1 / 19

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK. - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

shaw
Download Presentation

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK • - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. • Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ), dalam pengertian ini disebut Akuntansi komersial. • - Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perudang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

  2. AKUNTANSI PAJAK Menurut Niswonger dan Fees “sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan”.

  3. HUBUNGAN AKUNTANSI PAJAK DENGANAKUNTANSI KOMERSIAL Akuntansi komersial : SAK (IAI) Akuntansi Pajak : Aturan Perpajakan Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk profesi akuntan. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan SAK, UU Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan tersebut dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.

  4. PRINSIP AKUNTANSI PAJAK • Kesatuan Akuntansi : - Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber sumber perusahaan. - Ada pemisahan yg jelas antar perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan pribadi, pemilik/ pemegang saham tidak boleh bercampur. - Dasar hukumnya : Pasal 28 ayat 7 UU KUP ( pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak ). • Berkesinambungan : Dasar hukumnya pasal 28 ayat 11 KKU, data yg berkaitan dengan pembukuan WP harus disimpan dlm jangka waktu 10 tahun. • Harga pertukaran yang Objektif :Pasal 18 ayat 3 UU PPh penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. • Konsistensi : penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah ( Psl 28 ayat 5 UU KUP : pembukuan diselenggarakan dengan prinsip asas konsistensi. • Konservatif : kemungkinan rugi blm direalisasi masih tafsiran tetapi sdh diakui kerugian dng cara membentuk penyisihan piutang/ cadangan, sementara kemungkinan laba yg timbul tidak diakui. ( Psl 9 ayat 1 c UU PPh, WP tidak diporbelhkan membentuk dana cadangan kecuali cad. Piutang tak tertagih untuk bank, leassing, asuransi dan reklamasi pertambagan.

  5. FUNGSI AKUNTANSI PAJAK • Fungsinya : untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan ( Lap. Keuangan perhitungan perpajakan ). • Tujuan kualitatif akuntansi pajak : • Relevan : ( psl 8 ayat 9 )- catatan termasuk Lp. Keuangan yg dihasilkan dpt dipergunakan untuk menghitung besarnya PKP yang terutang • Dapat dimengerti : ( psl 28 ayat 4 ) – dng huruf latin dan angka arab, satuan rupiah • Daya Uji : ( 28 ayat 9 UU KUP ) – perhitungan PKP WP sama bila dihitung oleh pihak lain. • Netral : ( 28 ayat 3 UU KUP ) – harus iktikad baik dan mencerminkan sesungguhnya. • Tepat waktu : (pasal 1 ayat 7 UU KUP ) – berdasarkan tahun takwin atau tahun buku. • Daya banding : ( psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan diselenggarakan dng memakai SAK, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. • Lengkap : (psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan sekurang2nya memuat catatan harta, kewajiban, modal dan penghasilan, biaya, pembelian dan penjualan.

  6. PERSAMAAN AKUNTANSI PAJAK Persamaan dasar dalam akuntansi sama persis dengan persamaan akuntansi komersial. Dengan rumus : Aktiva = Hutang + Modal Contoh : CV. Kgs. Nangcik pada awal tahun 2011 baru didirikan dan direncanakan akan bergerak dibidang usaha perdagangan garmen. Ciknang sebagai salah satu pemegang sahamnya telah menyetor uang sebesar Rp 200.000.000,-. Kemudian berturut-turut Cikdung menyetorkan tanah dan bangunan sebesar Rp 500.000.000,- ( Tanah Rp 200 juta, Bangunan Rp 300 juta ). Kemudian Dungcik menyetorkan kendaraan sebasar Rp 200 juta. PT. Kgs. Nangcik juga meminjam uang dari Bank sebesar Rp 100 juta. Persamaan akuntansinya : Kas + Tanah/ Bangunan + Kendaraan = Hutang + Modal

  7. Laporankeuangan/ NeracaAwalnya : AktivaLancar : - KasRp 200.000.000,- AktivaTetap : - Tanah Rp 200.000.000,- - BangunanRp 300.000.000,- - KendaraanRp 200.000.000,- JumlahRp 700.000.000,- JumlahAktiva ………………….. Rp 900.000.000,- HutangLancar : - Hutang Bank Rp 100.000.000,- Modal/ Ekuitas : Rp 800.000.000,- JumlahPassiva …………………. Rp 900.000.000,-

  8. PEMBUKUAN Pembukan adalah : untuk menunjukkan pekerjaan mencatat dalam rekening, baik buku besar maupun rekening buku pembantu. • Tujuan pembukuan : ( Pasal 14 UU PPh ) mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat menganakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemapuan ekonomis wajib pajak. • Pelaksanaan Pembukuan ( Pasal 28 UU KUP ) harus mengikuti ketentuan – ketentuan : - Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. - Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang dizinkan menteri keuangan. - Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau campuran. - Sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. - Diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia ( SAK dan UU Perpajakan ). • Pembukuan wajib dilasanakan oleh WP yang berbentuk usaha ( PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi ). • WP Perorangan yang mempunyai peredaran sampai dengan Rp 4.8 juta setahun dapat memilih menggunakan pembukuan atau menggunakan catatan. • Bagi WP yang memilih menggunakan catatan, perhitungan pengahsilan neto dihitung atas dasar Norma Penghitungan penghasilan neto, dengan cara besarnya peredaran dalam satu tahun dikalikan dengan besarnya % tertentu yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Biaya yang timbul atas kegiatan WP yang memilih menggunakan norma perhitungan tidak lagi diakui.

  9. PEMBUKUAN • Pasal 1 angka 29 UU No.28/2007 : • Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. • Batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan bagi WP pribadi (Men.Keu No.01/PMK 03/2007) untuk peredaran bruto minimal Rp.1.800.000.000,-, dibawah nilai tersebut WP hanya diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur thd seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

  10. Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut.

  11. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial Komersial Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Pajak Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi

  12. Lembaga Pembuat Ketentuan Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : UU Perpajakan Peraturan pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Menteri Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

  13. SISTEM AKUNTANSI PAJAK SistemAkuntansiadalah : suatukerangkadariprosedur-prosedur yang salingberhubungandan yang disusunsesuaisatuskema yang menyeluruhuntukmelaksanakansuatukegiatanataufungsiutamaperusahaan. Elemendaridefinisisistemakuntansiyaitu : • Formulir ( Fakturpenjulan, F. Pembelian, F. PajakKeluaran, F. PajakMasukan, SuratSetoranPajak, Buktipemotongan/ PemungutanPajak, PemberitahuanImporBarang/ PIB. • BukuCatatan : Saranauntukmencatattransaksi-transaksiperusahaan yang dengancepatdansistematisdapatdigunakanuntukmembuatlaporankeuangan ( Bk. Jurnal, B. besardan B. Tambahan ). • BukuJurnal : catatanaslidaritransaksikeuangan, yang menunjukkanperkiraanapa yang harusdidebitdandikreditsertajumlahnya. • Contahjurnalpenjualan : ( dalamjurnalstandar ) Piutangdagang xx Penjualan xx PPN keluaran xx Biayakirim xx JurnalReturPenjualan : Penjualanretur xx PPN keluaran xx Biayakirim xx Piutangdagang xx

  14. Pengakuan penghasilan • Prinsip Umum, secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu : • Penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan (tanggal penyerahan produk kpd pembeli) • Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. • Imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (accruals) atau pada saat penggunaan aktiva • Penghasilan dari penjualan aktiva selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan

  15. Pengecualian terhadap prinsip umum, dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini : • Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Pendekatan ini diterapkan thd produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian (yang hargaya dijamin Bulog) • Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Pendekatan ini umumnya dilakukan thd proyek konstruksi (dan pemberian jasa) jangka panjang, dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase itu dapat dihitung dari biaya (cost to cost approach) atau penyelesaian fisik (physical output approach)

  16. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi cukup tinggi. • Penghasilan dari penjualan konsinyasi. Untuk barang yang dijual melalui konsinyasi, penghasilan baru diakui setelah consignee melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut.

  17. Pengakuan penghasilan : Metode akrual dan kas • UU perpajakan Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. • Diterima  penerimaan atau realisasi penghasilan • Diperoleh  pengakuan (recognation) penghasilan • Untuk menentukan kapan penghasilan diterima dan diperoleh  metode pembukuan yg diselenggarakan WP, apakah akrual atau kas.

  18. Pengakuan penghasilan dengan metode kas dapat dilakukan thd tujuh kategori penghasilan berikut : • Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan yg diperoleh perusahaan real estate yg dikenakan PPh final 5% ( rumah pd umumnya) atau 2% (RS dan RSS) yg terakhir berdasarkan Kep Men Keu No.506/KMK.04/96 dibebaskan dari penerimaan bruto. • Penghasilan dari sewa tanah/bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri yg dikenakan pajak final 6% (WP badan) atau 10% (WP pribadi) dari penerimaan bruto.

  19. Penghasilan bunga deposito/tabungan dan diskonto sertifikat BI yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima. • Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek. • Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% (WPDN) atau 2,64% (WPLN). • Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1% dari transaksi pembelian bruto. • Penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerjasama dengan PT.Telkom, yang dikenakan pajak final 5%.

More Related