1 / 7

Identitas Mahasiswa

RORO WIDYAH PRIMA GUMILANG, 3401405002 Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Identitas Mahasiswa.

reya
Download Presentation

Identitas Mahasiswa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RORO WIDYAH PRIMA GUMILANG, 3401405002Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

  2. Identitas Mahasiswa • - NAMA : RORO WIDYAH PRIMA GUMILANG - NIM : 3401405002 - PRODI : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Ilmu Sosial - EMAIL : gilang_pigy pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Makmuri - PEMBIMBING 2 : Drs. Slamet Sumarto,M.Pd - TGL UJIAN : 2009-07-27

  3. Judul • Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

  4. Abstrak • Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka ragam suku budaya dan adat istiadat. Dengan keberadaan ini menimbulkan konsekuensi berlakunya hukum waris khususnya dalam pembagian waris anak angkat, dimana terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Negara Indonesia belum memiliki hukum waris yang bersifat nasional untuk berbagai kalangan masyarakat Indonesi hingga sekarang ini. Pokok permasalahan yng diangkt dlm skripsi ini adalh bgiman kedudukn ank angkt di Kecamatan Mrgoyoso Kabupaten Pati, sistim hukum yang digunakan dalam pembgian waris anak angkat belum jelas, dan bagaimana proses pelaksanan pembagian waris anak angkat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan anak angkat, sistim yang dipakai dalam pembagin waris anak angkat, proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat. Kegunan yang diambil dalam penelitian ini yatu memberikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat mengenai sistim hukum waris yang dipakai dalam pelaksanaan pembagian waris anak angkat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pemerikasaan keabsahan data yang digunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang dipakai adalah model analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengngkatn anak dilakukn secara hukum, disebut adopsi. Kedudukan anak angkat ama seperti anak kandung, yaitu disekolahkan, dinafkahi secara lahir batin (dipenuhi secara materi sesuai kemampuan orang tua angkat, dengan tidak membedakan materi yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung, serta diberi nasehat dan kasih sayang yang sama rata). Keluarga yang memiliki ank ngkat belum semunya melkukn pembgian waris untuk anak angkat. Keluarga yang belum semuanya melakukan pembagian waris untuk anak angkat. Keluarga yang belum pernah melakukan pembagian waris untuk anak angkat, baru memiliki rencana pembagian waris yang akan dilakukan nantinya menggunakan sistim pembagian waris secara hukum perdata. Keluarga yang telah melakukan pembagian waris untuk anak angkat menggunakan sistim pembagian waris secara hukum perdata. Yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian waris adalah Notaris yang ditunjuk keluarga, disaksikan dan disahkan oleh Modin dan Carik sebagai Wakil Aparat Desa. Proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat menggunakan sistim individual, yaitu sistim yang ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Menggunakan sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah ”individual mutlak”. Dengan bersifat mutlak harus dilakukan pembagian secara individual, namun sifatnya tidak memaksa. Dalam pelaksanaan pembagian waris, harta dibagi setelah suami meninggal dunia. Setelah adanya perkawinan yang mengakibatkan saling dapat mewarisi apabila satu diantara meninggal, maka suami yang ditinggal mati isterinya ataupun sebaliknya, secara otomatis menjadi ahli warisnya. Pewarisan dilaksankan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatn serta saling memperhatikan. Saran bagi keluarga yang memiliki anak angkat, diharapkan semakin memperhatikan kedudukan anak angkat, dan semakin mengerti cara pembagian waris yang benar untuk anak angkat dan anak kandung, dengan tujuan untuk kesejahteraan anak nantinya. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk lebih mensosialisasikan penerapan aturan hukum pembagian waris untuk anak angkat.

  5. Kata Kunci • Pembagian Waris, Waris, Anak Angkat

  6. Referensi • Afandi, Ali. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta : PT Rineka Cipta. Basyir, Ahmad Azhar. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta : UII Press. Budiarto. 1995. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta : Akademi Presindo. Busher, Muhammad. 1985. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta : PT. Pradnya Paraita. Hadikusumo, Hilman. 1991. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam Perundangan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Martosedono, Amir. 1992. Hukum Waris. Semarang : Dahara Prize. ________________. 1990. Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. Semarang : Dahara Prize. Moleong, Lexy. 2004. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Musthofa. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Oemarsalim. 2006. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta. Poerwodarminto, WJS. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : P.N Balai Pustaka. Subekti, Tjitrosudibio. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Tamarikan. 1992. Asas-Asas Hukum waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung : PT. Pionir Jaya. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997. 2007. Trinity.

  7. Terima Kasih • http://unnes.ac.id

More Related