UU No. 1
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 58

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara PowerPoint PPT Presentation


  • 259 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara. PPAKP 2011. KEUANGAN NEGARA. LINGKUP KEUANGAN NEGARA. LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK. Keuangan Negara. Pemerintahan. Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. BUMN/D Keuangan. Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *).

Download Presentation

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

UU No. 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara

PPAKP 2011


Keuangan negara

KEUANGAN NEGARA

LINGKUP KEUANGAN NEGARA


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK

Keuangan Negara

Pemerintahan

Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

BUMN/D Keuangan

Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *)

BUMN/D Non Keuangan

Lembaga Moneter termasuk bank sentral

Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*)

Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *)

Lembaga Non Moneter

*) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi


Reformasi manajemen keuangan pemerintah

REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

MENGAPA PERLU ?


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

F A K T A

Terdapat Kelemahan di bidang :

peraturan perundang-undangan;

perencanaan dan penganggaran;

pengelolaan perbendaharaan;

audit.


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

F A K T A

Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan,

Perubahan kedudukan BankIndonesia

Semakin meningkatnya utang Pemerintah


Untuk mewujudkan good governance and clean government

T U J U A N

UNTUK MEWUJUDKANGOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT


Apa yang harus dilakukan

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?


1 legal basis

INSTITUTIONAL REFORM

1. LEGAL BASIS

2. ORGANISATION


Prinsip prinsip baru pengelolaan keuangan negara

PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  • Akuntabilitasberorientasipadahasil,

  • Profesionalitas,

  • Proporsionalitas,

  • Keterbukaandalampengelolaankeuangannegara,

  • Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri.


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

Reformasi

DUA SISI


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

REFORMASI DUA SISI

JURIDICO-POLITIS

ADMINISTRATIF


Undang undang perbendaharaan negara

UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA


Undang undang perbendaharaan negara1

UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

Reformasi

Administratif


Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara

dari Financial Administration

Ke Financial Management

Perubahan mendasar

Semangat yang melandasi

let

the managers

manage

Check & Balance

Mechanism

Pengendalian

Paradigma Barudalam pengelolaan Keuangan Negara


Asas umum perbendaharaan negara

AsasUmumPerbendaharaan Negara

  • Asas kesatuan

  • Asas universalitas

  • Asas tahunan

  • Asas spesialitas

  • Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran


Pengertian perbendaharaan negara psl 1 ay 1

PengertianPerbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1)

  • Perbendaharaan Negara adalahpengelolaandanpertanggungjawabankeuangannegara, termasukinvestasidankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkandalam APBN dan APBD


Ruang lingkup perbendaharaan negara pasal 2 ay 1

RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1)

  • Pelaksanaanpendapatandanbelanjanegara

  • Pelaksanaanpendapatandanbelanjadaerah

  • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarannegara

  • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah

  • Pengelolaankas

  • Pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah

  • Pengelolaaninvesasidanbarangmiliknegara/daerah

  • Penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daeah

  • Penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD

  • Penyelesaiankerugiannegara/daerah

  • PengelolaanBadanLayananUmum

  • Perumusanstandar, kebijakan, sertasistemdanprosedur yang berkaitandenganpengelolaankeuangannegaradalamrangkapelaksanaan APBN/APBD


Asas umum pasal 3

AsasUmum (Pasal 3)

  • UU tentang APBN merupakandasarbagiPemerintahPusatuntukmelakukanpenerimaandanpengeluarannegara;

  • Semuapengeluarannegara, termasuksubsididanbantuanlainnya yang sesuaidengan program pemerintahpusat, dibiayaidengan APBN;

  • Anggaranuntukmembiayaipengeluaran yang sifatnyamendesakdan/atautidakterdugadisediakandalambagiananggarantersendiri yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah.


Pejabat perbendaharaan negara pasal 4 s d 10

PejabatPerbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10)

  • Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran/PenggunaBarangbagikementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya;

  • MenteriKeuanganadalahBendaharaUmum Negara;

  • Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotamengangkatBendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan/belanjapadakantor/satkerdilingkungan K/L/satkerperangkatdaerah


Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara daerah psl 11s d 12

PelaksanaanPendapatandanBelanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12)

  • Tahunanggaranmeliputisatutahunmulaidaritanggal 1 Januarisampaidengan 31 Desember;

  • APBN dalamsatutahunanggaranmeliputi :

    • Hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih;

    • Kewajibanpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurannilaikekayaanbersih

    • Penerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaranybsmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya

  • PenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara


Implikasi

Implikasi

pada aspek :

Penyusunan,

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran,

Audit,

Pelaporan.


Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Perubahan mendasar:

Pembagian kewenangan,

Sistem pembayaran,

Pengelolaan kas.


Pembagian kewenangan

Pembagian kewenangan


Peran dan tanggung jawab menteri keuangan dan menteri teknis

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM


Pemisahan kewenangan

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Pemisahan Kewenangan

Menteri Teknis

Menteri Keuangan

administratief beheer

Comptabel beheer


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

Yang berlaku sebelum

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Menteri Keuangan

Menteri Teknis

administratief beheer

Comptabel beheer

administratief

beheer


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

PEMISAHAN KEWENANGAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku BUN

Pengurusan Administratif

(Administratief Beheer)

Pengurusan Komtabel

(Comptabel Beheer)


Sistem pembayaran

Sistem Pembayaran


Uu no 1 t ahun 2004 t entang perbendaharaan negara

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN

PENGELUARAN NEGARA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku BUN

Tahapan Komtabel

Tahapan Administratif

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

CHEQUE

PENGUJIAN

SPM

?

  • Pengujian :

  • Substansial :

    • Wetmatigheid

    • Rechtmatigheid

  • Formal

  • Pengujian :

  • Wetmatigheid

  • Rechtmatigheid

  • Doelmatigheid


Pengelolaan kas

Pengelolaan Kas


Dasar hukum

DasarHukum

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara

PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007 TentangPengelolaanUang Negara/Daerah


Tujuan

Tujuan

Penggunaandana yang dimilikinegarasecaraefisiendanefektif.

  • Menentukanjumlahkeperluankasuntukpelaksanaankegiatanoperasionalpemerintahandankegiatanpenempatan/investasi

  • Mendapatkansumberdana yang paling efisienuntukmembiayaikegiatan-kegiatanpemerintahan

  • Meminimalkan ‘Idle Cash’

  • Mempercepatpenyetoranpenerimaannegara

  • Melakukanpembayarantepatwaktu


Latar belakang

Latar Belakang

  • Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening

  • Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum

    • Menyulitkan perencanaan kas yang baik

      • Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat

    • Tidak efisien

      • Tingginya biaya pengelolaan rekening

      • Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal

      • Idle cash

    • Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh :

      • Departemen/lembaga

      • Bendahara : uang persediaan

  • Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak


Sasaran pengelolaan kas

Sasaran Pengelolaan Kas

Pengelolaan likuiditas

  • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara

    • Pembayaran pada saat jatuh tempo

    • Penerimaan segera disetor

  • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas

  • Minimalisasi idle cash

    • Meningkatkan pendapatan negara

      • Penempatan/Investasi

      • Buy back SUN

    • Mengurangi cost of financing

  • Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah

    • Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah

    • Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)


  • Penempatan investasi

    Penempatan/Investasi

    Ketentuanpada UU No.1 Tahun 2004 tentangpenempatan/investasioleh BUN :

    • Pasal 7 poin h dan g

      • Memungkinkaninvestasidalam SUN rangkapengelolaankas.

    • Pasal 23 ayat 1 dan 2

      • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada BI

    • Pasal 24 ayat 1 dan 2

      • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada bank umumsesuaidenganketentuanpada bank umum yang bersangkutan

    • Pasal 71 ayat 1-3

      • Memberikanbatasanimplementasiayat 23 selamamasatransisi, dimanadinyatakanbahwahinggasaat‘semua’ SBI digantikandengan SUN, BI akanmembayarpadatingkatsukubunga yang samadenganfasilitas BLBI


    Penempatan investasi1

    Penempatan/Investasi

    Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN :

    • Pasal 15

      • Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN.

    • Pasal 36

      • Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1)

      • Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3)

    • Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral


    Implementasi pengelolaan kas

    Implementasi Pengelolaan Kas :

    • Treasury Single Account (TSA)

    • Cash Forecasting


    Treasury single account tsa

    Treasury Single Account (TSA)

    Landasan hukum :

    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3)

      • Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

    • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

      (Pasal 14 ayat 2)

      • Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara

    • Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA

      • Di 178 KPPN


    Prinsip prinsip tsa

    Prinsip-Prinsip TSA

    Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)

    Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI

    Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”


    Langkah langkah penerapan tsa

    Langkah-langkah Penerapan TSA

    Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

    Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.

    Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari

    Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran.

    Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum)

    Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.


    Pelaksanaan tsa pencairan sp2d spt

    Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT

    Awal : Pukul 07.00

    Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB

    DJPBN

    Pengisian dana

    KP BOI

    Bilyet

    Giro

    RPK-

    BUN -P

    Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat

    - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB

    • Rencana Kebutuhan Dana

    • Tambahan pukul s.d .14.00

    e-kirana

    Penyampaian SP2D/SPT

    Non Gaji Pukul 07.30-15.00

    BO I

    BO I

    SP2D

    Gaji

    SP2D Gaji

    KPPN

    3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

    5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

    Pemindahbukuan

    Yang berhak

    Bayar

    Kantor Pos

    BO II


    Mekanisme pelaksanaan tsa di kppn rekening penerimaan

    Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan)

    Bank Indonesia

    (RKUN)

    DJPBN

    Bagian Pusat

    Pemerintah

    Daerah

    Rekonsiliasi

    Bagian

    Pemda

    Pelimpahan Penerimaan

    Setiap Hari

    Laporan

    BO III

    KPPN

    Laporan

    Laporan

    Bank

    Persepsi

    Bank

    Persepsi

    Bank

    Persepsi

    Bank Persepsi

    PBB/BPHTB

    Wajib Bayar

    PBB/BPHTB

    Wajib Pajak/

    Bayar

    Wajib Pajak/

    Bayar

    Wajib Pajak/

    Bayar


    Perencanaan kas

    PerencanaanKas

    LandasanHukum :

    PP Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/Daerah :

    • MenteriKeuanganselaku BUN atauKuasa BUN Pusat bertanggungjawabmembuatperencanaankasdanmenetapkansaldokas minimal (pasal 32 ayat (1)).


    Latar belakang1

    Latar Belakang

    Permasalahan yang dihadapi :

    • Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu

    • Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang.

    • Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara

    • Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus


    Latar belakang2

    Latar Belakang…

    Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat :

    • Perencanaan kas mendukung fungsi TSA

      • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara

      • Penerapan zero balance account

    • Perencanaan kas mendukung fungsi investasi

      • Minimalisasi idle cash

      • Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan

    • Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah

      • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas

      • Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah


    Tujuan1

    Tujuan

    Pengendalianatasalirankasdansaldouangkas

    Minimalisasisaldokas yang “menganggur”/ “bank floats”

    Perencanaankasjangkapendekdanmenengahmemprediksiketidakseimbanganaruskassertatindakanuntukmengatasinya


    Tantangan dalam pengelolaan kas

    Tantangan dalam Pengelolaan Kas

    Kesiapan sumber daya manusia

    Koordinasi dengan Bank Indonesia

    Sistem informasi yang belum memadai

    Kondisi geografis Indonesia

    Perubahan pola pikir


    Audit

    Audit

    Sasaran:

    Audit keuangan,

    Audit kinerja.

    Lembaga:

    Internal,

    Eksternal.


    Pelaporan

    Pelaporan

    Dari

    Realisasi Anggaran

    Ke

    LAPORAN KEUANGAN


    Pertanggungjawaban pelaksanaan apbn

    Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

    • Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi :

      • Laporan Realisasi APBN,

      • Neraca,

      • Laporan Arus Kas, dan

      • Catatan atas Laporan Keuangan

    • (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya).

    RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.


    Kelembagaan pengelola keuangan pemerintah

    KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH


    Pemisahan kewenangan1

    Menteri Teknis

    Menteri Keuangan

    Pemisahan Kewenangan

    Setjen

    DJAPK

    DJPn

    Policy Formulation

    Policy Implementation

    Roren

    &keu

    Ren.

    Gar.

    Perb.

    Aklap

    KPPN

    Policy Formulation

    Policy Implementation


    Pemisahan kewenangan2

    Menteri Teknis

    Menteri Keuangan

    Renstra

    K/L

    RKA

    K/L

    PB

    K/L

    LK

    K/L

    Voucher

    bayar

    Pemisahan Kewenangan

    Setjen

    DJAPK

    DJPn

    Policy Formulation

    Policy Implementation

    Roren

    Rokeu

    Policy Formulation

    Policy Implementation

    Ren.

    Gar.

    Perb.

    Aklap

    KPPN


    Terima kasih

    Terima kasih


  • Login