Peraturan pemerintah no 46 tahun 2011
Download
1 / 76

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011. T E N T E N G PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ). PEMETAAN PEMIKIRAN. TENTANG PENINGKATAN KINERJA. Reformasi Birokrasi. PNS Prof. Bertggjwb , Jujur dan Adil ( psl 12:2 UU No.43 /1999). KINERJA PEGAWAI. PPK PNS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011' - rio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Peraturan pemerintah no 46 tahun 2011

PERATURAN PEMERINTAHNO. 46 TAHUN 2011

T E N T E N G

PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

( PNS )


Pemetaan pemikiran

PEMETAAN PEMIKIRAN

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA


Reformasi

Birokrasi

PNS Prof. Bertggjwb, JujurdanAdil(psl 12:2 UU No.43/1999)

KINERJA PEGAWAI

PPK PNS

KINERJA ORGANISASI

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

SKP

( SasaranKerjaPegawai )

PP

( PenilaianPrilaku )


Sistimpembinaan

PNS

1. Prestasi

Kerja

2. KARIR

1.PeingktanPrstasiKrj

2.PengebgnPotensi


Latar belakang
LATAR BELAKANG

1. UntukmewujudkanpembinaanPegawaiNegeriSipilberdasarkansistemprestasikerjadansistemkarier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja, perludilakukanpenilaianprestasikerja;


2. PenilaianpelaksanaanpekerjaanPegawaiNegeriSipilsebagaibagiandaripembinaanPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (DP3) sudahtidaksesuailagidenganperkembangankeadaandankebutuhanhukumdalampembinaanPegawaiNegeriSipil;


Ketentuan umum
KETENTUAN UMUM

1. Penilaianprestasikerja PNS adalahsuatuprosespenilaiansecarasistematis yang dilakukanolehpejabatpenilaiterhadapsasarankerjapegawaidanperilakukerja PNS.


Ketentuan umum1
KETENTUAN UMUM

2. Prestasikerjaadalahhasilkerja yang dicapaiolehsetiap PNS padasatuanorganisasisesuaidengansasarankerjapegawaidanperilakukerja.


Ketentuan umum2
KETENTUAN UMUM

3. SasaranKerjaPegawai yang selanjutnyadisingkat SKP adalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS


Ketentuan umum3
KETENTUAN UMUM

  • Target adalahjumlahbebankerja yang akandicapaidarisetiappelaksanaantugasjabatan.

    5. Perilakukerjaadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.


Ketentuan umum4
KETENTUAN UMUM

6. Rencanakerjatahunanadalahrencana yang memuatkegiatantahunandan target yang akandicapaisebagaipenjabarandarisasarandan program yang telahditetapkanolehinstansipemerintah.


Ketentuan umum5
KETENTUAN UMUM

7. Pejabatpenilaiadalahatasanlangsung PNS yang dinilai, denganketentuan paling rendahpejabatstrukturaleselon V ataupejabat lain yang ditentukan.

8. Atasanpejabatpenilaiadalahatasanlangsungdaripejabatpenilai.


Tujuan ppk pns
TUJUAN PPK PNS

  • Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.


Prinsip ppk pns
PRINSIP PPK PNS

  • a. objektif;

  • b. terukur;

  • c. akuntabel . . .

  • d. partisipatif; dan

  • e. transparan.


Objektif
OBJEKTIF

  • adalahpenilaianterhadappencapaianprestasikerjasesuaidengankeadaan yang sebenarnyatanpadipengaruhiolehpandanganataupenilaiansubjektifpribadidaripejabatpenilai.


Terukur
TERUKUR

  • adalahpenilaianprestasikerja yang dapatdiukursecarakuantitatifdankualitatif.


Akuntabel
AKUNTABEL

  • adalahseluruhhasilpenilaianprestasikerjaharusdapatdipertanggungjawabkankepadapejabat yang berwenang.


Partisipatif
PARTISIPATIF

  • adalahseluruhprosespenilaianprestasikerjadenganmelibatkansecaraaktifantarapejabatpenilaidengan PNS yang dinilai


Transparan
TRANSPARAN

  • adalahseluruhprosesdanhasilpenilaianpretasikerjabersifatterbukadantidakbersifatrahasia.


Unsur ppk pns
UNSUR PPK PNS

a. SasaranKerjaPegawai; (SKP)

b. PerilakuKerja.


SKP ?

1. Setiap PNS wajibmenyusun SKP berdasarkanRencanaKerjaTahunaninstansi.


SKP ?

2. SKP memuatkegiatantugasjabatandan target yang harusdicapaidalamkurunwaktupenilaian yang bersifatnyatadandapatdiukur.


SKP ?

  • SKP yang telahdisusunharusdisetujuidanditetapkanolehpejabatpenilai.

    4. Dalamhal SKP yang disusunoleh PNS tidakdisetujuiolehpejabatpenilaimakakeputusannyadiserahkankepadaatasanpejabatpenilaidanbersifat final.


SKP ?

5. SKP disusunsetiaptahunpadaawalbulanJanuari.

6. DalamhalterjadiperpindahanpegawaisetelahbulanJanuarimaka yang bersangkutantetapmenyusun SKP padaawalbulansesuaidengansuratperintahmelaksanakantugasatausuratperintahmendudukijabatan.


SKP ?

7. PNS yang tidakmenyusun SKP sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.


SKP ?

8. SKP yang telahdisetujuidanditetapkan, menjadidasarpenilaianbagipejabatpenilai.

9. Penilaian SKP meliputiaspek:

  • a. kuantitas;

  • b. kualitas;

  • c. waktu; dan

  • d. biaya.


Kuantitas
KUANTITAS

  • adalahukuranjumlahataubanyaknyahasilkerja yang dicapai.


Kualitas
KUALITAS

  • adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang dicapai.


Waktu
WAKTU

  • adalahukuranlamanyaprosessetiaphasilkerja yang dicapai.


Biaya
BIAYA

  • adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.


SKP ?

  • Penilaian SKP paling sedikitmeliputiaspekkuantitas, kualitas, danwaktu, sesuaidengankarakteristik, sifat, danjeniskegiatanpadamasing-masing unit kerja.

    11. Dalamhalkegiatantugasjabatandidukungolehanggaranmakapenilaian SKP meliputi pula aspekbiaya.


SKP ?

12. Berdasarkanaspeksebagaimanatersebutdiatasmakasetiapinstansimenyusundanmenetapkanstandartekniskegiatansesuaidengankarakteristik, sifat, jeniskegiatan, dankebutuhantugasmasing-masingjabatan.


SKP ?

13. Instansidalammenyusunstandartekniskegiatandilakukanberdasarkanpedoman yang ditetapkanolehKepalaBadanKepegawaian Negara.


Penilaian skp
PENILAIAN SKP

1.Penilaian SKP dilakukandengancaramembandingkanantararealisasikerjadengan target.

2. Dalamhalrealisasikerjamelebihidari target makapenilaian SKP capaiannyadapatlebihdari 100 (seratus).


Penilaian skp1
PENILAIAN SKP

3. Dalamhal SKP tidaktercapai yang diakibatkanolehfaktordiluarkemampuanindividu PNS makapenilaiandidasarkanpadapertimbangankondisipenyebabnya.


Penilaian skp2
PENILAIAN SKP

4. PNS ygmelaksanakantugastambahan yang diberikanolehpimpinanataupejabatpenilai yang berkaitandengantugasjabatan; dan/atau

5. Menunjukkankreativitas yang bermanfaatbagiorganisasidalammelaksanakantugasjabatan; makahasilpenilaianmenjadibagiandaripenilaiancapaian SKP.


Penilaian skp3
PENILAIAN SKP

6. Ketentuanlebihlanjutmengenaipedomanpenyusunandanpenilaian SKP diaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


Prilaku kerja
PRILAKU KERJA

1. Penilaianperilakukerjameliputiaspek:

a.orientasipelayanan;

b. integritas;

c. komitmen;

d. disiplin;

e. kerjasama; dan

f. kepemimpinan (pejabatstruktural)


Orientasi pelayanan
ORIENTASI PELAYANAN

  • adalahsikapdanperilakukerja PNS dalammemberikanpelayananterbaikkepada yang dilayaniantara lain meliputimasyarakat, atasan, rekansekerja, unit kerjaterkait, dan/atauinstansi lain.


Integritas
INTEGRITAS

  • adalahkemampuanuntukbertindaksesuaidengannilai, normadanetikadalamorganisasi.


Komitmen
KOMITMEN

  • adalahkemauandankemampuanuntukmenyelaraskansikapdantindakan PNS untukmewujudkantujuanorganisasidenganmengutamakankepentingandinasdaripadakepentingandirisendiri, seseorang, dan/ataugolongan.


Disiplin
DISIPLIN

  • adalahkesanggupanPegawaiNegeriSipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin.


Kerjasama
KERJASAMA

  • adalahkemauandankemampuan PNS untukbekerjasamadenganrekansekerja, atasan, bawahandalam unit kerjanyasertainstansi lain dalammenyelesaikansuatutugasdantanggungjawab yang ditentukan, sehinggamencapaidayagunadanhasilguna yang sebesar-besarnya.


Kemimpinan
KEMIMPINAN

  • adalahkemampuandankemauan PNS untukmemotivasidanmempengaruhibawahanatauorang lain yang berkaitandenganbidangtugasnyademitercapainyatujuanorganisasi.


Prilaku kerja1
PRILAKU KERJA

2. PenilaianperilakukerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 dilakukanmelaluipengamatanolehpejabatpenilaiterhadap PNS sesuaikriteria yang ditentukan.


Prilaku kerja2
PRILAKU KERJA

3. Pejabatpenilaidalammelakukanpenilaianperilakukerja PNS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmempertimbangkanmasukandaripejabatpenilai lain yang setingkatdilingkungan unit kerjamasing-masing.


Prilaku kerja3
PRILAKU KERJA

  • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

  • KetentuanlebihlanjutmengenaikriteriapenilaianperilakukerjaakandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


Tata cara penilaian
TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaianprestasikerjadilakukandengancaramenggabungkanpenilaian SKP denganpenilaianperilakukerja.


Tata cara penilaian1
TATA CARA PENILAIAN

  • Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

  • Penilaianprestasikerja PNS dilaksanakanolehpejabatpenilaisekalidalam 1 (satu) tahun.


Tata cara penilaian2
TATA CARA PENILAIAN

4. PenilaianprestasikerjadilakukansetiapakhirDesemberpadatahun yang bersangkutandan paling lama akhirJanuaritahunberikutnya.


Tata cara penilaian3
TATA CARA PENILAIAN

5. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

  • a. 91 – keatas: sangatbaik

  • b. 76 – 90: baik

  • c. 61 – 75: cukup

  • d. 51 – 60: kurang

  • e. 50 ke bawah: buruk


Tata cara penilaian4
TATA CARA PENILAIAN

6. KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenilaiandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


Tata cara penilaian5
TATA CARA PENILAIAN

7. Pejabatpenilaiwajibmelakukanpenilaianprestasikerjaterhadapsetiap PNS dilingkungan unit kerjanya.

8. Pejabatpenilai yang tidakmelaksanakanpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.


Tata cara penilaian6
TATA CARA PENILAIAN

9. Pejabatpembinakepegawaiansebagaipejabatpenilaidan/atauatasanpejabatpenilai yang tertinggidilingkungan unit kerjamasing-masing.


Pelaksanaan penilaian
PelaksanaanPenilaian

1. HasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 15 diberikansecaralangsungolehpejabatpenilaikepada PNS yang dinilai.


Pelaksanaan penilaian1
PelaksanaanPenilaian

2. PNS yang dinilaidantelahmenerimahasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmenandatanganisertamengembalikankepadapejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyahasilpenilaianprestasikerja.


Pelaksanaan penilaian2
PelaksanaanPenilaian

3. Dalamhal PNS yang dinilaidan/ataupejabatpenilaitidakmenandatanganihasilpenilaianprestasikerjamakahasilpenilaianprestasikerjaditetapkanolehAtasanPejabatPenilai.


Pelaksanaan penilaian3
PelaksanaanPenilaian

4. Pejabatpenilaiwajibmenyampaikanhasilpenilaianprestasikerjakepadaatasanpejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyapenilaianprestasikerja.

5. Hasilpenilaianprestasikerjamulaiberlakusesudahadapengesahandariatasanpejabatpenilai.


Pelaksanaan penilaian4
PelaksanaanPenilaian

6. PejabatPenilaiberdasarkanhasilpenilaianprestasikerjadapatmemberikanrekomendasikepadapejabat yang secarafungsionalbertanggungjawabdibidangkepegawaiansebagaibahanpembinaanterhadap PNS yang dinilai.


Keberatan hasil penilaian
KeberatanHasilPenilaian

1. Dalamhal PNS yang dinilaikeberatanatashasilpenilaianmaka PNS yang dinilaidapatmengajukankeberatandisertaidenganalasan-alasannyakepadaatasanpejabatpenilaisecarahierarki paling lama 14 (empatbelas) harisejakditerimahasilpenilaianprestasikerja.


Keberatan hasil penilaian1
KeberatanHasilPenilaian

2. Atasanpejabatpenilaiberdasarkankeberatan yang diajukansebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmemeriksadenganseksamahasilpenilaianprestasikerja yang disampaikankepadanya.


Keberatan hasil penilaian2
KeberatanHasilPenilaian

3.Terhadapkeberatansebagaimantersebutdiatas, atasanpejabatpenilaimemintapenjelasankepadapejabatpenilaidan PNS yang dinilai.

4.Berdasarkanpenjelasandarikeduabelahpihak, atasanpejabatpenilaiwajibmenetapkanhasilpenilaianprestasikerjadanbersifat final.


Keberatan hasil penilaian3
KeberatanHasilPenilaian

5. Dalamhalterdapatalasan-alasan yang cukup, AtasanPejabatPenilaidapatmelakukanperubahannilaiprestasikerja PNS.


Ketentuan lain
KETENTUAN LAIN

1. KetentuandalamPeraturanPemerintahiniberlakujugabagiCalon PNS.


Ketentuan lain1
KETENTUAN LAIN

2. Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diangkatsebagaipejabatnegaraataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldantidakdiberhentikandarijabatanorganiknyadilakukanolehpimpinaninstansi yang bersangkutanberdasarkanbahandariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.


Ketentuan lain2
KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang sedangmenjalankantugasbelajardidalamnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolah yang bersangkutan.


Ketentuan lain3
KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang menjalankantugasbelajardiluarnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolahmelaluiKepalaPerwakilanRepublik Indonesia dinegara yang bersangkutan.


Ketentuan lain4
KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadaPemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atauinstansipemerintahlainnyadilakukanolehpejabatpenilaidimana yang bersangkutanbekerja.


Ketentuan lain5
KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdilakukanolehpimpinaninstansiinduknyaataupejabat lain yang ditunjukberdasarkanbahan yang diperolehdariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.


Ketentuan lain6
KETENTUAN LAIN

  • PNS yang diangkatmenjadiPejabat Negara ataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldandiberhentikandarijabatanorganiknya, CutiDiluarTanggungan Negara, MasaPersiapanPensiun, diberhentikansementara, dikecualikandarikewajiban PPK PNS.


Ketentuan lain7
KETENTUAN LAIN

  • Bagi PNS yang melakukantugasbelajardandiperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdikecualikandarikewajibanmenyusuna SKP.


Ketentuan lain8
KETENTUAN LAIN

  • Penilaianprestasikerjabagi PNS diaturtersendiridalamPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.


Ketentuan penutup
KETENTUAN PENUTUP

  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, PeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134), dicabutdandinyatakantidakberlaku.


Ketentuan penutup1
KETENTUAN PENUTUP

  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, semuaperaturanpelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipiltetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalamPeraturanPemerintahini.


Ketentuan penutup2
KETENTUAN PENUTUP

  • PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan, yang mulaidilaksanakanpadatanggal 1 Januari 2014.


SEKIAN DAN

TERIMA KASIH


ad