MANAJEMEN ASET

1. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MANAJEMENASET Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2013

2. Agenda Umum Paparan ini membahas secara umum mengenai pengelolaan barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan di bidang yuridis dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian, dibahas dan didiskusikan pokok pemikiran dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus yang ada dalam pengelolaan barang milik negara serta pembahasan atas tiap-tiap titik kegiatan, khususnya penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan mengenai peraturan dan kebijakan baru yang ada dalam pengelolaan barang milik negara.

3. LATAR BELAKANG UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Unifikasi peraturan pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, Pengaturan hal-hal yang belum diatur sebelumnya, Menampung kebutuhan dalam praktek, dan Pemberian landasan hukum yang lebih kuat PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006TENTANG PENGELOLAAN BMN/D • Permenkeu No. 96/2007 tentangTataCaraPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan BMN • Permenkeu No. 97/2007tentangPenggolongandanKodefikasi BMN • Permenkeu No. 120/2007 tentangPenatausahaan BMN • Permenkeu No. 179/2009tentangPenilaian BMN • Permenkeu No. 29/2009tentangPenggolongandanKodefikasi BMN

4. KONSEPSI DASAR • PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarangwajibmengeloladanmenatausahakan BMN/D yang beradadalampenguasaannyadengansebaik-baiknya. • BMN/D yang diperlukanbagipenyelenggaraantugaspemerintahannegara/daerahtidakdapatdipindahtangankan. • Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. • BMN/D yang berupatanah yang dikuasaiPemerintahPusat/Daerah harusdisertifikatkanatasnamaPemerintah RI/Pemda yang bersangkutan. • Bangunanmiliknegara/daerahharusdilengkapidenganbukti status kepemilikandanditatausahakansecaratertib. • BMN/D dilaranguntukdiserahkankepadapihak lain sebagaipembayaranatastagihankepadaPemerintahPusat/Daerah. • BMN/D dilarangdigadaikanataudijadikanjaminanuntukmendapatkanpinjaman. • Pihakmana pun dilarangmelakukanpenyitaanterhadap : • barangbergerakmiliknegara/daerahbaik yang beradapadainstansiPemerintahmaupunpadapihakketiga; • barangtidakbergerakdanhakkebendaanlainnyamiliknegara/daerah; • barangmilikpihakketiga yang dikuasaiolehnegara/daerah yang diperlukanuntukpenyelenggaraantugaspemerintahan.

5. RUANG LINGKUP BMN ASAL PEROLEHAN • Jenis belanja: • - Belanja barang (52) • - Belanja modal (53) • - Belanja hibah (56) • - Bantuan sosial (57) • - Belanja Lain-lain (58) APBN Perolehan Lain yang sah • Termasuk : • Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; • Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08) • BLU • PERTANGGUNGJAWABAN • Aset Lancar •  Persediaan • Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi Dalam Pengerjaan • Aset Lain-lain • Aset Tidak Berwujud • Kerjasama Pihak Ketiga • Aset yang tidak digunakan • Hibah/sumbangan • Perjanjian/kontrak • Peraturan perundang-undangan • Putusan pengadilan PENGELOLAAN • PENGELOLAAN • Pemindahtanganan • Penjualan • Hibah • Tukar-menukar • PMP • Penghapusan • Penggunaan • Pemanfaatan • Sewa • Pinjam pakai • KSP • BGS/BSG

6. UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA. KEU. NEG ( PSL. 6 ) DISERAHKAN DIKUASAKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEPL. PEMR. DRH UTK MENGELOLA KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN MENTERI/PIMP.LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN) MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT. • GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA • MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5) • MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps 43) PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4) MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KASATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 5) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7)

7. SIKLUS PENGELOLAAN BMN • SIKLUS REGULER • Penggunaan • Pembinaan, PengawasandanPengendalian • PengamanandanPemeliharaan • Penatausahaan • Penghapusan • SIKLUS INSIDENTIL • Pemanfaatan • Pemindahtanganan • Penilaian • Pemusnahan • PERENCANAAN & PENGANGGARAN • PENGADAAN IKUTAN • LELANG • TGR(PIUTANG)

8. Penggunamembuat & menyampaikankepadaPengelola • PerencanaanKebutuhan • Penganggaran Pendaftaran BMN/D PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN PENGHAPUSAN(ADMINISTRASI) • LELANG • TGR(PIUTANG) SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D • INSIDENTIL: • Pemanfaatan • Sewa • PinjamPakai • KSP • BGS/BSG • Penilaian • REGULER: • Pengamanan & Pemeliharaan; • Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian • Penatausahaan; • PENJUALAN • HIBAH • TUKAR MENUKAR • PMN

9. Tanah/bangunan. • Selaintanah/bangunan: • Memilikibuktikepemilikan, atau • Perolehannya > Rp25jt. • BMN yg dari awalpengadaanuntuk PMPP atauhibah. Penggunaan BMN Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan; Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada Pengelola. Pengelola mengatur penggunaan aset yang berlebih di Pengguna untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna lainnya. BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna, dapat digunakan sementara oleh Pengguna lain dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaannya setelah mendapatkan persetujuan Pengelola. Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaannya harus disertai perjanjian yang memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak. . PENGGUNA PENGELOLA • Selain Tanah/bangunan: • Tidakmemilikibuktikepemilikan; atau • Perolehannya ≤ Rp25jt Catatan:BMN untukalutsistapada TNI & Polritidakmemerlukanpenetapan status penggunaan

10. Tanah/bangunan. Pemanfaatan BMN PENGELOLA PENGGUNA Pemanfataan dilaksanakan dalam rangka kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang. Tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang yang seluruhnya akan dimanfaatkan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pengelola Barang. Seluruh penerimaan dalam rangka pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke Kas Negara • Sebagian T/B • SelainT/B denganpersetujuan PengelolaBarang

11. Sewa BMN • Jangkawaktusewa paling lama 5 (tahun) dandapatdiperpanjang. • Pembayaranuangsewadilakukansekaligus paling lambatsaatpenandatanganankontrak. • Penyewahanyadapatmengubahbentuktanpamengubahkontruksi, danbagian yang ditambahkanmenjadi BMN. • Penyewa BUMN/D, perorangan dan badan hukum lainnya. pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Optimalisasi BMN ygbelum/tidakdipergunakandalampelaksanaantupoksi Optimalisasi Penunjang MenunjangpelaksanaantupoksiK/L Mencegahpenggunaanolehpihak lain secaratidaksah. Pengamanan Stb = (3,33% x Lt x Nilaitanah) +(6,64% x Lb x Hs x Nsb) + Sp = 6,64% x Hp x Nsp) Stb = Sewa tanah & bangunan St = Sewa tanah (Rp/tahun) Lt = Luas tanah (m2)  terendah NJOP Lb = Luas lantai Bangunan Hs = Harga satuan bangunan standar keadaan baru Nsb = Nilai sisa bangunan Sp = Sewa Prasarana Bangunan Hp = Harga prasarana Bangunan dalam keadaan baru Nsp = Nilai sisa prasarana bangunan • Penyusutan • bangunan permanen = 2 % /tahun • bangunan semi permanen = 4 % /tahun • bangunan darurat = 10 % /tahun • pekerjaan halaman = 5 % /tahun • mesin/instalasi = 10 % /tahun • furniture/elektronik = 25% /tahun • Cat: penyusutan bangunan maks. 80 %

12. Pinjam Pakai BMN penyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMN diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat. • Jangkawaktupinjampakai paling lama 2 (tahun) dandapatdiperpanjang. • Dalamhalakandiperpanjang, permintaanperpanjangandiajukan paling lambat 3 (tiga) bulansebelumjangkawaktuberakhir. • Peminjam : Pemerintah Daerah • Tanah dan/ataubangunan yang dipinjampakaikan, harusdipergunakansesuaiperjanjiandantidakdiperkenankanuntukdiubahbentukbangunan. • Pemeliharaandanbiaya yang timbulselamamasapinjampakai,menjaditanggungjawabpeminjam. • Setelahmasapinjampakaiberakhir, peminjamharusmengembalikanBarangMilik Negara yang dipinjamdalamkondisisesuaidenganperjanjian. Optimalisasi BMN ygbelum/tidakdipergunakandalampelaksanaantupoksi Optimalisasi Penunjang Menunjang penyelenggaran pemerintah daerah

13. Kerjasama Pemanfaatan BMN pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya. • KSP tidakmengubah status BMN. • Saranadanprasarana yang menjadibagiandaripelaksanaan KSP adalah BMN sejakpengadaannya. • Jangkawaktu KSP paling lama 30 tahundandapatdiperpanjang. • Mitra : BUMN/D dan badan hukum lainnya. • Mitra KSP ditentukanmelalui tender, kecuali BMN yang bersifatkhusus. • Seluruhbiaya yang timbuldalamtahappersiapandanpelaksanaan KSP menjadibebanMitra KSP. • IMB harusatasnamaPemerintah RI. Optimalisasi BMN ygbelum/tidakdipergunakandalampelaksanaantupoksi Optimalisasi PNBP Meningkatkan penerimaan negara Mencegahpenggunaantanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pengamanan • Kontribusitetap. • Pembagiankeuntunganhasilpendapatan KSP.

14. BGS/BSG BMN BGS : pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu berakhir. BSG : pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati. . • Selamamasapengoperasian BGS/BSG, Penggunabarangharusdapatmenggunakanlangsungobjek BGS/BSG untukmenyelenggarakantugaspokokdanfungsinya paling sedikit 10% dariluasobjek BGS/BSG; • Jangkawaktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ; • Pemilihanmitra BGS/BSG dilakukanmelalui tender denganpesertasekurang-kurangnya 5 (lima) peserta; • IMB harusatasnamaPemerintah RI. Fungsi Pelayanan Dilakukanuntukmenyediakanbangunandanfasilitasnyadalamrangkatupoksi K/L, yang danapembangunannyatidaktersediadalam APBN • Kewajiban Mitra BGS/BSG: • Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara; • Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BGS/BSG; • Memelihara objek BGS/BSG.

15. Slide 15 Surat Menteri Keuangan No. S-420/MK.02/2011 tgl 25 Juli 2011 PRINSIP DASAR NON TUSI TUSI PP 6/2006 PP JENIS DAN TARIF PNBP • Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi antara lain pemanfaatan gedung untuk kegiatan pernikahan dan sejenisnya • Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak melibatkan kuasa pengguna barang Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi seperti pemanfaatan gedung asrama untuk kegiatan diklat • Tindak Lanjut: Kementerian/Lembaga diminta untuk: • Menginventarisir jenis PNBP yang terkait dengan pemanfaatan BMN dalam usulan revisi RPP/PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L, • Mengusulkan pengaturan jenis dan tarif PNBP dimaksud sesuai PP No. 6/2006 • Mengusulkan RPP/revisi PP kepada Menteri Keuangan

16. Tanah/bangunan. Pemindahtanganan BMN pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah tidak perlu mendapat persetujuan DPR :. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri; diperuntukkan bagi kepentingan umum; dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang incracht dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis PENGELOLA PENGGUNA • Sebagian T/B • SelainT/B denganpersetujuan PengelolaBarang

17. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

18. Tanah/bangunan Penjualan BMN PENGELOLA PENGGUNA pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Optimalisasi Optimalisasi BMN yang berlebih/idle • Bangunan harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti telah tersedia; • Penjualan tanah/ bangunan rumah negara gol. III • Selain tanah/bangunan Ekonomis Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara denganpersetujuan Pengelola Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legalitas • Tidakmengganggutupoksi K/L. • Dilaksanakandenganlelang, kecuali BMN yang bersifat khusus, yaitu: • Rumah negara gol. III; • Kendaraan dinas pejabat negara. • BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola berdasarkan pertimbangan Pengguna & instansi teknis terkait, yaitu: • Tanah/bangunan yg akan digunakan utk kepentingan umum; • Jika dilelang akan merusak tata niaga; • Tanah kavling yg dari awal pengadaan utk pembangunan perumahan pegawai negeri. • Apabilatidaklakudilelang, maka dilakukanpemindahtangananbentuk lain. • Apabilatidakdapatdipindahtangankandlmbentuk lain, makadimusnahkansetelahmendapatkanpersetujuanPengelola. • Penjualankendaraandinasoperasional • Telahberusia 10 tahun; atau • Hilangataurusakberatakibatkecelakaanatauforce majeure dgnkondisimaks. 30%.

19. Tanah/bangunan Tukar Menukar BMN pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. PENGELOLA PENGGUNA • Tanah/Bangunan pada Pengguna Barang namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota • Selain tanah/bangunan Optimalisasi Optimalisasi BMN yang berlebih/idle Ekonomis Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara denganpersetujuanPengelola Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legalitas • Tukar-menukar BMN dilakukandalamhal: • Tidaksesuaitataruangwilayah/kota; • Belumdimanfaatkansecara optimal; • Penyatuan BMN yang lokasinyaterpencar; • Pelaksanaanrenstrapemerintah/negara; atau • ketinggalanteknologi • Mitra : BUMN/D, Pemda, perorangan, dan badan hukum lainnya. • Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat, kecuali pertukaran dengan: • Pemda; atau • pihak yg mendapat penugasan pemerintah. • Penggantian utama: tanah atau tanah dan bangunan; • Nilai barang pengganti ≥ BMN • Catatan: • Apabila nilai barang pengganti < BMN, mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN.

20. Tanah/bangunan Hibah BMN PENGELOLA PENGGUNA pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. • Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan; • Sebagian tanah /bangunan • Selain tanah/bangunan Non Profit Oriented Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan Penunjang Menunjangpenyelenggaraanpemerintahandaerah denganpersetujuanPengelola • BMN yang dapatdihibahkan: • Dari awalpengadaanuntukdihibahkan; • Bukanbarangrahasianegara; • Bukanbarang yang menguasaihajathiduporangbanyak; • Barang idle; • Berdasarkankeputusanpengadilanatauketentuanperundang-undanganditentukanuntukdihibahkan; • Untukpembangunanfasilitasumumsesuaiketentuanperundang-undangan, fasilitassosialdankeagamaan. • BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain • Penerima Hibah : • Pemda • Lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan

21. Tanah/bangunan Penyertaan Modal pengalihan kepemilikan BMN dari semula kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah. PENGELOLA PENGGUNA • Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk PMPP (dokumen penganggaran); • Selain tanah/bangunan denganpersetujuanPengelola • BMN ygdariawalpengadaanuntuk PMPP, diajukankepadaPengelolaBarang max. 6 bulansetelahpenetapan status penggunaan, danapabilaterlambatakandikenakansewa. • Penyertaanditetapkandengan PP. • Pengajuan RPP PMPP kepadaPresidendilakukanPengelolaBarang. • Semuabiayapelaksanaanpenyertaan dibebankanpadapenerima.

22. D E F I N I S I PENGAHPUSAN BMN • Penghapusanadalahtindakanmenghapuscatatanbarangmiliknegaradari: • DaftarBarangPenggunaolehpenggunabarang • DaftarBarangMilik Negara olehpengelolabarang • denganmenerbitkansuratkeputusandaripejabat yang berwenang. S Y A R A T J E N I S

23. Tanah/bangunan. Pemusnahan BMN A L A S A N • Tidakdapatdigunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan; • Alasan lain sesuaiundang-undang. C A R A • Dibakar, dihancurkan, ditimbun; • Ditenggelamkankelaut, sesuaiundang-undang P E L A K S A N A A N PENGELOLA PENGGUNA • Sebagian T/B • SelainT/B denganpersetujuan PengelolaBarang

24. PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA Pengelola Barang PENGAMANAN Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang FISIK ADMINISTRASI HUKUM

25. SertifikasiPenertiban Barang Milik Negara 186/PMK.06/2009 24/2009 • Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. tentang • Pensertipikatan BMN berupa Tanah • Memberikan kepastian hukum • Memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah • Melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah • Mengamankan BMN berupa tanah BMN atas tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menguasai/ menggunakan BMN. • Inventarisasi & identifikasi • Menyelesaikan masalah penguasaan/persertifikatan • Mengajukan permohonan sertifikasi • Pengajuananggaran • Pelaporan • Usulan penetapan status penggunaan K/L KEMENTERIAN KEUANGAN BPN Slide7

26. Penatausahaan BMN Ditjen PBN DJKN rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku UAPB UAPA UAPPA-E1 UAPPB-E1 KanwilDitjen PBN UAPPB-W Kanwil DJKN UAPPA-W UAKPB UAKPA KPPN KPKNL

27. Pengaturan Baru Sesi ini menceritakan peraturan dan kebijakan terbaru yang ada dalam pengelolaan BMN. Presentasiinimenyajikankebijakan pengaturan mengenai pengelolaan rumah negara, tindak lanjut hasil inventarisasi dan penertiban BMN, dan pengelolaan BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

28. TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BMN PADA K/L (271/KMK.06/2011) • Barang yang tidak ditemukan. • BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN. • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atasnamaK/L. • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan. • BMN dikuasai oleh Pihak Lain. • BMN dalam sengketa. • BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan. • BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi. • Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis. • Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua)tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK Slide 28

29. Barang yang tidak ditemukan (BMN berupa tanah) Punya dokumen kepemilikan ? Tidak > 30 tahun ? Ya PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut Tidak Ya Mencari historis Ditemukan ? Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan? Tidak Ya selesai Ada masalah hukum ? Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 danBA-05 Tidak Tidak Ya selesai Ya Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada K/L Selesaikan sesuai keputusan ini 1 Slide 29

30. Punya dokumen kepemilikan ? Barang yang tidak ditemukan (BMN selain tanah) Tdk Perolehan sebelum 31 Des 2004 ? Ya Ya > 50 juta ? Ya Tidak > 25 juta ? Tidak Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 danBA-05 Tidak selesai Ya Membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan? Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05 Tidak Ya Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada K/L selesai 1 Slide 30

31. BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN Terhadap BMN yang berada dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang berdasarkan berita acara hasil penertiban BMN, data barang dengan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Penguna Barang bahwa BMN dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipindahtangankan/dimanfaatkan. 2 Slide 31

32. Barang yang tidak ditemukan(Koreksi Akuntansi) Existing ? Ada Catat Tidak Ada Dikuasai ? Ya Rusak Berat ? penghapusan (301) pada SIMAK-BMN Tidak Tidak Ya Pindah ke catatan manual Sengketa ? Koreksi SIMAK Proses administrasi Tidak Ya Disclose pada Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan BMN selesai 1 Slide 32

33. BMN dalam penguasaan K/L(BMN berupa tanah) Punya dokumen kepemilikan ? Ya Tidak Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, memagar, menitipkan melalui surat aset dimaksud kepada aparat setempat (lurah dan camat). Ada dokumen awal ? Atas nama K/L ? Ya Tidak Ya Tidak Proses sertifikasi mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya 3 selesai 4 Slide 33

34. BMN dikuasai oleh Pihak Lain Sengketa ? melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait. Tidak Ya upayahukumdenganmelibatkanPengelolaBaranguntukmeng-ajukangugatanperdatakePengadilansetempatataupenyelesai-an arbitrase yang ditindaklanjutidenganupayapengosongan. Berhasil Tdk • melakukan upaya hukum: • memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna menghindari adanya pengalihan atas tanah; • mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan; • melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi; pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana Jika putusanpengadilan yang berkekuatanhukumtetapdantidakadaupayahukumlainnya (PK) mengakibatkanberalihnya status kepemilikan BMN, makasegeraditindaklanjutidenganpenghapusan BMN. Setelah berhasil menguasai kembali BMN tersebut secara fisik, Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan BMN. selesai 5 Slide 34

35. BMN dalam sengketa 6 Slide 35

36. BMN dimanfaatkan Pihak Lain Ada Kompensasi ? Ada Prosedur sesuai ketentuan ? Tidak Ya Ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional Tidak Review/audit oleh aparat pengawas fungsional Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau BMN yang dioperasikan Pihak Lain dalam rangka menjalankan tupoksi K/L ? Seluruh penerimaannegara yang diperolehdaripemanfaatan BMN harusdisetorkepadaKasNegarasebagaimanahasil review/ audit Ya Tidak perlu kompensasi SisawaktuPerjanjianwajibdisesuaikandenganketentuandalamwaktu paling lambat 1tahun. Tidak Jikaterdapat hak negara yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut harus dibayar oleh pihak lain tersebut. 7 pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 8 selesai Slide 36

37. BMN berupa Gedung Dalam hal gedung dibangun di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa berlakunya kontrak habis dan tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dibangun di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak telah habis dibongkar tanpa persetujuan Menteri Keuangan • Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat pengawas fungsional. • Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh Satker. • Dalamhalterdapatsisabongkaran, makadilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa. • Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 9 10 Slide 37

38. PENGELOLAAN BMN EKS DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN 2011 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 • Penyelesaianpengelolaan BMN DK/TP selambat-lambatnyatanggal 31 Desember 2012

39. Ruang Lingkup Pengelolaan Bmn eks dekon/tp sebelum tahun 2011 (125/pmk.06/2011) 2010

40. PeNGGUNAAN 2010 • Penetapan status penggunaan BMNDK/TP dilakukan oleh: • Pengelola barang; • Tanah dan bangunan; • Selain T/B yang memiliki bukti kepemilikan atau nilai perolehan satuan di atas Rp 25jt • Pengguna barang  Selain yang ditetapkan pengelola barang • Penetapan status penggunaandilakukanatas BMN DK/TP yang sedangdigunakanataudirencanakanuntukdigunakandalampelaksanaantugasdanfungsiKementerian Negara/Lembaga. • Penetapan status penggunaantidakperludilakukanatas BMN DK/TP yang direncanakanuntukdilakukanPemindahtanganansampaidengantanggal 31 Desember 2012 atau yang telahdiserahkankepadapihakketiga

41. 2010 • dilakukankepadaPemda • dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola • Syarat: • tidakdigunakanuntukpenyelenggaraantusi K/L; • telahditatausahakanolehK/L; • digunakanuntukpenyelenggaraanpemerintahandaerah; • keberadaanfisiknya jelas; dan • dalamkondisibaik/layakuntukdigunakan. • dilakukankepada Pemda • dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola • Syarat: • tidakdigunakanuntukpenyelenggaraantusi K/L; • telahditatausahakanolehK/L; • digunakanuntukpenyelenggaraanpemerintahandaerah; • keberadaanfisiknya jelas; dan • dalamkondisibaik/layakuntukdigunakan.

42. PEMUSNAHAN 2010 Pelaksanaanpemusnahanatas BMN DK/TP dilakukansesuaiketentuan • Penghapusan dilakukan dalam rangka: • Pemindahtanganan; atau • sebab-sebab lain yang secara normal dapatdiperkirakanwajarmenjadipenyebabpenghapusan; • Nilai BMN DK/TP yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam Daftar Barang dan/atau Laporan Barang. • Kebenaranmaterialitasatassebab-sebab lain yang menjadialasanpenghapusantersebutmenjaditanggungjawabPenggunaBarang. • PersetujuanPengelolaatasusulanpenghapusantidakmenghapuskewajibanhukumPengguna/KuasaPengguna/pengurusbarang/ penanggungjawab BMN tersebutapabilaterdapatpelanggaranhukum yang telahdilakukan penghapusan

43. PENGELOLAAN BMN EKS DANA DEKONSENTRASI 2010 (248/PMK.07/2010) 2011 • Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN • dicatat sebagai persediaan • harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN. • Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dengan BAST selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. • Berdasarkan BAST, SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah. • Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan BAST. • Dalam hal K/L tidak menyerahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengadaan atau SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetap pada K/L.

44. PENGELOLAAN BMN EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010 (248/PMK.07/2010) 2011 • Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. • selain yang berasal dari kegiatan fisik lain  aset tetap. • yang berasal dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang  persediaan. • harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN oleh SKPD pelaksana TP. • Aset Tetap dihibahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD pelaksana TP sepanjang : • pihak K/L bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan yang diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah; dan • Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah. • Pelaksanaan Hibah Aset Tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam PMK 96/2007. • Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN harus diajukan selambat-Iambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang. • Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q DJKN , DJPU dan DJA dengan melampirkan BAST • Dalam hal K/L tidak melaksanakan ketentuan, maka K/L tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya. • Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada K/L.

45. PENGELOLAAN BMN EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010 (248/PMK.07/2010) 2011 • BMN berupa Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD pelaksana TP dengan BAST selambat-Iambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang. • Berdasarkan BAST , SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neracaPemerintahanDaerah. • Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST. • Dalam hal K/L tidak menyerahkan, maka BMN direklasifikasi menjadi aset tetap pada K/L.

46. TERIMA KASIH