slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara - PowerPoint PPT Presentation


  • 364 Views
  • Uploaded on

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara. PPAKP 2011. KEUANGAN NEGARA. LINGKUP KEUANGAN NEGARA. LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK. Keuangan Negara. Pemerintahan. Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. BUMN/D Keuangan. Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara ' - rory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keuangan negara
KEUANGAN NEGARA

LINGKUP KEUANGAN NEGARA

slide3

LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK

Keuangan Negara

Pemerintahan

Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

BUMN/D Keuangan

Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *)

BUMN/D Non Keuangan

Lembaga Moneter termasuk bank sentral

Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*)

Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *)

Lembaga Non Moneter

*) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

slide6

F A K T A

Terdapat Kelemahan di bidang :

peraturan perundang-undangan;

perencanaan dan penganggaran;

pengelolaan perbendaharaan;

audit.

slide7

F A K T A

Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan,

Perubahan kedudukan BankIndonesia

Semakin meningkatnya utang Pemerintah

untuk mewujudkan good governance and clean government

T U J U A N

UNTUK MEWUJUDKANGOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

prinsip prinsip baru pengelolaan keuangan negara
PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
  • Akuntabilitasberorientasipadahasil,
  • Profesionalitas,
  • Proporsionalitas,
  • Keterbukaandalampengelolaankeuangannegara,
  • Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri.
slide12

Reformasi

DUA SISI

slide13

REFORMASI DUA SISI

JURIDICO-POLITIS

ADMINISTRATIF

undang undang perbendaharaan negara1
UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD

slide16

Reformasi

Administratif

paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara

dari Financial Administration

Ke Financial Management

Perubahan mendasar

Semangat yang melandasi

let

the managers

manage

Check & Balance

Mechanism

Pengendalian

Paradigma Barudalam pengelolaan Keuangan Negara
asas umum perbendaharaan negara
AsasUmumPerbendaharaan Negara
  • Asas kesatuan
  • Asas universalitas
  • Asas tahunan
  • Asas spesialitas
  • Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran
pengertian perbendaharaan negara psl 1 ay 1
PengertianPerbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1)
  • Perbendaharaan Negara adalahpengelolaandanpertanggungjawabankeuangannegara, termasukinvestasidankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkandalam APBN dan APBD
ruang lingkup perbendaharaan negara pasal 2 ay 1
RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1)
  • Pelaksanaanpendapatandanbelanjanegara
  • Pelaksanaanpendapatandanbelanjadaerah
  • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarannegara
  • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah
  • Pengelolaankas
  • Pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah
  • Pengelolaaninvesasidanbarangmiliknegara/daerah
  • Penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daeah
  • Penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD
  • Penyelesaiankerugiannegara/daerah
  • PengelolaanBadanLayananUmum
  • Perumusanstandar, kebijakan, sertasistemdanprosedur yang berkaitandenganpengelolaankeuangannegaradalamrangkapelaksanaan APBN/APBD
asas umum pasal 3
AsasUmum (Pasal 3)
  • UU tentang APBN merupakandasarbagiPemerintahPusatuntukmelakukanpenerimaandanpengeluarannegara;
  • Semuapengeluarannegara, termasuksubsididanbantuanlainnya yang sesuaidengan program pemerintahpusat, dibiayaidengan APBN;
  • Anggaranuntukmembiayaipengeluaran yang sifatnyamendesakdan/atautidakterdugadisediakandalambagiananggarantersendiri yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah.
pejabat perbendaharaan negara pasal 4 s d 10
PejabatPerbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10)
  • Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran/PenggunaBarangbagikementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya;
  • MenteriKeuanganadalahBendaharaUmum Negara;
  • Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotamengangkatBendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan/belanjapadakantor/satkerdilingkungan K/L/satkerperangkatdaerah
pelaksanaan pendapatan dan belanja negara daerah psl 11s d 12
PelaksanaanPendapatandanBelanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12)
  • Tahunanggaranmeliputisatutahunmulaidaritanggal 1 Januarisampaidengan 31 Desember;
  • APBN dalamsatutahunanggaranmeliputi :
    • Hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih;
    • Kewajibanpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurannilaikekayaanbersih
    • Penerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaranybsmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya
  • PenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara
implikasi

Implikasi

pada aspek :

Penyusunan,

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran,

Audit,

Pelaporan.

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Perubahan mendasar:

Pembagian kewenangan,

Sistem pembayaran,

Pengelolaan kas.

peran dan tanggung jawab menteri keuangan dan menteri teknis

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

pemisahan kewenangan

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Pemisahan Kewenangan

Menteri Teknis

Menteri Keuangan

administratief beheer

Comptabel beheer

slide30

Yang berlaku sebelum

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Menteri Keuangan

Menteri Teknis

administratief beheer

Comptabel beheer

administratief

beheer

slide31

PEMISAHAN KEWENANGAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku BUN

Pengurusan Administratif

(Administratief Beheer)

Pengurusan Komtabel

(Comptabel Beheer)

slide33

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN

PENGELUARAN NEGARA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku BUN

Tahapan Komtabel

Tahapan Administratif

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

CHEQUE

PENGUJIAN

SPM

?

  • Pengujian :
  • Substansial :
    • Wetmatigheid
    • Rechtmatigheid
  • Formal
  • Pengujian :
  • Wetmatigheid
  • Rechtmatigheid
  • Doelmatigheid
dasar hukum
DasarHukum

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara

PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007 TentangPengelolaanUang Negara/Daerah

tujuan
Tujuan

Penggunaandana yang dimilikinegarasecaraefisiendanefektif.

  • Menentukanjumlahkeperluankasuntukpelaksanaankegiatanoperasionalpemerintahandankegiatanpenempatan/investasi
  • Mendapatkansumberdana yang paling efisienuntukmembiayaikegiatan-kegiatanpemerintahan
  • Meminimalkan ‘Idle Cash’
  • Mempercepatpenyetoranpenerimaannegara
  • Melakukanpembayarantepatwaktu
latar belakang
Latar Belakang
  • Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening
  • Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum
    • Menyulitkan perencanaan kas yang baik
      • Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat
    • Tidak efisien
      • Tingginya biaya pengelolaan rekening
      • Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal
      • Idle cash
    • Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh :
      • Departemen/lembaga
      • Bendahara : uang persediaan
  • Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak
sasaran pengelolaan kas
Sasaran Pengelolaan Kas

Pengelolaan likuiditas

    • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
      • Pembayaran pada saat jatuh tempo
      • Penerimaan segera disetor
    • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
  • Minimalisasi idle cash
    • Meningkatkan pendapatan negara
      • Penempatan/Investasi
      • Buy back SUN
    • Mengurangi cost of financing
  • Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah
    • Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah
    • Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)
penempatan investasi
Penempatan/Investasi

Ketentuanpada UU No.1 Tahun 2004 tentangpenempatan/investasioleh BUN :

  • Pasal 7 poin h dan g
    • Memungkinkaninvestasidalam SUN rangkapengelolaankas.
  • Pasal 23 ayat 1 dan 2
    • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada BI
  • Pasal 24 ayat 1 dan 2
    • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada bank umumsesuaidenganketentuanpada bank umum yang bersangkutan
  • Pasal 71 ayat 1-3
    • Memberikanbatasanimplementasiayat 23 selamamasatransisi, dimanadinyatakanbahwahinggasaat‘semua’ SBI digantikandengan SUN, BI akanmembayarpadatingkatsukubunga yang samadenganfasilitas BLBI
penempatan investasi1
Penempatan/Investasi

Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN :

  • Pasal 15
    • Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN.
  • Pasal 36
    • Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1)
    • Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3)
  • Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral
implementasi pengelolaan kas
Implementasi Pengelolaan Kas :
  • Treasury Single Account (TSA)
  • Cash Forecasting
treasury single account tsa
Treasury Single Account (TSA)

Landasan hukum :

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3)
    • Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Pasal 14 ayat 2)

    • Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara
  • Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA
    • Di 178 KPPN
prinsip prinsip tsa
Prinsip-Prinsip TSA

Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)

Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI

Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”

langkah langkah penerapan tsa
Langkah-langkah Penerapan TSA

Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.

Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari

Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran.

Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum)

Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.

pelaksanaan tsa pencairan sp2d spt
Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT

Awal : Pukul 07.00

Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB

DJPBN

Pengisian dana

KP BOI

Bilyet

Giro

RPK-

BUN -P

Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat

- selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB

  • Rencana Kebutuhan Dana
  • Tambahan pukul s.d .14.00

e-kirana

Penyampaian SP2D/SPT

Non Gaji Pukul 07.30-15.00

BO I

BO I

SP2D

Gaji

SP2D Gaji

KPPN

3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

Pemindahbukuan

Yang berhak

Bayar

Kantor Pos

BO II

mekanisme pelaksanaan tsa di kppn rekening penerimaan
Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan)

Bank Indonesia

(RKUN)

DJPBN

Bagian Pusat

Pemerintah

Daerah

Rekonsiliasi

Bagian

Pemda

Pelimpahan Penerimaan

Setiap Hari

Laporan

BO III

KPPN

Laporan

Laporan

Bank

Persepsi

Bank

Persepsi

Bank

Persepsi

Bank Persepsi

PBB/BPHTB

Wajib Bayar

PBB/BPHTB

Wajib Pajak/

Bayar

Wajib Pajak/

Bayar

Wajib Pajak/

Bayar

perencanaan kas
PerencanaanKas

LandasanHukum :

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/Daerah :

  • MenteriKeuanganselaku BUN atauKuasa BUN Pusat bertanggungjawabmembuatperencanaankasdanmenetapkansaldokas minimal (pasal 32 ayat (1)).
latar belakang1
Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi :

  • Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu
  • Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang.
  • Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara
  • Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus
latar belakang2
Latar Belakang…

Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat :

  • Perencanaan kas mendukung fungsi TSA
    • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
    • Penerapan zero balance account
  • Perencanaan kas mendukung fungsi investasi
    • Minimalisasi idle cash
    • Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan
  • Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah
    • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
    • Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah
tujuan1
Tujuan

Pengendalianatasalirankasdansaldouangkas

Minimalisasisaldokas yang “menganggur”/ “bank floats”

Perencanaankasjangkapendekdanmenengahmemprediksiketidakseimbanganaruskassertatindakanuntukmengatasinya

tantangan dalam pengelolaan kas
Tantangan dalam Pengelolaan Kas

Kesiapan sumber daya manusia

Koordinasi dengan Bank Indonesia

Sistem informasi yang belum memadai

Kondisi geografis Indonesia

Perubahan pola pikir

audit

Audit

Sasaran:

Audit keuangan,

Audit kinerja.

Lembaga:

Internal,

Eksternal.

pelaporan

Pelaporan

Dari

Realisasi Anggaran

Ke

LAPORAN KEUANGAN

pertanggungjawaban pelaksanaan apbn

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

  • Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi :
      • Laporan Realisasi APBN,
      • Neraca,
      • Laporan Arus Kas, dan
      • Catatan atas Laporan Keuangan
    • (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya).

RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

pemisahan kewenangan1

Menteri Teknis

Menteri Keuangan

Pemisahan Kewenangan

Setjen

DJAPK

DJPn

Policy Formulation

Policy Implementation

Roren

&keu

Ren.

Gar.

Perb.

Aklap

KPPN

Policy Formulation

Policy Implementation

pemisahan kewenangan2

Menteri Teknis

Menteri Keuangan

Renstra

K/L

RKA

K/L

PB

K/L

LK

K/L

Voucher

bayar

Pemisahan Kewenangan

Setjen

DJAPK

DJPn

Policy Formulation

Policy Implementation

Roren

Rokeu

Policy Formulation

Policy Implementation

Ren.

Gar.

Perb.

Aklap

KPPN

ad