PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL

1. PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP SESDITJEN PERIKANAN TANGKAP FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bandung, 21 – 23 Agustus 2013

2. Outline Forum KomunikasiPejabatFungsionalKementerianKelautan Dan Perikanan • KERAGAAN PNS DAN PEJABAT FUNGSIONAL • JUMLAH DAN SEBARAN • KOMOSISI PEGAWAI • MENURUT GOLONGAN • MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN • MENURUT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL • KERAGAAN JABATAN FUNGSIONAL • FORMASI JABATAN FUNGSIONAL • PERMASALAHAN FORMASI PENGANGKATAN PNS MELALUI JALUR FUNGSIONAL TERTENTU • JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN • TUGAS SYAHBANDAR DAN OBSERVER

3. 1. KERAGAAN PNS & PEJABAT FUNGSIONAL Forum KomunikasiPejabatFungsionalKementerianKelautan Dan Perikanan

4. JUMLAH & SEBARAN JUMLAH Jumlah PNS lingkupDirektoratJenderalPerikananTangkapseluruh Indonesia per 1 Agustus 2013, sebanyak 1.465 orang. SEBARAN UPT (64,0%) PUSAT (25,0%) BUMN & PERUM (8,8%) LAINNYA (2,2%)

5. KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT GOLONGAN PER 1 AGUSTUS 2013 orang GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV

6. KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PER 1 AGUSTUS 2013 orang NON PERIKANAN (73,3%) PERIKANAN (26,7%)

7. KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL PER 1 AGUSTUS 2013 FUNGSIONAL UMUM (80,5%) FUNGSIONAL KHUSUS (5,3%) PEJABAT STRUKTURAL (14,3%)

8. KERAGAAN JABATAN FUNGSIONAL PER 1 AGUSTUS 2013

9. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PER 1 AGUSTUS 2013

10. permasalahanformasipengangkatan PNS melaluijalurfungsionaltertentu Calonpejabatfungsional Sudahdiangkat Belumdiangkatdiangkat Prosesmutasi KebutuhanOrganisasi Mendukung TUSI dilanjutkan Dimasukankedalamjabatanfungsional yang mendukung TUSI TidakMendukung TUSI Dialihkankedalamjabatanfungsionallainnya Berkoordinasidengan biro kepegawaian

11. 2. PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN Forum KomunikasiPejabatFungsionalKementerianKelautan Dan Perikanan

12. DASAR HUKUM • PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TETANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA • PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PB.02/MEN/2012 DAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 • KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.45/MEN/2012 TENTANG UNIT KERJA PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN • KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39/KEPMEN-KP/SJ/2013 TENTANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI SERTA SEKRETARIAT TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN • KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP 25/MEN/SJ/2012 TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

13. TUJUAN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN DENGAN MENGENDALIKAN UNSUR-UNSUR KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP PENGENDALIAN DOKUMEN PERIJINAN SPESIFIKASI SARANA HASIL PENANGKAPAN IKAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN • Dokumenijinpenangkapan • DokumenKapaldanMesin • DokumenAlatTangkap • SIB/SPB, SHTI) • KeabsahanDokumen & masaberlakuPerijinan • SpesifikasiKapal • SpesifikasiMesin • SpesifikasiAlatTangkap • SpesifikasiAlat Bantu & Rumpon • PrasaranaPelabuhan & SentraNelayan • Kesesuaiandesaindenganfisiksarana, • Jenisdanukuranikan • Kematangan & Sex Ratio Ikan • Penyebaran Daerah Penangkapan • Ikan – ikandilindungi • PenangananMutuIkandikapal • Pemeriksaanmelalui : • Catatan Logbook • Sampling ikan • Observer ANALISA DAN EVALUASI (Efisiensi BBM, Produktifitas (CPUE), KapasitasPenangkapan, Musim, PenyebaranIkan & Daerah Penangkapan

14. AKSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN PADA TAHUN 2013 MEMBENTUK TIM PENILAI INSTANSI DENGAN SUSUNAN : DITJEN PT, DITJEN PSDKP DAN BIRO KEPEGAWAIAN DINILAIKAN OLEH TIM DITJEN PT DI PUTUSKAN BERSAMA MELALUI RAPAT PLENO OLEH TIM PENILAI INSTANSI PJ FUNGSIONAL DITJEN PT TELAH DILAKUKAN PENILAIAN PERIODE I DAN KE II TAHUN 2013 PJ FUGSIONAL DITJEN PSDKP DINILAIKAN OLEH TIM DITJEN PSDKP PEMBAHASAN JUKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM PENGAWAS PERIKANAN BDANG PENANGKAPAN IKAN BERKOORDINASI DENGAN BIRO KEPEGAWAIAN MENGADAKAN SOSIALISASI KESELURUH UNIT KERJA BAIK PUSAT MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN

15. Perampingan Struktur PP. No. 100 Th 2000 Jo. PP. No. 13 Th. 2002 Manajerial Kepemimpinan struktural RUU APARATUR SIPIL NEGARA DUA JALUR MENDAYAGUNAKAN DAN MENGEMBANGKAN KARIER PNS Pengangkatan dalam jabatan PNS Profesional Keahlian atau Keterampilan PP. No. 16 Th 1994 Jo Keppres No. 87 Th. 1999 Pengembangan fungsi fungsional

16. PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN PNS STRUKTURAL FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL UMUM ESELON I PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN STAF ESELON II RENCANA PENGHAPUSAN ESELON III & IV (SESUAI RUU ASN) ESELON III ESELON IV SYAHBANDAR JumlahSyahbandar 133 orang MENYIAPKAN FORMASI SYAHBANDAR POLA KARIER YANG JELAS Jumlahpelabuhanseluruh Indonesia sebanyak 816 pelabuhan Kekurangan SDM

17. 3. TUGAS SYAHBANDAR & OBSERVER Forum KomunikasiPejabatFungsionalKementerianKelautan Dan Perikanan

18. TUGAS OBSERVER PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN • MelaksanakanPengamatan, Pengukuran, Pencatatan, Dan MelaporkanKegiatanPenangkapanIkan; • MelaksanakanPengamatan, Pencatatan, Dan MelaporkanKegiatanPemindahanIkan Di Laut Dari KapalPenangkapIkanKeKapalPenangkapIkanAtau Dari KapalPenangkapIkanKeKapalPengangkutIkan

19. TUGAS SYAHBANDAR PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PERMEN-KP/2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN MengaturKedatanganKapalPerikanan Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan MenerbitkanSuratTandaBuktiLaporKedatanganKapalPerikanan MengaturKeberangkatanKapalPerikanan MenerbitkanSuratTandaBuktiLaporKeberangkatanKapalPerikanan MenerbitkanSuratPersetujuanBerlayar Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

20. PERATURANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3/PERMEN-KP/2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN Memeriksa Log Book PenangkapanIkan MengaturOlahGerakdanLaluLintasKapalPerikanandiPelabuhanPerikanan MengawasiPemanduan MengawasiPengisianBahanBakar MengawasiKegiatan Pembangunan FasilitasPelabuhanPerikanan Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan MemimpinPenanggulanganPencemarandanPemadamanKebakarandiPelabuhanPerikanan Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan MemeriksaSertifikatIkanHasilTangkapan

21. RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN URAIAN TUGAS SYAHBANDAR PELABUHAN DAN PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (OBSERVER) TerdapatDidalamButir-butirKegiatanPengawasPerikananBidangPenangkapanIkan SYAHBANDAR & OBSERVER JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDAG PENANGKAPAN IKAN

22. SekiandanTerimakasih Design by kepegawaian_djpt_2013