PENYUSUNAN DRAF INPRES TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

1. PENYUSUNAN DRAF INPRES TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA DeputiBidangPenangananDarurat, BNPB Ir. Tri Budiarto, M.Si BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Deputi Bidang Penanganan Darurat Direktorat Bantuan Darurat

2. LATAR BELAKANG INDONESIA • Indonesia memiliki ± 17.000 pulaudenganluas ± 5,2 juta km² terdiri dari 1,9 juta km² daratandan 3,3 juta km² perairan; • Terletak diantara 2 benua & 2 Samudra; • Pertemuan 3 lempeng tektonik; • ± 500 sungai besar & kecil (30%nya melewati populasi padat penduduk);

3. LATAR BELAKANG INDONESIA • Lebih dari 500 gunung api (128 masih aktif = 15 % diseluruhdunia). • Populasi penduduk sekitar 230 juta, lebih dari 310 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda (67 bahasa daerah/lokal). • Issue : • Hidup berdampingan dengan berbagai macampotensi bencana.

4. GRAFIK KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002 - 2013 1.946 1.811 1.634 1.678 1.248 1.074 817 778 745 602 404 146 • Frekuensibencana cenderungmeningkatdaritahunketahun; • Jenisbencana didominasibencanahidrometeorologiseiring denganperubahan iklim global & degradasi kualitas lingkungan.

5. GRAFIK KEJADIAN BENCANA SEMESTER 1 TAHUN 2014 • PadaJanuari 2014 frekuensibencana cenderunglebihtinggidaribulanlainnya. Hal inimemperlambatupayapenanggulangandaruratkarenasebagianbesardaerahbelumMengesyahkan APBD nya.

6. PP 21 Thn 2008 Pasal Pasal 47Ayat 1 “Dalam Status Keadaan Darurat Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai Kemudahan Akses berupa Komando untuk memerintahkan Sektor/Lembaga dalam Satu Komando … “

7. PERMASALAHAN DALAM PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA • Program kegiatan penanganan darurat sulit dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga karena harus mengikuti prosedur normal sehingga sering mengalami keterlambatan dalam percepatan penanganan. • Belum terkoordinir & masih minimnyaanggaran bagi K/L dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana.

8. PERMASALAHAN DALAM PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA • Belumadanyapayunghukum/ INPRES bagikementerianlembagadalammendukungkegiatanpenanggulangandaruratsehinggaseringmengalamikesulitandalammelaksanakanfungsidankewenanganmasingmasing. • KetergantunganPemdadalampenanggulangandaruratkepadaPemerintahPusatcukuptinggi.

9. KONDISI YANG DIINGINKAN • Adanyakolaborasi, koordinasi, integrasidansinkronisasidalampenangulangandaruratbencana. • Penangulangandaruratbencanadapatdilaksanakansecaracepatdantepat. • Mobilisasisumberdayapersonil, logistik, peralatandanpendanaandapatdilaksanakandengansegera. • Terwujudnya system Penangulangandarurat yang efektifmelaluipeningkatanfungsikoordinasi, komandodanpelaksanadaruratbencana.

10. KONDISI YANG DIINGINKAN • Pendanaan yang menggunakannomenclaturbencanauntukkeadaandarurattetapdikoordinir BNPB & disalurkankembalikepada K/L sesuaiportofoliomasing-masinggunamenjaminterselenggaranya program kegiatansecaracepat, tepat & akuntabel.

11. INTERVENSI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA • Optimalisasi tugas pokok dan fungsi K/L dalam penanggulangan darurat bencana; • Menciptakan kolaborasi yang baik antara stakeholders (seluruh kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah): • Penempatan dan Penyatuan anggaran darurat bencana; • Pengerahan dengan cepat seluruh potensi nasional K/L, TNI, POLRI baik personil, peralatan maupun pendanaan; • Ditetapkannya kebijakan berupa Inpres Tentang Penanggulangan Darurat Bencana

12. DRAF INPRES TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

13. Thank You … …Terimakasih ありがとう非常に (Arigato Gozaimasu) DIREKTORAT BANTUAN DARURAT DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat Telp./Fax. 021-3504983