orang berikutnya memegang masa jabatannya selama 6 tahun. Dan 5 orang berikutnya lagi memegang jabatannya selama 9 tahun.

Putaran selanjutnya masing-masing akan memegang jabatannya selama 9 tahun

Setiap 3 tahun sekali akan diadakan pemilihan 5 orang hakim.


Wewenang mahkamah

Wewenang Mahkamah

Wewenang mahkamah meliputi semua sengketa, yang oleh para pihak diserahkan pemutusannya keapda mahkamah, dan juga semsua masalah yang secara khusus ditentukan idalam piagam PBB atau dalam traktat-traktat atau juga didalam konvensi-konvensi.

Negara-negara yang menjadi pihak didalam statuta dapat setiap waktu menyatakan bahwa mereka mengakui secara terikat ipso pacto dan tanpa perjanjian khusus, dalam hubungan dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, wewenang mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai :


Lanjutan4

Lanjutan

Penafsiran suatu traktat

Soal hukum internasional

Adanya suatu perbuatan yang apabila dilakukan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional

Sifat dan jumlah penggantian suatu kerugian sebagi akibat pelanggaran kewajiban internasional

3. pernyataan-pernyataan dapat diadakan tanpa syarat atau dengan syarat timbal balik dari beberapa negara tertentu, atau waktu tertentu


Lanjutan5

Lanjutan

4. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengeanai apakah mahkamah mempunyai wewenang mengadili atau tidak, maka hal ini akan diputuskan oleh mahkamah

Disamping wewenang tersebut mahkamah pengadilan internasional juga berwenang memberi nasehat atau pertimbang (Advisory Opinion) atas semua persoalan hukum, atas permintaan badan-badan internasional sesuai dengan piagam PBB.


Sumber hukum yang digunakan

Sumber Hukum Yang Digunakan

Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari pada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan guna menetapkan kaidah-kaidah hukum


Daya mengikat putusan mahkamah

Daya Mengikat Putusan Mahkamah

Setiap anggota PBB yang menjadi pihak berperkara dimuka mahkamah, harus memenuhi putusan mahkamah

Apabila salah satu pihak yang berperkara ingkar memenuhi kewajiban yang dilimpahkan kepadanya yang telah diputuskan oleh mahkamah, maka pihak lawan dapat minta kepada Dewan Keamanan agar memberi anjuran-anjuran atau memutuskan tentang tindakan yang akan diambil agar putusan mahkamah dilaksanakan


  • Login