NEGARA,
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 30

NEGARA, PowerPoint PPT Presentation


  • 360 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NEGARA,. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,. KEWARGANEGARAAN. POKOK BAHASAN KULIAH KE-8. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS. Mahasiswa diharapkan mampu :. Menjelaskan pengertian negara, hak & kewajiban warga negara, kewarganegaraan, serta hubungan diantara ketiganya.

Download Presentation

NEGARA,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Negara

NEGARA,

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

KEWARGANEGARAAN

POKOK BAHASAN KULIAH KE-8


Negara

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa diharapkan mampu :

Menjelaskan pengertian negara, hak & kewajiban

warga negara, kewarganegaraan, serta hubungan

diantara ketiganya

Memahami teori-teori atau konsep dasar tentang

negara dan kewarganegaraan, serta mengerti dan

Memahami tentang hak & kewajiban warga negara


Negara

N E G A R A (S T A T E) - 1

Negara/state ~ status, stratum (B. Latin): sesuatu

yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap

Terminologi : Organisasi tertinggi diantara satu

kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita

untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu,

dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

R.H Soltau : Alat atau wewenang yang mengatur

atau mengendalikan persoalan bersama atas

nama rakyat

H.J. Laski : suatu masyarakat yang diintegrasikan

karena mempunyai wewenang yang bersifat

memaksa dan secara sah lebih agung daripada

individu/kelompok yang merupakan bagian dari

suatu masyarakat.


Negara

N E G A R A (S T A T E) - 2

Tujuan Negara :

• Memperluas kekuasaan

• Menyelenggarakan keterkaitan hukum

• Mencapai kesejahteraan umum

Konsep Plato : memajukan kesusilaan manusia

sebagai perseorangan, dan sebagai makhluk

sosial

Konsep Roger H. Soltau : memungkinkan

rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan

daya ciptanya sebebas mungkin.

Konsep Thomas A.A : mencapai penghidupan

dan kehidupan aman dan tentram dengan taat

kepada dan dibawah pimpinan Tuhan.


Negara

N E G A R A (S T A T E) - 3

TUJUAN NEGARA RI :

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial

UNSUR NEGARA :

1. Rakyat/masyarakat/warga negara – secara

nyata rakyatlah yang berkepentingan agar

negara dapat berjalan dengan baik

2. Wilayah – batas teritorial yang jelas : wilayah

darat, laut (perairan) dan udara

3. Pemerintahan: kelengkapan negara yang

bertugas memimpin organisasi negara untuk

mencapai tujuan negara.


Negara

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 1

TEORI KONTRAK SOSIAL : negara dibentuk

berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat

Teori ini terpenting, tertua, dan bersifat universal.

PENGANUTNYA ~ pakar paham kenegaraaan yang

absolutis sampai paham yang kenegaraan yang terbatas.

Thomas Hobbes: “saya memberikan kekuasaan dan

menyerahkan hak memerintah kepada orang yang ada dalam

dewan dengan syarat bahwa saya memberikan hak

kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan

dalam suatu cara tertetntu.

John Locke: Suatu pemufakatan yang dibuat berdasarkan

suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh

masyarakat, karena persetujuan individu-individu untuk

membentuk negara, mewajibkan individu lain untuk mentaati

negara yg dibentuk dg suara terbanyak itu. Negara yg

dibentuk dg suara terbanyak tsb tidak dapat mengambil hak-

hak milik manusia & hak-hak lainnya yg tdk dapat dilepaskan.


Negara

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 2

John Locke: Dasar kontraktual dari negara dikemukan

sebagai PERINGATAN bahwa kekuasaaan penguasa tidak

pernah mutlak tetapi selalu TERBATAS, sebab dalam

mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok

orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak

alamiahnya.

KEADAAN ALAMIAH diumpakan sbg keadaan sebelum

manusia melakukan dosa ~ suatu keadaan yang aman dan

bahagia. Dalam keadaan alamiah hidup individu bebas dan

sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu, dan

individu tsb puas.

Jean Jacques Rousseau: Negara atau Badan Korporatif

kolektif dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya”

dan ditujukan pada kebahagian bersama. Selain itu negara

juga memperhatikan kepentingan individual, kedaulatannya

berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.


Negara

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 3

TEORI KETUHANAN : negara dibentuk oleh

Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk

oleh Tuhan. Raja dan pemimpin negara hanya

bertanggungjawab pada tuhan dan tidak pada

siapapun.

TEORI KEKUATAN : negara yang pertama

adalah hasil dominasi dari kelompok yg kuat

terhadap kelompok yg lemah. Negara terbentuk

dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu

kelompok etnis yg lebih kuat atas kelompok etnis

yg lebih lemah, dimulailah proses pembentukan

negara.


Negara

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 4

TEORI ORGANIS: negara disamakan dengan

MAKHLUK HIDUP, MANUSIA ATAU BINATANG.

Individu yang merupakan komponen-komponen

negara dianggap sebagai SEL-SEL dari makhluk

hidup itu. Kehidupan korporat dari negara dapat

disamakan sebagai TULANG BELULANG

manusia, UU sebagai URAT SYARAT manusia,

raja sebagai KEPALA dan para individu sebagai

DAGING makhluk hidup itu.

TEORI HISTORIS : Lembaga-lembaga sosial

tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.


Negara

BENTUK-BENTUK NEGARA - 1

NEGARA KESATUAN : bentuk negara yang

merdeka dan berdaulat, dengan satu

Pemerintahan Pusat yang berkuasa dan mengatur

seluruh daerah.

1. Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi: sistem

pemerintahan yang seluruh persoalan terkait dengan

negara langsung diatur dan diurus oleh PemPus,

sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

2. Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi: kepala

daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk

mengurus rumah tangganya sendiri ~ dikenal OTONOMI

DAERAH (SWATANTRA)

NEGARA SERIKAT (FEDERAS): kekuasaan asli

dalam Negara Federasi merupakan tugas Negara

Bagian, karena berhubungan langsung dengan

rakyatnya. Sementara Negara Federasi bertugas

untuk menjalankan hubungan Luar Negeri,

Pertahanan Negara, Keuangan, dan Urusan Pos.


Negara

BENTUK-BENTUK NEGARA - 2

BENTUK LAIN berdasarkan jumlah orang yg

memerintah dalam sebuah negara.

1. Monarchi: bentuk negara yang dalam

pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah

oleh satu orang saja.

2. Oligarki: bentuk negara yang dipimpin oleh

beberapa orang. Biasanya model negara ini

diperintah oleh kelompok orang yang yang

berasal dari kalangan feodal.

3. Demokrasi: bentuk negara yang pemerintahan

tertinggi terletak ditangan rakyat. Dalam bentuk

negara yang demokratis, rakyat memiliki

kekuasaan penuh dalam menjalankan

pemerintahan.


Negara

NEGARA DAN AGAMA - 1

Perdebatan tentang perbedaan pandangan bahwa:

Agama adalah bagian dari Negara atau Negara

merupakan bagian dari dogma agama.

• Sifat dasar manusia merupakan sifat dasar

negara, shg negara sbg manifestasi kodrat

manusia secara horizontal dalam hubungan

manusia dg manusia lain untuk mencapai tujuan

bersama.

• Ada hubungan sebab akibat langsung, karena

manusia adalah pendiri negara itu sendiri.

• Negara diartikan sbg suatu persekutuan hidup

bersama yg merupakan penjelmaan sifat kodrati

manusia sebagai makhluk individu & sosial.


Negara

BEBERAPA PAHAM HUBUNGAN NEGARA & AGAMA

PAHAM TEOKRASI

Negara menyatu dg agama, karena pemerintahan

menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-

firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam

masyarakat, bs, negara dilakukan atas titah Tuhan.

PAHAM SEKULER

Norma hukum

ditentukan atas kesepakatan

manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-

firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma

tersebut bertentangan dengan

norma-norma

agama

PAHAM KOMUNISME

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu

sendiri yg kmd menghslkan masyarakat neg. Agama

dipandang sbg realisasi fantastis makhluk manusia,

dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas.


Negara

KONSEP RELASI AGAMA & NEGARA DALAM ISLAM-1

RELASI AGAMA DAN NEGARA

Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama

dan negara dilhami oleh hubungan yang agak

canggung antara islam sebagai agama dan negara.

PARADIGMA INTEGRALISTIK

Agama & negara merupakan suatu kesatuan yg

tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua

lembaga yang menyatu

memberikan pengertian

bahwa negara merupakan suatu lembaga politik

dan sekaligus lembaga agama.

PARADIGMA SIMBIOTIK

Antara agama dan negara merupakan dua entitas yg

berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karena

itu konstitusi yg berlaku dalam paradigma ini tdk saja

berasal dari adanya kontrak sosial, tetapi bisa saja

diwarnai oleh hukum agama.


Negara

KONSEP RELASI AGAMA & NEGARA DALAM ISLAM - 2

PARAGIDMA SEKULARISTIK

Agama dan Negara merupakan 2 btk yg berbeda

dan satu sama lain memiliki bidang masing-masing,

sehingga keberadaannya harus dipindahkan dan

tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Berdasarkan pada pemahaman yg dikotomis ini,

maka hukum positif yg berlaku adalah hukum yg

benar-benar berasal dari kesepakatan manusia

melalui kontrak sosial dan tidak ada kaitannya dg

hukum agama.

HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

1. BERSIFAT ANTAGONIS: adanya ketegangan

antara negara dg islam sebagai sebuah agama.

2. BERSIFAT AKOMODATIF: hubungan agama dan

negara satu sama lain saling mengisi, bahkan ada

kecenderungan memiliki kesamaan untuk

mengurangi konflik.


Negara

Pasal 26 dan 27 UUD 1945

Pasal 26 ayat (1) : Warga negara adalah orang-

orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga

negara

• Pasal 26 ayat (2) : syarat-syarat yang mengenai

kewarganegaraan ditetapkan dengan UU.

• Pasal 27 ayat (1) : segala warga negara

bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

• Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi


Negara

Pasal 27, 28 UUD 1945

• Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

• Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan UU.

• Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

• Pasal 28E ayat (1): setiap orang bebas memeluk

agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

di wilayah negara dan meninggalkan nya, serta

berhak kembali.


Negara

28, dan 30 UUD 1945

• Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak atas

kebebasan meyakini dengan kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati

nuraninya

• Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat.

• Pasal 30 ayat (1) : setiap warga negara berhak dan

wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.


Negara

1. SIAPA WARGANEGARA

2. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN

PEMERINTAHAN

3. HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN

YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN

4. KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN

BERKUMPUL

5. KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA

6. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELAAN NEGARA

7. HAK MENDAPAT PENGAJARAN

8. KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

9. KESEJAHTERAAN SOSIAL


Negara

AZAS KEWARGANEGARAAN - 1

SISI KELAHIRAN

1. IUS SOLI = tempat kelahiran (IUS = hukum,

dalil, pedoman; soli, solum = negeri)

Pedoman kewarganegaraan yg berdasarkan

tempat atau daerah kelahiran.

2. IUS SANGUINIS = keturunan, darah

(SANGUINIS = darah)

pedoman kewarganegaraan berdasarkan

daerah atau keturunan


Negara

AZAS KEWARGANEGARAAN -2

SISI PERKAWINAN

1. Asas Kesatuan hukum

Didasarkan pada paradigma suami istri ataupun

ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang

meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan

tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan

kehidupan bermasyarakatnya ikatan keluarga

yang baik perlu mencerminkan adanya suatu

kesatuan yg bulat.

2. Asas Persamaan Derajat

Suatu perkawainan tidak menyebabkan

perubahan status kewarganegaraan masing-

masing pihak. Baik suami ataupun istri tetap

kewarganegaraan asalnya


Negara

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN - 1

UNSUR DARAH KETURUNAN (IUS SANGUNIS)

Kewarganegaraan dari orang tua yg menentukan

kewarganegaraan seseorang. Artinya kalau orang dilahirkan

dari ortu yg berWN Indonesia, maka dg sendirinya si anak

WN Indonesia

UNSUR DAERAH TEMPAT KELAHIRAN (IUS SOLI)

Daerah tempat seseorang dilahirkan yg menentukan

kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam

daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi

WN Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan

anggota tentara asing yg masih dalam ikatan dinas.

UNSUR PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

• Syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai

negara dapat berbeda, menurut kebutuhan yang

dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-

masing.

• Pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif.


Negara

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN -2

UNSUR PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

• Pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada

yang pasif.

• Pewarganegaraan ini ada yang aktif – seseorang

dapat menggunakan hak OPSI untuk memilih

atau mengajukan kehendak menjadi WN dari

suatu negara.

• Pewarganegaraan ini ada yang pasif – seseorang

yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu

negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN

suatu negara, maka yang bersangkutan dapat

menggunakan hak REPUDIASI (hak untuk

menolak pemberian kewarganegaraan)


Negara

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN -3

PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN

• Penduduk yg bukan berstatus WN di suatu

negara dikenal dg APATRIDE, BIPATRIDE,

MULTIPATRIDE.

• APATRIDE: istilah untuk seseorang yang tidak

mempunyai status kewarganegaraan

• BIPATRIDE: istilah untuk seseorang yang

mempunyai status kewarganegaraan rangkap-

Dwi Kewarganegaraan

• MULTIPATRIDE: istilah untuk seseorang yang

mempunyai dua atau lebih status

kewarganegaraan


Negara

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 1

Sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang WN,

yang akan menampilkan sosok WN yang OTONOM yaitu

mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan di tingkat lokal secara mandiri, diantaranya:

Rasa Hormat dan Bertanggung Jawab

• Rasa hormat terhadap sesama WN, terutama dalam konteks pluralitas

masyarakat Indonesia.

• Turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis

serta keteraturan & ketertiban negara.

Bersikap Kritis

• Sikap krtis terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan

politik), maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi,

kepercayaan).

• Sikap kritis terhadap diri sendiri dan pada pendapat

yang berbeda.

• Didukung oleh tanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.

Membuka Diskusi dan Dialog

Untuk meminimalisasi konflik dari pluralistik, maka membuka ruang

untuk berdiskusi dan berdialog merupakan solusi yang dapat digunakan.

Sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri

sikap WN yang demokrat.


Negara

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 2

Bersikap Terbuka

• Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan

terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk

rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa

atau hal-hal yang mungkin asing.

• Sikap terbuka didasarkan atas kesadaran akan

pluralistik dan keterbatasan diri akan melahirkan

kemampuan untuk menahan diri dan tidak cepat

menjatuhkan penilaian dan pilihan.

Rasional

• Kemampuan untuk mengambil keputusan secara

bebas dan rasional merupakan sesuatu hal yang

harus dilakukan.

• Keputusan yang diambil secara rasional akan

menampilkan sikap yang logis, sebaliknya akan

membawa implikasi emosional dan cenderung

egois.


Negara

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 3

Adil

• Tidak ada tujuan yang patut diwujudkan dengan

cara-cara tidak adil.

• Cara tidak adil merupakan pelanggaran HAM

• Dg semangat keadilan : tujuan bersama bukan

sesuatu yg didikte, tetapi ditawarkan; mayoritas

suara bukanlah diatur tetapi diperoleh.

Jujur

• Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya

keselarasan dan keharmonisan hubungan antar

WN.

• Sikap jujur dapat diterapkan di segala sektor, baik

politik, sosial, dsb

• Contoh : kejujuran politik kesejahteraan WN

merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu

kesejahteraan masyarakat yang memilih para

politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang

politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri

atau mencari keuntungan bagi partainya.


Negara

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 4

SEBAGAI WN YANG OTONOM, KARAKTERISTIK LAIN

YANG PERLU DIMILIKI ADALAH :

MEMILIKI KEMANDIRIAN

MEMILIKI TANGGUNG JAWAB PRIBADI, POLITIK DAN

EKONOMI

MENGHARGAI MARTABAT MANUSIA DAN

KEHORMATAN PRIBADI

BERPARTISIPASI DALAM URUSAN

KEMASYARAKATAN DENGAN PIKIRAN DAN SIKAP

YANG SANTUN

MENDORONG BERFUNGSINYA DEMOKRASI

KONSTITUSIONAL YANG SEHAT :

* Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif

* Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif

* Mendukung pembuatan materi hukum yang responsif

* Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan

bertangung jawab


Negara

KARENA

KARENA

KARENA

KARENA

KARENA

KARENA

KARENA

KELAHIRAN

PENGANGKATAN

DIKABULKAN PERMOHONANNYA

PEWARGANEGARAAN

PERKAWINAN

TURUT AYAH DAN ATAU IBU

PERNYATAAN


Negara

Terima Kasih

Atas perhatiannya


  • Login