Peraturan pemerintah no 46 tahun 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 76

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 245 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011. T E N T E N G PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ). PEMETAAN PEMIKIRAN. TENTANG PENINGKATAN KINERJA. Reformasi Birokrasi. PNS Prof. Bertggjwb , Jujur dan Adil ( psl 12:2 UU No.43 /1999). KINERJA PEGAWAI. PPK PNS.

Download Presentation

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PERATURAN PEMERINTAHNO. 46 TAHUN 2011

T E N T E N G

PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

( PNS )


PEMETAAN PEMIKIRAN

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA


Reformasi

Birokrasi

PNS Prof. Bertggjwb, JujurdanAdil(psl 12:2 UU No.43/1999)

KINERJA PEGAWAI

PPK PNS

KINERJA ORGANISASI

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

SKP

( SasaranKerjaPegawai )

PP

( PenilaianPrilaku )


Sistimpembinaan

PNS

1. Prestasi

Kerja

2. KARIR

1.PeingktanPrstasiKrj

2.PengebgnPotensi


LATAR BELAKANG

1.UntukmewujudkanpembinaanPegawaiNegeriSipilberdasarkansistemprestasikerjadansistemkarier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja, perludilakukanpenilaianprestasikerja;


2.PenilaianpelaksanaanpekerjaanPegawaiNegeriSipilsebagaibagiandaripembinaanPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (DP3) sudahtidaksesuailagidenganperkembangankeadaandankebutuhanhukumdalampembinaanPegawaiNegeriSipil;


KETENTUAN UMUM

1.Penilaianprestasikerja PNS adalahsuatuprosespenilaiansecarasistematis yang dilakukanolehpejabatpenilaiterhadapsasarankerjapegawaidanperilakukerja PNS.


KETENTUAN UMUM

2.Prestasikerjaadalahhasilkerja yang dicapaiolehsetiap PNS padasatuanorganisasisesuaidengansasarankerjapegawaidanperilakukerja.


KETENTUAN UMUM

3.SasaranKerjaPegawai yang selanjutnyadisingkat SKP adalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS


KETENTUAN UMUM

  • Target adalahjumlahbebankerja yang akandicapaidarisetiappelaksanaantugasjabatan.

    5.Perilakukerjaadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.


KETENTUAN UMUM

6.Rencanakerjatahunanadalahrencana yang memuatkegiatantahunandan target yang akandicapaisebagaipenjabarandarisasarandan program yang telahditetapkanolehinstansipemerintah.


KETENTUAN UMUM

7.Pejabatpenilaiadalahatasanlangsung PNS yang dinilai, denganketentuan paling rendahpejabatstrukturaleselon V ataupejabat lain yang ditentukan.

8.Atasanpejabatpenilaiadalahatasanlangsungdaripejabatpenilai.


TUJUAN PPK PNS

  • Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.


PRINSIP PPK PNS

  • a. objektif;

  • b. terukur;

  • c. akuntabel . . .

  • d. partisipatif; dan

  • e. transparan.


OBJEKTIF

  • adalahpenilaianterhadappencapaianprestasikerjasesuaidengankeadaan yang sebenarnyatanpadipengaruhiolehpandanganataupenilaiansubjektifpribadidaripejabatpenilai.


TERUKUR

  • adalahpenilaianprestasikerja yang dapatdiukursecarakuantitatifdankualitatif.


AKUNTABEL

  • adalahseluruhhasilpenilaianprestasikerjaharusdapatdipertanggungjawabkankepadapejabat yang berwenang.


PARTISIPATIF

  • adalahseluruhprosespenilaianprestasikerjadenganmelibatkansecaraaktifantarapejabatpenilaidengan PNS yang dinilai


TRANSPARAN

  • adalahseluruhprosesdanhasilpenilaianpretasikerjabersifatterbukadantidakbersifatrahasia.


UNSUR PPK PNS

a. SasaranKerjaPegawai; (SKP)

b. PerilakuKerja.


SKP ?

1.Setiap PNS wajibmenyusun SKP berdasarkanRencanaKerjaTahunaninstansi.


SKP ?

2.SKP memuatkegiatantugasjabatandan target yang harusdicapaidalamkurunwaktupenilaian yang bersifatnyatadandapatdiukur.


SKP ?

  • SKP yang telahdisusunharusdisetujuidanditetapkanolehpejabatpenilai.

    4.Dalamhal SKP yang disusunoleh PNS tidakdisetujuiolehpejabatpenilaimakakeputusannyadiserahkankepadaatasanpejabatpenilaidanbersifat final.


SKP ?

5.SKP disusunsetiaptahunpadaawalbulanJanuari.

6.DalamhalterjadiperpindahanpegawaisetelahbulanJanuarimaka yang bersangkutantetapmenyusun SKP padaawalbulansesuaidengansuratperintahmelaksanakantugasatausuratperintahmendudukijabatan.


SKP ?

7.PNS yang tidakmenyusun SKP sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.


SKP ?

8.SKP yang telahdisetujuidanditetapkan, menjadidasarpenilaianbagipejabatpenilai.

9.Penilaian SKP meliputiaspek:

  • a. kuantitas;

  • b. kualitas;

  • c. waktu; dan

  • d. biaya.


KUANTITAS

  • adalahukuranjumlahataubanyaknyahasilkerja yang dicapai.


KUALITAS

  • adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang dicapai.


WAKTU

  • adalahukuranlamanyaprosessetiaphasilkerja yang dicapai.


BIAYA

  • adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.


SKP ?

  • Penilaian SKP paling sedikitmeliputiaspekkuantitas, kualitas, danwaktu, sesuaidengankarakteristik, sifat, danjeniskegiatanpadamasing-masing unit kerja.

    11.Dalamhalkegiatantugasjabatandidukungolehanggaranmakapenilaian SKP meliputi pula aspekbiaya.


SKP ?

12.Berdasarkanaspeksebagaimanatersebutdiatasmakasetiapinstansimenyusundanmenetapkanstandartekniskegiatansesuaidengankarakteristik, sifat, jeniskegiatan, dankebutuhantugasmasing-masingjabatan.


SKP ?

13.Instansidalammenyusunstandartekniskegiatandilakukanberdasarkanpedoman yang ditetapkanolehKepalaBadanKepegawaian Negara.


PENILAIAN SKP

1.Penilaian SKP dilakukandengancaramembandingkanantararealisasikerjadengan target.

2.Dalamhalrealisasikerjamelebihidari target makapenilaian SKP capaiannyadapatlebihdari 100 (seratus).


PENILAIAN SKP

3.Dalamhal SKP tidaktercapai yang diakibatkanolehfaktordiluarkemampuanindividu PNS makapenilaiandidasarkanpadapertimbangankondisipenyebabnya.


PENILAIAN SKP

4.PNS ygmelaksanakantugastambahan yang diberikanolehpimpinanataupejabatpenilai yang berkaitandengantugasjabatan; dan/atau

5.Menunjukkankreativitas yang bermanfaatbagiorganisasidalammelaksanakantugasjabatan; makahasilpenilaianmenjadibagiandaripenilaiancapaian SKP.


PENILAIAN SKP

6.Ketentuanlebihlanjutmengenaipedomanpenyusunandanpenilaian SKP diaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


PRILAKU KERJA

1.Penilaianperilakukerjameliputiaspek:

a.orientasipelayanan;

b. integritas;

c. komitmen;

d. disiplin;

e. kerjasama; dan

f. kepemimpinan (pejabatstruktural)


ORIENTASI PELAYANAN

  • adalahsikapdanperilakukerja PNS dalammemberikanpelayananterbaikkepada yang dilayaniantara lain meliputimasyarakat, atasan, rekansekerja, unit kerjaterkait, dan/atauinstansi lain.


INTEGRITAS

  • adalahkemampuanuntukbertindaksesuaidengannilai, normadanetikadalamorganisasi.


KOMITMEN

  • adalahkemauandankemampuanuntukmenyelaraskansikapdantindakan PNS untukmewujudkantujuanorganisasidenganmengutamakankepentingandinasdaripadakepentingandirisendiri, seseorang, dan/ataugolongan.


DISIPLIN

  • adalahkesanggupanPegawaiNegeriSipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin.


KERJASAMA

  • adalahkemauandankemampuan PNS untukbekerjasamadenganrekansekerja, atasan, bawahandalam unit kerjanyasertainstansi lain dalammenyelesaikansuatutugasdantanggungjawab yang ditentukan, sehinggamencapaidayagunadanhasilguna yang sebesar-besarnya.


KEMIMPINAN

  • adalahkemampuandankemauan PNS untukmemotivasidanmempengaruhibawahanatauorang lain yang berkaitandenganbidangtugasnyademitercapainyatujuanorganisasi.


PRILAKU KERJA

2.PenilaianperilakukerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 dilakukanmelaluipengamatanolehpejabatpenilaiterhadap PNS sesuaikriteria yang ditentukan.


PRILAKU KERJA

3.Pejabatpenilaidalammelakukanpenilaianperilakukerja PNS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmempertimbangkanmasukandaripejabatpenilai lain yang setingkatdilingkungan unit kerjamasing-masing.


PRILAKU KERJA

  • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

  • KetentuanlebihlanjutmengenaikriteriapenilaianperilakukerjaakandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


TATA CARA PENILAIAN

1.Penilaianprestasikerjadilakukandengancaramenggabungkanpenilaian SKP denganpenilaianperilakukerja.


TATA CARA PENILAIAN

  • Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

  • Penilaianprestasikerja PNS dilaksanakanolehpejabatpenilaisekalidalam 1 (satu) tahun.


TATA CARA PENILAIAN

4.PenilaianprestasikerjadilakukansetiapakhirDesemberpadatahun yang bersangkutandan paling lama akhirJanuaritahunberikutnya.


TATA CARA PENILAIAN

5.Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

  • a. 91 – keatas: sangatbaik

  • b. 76 – 90: baik

  • c. 61 – 75: cukup

  • d. 51 – 60: kurang

  • e. 50 ke bawah: buruk


TATA CARA PENILAIAN

6.KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenilaiandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


TATA CARA PENILAIAN

7.Pejabatpenilaiwajibmelakukanpenilaianprestasikerjaterhadapsetiap PNS dilingkungan unit kerjanya.

8.Pejabatpenilai yang tidakmelaksanakanpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.


TATA CARA PENILAIAN

9.Pejabatpembinakepegawaiansebagaipejabatpenilaidan/atauatasanpejabatpenilai yang tertinggidilingkungan unit kerjamasing-masing.


PelaksanaanPenilaian

1.HasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 15 diberikansecaralangsungolehpejabatpenilaikepada PNS yang dinilai.


PelaksanaanPenilaian

2.PNS yang dinilaidantelahmenerimahasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmenandatanganisertamengembalikankepadapejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyahasilpenilaianprestasikerja.


PelaksanaanPenilaian

3.Dalamhal PNS yang dinilaidan/ataupejabatpenilaitidakmenandatanganihasilpenilaianprestasikerjamakahasilpenilaianprestasikerjaditetapkanolehAtasanPejabatPenilai.


PelaksanaanPenilaian

4.Pejabatpenilaiwajibmenyampaikanhasilpenilaianprestasikerjakepadaatasanpejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyapenilaianprestasikerja.

5.Hasilpenilaianprestasikerjamulaiberlakusesudahadapengesahandariatasanpejabatpenilai.


PelaksanaanPenilaian

6.PejabatPenilaiberdasarkanhasilpenilaianprestasikerjadapatmemberikanrekomendasikepadapejabat yang secarafungsionalbertanggungjawabdibidangkepegawaiansebagaibahanpembinaanterhadap PNS yang dinilai.


KeberatanHasilPenilaian

1.Dalamhal PNS yang dinilaikeberatanatashasilpenilaianmaka PNS yang dinilaidapatmengajukankeberatandisertaidenganalasan-alasannyakepadaatasanpejabatpenilaisecarahierarki paling lama 14 (empatbelas) harisejakditerimahasilpenilaianprestasikerja.


KeberatanHasilPenilaian

2.Atasanpejabatpenilaiberdasarkankeberatan yang diajukansebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmemeriksadenganseksamahasilpenilaianprestasikerja yang disampaikankepadanya.


KeberatanHasilPenilaian

3.Terhadapkeberatansebagaimantersebutdiatas, atasanpejabatpenilaimemintapenjelasankepadapejabatpenilaidan PNS yang dinilai.

4.Berdasarkanpenjelasandarikeduabelahpihak, atasanpejabatpenilaiwajibmenetapkanhasilpenilaianprestasikerjadanbersifat final.


KeberatanHasilPenilaian

5.Dalamhalterdapatalasan-alasan yang cukup, AtasanPejabatPenilaidapatmelakukanperubahannilaiprestasikerja PNS.


KETENTUAN LAIN

1.KetentuandalamPeraturanPemerintahiniberlakujugabagiCalon PNS.


KETENTUAN LAIN

2.Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diangkatsebagaipejabatnegaraataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldantidakdiberhentikandarijabatanorganiknyadilakukanolehpimpinaninstansi yang bersangkutanberdasarkanbahandariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.


KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang sedangmenjalankantugasbelajardidalamnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolah yang bersangkutan.


KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang menjalankantugasbelajardiluarnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolahmelaluiKepalaPerwakilanRepublik Indonesia dinegara yang bersangkutan.


KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadaPemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atauinstansipemerintahlainnyadilakukanolehpejabatpenilaidimana yang bersangkutanbekerja.


KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdilakukanolehpimpinaninstansiinduknyaataupejabat lain yang ditunjukberdasarkanbahan yang diperolehdariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.


KETENTUAN LAIN

  • PNS yang diangkatmenjadiPejabat Negara ataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldandiberhentikandarijabatanorganiknya, CutiDiluarTanggungan Negara, MasaPersiapanPensiun, diberhentikansementara, dikecualikandarikewajiban PPK PNS.


KETENTUAN LAIN

  • Bagi PNS yang melakukantugasbelajardandiperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdikecualikandarikewajibanmenyusuna SKP.


KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS diaturtersendiridalamPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


KETENTUAN PENUTUP

  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, PeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134), dicabutdandinyatakantidakberlaku.


KETENTUAN PENUTUP

  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, semuaperaturanpelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipiltetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalamPeraturanPemerintahini.


KETENTUAN PENUTUP

  • PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan, yang mulaidilaksanakanpadatanggal 1 Januari 2014.


SEKIAN DAN

TERIMA KASIH


  • Login