Oleh : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN DOKTER GIGI Oleh : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

2. dr.Chairul Radjab Nasution, SpPD-KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan RI • PENDIDIKAN • 1977-1982 :Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. • 1985 -1991 :Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, • Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. • 1998-2002 :Master Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, • Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. • 2001 :Health Services Management, Royal Melbourne Institute of Technology, • Australia. • 2008 :Konsultan Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran, • Universitas Indonesia, Jakarta. • 2009 :Fellow of The Indonesian Society of Internal Medicine, • Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. • 2010 :Fellow of The American College of Physician PENGALAMAN ORGANISASI Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. Wakil Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Jakarta Raya. Ketua Indonesian Association for The Study of the Liver (InaASL), Cabang Jakarta. Ketua Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Cabang Jakarta. Ketua Perkumpulan Digestive-Endoscopy Indonesia, Cabang Jakarta. Wakil Ketua PB PDMMI (Persatuan Dokter Managemen Medis Indonesia). Sekretaris Jenderal PB PAPDI JABATAN SEBELUMNYA 1992:Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUP Fatmawati, Jakarta. 1996 :Kepala Bagian Sekretariat RSUP Fatmawati, Jakarta. 2003 :Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Fatmawati, Jakarta. 2003:Konsultan Pelayanan RSUP Fatmawati, Jakarta. 2005 :Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati, Jakarta. 2006:Kepala Komite Etik dan Hukum RSUP Fatmawati, Jakarta. 2008:Direktur Utama RS Djamil Padang. 2008:Direktur Utama RSUP Fatmawati, Jakarta

3. outline • DasarHukum : UU, PermenkesdanPeraturan lain terkait • PenerapanPeraturanPerundangan • PeranFaktoreksternaldalamPenerapanPeraturanPerundangan • PembinaandanPengawasan • PenerapansangsidalampelanggaranPeraturan • Upaya TL dalamPenerapanKebijakan

4. DASAR HUKUM • UU No.29Tahun 2004tentangPraktik Kedokteran • UU No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan • UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit • PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemda Provinsi Dan Pemda Kabupaten/Kota • Permenkes No 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus SDM Kes. • Permenkes No 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip; • Permenkes No.317/Menkes/ Per/III/2010 ttg Pendayagunaan Nakes WNA Di Ind. • Permenkes No1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 585); • PERMENKES No 1787/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Iklan dan Publikasi Masyarakat • PERMENKES No.2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran sebagai pengganti Permenkes no 512 tahun 2007

5. PENDAHULUAN • Sejak UU no.29/2004 ttgPraktikKedokteran s/d saatini telahditerbitkanPeraturan lain yang mengacu UU tsbsbgPayungHukum • Dalamperjalananwaktutimbulsegalabentukdinamikaperkembanganbidangkesehatan / kedokteran  (Persiapan BPJS, Program PDSBK, Dokter dg kewenangantambahandll) • AdanyatuntutanGlobalisasi  berdampakpadaSistem yang berlaku (Dr. WNA, Promosi / Iklan , BhaktiSosialbantuanasing

6. PENDAHULUAN(lanjutan) • Sementaraprosesberjalan belumdiimbangiPenerapanSistemPembinaandanPengawasan  (persepsiygsamadlmteknisSistemBinwas (Kemenkes, KKI, Pemda, OP) sesuaifungsidantugasmasing-masing • KebijakanPemdaygmempunyaiotoritasdi Daerah sebagaikonsekuensiOtonomi Daerah …..dlsb

7. TujuanPembinaandanPengawasanPelaksanaanPraktikKedokteran/ KedokteranGigiUU no 29/2004 danPermenkes 2052/ 2011 UU no. 29/2004 (pasal 72) • Meningkatkanmutuyankesygdiberikan Dr danDrg • Melindunggimasyarakatatastindakan yang dilakukan Dr danDrg • Memberikankepastianhukumbagimasyarakat, dokterdandoktergigi. Permenkes 2052/ 2011 (pasal 30 ayat 2) • Pemerataandanpeningkatanmutupelayananygdiberikan Dr/ Drg  BinwasdilakukanolehPemerintahPusat (Kemenkes), KKI, Pemdadan OP sesuaifungsidantugassertawewenangmasing-masing

8. *KementerianKesehatan Dr danDrgmenjalankanPraktikKedokteran/ KedokteranGigi: • Fasyankes : primer (PKM, Klinik), sekunderdantersier (RS) • PraktikMandiri BagaimanapelaksanaanfungsipembinaanpengawasanolehKementerianKesehatan?

9. UU no. 44 /2009 ttg RS BagianKelimapasal 13  SDM TenagaMedisygmelakukanPraktikKedokterandi RS • Wajibmemiliki SIP • BekerjasesuaiStandarProfesi, Standar Yan RS, SPO, EtikaProfesi, MenghormatiHakPasiendanMengutamakanKeselamatanPasien Pasal 14 ttgNakes WNA • RS memperkerjakanNakesasingSesuaikebutuhan • Hanyadilakukanpertimbangan: alihteknologidanilmupengetahuansertaketersediaannakessetempat • HanyadilakukanbagiNakesasingygtelahmemiliki STR dan SIP

10. BinwasFasyankesolehKemenkes Binwas yang dilaksanakanolehKemenkes MutudanKeselamatanPasiensesuaiamanah UU 44/2009 ttg RS • UntukFaskes : melalui Program danPelaksanaanKegiatan • Perijinan (pemenuhanpersyaratansarpras, SDM) • PenetapanKelas RS • Penetapan RS Pendidikan • BimTek Program MutudanKes. Pasien

11. BinwasFasyankesolehKemenkes(lanjutan.) • PemberdayaanKomiteMedik: Permenkes 755/ 2010 (kredensialutkpenetapankewenanganklinik, etikmutudandisiplinTenagaMedis) • ProsesAkreditasi RS (2012) 3 tahunsekalisesuaiamanah UU 44/2008 tentang RS • PenyiapanPelaksanaan BPJS : Kredensial PPK • PemantauanolehDinasKesehatanSetempat • PembentukanBadanPengawas RS  MonevMutu RS • PembentukanKomiteNasionalKeselamatanPasien (Permenkes 251/MENKES/SK/VII/2012)

12. Binwas UntukPraktikMandiri  sesuaiTupoksidankewenanganDinkes yang mengeluarkan SIP bagi Dr/ Drg • Perijinan (pemenuhanpersyaratansarpras, SDM) • PenyiapanPelaksanaan BPJS : Kredensial PPK • PerluMonevberkala yang dilakukansecaraterpaduoleh OP, KKI, Pemda • Penerapansangsijikadidapatkanpelanggaran dg melibatkanInstitusiberwenang.

13. IsueStrategis yang mempengaruhidalamBinwasPraktikKedokterandanKedokteranGigi • Mode 4: MasuknyaNakesAsingke Indonesia yang telahterjadisecaratersamardanberbagaicara saatinidalamprosesrevisiPermenkes No.317/Menkes/ Per/III/2010 ttg Pendayagunaan Nakes WNA Di Ind. • Upayamengiklankan / publikasitanpamemperhatikanetikaygberlaku dinilaiterlalukerasuntuknegara / bangsa Indonesia tetapisangatterbukauntukAsing (PermenkesNo 1787/MENKES/PER/XII/2010)

14. (lanjutan …) • Peraturan yang telahadabelumdiberdayakandalamBinwassecara optimal • Penerapanpemberiansangsipadasetiappelanggaran yang ditemukan diperlukanpartisipasiaktifdanterintgrasidarisemuapihak yang berwenangdalamPelaksanaanBinwas (Kemenkes, KKI, Pemda, OP)

15. PENCATATAN DAN PELAPORAN(Permenkes No. 2052/2011, Bab IV pasal 29) • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan terhadap semua SIP Dokter dan Dokter Gigi yang telah dikeluarkannya. • disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala BPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, KKI, dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta organisasi profesi setempat. • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib melakukan pencatatan terhadap semua surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah dikeluarkannyadan disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(Permenkes No. 2052/2011, Bab V pasal 30) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi dalam hal: • Atas dasar rekomendasi MKDKI; • STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI; • Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya; dan/atau • Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

17. PENDAYAGUNAAN NAKES WNA DI INDONESIAPermenkes No.317/Menkes/ Per/III/2010 • TK-WNA Pemberi Pelayanan hanya dapat bekerja di RS Kelas A dan Kelas B yang telah terakreditasi serta Fasyankestertentu yang ditetapkan oleh Menteri. • Penyelenggara pelatihan yang dapat menggunakan TK-WNA Pemberi Pelatihan meliputi: a. institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi; b. rumah sakit pendidikan; c. organisasi profesi; d. rumah sakit non pendidikan. • Pemerintah, Pemda Propinsi, dan Pemdakabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini. • (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.

18. Iklan dan Publikasi MasyarakatPERMENKES No 1787/MENKES/PER/XII/2010 Iklan dan/ atau publikasi Pelayanan Kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat : • Menyerang/pamer • Memberikan informasi atau pernyataan tidak benar,palsu bersifat menipu dan menyesatkan • Memuat informasi yang menyiratkan mendapatkan keuntungan • Membandingkan mutu pelayanan • Memuji diri secara berlebihan • Mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima masyarakat kedokteran masih, diragukan atau belum terbukti • Mengiklankan pelayanan yang tidak berlokasi di Indonesia

19. Iklan dan Publikasi Masyarakat Iklan dan/ atau publikasi Yankestidak diperbolehkan apabila bersifat : • Mengiklankan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin • Mengiklankan obat, makanan suplemen atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar • Mengiklankan susu formula dan zat adiktif • Mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika • Memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara mendorong penggunaan jasa tenaga pelayanan kesehatan di tempat tersebut • Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun termasuk pembrian potongan (diskon) imbalan atas pelayanan , dan menggunakan metode penjualan multi-level-marketing • Memberi testimoni penjualan dalam bentuk apapun • Menggunakan gelar akademis dan atau sebutan profesi di bidang kesehatan

20. KESIMPULAN Upaya Peningkatan MutuPraktikKedokteran/ KedokteranGigi terintegrasiMutuFasyankes • Penataan organisasi (BPRS, KNKPRS) • Regulasi peraturan perundangan (Penertiban SIP, Sertifikat Kompetensi, Registrasi dan Surat Tugas ) • Pemantapan jejaring (penempatan PPDS senior di bawah bimbingan dokter pembimbingnya)

21. OptimalisasiPeranKomiteMedik : kredensialdanrekredensial penetapankompetensi (kewenanganklinik) oleh peer group, etik & mutumelalui Audit Mediksertadisiplin Dr/ Drg • Standarisasi (melalui Registrasi yang mewajibkan kompetensi dari profesi) • Quality Assurance (bimtek dan monev secara rutin pelaksanaan dan penyelenggaraan praktik kedokteran/ kedokterangigi)

22. Pengembangan IPTEK (Penapisan Teknologi kedokteran oleh Tim Ahli) • Peningkatan peran serta/ kepedulian masyarakat dan organisasi profesi (OP) • Peningkatan kontrol sosial

23. PenerapanIklandanPromosiberetika diberlakukanhal yang samautkPromosidaripihakasing  penyusunanBukuDirektori RS denganProdukUnggulanoleh BUK • Keberanianuntukpenerapansangsijikaterbuktiadanyapelanggaran UU danPeraturan yang berlakuolehpihakygberwenang.

24. RencanaTindakLanjut • KoordinasiKemenkes, KKI, Pemdadan OP  membangunpersepsiygsamadalammenjalankanfungsiPembinaandanPengawasan • MembangunKomitmenmelaksanakanpenegakanhukumterhadappelanggaran UU danPeraturanygberlaku  melibatkanaparatygberwenang

25. TERIMA KASIH