1 / 23

Penyusunan & Pengawasan

Penyusunan & Pengawasan. Raperda/Perda Pajak Daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Perda. Page 2. Dasar Hukum. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ramona
Download Presentation

Penyusunan & Pengawasan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penyusunan&Pengawasan Raperda/Perda Pajak Daerah

  2. PemungutanPajakdan Retribusi Daerah harusdiatur danditetapkandalamPerda Page 2

  3. Dasar Hukum • UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Page 3

  4. Materi Muatan Raperda/Perda Page 4

  5. Materi Muatan Raperda/Perda Materi muatan yang akan diatur dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah pada dasarnya telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Materimuatan yang perludiaturlebihlanjutolehdaerahdlmPerdatersebutberkaitandengankebijakanpenetapantarifretribusiapakahuntuktujuankomersial, pemulihanbiayaataupengembanganpelayanan Untuk beberapa jenis retribusi jasa umum perlu pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, seperti pelayanan sampah dan pelayanan kesehatan dasar Page 5

  6. Nama, Objek, dan Subjek Pajak Pajak Untuk jenis pajak tertentu diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengecualikan objek pajak tertentu Untuk 16 jenis pajak yang ada, penamaan sebaiknya tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU PDRD. Subjek pajak perlu diatur utk transparansi dan akuntabilitas perpajakan, karena sebagian besar pajak daerah merupakan pajak tidak langsung maka pembayar pajak dan penanggung pajak dapat berbeda. Objek pajak daerah umumnya adalah konsumsi atau kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan. Penamaan jenis pajak tersebut dilakukan berdasarkan objek yang dikenakan pajak, contoh : Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet • Objek pajak daerah adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan pajak. • Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Page 6

  7. Materi Perda Pajak Dasar Pengenaan, Tarif, dan Dasar Perhitungan Pajak Perhitungan pajak terutang adalah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan Tarif Pajak Page 7

  8. Materi Perda Pajak Tarif Pajak Daerah Penetapan besarnya tarif pajak perlu mempertimbangkan : Tarif pajak daerah lainnya (tingkat mobilitas objek pajak) Kemampuan masyarakat setempat untuk memikul beban pajak Tingkat manfaat yang diberikan (PPJ untuk daerah yang jauh dari perkotaan) Upaya peningkatan pelayanan (the benefit tax-link) Membuka iklim investasi di daerah Kebutuhan pengeluaran daerah Page 8

  9. Materi Perda Pajak Masa Pajak Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pentinguntukdiaturterutamauntukpajak yang sifatnyadikenakansecaraterus-menerusdipungutolehpihak lain, sepertipajak hotel, restoran, PPJ, dll.. masapajakuntukjenispajakinidapatditetapkan 1 bulandanuntukpajaktahunanmasapajaknyaadalah 1 tahun. Page 9

  10. Materi Perda Pajak • Surat Tagihan Pajak Daerah • Kepala Daerah dapatmenerbitkan STPD jika: • Pajak Daerah dalamtahunberjalantidakataukurangdibayar; • b. Dari hasilpenelitian SPTPD terdapatkekuranganpembayaransebagaiakibatsalahtulisdan/atausalahhitung; • c. WajibPajak Daerah dikenakansanksiadministratifberupabungadan/ataudenda. • 2. JumlahkekuranganPajak Daerah yang terutangdalam STPD ditambahdengansanksiadministratifberupabungasebesar 2% (duapersen) setiapbulanuntuk paling lama 15 (lima belas) bulansejaksaatterutangnyaPajak Daerah. • 3. SKPD yang tidakataukurangdibayarsetelahjatuh tempo pembayarandikenakansanksiadministratifberupabungasebesar 2% (duapersen) sebulandanditagihmelalui STPD. Page 10

  11. Materi Perda Pajak • Tatacara Pembayaran • dan Penagihan • Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terutangnya pajak daerah dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak Daerah. • SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Daerah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. • Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. • Pajak Daerah yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak Daerah pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. • Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Page 11

  12. Materi Perda Pajak • Keberatan • Dalamjangkawaktu paling lama 3 bulan, WajibPajak Daerah dapatmengajukankeberatan • hanyakepadaKepala Daerah ataupejabat yang ditunjukatassuatuSPPT, SKPD, SKPDKB, • SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan • ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. • KeberatandapatdiajukanapabilaWajibPajak Daerah telahmembayar paling sedikitsejumlah • yang telahdisetujuiWajibPajak Daerah. • Dalamjangkawaktu paling lama 12 (dua belas) bulan, Kepala Daerah harus memberi keputusan • atas keberatan yang diajukan. • Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan • yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. • Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. • Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak Daerah sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. • 3. Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan • 4. Dalam hal keberatan Wajib Pajak Daerah ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Daerah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. • 5. Dalam hal Wajib Pajak Daerah mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan. • 6. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. B a n d i n g Page 12

  13. Materi Perda Pajak • Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif • Atas permohonanWajibPajakDaerahataukarenajabatannya, KepalaDaerahdapatmembetulkan SPPT, SKPD, SKPD-KB, SKPD-KBT atau STPD, SKPD-N atau SKPD-LB yang dalampenerbitannyaterdapatkesalahantulis dan/ataukesalahanhitung dan/ataukekeliruanpenerapanketentuantertentudalamperaturanperundang-undanganperpajakandaerah. • Kepala Daerah dapat: • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Daerah atau bukan karena kesalahannya. • mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPD-KB, SKPD-KBT atau STPD, SKPD-N atau SKPD-LB yang tidak benar. • mengurangkanataumembatalkanSTPD. • membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak Daerah yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. • mengurangkan ketetapan Pajak Daerah terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak Daerah atau kondisi tertentu objek pajak. • Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Page 13

  14. Materi Perda Pajak • Kedaluarsa Penagihan • Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa setelah • melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak Daerah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.  • Kedaluwarsa penagihan tertangguh apabila: • diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau • ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Daerah, baik langsung maupun tidak langsung. • Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. • Pengakuan utang Pajak Daerah secara langsung adalah Wajib Pajak Daerah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. • Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Daerah. • PiutangPajak Daerah yang tidakmungkinditagihlagikarenahakuntukmelakukanpenagihansudahkedaluwarsadapatdihapuskan. • GubernurmenetapkanKeputusanPenghapusanPiutangPajak Daerah provinsi yang sudahkedaluwarsa. • Bupati/walikotamenetapkanKeputusanPenghapusanPiutangPajak Daerah kabupaten/kota yang sudahkedaluwarsa. • Tata carapenghapusanpiutangPajak Daerah yang sudahkedaluwarsadiaturdenganPeraturanKepala Daerah. Page 14

  15. Pengawasan perda Pajak /retribusi Dasar Hukum UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 157, 158, dan 159 PengawasandanPembatalanPerdaPajakdanRetribusi Daerah Page 15

  16. Penyampaian, Evaluasi, dan Koordinasi Raperda PDRD Provinsi RAPERDA PDRD PROVINSI (Telah disetujui bersama DPRD) Sanksi 3 hari kerja stlh disetujui Koordinasi MENDAGRI (Evaluasi) MENKEU 15 hari kerja sejak diterima Sbg Laporan G U B DISETUJUI Sesuai dg UU PDRD, kepentingan umum, dan per-UU-an lain yg lbh tinggi DITOLAK Bertentangan dg UU PDRD, kepentingan umum, dan per-UU-an lain yg lbh tinggi PENETAPAN (Gubernur) PENYEMPURNAAN (Gub. & DPRD) Perda PDRD Provinsi Perda PDRD Provinsi Page 16

  17. Penyampaian, Evaluasi, dan Koordinasi Raperda PDRD Kabupaten/Kota RAPERDA PDRD KAB/KOTA (Telah disetujui bersama DPRD) Sanksi 3 hari kerja stlh disetujui Koordinasi GUBERNUR (Evaluasi) MENKEU 15 hari kerja sejak diterima Sbg Laporan B / W DISETUJUI Sesuai dg UU PDRD, kepentingan umum, dan per-UU-an lain yg lbh tinggi DITOLAK Bertentangan dg UU PDRD, kepentingan umum, dan per-UU-an lain yg lbh tinggi PENETAPAN (Bupati/Walikota) PENYEMPURNAAN (Bup/Walkot. & DPRD) Perda PDRD Kab/Kota Perda PDRD Kab/Kota Page 17

  18. Penyampaian, Evaluasi, dan Koordinasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah 1) RaperdaprovinsiygtelahdisetujuibersamaantaraGubernurdan DPRD provinsi, sebelumditetapkanmenjadiPerdaprovinsi, terlebihdahuludisampaikankepadaMendagridanMenkeu, paling lambatterhitungsejaktanggalpersetujuanbersamaantaraGubernurdan DPRD provinsi, dg melampirkandokumenpersetujuandimaksud; 2) Raperdakabupaten/kotaygtelahdisetujuibersamaantaraBupati/Walikotadan DPRD kabupaten/kota, sebelumditetapkanmenjadiPerdakabupaten/kota, terlebihdahuludisampaikankepadaGubernurdanMenkeu, paling lambat terhitungsejaktanggalpersetujuanbersamaantaraBupati/Walikotadan DPRD kabupaten/kota, dg melampirkandokumenpersetujuandimaksud; 3) PenyampaianRaperdaolehGubernuratauBupati/WalikotakepadaMenkeudimaksudkandlmrangkamempermudahdanmempercepatproseskoordinasi; 4) MendagrimelakukanevaluasiRaperdaprovinsiatauGubernurmelakukanevaluasiRaperdakabupaten/kota, dimanamasing-masingberkoordinasidenganMenkeu; HasilevaluasidankoordinasidimaksuddisampaikanolehMendagrikpdprovinsiybsataudisampaikanolehGubernurkpdkabupaten/kotayanggbersangkutan, paling lambatsejakditerimanyaRaperdadimaksud; 6) EvaluasidankoordinasiRaperdadimaksuduntukmenjamin agar Raperdatsbtdkbertentangan dg kepentinganumumdan/atauketentuanperaturanperundangan-undanganyglbhtinggi. 3 (tiga) hari kerja 3 (tiga) hari kerja 15 (lima belas) hari kerja Page 18

  19. Kewajiban Penyampaian Perda PDRD Sanksi PERDA PDRD PROV/KAB/KOTA 7 hari kerja stlh Ditetapkan MENKEU MENDAGRI Rekomendasi Pembatalan (20 hari kerja sjk diterima) Permohonan Pembatalan kpd Presiden (7 hari kerja sejak rekomendasi diterima) Bertentangan dg kepentingan umum & per-UU-an lbh tinggi Tdk bertentangan dg kepentingan umum & per-UU-an lbh tinggi PEMBATALAN dg. PERPRES 60 hari kerja sjk diterima NO ACTION PROV/KAB/KOTA Sanksi KEBERATAN MENERIMA 7 hari kerja Yudicial Review (MA) Penghentian Pungutan DIKABULKAN DITOLAK PENCABUTAN (KDH & DPRD) PERPRES Batal / Perda Berlaku PERPRES Berlaku / Perda Batal Page 19

  20. Penetapan Raperda dan Penyampaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah 1) DlmhalhasilevaluasidankoordinasiatasRaperdaprovinsiatauRaperdakabupaten/kotaberupapersetujuan, makaGubernurmenetapkanRaperdadimaksudmenjadiPerdaprovinsiatauBupati/WalikotamenetapkanRaperdadimaksudmenjadiPerdakabupaten/kota; 2) DlmhalhasilevaluasidankoordinasiatasRaperdaprovinsiatauRaperdakabupaten/kotaberupapenolakan, makaGubernurbersama DPRD provinsiatauBupati/Walikotabersama DPRD kabupaten/kotamemperbaikiRaperdadimaksudsesuai dg hasilevaluasidankoordinasiygtelahada; 3) RaperdaprovinsiatauRaperdakabupaten/kotaygtelahdiperbaikitsbdisampaikankembaliolehGubernurkpdMendagridanMenkeuatauBupati/WalikotakpdGubernurdanMenkeu, masing-masingsebagailaporan; 4) TerhadapRaperdaprovinsiatauRaperdakabupaten/kotaygtelahdiperbaikitersebut, GubernurmenetapkannyamenjadiPerdaprovinsiatauBupati/WalikotamenetapkannyamenjadiPerdakabupaten/kota; 5) RaperdaprovinsiygtelahditetapkanmenjadiPerdaprovinsidisampaikanolehGubernurkpdMendagridanMenkeuatauRaperdakabupaten/kotaygtelahditetapkanmenjadiPerdakabupaten/kotadisampaikanolehBupati/WalikotakpdGubernurdanMenkeu, paling lambat sejaktanggalpenetapanPerdadimaksud. 7 (tujuh) hari kerja Page 20

  21. PembatalanPerda PajakdanRetribusi Daerah • MenteriKeuanganmerekomendasikanpembatalanPerdakpdPresidenmelaluiMenteriDalamNegeri, terhadap : • Perdaygditetapkantetapitdkmengikutihasilevaluasidankoordinasiygadasehinggabertentangan dg kepentinganumumdan/atauperaturanperundang-undanganyglebihtinggi; • Perdaygbertentangan dg kepentinganumumdan/atauperaturanperundang-undanganyglebihtinggiygdiakibatkanolehadanyaperubahankebijakannasional. • 2) Menteri Dalam Negeri mengajukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda tersebut kpd Presiden paling lambat • sejak tanggal diterimanya rekomendasi Menteri Keuangan tentang pembatalan Perda dimaksud; 3) Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda paling lambat setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda dimaksud. 7 (tujuh) harikerja 7 (tujuh) hari kerja Page 21

  22. Sanksi Pelanggaran • Penundaan DAU atau DBH PPh bagi Daerah yg tdk memperoleh DAU, sebesar 10% untuk setiap periode penyaluran. • DAU atau DBH PPh yg ditunda disalurkan pada akhir tahun anggaran ybs. Pelanggaranatas ketentuandibidangpajak danretribusi Daerah, dibagi dlm 2 (dua) kelompokpelanggaran, yaitu : • TerhadapprosedurpenetapanRaperdamenjadiPerda, terdiridari : • PenetapanPerdatdkmelaluiprosesevaluasi; • PenetapanPerdatdkmengikutihasilevaluasidankoordinasiygada; • PerdatdkdisampaikankpdMenkeudanMendagri. • Terhadaplaranganpemungutanpajakdanretribusi Daerah berdasarkanPerdaygtelahdibatalkan. • Daerah tetapmelakukanpemungutanpajakatauretribusi Daerah berdasarkanPerdaygtelahdibatalkanolehPeraturanPresiden. • Pemotongan DAU atau DBH PPh sebesar : • perkiraan penerimaan PDRD yg telah dipungut (berdasarkan rencana penerimaan dlm APBD), untuk setiap periode penyaluran DAU atau DBH PPh. • Dlm hal rencana penerimaan PDRD tdk/belum tercantum dlm APBD, ditetapkan 5% dari DAU atau DBH PPh (mana yg terbesar) utk setiap periode penyaluran. Page 22

  23. PencabutanSanksi • Keputusanpencabutansanksiditetapkan paling lambat • sejakdipenuhinyapersyaratanpencabutansanksi; • Denganadanyapencabutansanksi, DAU atau DBH PPhdisalurkanpadapenyaluranberikutnyasetelahtanggalpencabutansanksi. Page 23

More Related