1 / 26

Muchamad Syafruddin - Anggota BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI

BAN-PT. IMPLIKASI U NDANG -UNDANG NO. 12 TAHUN 2012 TERHADAP IJI N & AKREDITASI PROGRAM STUDI & PERGURUAN TINGGI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM) DAN BADAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (BAN-PT). SEMILOKA Salatiga, 15-17 April 2013. Muchamad Syafruddin - Anggota

shea-buckley
Download Presentation

Muchamad Syafruddin - Anggota BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAN-PT IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2012TERHADAP IJIN & AKREDITASI PROGRAM STUDI & PERGURUAN TINGGI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM) DANBADAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) SEMILOKA Salatiga, 15-17 April 2013 Muchamad Syafruddin - Anggota BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI

  2. APA TUJUAN, SASARAN, dan MAKSUD PERUMUSAN DAN PENETAPAN UU PT • Sistem penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bermutu, menghasilkan lulusan kompeten dan berkarakter. • Sistem perijinan dan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi kredibel dan akuntabel

  3. Ijin Program Studi • Akreditasi P.S. • LAM • BAN-PT Fakta Empiris & UU PT TH. 2012

  4. IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL P.S. / P.S. PROFESI: • Institusi inisiator pendirian Program Studi (PS). • Asosiasi Profesi (Contoh kasus: IAI, Konsil Kedokteran). • Pemerintah (Direktorat Pendidikan Tinggi).

  5. IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL Pendidikan Studi/ Program Studi Profesi Akuntansi (PPAk) Berdasar Pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2012TENTANGPENDIDIKAN TINGGI:

  6. IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL P.S./P.S. PROFESI: • Institusi inisiator pendirian Program Studi (PS). • Asosiasi Profesi (Contoh kasus: IAI, Konsil Kedokteran). • Pemerintah (Direktorat Pendidikan Tinggi). • BAN-PT

  7. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 1 Pendidikan Profesi  Pasal 17 (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiselenggarakan oleh Perguruan Tinggidan bekerja sama dengan (a)Kementerian, (b) Kementerian lain, (c) LPNK, dan/atau(d)organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

  8. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI -2 Pasal 28 (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sahdan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yangtidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraPendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkangelar akademik dan gelar vokasi. (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut olehMenteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yangtidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi. (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

  9. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 3 Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui ProgramStudi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metodepembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menterisetelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saatjangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulangsebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabutizinnya oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metodepembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksudpada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studisebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalamPeraturan Menteri.

  10. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 4 Pasal 42 (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi. (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabutoleh Perguruan Tinggi. (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

  11. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 5 Pasal 43 (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan(a) Kementerian, (b) Kementerian lain, (c) LPNK, dan/atau (d) organisa-si profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.  (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan(a)Kementerian,  (b) Kementerian lain, (c)LPNK, dan/atau(d)organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.  (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  12. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 6 Pasal 44 (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. (2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan,atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. .

  13. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 7 Pasal 93 : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

  14. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 8 Pasal 51 (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakanPendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yangmampu secara aktif mengembangkan potensinya danmenghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkanPendidikan bermutu. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana danberkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standarPendidikan Tinggi. (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional PendidikanTinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkanpada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkanoleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukanmelalui akreditasi.

  15. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 9 Pasal 51 (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakanPendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yangmampu secara aktif mengembangkan potensinya danmenghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkanPendidikan bermutu. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana danberkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standarPendidikan Tinggi. (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional PendidikanTinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkanpada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkanoleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukanmelalui akreditasi.

  16. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 10 Pasal 55 (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkanStandar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yangmengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi untuk mengembangkan sistemakreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukanPemerintah atau lembaga mandiri bentukanMasyarakat yang diakui oleh Pemerintah atasrekomendasi Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmudan/ataucabangilmusertadapatberdasarkankewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembagaakreditasimandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

  17. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Pasal 55 : Isu-isu Pokok (1) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi untuk mengembangkan sistemakreditasi. (2) Siapakah yang dimaksud Pemerintah. (3) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (4)Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (5) Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukanPemerintah (6) Atau lembaga mandiri bentukanMasyarakat yang diakui oleh Pemerintah. (7) Siapakah yang dimaksud Masyarakat. (8) Rekomendasi Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (9) (a) Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmudan/ataucabang ilmu; (b) sertadapatberdasarkankewilayahan. (10) Permendikbud tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi yang berisi: (a) Akreditasi (b) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. (c) Lembagaakreditasimandiri.

  18. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Pasal 55 : Isu-isu Pokok (11) Pemerintah. Ketentuan Umum Pasal 1 (19). Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (12) Masyarakat. Ketentuan Umum Pasal 1 (16). Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

  19. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Pasal 55 : Isu-isu Pokok (13) Apakah rumpun ilmudan/atau cabangilmu? Ketentuan Umum Pasal 10 (1). (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. Ketentuan Umum Pasal 10 (2).(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumpun ilmu agama; b. rumpun ilmu humaniora; c. rumpun ilmu sosial; d. rumpun ilmu alam; e. rumpun ilmu formal; dan f. rumpun ilmu terapan. (14) Dapat berdasarkan kewilayahan

  20. Struktur Hubungan LAM Dengan Konstituen (Stakeholders) Konstituen (Stakeholders) Organisasi Inisiator 1 Organisasi Inisiator 2 Organisasi Inisiator ke-n Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Organisasi-organisasi Inisiator Rekomendasi, Pengawasan, dan Bagian Bentuk Nominasi dan seleksi Nominasi dan seleksi LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI Dewan Pengawas LAM (Board of Trustee) Direktur Eksekutif LAM (Board of Executives) Divisi Lain Sesuai Kebutuhan Divisi Penerimaan dan Pemrosesan Berkas Akreditasi Divisi Administrasi dan Keuangan Divisi Asesor Divisi ICT

  21. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 11 Pasal 56 (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumberinformasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pasal 60 (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhistandar minimum akreditasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN danPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izinPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diaturdalam Peraturan Pemerintah. Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/ataudiakui di negaranya.

  22. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 12 Pasal 95 : Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi. Pasal 97 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

  23. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi: Berdasar Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku; Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan.

  24. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013: (LANJUTAN) Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah; Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

  25. PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama No. 1897/E2.3/T/2013: Proses pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program studi yang selama ini diberlakukan, sejak terbitnya surat edaran Nomor No. 160/E/AK/2013 tidak diberlakukan lagi dan ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); Bagi program studi yang belum terakreditasi untuk segera mengajukan permohonan akreditasi ke BAN-PT . Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulkan sejak edaran Nomor No. 160/E/AK/2013 terbit belum mengajukan akreditasi maka izin prodi akan dicabut dan dinyatakan tidak sah; Seluruh program studi tetap wajib memberikan laporan dan validasi data semesteran program studi ke Ditjen Pendidikan Tinggi melalui laman PDPT/EBSBED.

  26. SELESAI Terima kasih atas perhatian yang diberikan

More Related