ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 201 4

1. PEMERINTAH ACEH ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2014 Oleh : Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah Aceh www.bappeda.acehprov.go.id

2. C O N T E N T S LANDASAN HUKUM CAPAIAN KINERJA & TARGET PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2005-2017 SINERGISITAS PERENCANAAN PROVINSI, NASIONAL DENGAN KAB/KOTA TAHUN 2014 JADWAL PERENCANAAN TAHUNAN NASIONAL DAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2014 PENGGUNAAN DANA OTSUS TAHUN 2014 PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN TDBH MIGAS DAN DANA OTSUS TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

3. LANDASAN HUKUM • Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 • tentang Pemerintahan Aceh; • Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: • nilai-nilai Islam; • sosialbudaya; • berkelanjutandanberwawasanlingkungan; • keadilan dan pemerataan; dan • kebutuhan. • Perencanaanpembangunan Aceh/kabupaten/kotasebagaimanadimaksudpadaayat (1) disusununtukmenjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan. Pasal 141

4. DASAR HUKUM LAINNYA Perpres No. 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) NasionalTahun 2010-2014; Rancangan QanuntentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Aceh (RPJPA) Tahun2005-2025; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun2012 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, yang ditetapkanpadatanggal 29 Oktober 2012. Rancangan Qanun tentangRencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2012-2032 (disesuaikan); Draft PerubahanatasQanun No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengaloksianTambahan Dana BagiHasilMinyakdan Gas BumidanPenggunaan Dana OtonomiKhusus

5. CAPAIAN KINERJA & TARGET PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2005-2017 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

6. CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN ACEH g e t T a r

7. INDIKATOR KINERJA INFRASTRUKTUR

8. INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN

9. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN g e t T a r

10. SINERGISITAS PERENCANAAN PROVINSI, NASIONAL DENGAN KAB/KOTA TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

11. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 150 dan 151 UU 32/2004) • Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional • Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemda Provinsi, Kab/kota sesuai dengan kewenangannya. • Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yaitu 20 tahun (RPJP), 5 tahun (RPJM) dan 1 tahun (RKPD) • Renstra SKPD dan Renja SKPD

12. TAHAPAN PELAKSANAAN RPJPA 2005 - 2025 www.bappeda.acehprov.go.id

13. KERANGKA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN ACEH VISI Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, danmandiriberlandaskanundang-undangPemerintahan Aceh sebagaiwujudMoUHelsinki MISI PRIORITAS PEMBANGUNAN • Pendidikan ; • Kesehatan; • Infrastruktur Yang Terintegrasi; • Sumber Daya Alam Berkelanjutan; • Lingkungan HidupdanKebencanaan. • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; • Keberlanjutan Perdamaian; • Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya; • Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah; • Penanggulangan Kemiskinan; MemperbaikitatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluiImplementasidanpenyelesaianturunanUndang-UndangPemerintahan Aceh (UUPA) untukmenjagaperdamaian yang abadi. Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh danNilai-NilaiDinul Islam disemuasektorkehidupanmasyarakat. Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia. Melaksanakanpembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasidanberkelanjutan. MewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatanSumberDayaAlam (SDA). www.bappeda.acehprov.go.id

14. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki • Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) • Masih lemahnya Organisasi, Tatalaksana dan SDM Aparatur • Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal • Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh • Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) • Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah • Sektor Kopersai dan UMKM belum berkembang dengan baik • Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan • Pertumbuhan Ekonomi Aceh masih rendah • Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah • Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana masih rendah • Penanganan Pasca Konflik yang terisolasi dari pembangunan reguler • Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak masih rendah • Perencanaan pembangunan belum Renponsif Gender dan belum berbasis pada pemenuhan Hak Anak www.bappeda.acehprov.go.id

15. PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH (RPJMA 2012-2017)

16. SINERGITAS PRIORITAS ACEH & NASIONAL www.bappeda.acehprov.go.id

17. Tema Musrenbang RKPA Tahun 2014 Tahap ke-2 RPJMA 2012-2017: Visi PembangunanAceh Tahun 2012-2017 :

19. Proyeksi Pendanaan RKPA Tahun 2014

20. JADWAL PERENCANAAN TAHUNAN NASIONAL DAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

22. Jan Des Nov Agt Jun Sept Apr Mrt Feb Okt Mei Juli Lampiran: Gubernur Aceh No. 050/4917 Tgl. 28 Januari 2012 KERANGKA WAKTU SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUN 2014 RKP * Jadwal Tentative Top-Down RAPBD RKPD P/K/K/Desa Rancangan RKPD P/K/K RKA-SKPD KUA/PPAS APBD Rancangan Renja SKPD TAHUN 2013 Musrenbang NAS 25 April PascaMusrenbang NAS 30 April Pra Musrenbang NAS 15 s.d 19 April Musrenbang Kecamatan ( I & III-Feb) Musrenbang PROV (9 April) Forum SKPA dan Pra Musrenbang (1 s.d 6 Aprll) Musrenbang Kab/Kota (RKPK) (M-4 Feb – M-3 Maret) Forum SKPK dan Pra Musrenbang (M-1 Feb – M-2 Maret) Bottom-up Musrenbang Desa/kel (Jan II & IV) www.bappeda.acehprov.go.id

23. PENGGUNAAN DANA OTSUS TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

24. (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan (i) infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) pengentasan kemiskinan, (iv) serta pendanaan pendidikan, (v) sosial, dan (vi) kesehatan. PEMERINTAH ACEH

25. PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN / KOTA Untukkegiatan APBN harusberpedomanpada RPJMN 2010 -2014 • Penggunaan Dana OtsusMigasdiutamakanuntukmenyelesaikanpekerjaan yang belumtuntaspadatahunsebelumnya. • Dana Otsusjugabisadigunakanuntukmembiayaipembangunanterutamapada 5 bidangterkaitsesuai UU No. 11/2006 tentangPemerintah Aceh, yaitu :

26. PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN TDBH MIGAS DAN DANA OTSUS TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

27. PersyaratanUmum • Gubernur menetapkan pagu indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Pebruari Tahun 2013; • Dalam perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Pengalokasian Dana Otsus 40 persen yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan; • Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota sudah diterima Pemerintah Aceh pada bulan Maret Tahun 2013 untuk dibahas pada Pra-Musrenbang Provinsi pada minggu pertama bulan April Tahun 2013; • Program/kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan prioritas berdasarkan RPJMA dan Program/kegiatan yang belum tuntas dan fungsional pada tahun sebelumnya; • Untuk lebih jelasnya akan diatur dalam Pergub Aceh PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

28. Sambungan... • UsulanKabupaten/Kota yang telahdibahasbersamaantara Tim AnggaranPemerintah Aceh (TAPA) danSatuanKerjaPerangkat Aceh (SKPA) terkaitdenganPemerintahKabupaten/Kota padapra-MusrenbangProvinsi paling lambatpadaTanggal 28 MaretTahun 2013 dengandihadirioleh DPR Kab/kota, hasilpembahasantersebutmenjadidokumen final PrioritasPlafonAnggaranSementara (PPAS) Tahun 2014; 7. ApabilapemerintahKabupaten/Kota tidakdapatmenyampaikanusulan program/kegiatansesuaidenganjadwal yang telahditetapkan, makaPemerintah Aceh dapatmenyusun program/kegiatanuntukdilaksanakandiKabupaten/Kota yang bersangkutan; PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

29. PersyaratanKhusus • Program/kegiatan yang bersifatpembangunanfisikharusdilengkapidengandokumenperencanaan yang sah (FS, SID, Master Plan, TOR, Site plan, DED, Amdal, PetaLokasi 1:50.000 dandokumenlainnya) sesuaidengankebutuhan; • Untukpembiayaanoperasionaldanpemeliharaansaranadanprasaranapublik non aparaturdapatmenggunakanTambahan Dana BagiHasilMinyakdan Gas (TDBH Migas) dandanaOtonomiKhusus (Otsus); • Usulan Pembangunan saranadanprasaranaharusdilengkapidengansertifikatataubuktikepemilikanlahan yang sah; • Sasaranpembangunan/pengembangansesuaidenganpengembanganpotensiwilayah. PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

30. KriteriaBidang Pembangunan danPemeliharaanInfrastruktur • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan sentra produksi; • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah memiliki status; • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, bendungan, waduk, embung dan situ berdasarkan kewenangan; • Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan fasilitas umum; • Peningkatan pelayanan media, data dan informasi dalam rangka mendukung perencanaan; • Penyelesaian, rehabilitasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana Perhubungan Darat, laut dan Udara; • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase, pengendali banjir dan pengaman pantai dilaksanakan secara terencana (Permanen); • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya energi (PLTMH dan PLTS sentral); • Penyelesaian dan Fungsionalisasi gedung media center; • Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); • Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan; • Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan listrik perdesaan yang tidak terjangkau layanan PLN; PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

31. KriteriaBidangPemberdayaanEkonomi Rakyat dan • PengentasanKemiskinan • Peningkatan produksi komoditas andalan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berdasarkan pengwilayahan dan spesifik daerah melalui perluasan baku dan optimasi lahan sawah, pengembangan kawasan sentra hortikultura, pembangunan dan rehabilitasi perkebunan rakyat, pembangunan dan rehabilitasi tambak rakyat, pengembangan padang pengembalaan serta pembangunan kawasan peternakan terpadu; • Pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), sistem pompanisasi, embung skala kecil, Jalan Usaha Tani/perkebunan (JUT), Pelabuhan perikanan, saluran tambak, jembatan produksi, Puskeswan dan Hijauan Makanan Ternak (HMT); • Penyediaan sarana pendukung produksi (peralatan/alat-alat mesin) pra panen dan pasca panen di kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; • Penanggulangan serta pengendalian hama dan penyakit pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; • Peningkatan kualitas pengolahan hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendukung pengembangan agro industri; PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

32. Lanjutan….. • Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Perbenihan/pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan penangkar benih; • Peningkatan SDM dan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta peningkatan aktifitas penyuluhan; • Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di daerah rawan pangan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat pada sentra produksi pangan pokok; • Pengembangan Kawasan Pembibitan Plasma Nutfah Sapi Aceh; • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar; • Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga berbasis potensi unggulan daerah; • Fasilitasi dan pembangunan Kawasan Industri Strategis; • Pembangunan fasilitas promosi dan penguatan sistem pemasaran produk unggulan daerah; • Pengembangan unit bisnis koperasi dan UKM yang aktif dan sehat secara selektif, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pembinaan manajemen usaha; PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

33. Lanjutan….. • Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kompetensi dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja; • Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pola padat karya; • Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi lokal; • Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pemukiman transmigrasi lokal dan masyarakat sekitarnya; • Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata unggulan daerah, SDM pemandu wisata, serta promosi dan sosialisasi kepariwisataan; • Rehabilitasi lahan kritis Daerah Aliran Sungai (DAS), mangrove pantai, rawa dan gambut; • Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan; • Pengembangan sarana dan prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA); • Pengembangan hasil hutan non kayu dan hutan tanaman rakyat; • Pengentasan kemiskinan melalui kesinambungan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG); • Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat sederhana untuk masyarakat miskin (dhuafa). PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

34. KriteriaBidangKesehatan • Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Aceh kategori masyarakat miskin; • Penyediaan sarana dan fasilitasi penanggulangan penyakit menular; • Peningkatan pelayanan kesehatan, Gizi ibu hamil dan anak balita serta Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Komprehensip (PONEK) di Rumah Sakit; • Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK); • Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan wanita usia subur; • Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan termasuk kefarmasian secara selektif; • Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis serta sistem informasi kesehatan daerah; • Penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang dan layanan anak berkebutuhan khusus. PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

35. KriteriaBidang pendidikan • Penyediaan beasiswa anak yatim dan fakir miskin SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK serta beasiswa reguler dan khusus S1, S2, dan S3; • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta dayah; • Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan dayah; • Penyediaan dana BOS untuk SMA/SMK/MAS dan penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/MA; • Pengembangan dan peningkatan Sekolah Kejuruan, Akademi dan Pendidikan Tinggi; • Penyediaan dukungan dan pengembangan Gugus Sekolah, penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah; • Penyediaan dana kesejahteraan guru, guru dayah dan pimpinan dayah termasuk insentif guru daerah terpencil; • Pembinaan, pengembangan dan peningkatan siswa, santri dan mahasiswa; • Penyediaan dukungan pendidikan berkebutuhan khusus (inklusi). PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

36. KriteriaBidangSosialdanKeistimewaan Aceh • Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan syariat Islam, kebudayaan, keolahragaan, sosial, kepustakaan, adat istiadat, pengarustamaan gender dan pemerintahan mukim dan gampong; • Pembinaan, peningkatan dan penguatan syariat Islam; • Penangkalan terhadap Upaya-upaya Pemurtadan dan Pendangkalan Aqidah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan syariat Islam; • Pembinaan imam mesjid, meunasah dan Da’i perbatasan serta pembinaan kegiatan pengajian di mesjid dan meunasah; • Pengembangan kekayaan dan keragaman seni dan budaya; • Pelestarian sejarah purbakala, Pengelolaan museum, taman budaya dan pemugaran cagar budaya kepurbakalaan; • Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan bencana sosial; • Dukungan dan fasilitasi terhadap pemeliharaan perdamaian; • Penyediaan operasional panti sosial; • Pembinaan, peningkatan dan penguatan pengarustamaan gender dan perlindungan anak; • Pengembangan, pembinaaan dan peningkatan kegiatan kepemudaan serta olahraga prestasi di daerah; • Pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan. PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

37. FORMULASI PAGU INDIKATIF DANA OTSUS TAHUN 2014 PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

38. ALOKASI DANA OTSUS DAN TDBH MIGAS TAHUN 2014

39. Bedasarkan Evaluasi Depdagri Alokasi Otsus Bid Pendidikan Alokasi Otsus Bid Kesehatan

40. JUKNIS DAN PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN TDBH MIGAS DAN DANA OTSUS TAHUN 2014 AKAN DIATUR DALAM PERGUB ACEH PEMERINTAH ACEH www.bappeda.acehprov.go.id

41. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • RPJMA 2012-2017 danIsuStrategis yang berkembangmenjadiacuanutamadalampenyusunanRKPD 2014 • Tahun2014 merupakantahunketigapelaksanaanRPJMA 2012-2017, olehkarenaitukebijakanpembangunanlebihdiutamakanpadaupayapencapaiansasaranRPJMA 2012-2017 • PerlumempedomanipadaJuknisdanPersyaratansertaKriteriaprogram/kegiatanTDBH MigasdanDana Otsustahun2014 yang akandiaturdalamPeraturanGubernur Aceh (PerubahanQanun No. 2 Tahun 2008). PEMERINTAH ACEH

42. Terima Kasih ! www.bappeda.acehprov.go.id