1 / 21

K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan. Banjarmasin, 26 Maret 2010. HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL. VISI-MISI SBY-BOEDIONO. Menteri menyusun Renstra konsisten dengan hirarki. RPJMN 2010 – 2014.

quinto
Download Presentation

K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan Banjarmasin, 26 Maret 2010

  2. HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL VISI-MISI SBY-BOEDIONO Menteri menyusun Renstra konsisten dengan hirarki RPJMN 2010 – 2014 Sasaran Tingkat 1 Prioritas Nasional Sasaran Tingkat 2 Program 100 Hari Program Bidang Sektoral Sasaran Tingkat 3 Renstra Kementerian Renstra Kementerian Renstra Kementerian KPI KPI KPI Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 4

  3. RPJM 2 (2010-2014) Memantapkanpenataankembali NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangunkemampuaniptek, memperkuatdayasaingperekonomian Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

  4. VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN SASARAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014

  5. NILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN • Pro Rakyat • Mendahulukankepentinganrakyat & ygterbaikutkrakyat • Inklusif • Semua program bangkes hrs melibatkansemuapihak • Responsif • Program kesehatanharuslahsesuaidgnkebutuhandankeinginanrakyat, sertatanggapdlmmengatasipermasalahandidaerah, situasikondisisetempat, sosialbudayadankondisigeografis • Efektif • Program kesehatanharusmencapaihasil yang signifikansesuai target yang telahditetapkan, danbersifatefisien • Bersih • Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel

  6. SASARAN STRATEGIS • Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. • Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular. • Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta Gender • Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. • Meningkatnya PHBS pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70% • Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di DTPK. • Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. • Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan SPM.

  7. PROGRAM GENERIK (DASAR) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tehnis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

  8. PROGRAM TEKNIS Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Bina Upaya Kesehatan Program PengendalianPenyakitdanPenyehatan Lingkungan Program BinaKefarmasiandanAlatKesehatan Program PengembangandanPemberdayaan SDM Kesehatan

  9. PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

  10. DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI • PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan • PeraturanMenteriKeuanganNomor 156/PMK.07/2008 tentangPedomanPengelolaan Dana Dekonsentrasidan Dana TugasPembantuan • KeputusanMenteriKesehatanNomor 1202/Menkes /SK/XII/2009 tentangPelimpahanWewenangPenetapanPejabat Yang diberiWewenangdanTanggungJawabUntukAtasNamaMenteriKesehatanSelakuPenggunaAnggaran/PenggunaBarangDalamPengelolaanAnggaranKementerianKesehatan Yang Dilaksanakandi Tingkat ProvinsiTahunAnggaran 2010. • KeputusanMenteriKesehatanNomor 1203/Menkes /SK/XII/2009 tentangPelimpahanWewenangPenetapanPejabat Yang diberiWewenangdanTanggungJawabUntukAtasNamaMenteriKesehatanSelakuPenggunaAnggaran/PenggunaBarangDalamPengelolaanAnggaranKementerianKesehatan Yang Dilaksanakandi Tingkat Kabupaten/KotaTahunAnggaran 2010.

  11. BAGI HASIL PAD PENDPT LAIN DANA PERIMBANGAN DAU DAK APBD APBN TAHUNAN KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES K. PUSAT K. DAERAH APBN KEMENTERIAN / LEMBAGA KEMKES DEKONST DEFISIT T. PERBANT APBN PERUBAHAN SURPLUS

  12. BentukKegiatanPemanfaatanDana Dekonsentrasi: • Pertemuan (sosialisasi, informasi) • Penyusunan • Pelatihan • Kajian/Studi/Penelitian • Dukunganoperasional (stimulan/operasional) • Pengadaanterbatas • Pembinaan (Monev) • Pertanggungjawaban

  13. PROSES PERENCANAAN KEGIATAN DEKON SEBELUM MENYUSUN ANGGARAN KEGIATAN melakukan pemberitahuan awalrencana kegiatan dalam rangka sinkronisasi kegiatan Dekon dengan kegiatan pembangunan daerah GUBERNUR (WKL. PUSAT) KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) menyiapkan SKPD Prov dan Pejabat yang akan melaksakan kegiatan, serta memberitahukan kepada K/L SKPD PROVINSI Hasil Penyiapan SKPD dan Pejabat dimaksud

  14. PROSES PENGANGGARAN DEKONSENTRASI

  15. JENIS EVALUASI PP 39 LAKIP SAI • Belum memiliki Sistem • PP 39/ 2006 • Bappenas • Triwulanan • Indikator Proses • Aplikasi • SAKIP • INPRES • Meneg PAN • Tahunan • Indikator Output Kegiatan • Manual • SAI • PMK • KEM KEU • RealisasiBulanan • Aplikasi & Manual - SatkerDIPA - Terkait Rekon

  16. FORMAT PP 39/2006 • Dalam Pelaporan PP 39 Tahun 2006 sebaiknya menggunakan software-nya yang diluncurkan oleh Bappenas dengan Format sbb : • 1. FormA • Disampaikan dari PK/ KPA ke PJ Program di Tk. Pusat • Disampaikan dari PK Satker ke KPA/ Kadinkes Prop/ kab/ kota dan Es I • 2. Form B • Form yang disampaikan dari Eselon I/PJ Program kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati • Form yang disampaikan dari Ka SKPD Kab kepada Ka SKPD Propinsi • Form yang disampaikan dari Ka Dinkes Prop kepada Menteri Kesehatan • 3. FormC • Form yang disampaikan dari Menteri Kesehatan RI kepada Men PPn/Menkeu/Men PAN • Form yang disampaikan dari Gubernur kepada Menneg PPn/Menkeu/Mendagri

  17. PERIODE PELAPORAN AkhirTriwulan I : 31 Maret AkhirTriwulan II : 30 Juni AkhirTriwulan III : 30 September AkhirTriwulanIV : 31 Desember

  18. MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PP 39/ 2006 Presiden RI • Men.DN Form C Form C Gubernur u.p. Bappeda Bupati/ Walikota u.p. Bappeda • Men.PPN 10 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir • Men.Keu 5 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir Form C Form C • Men.PAN Form C Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C Form C Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Menteri/ Ka. Lemb 5 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir Dana Dekonsentrasi (Provinsi) Dana Pembantuan (Kabupaten/Kota) 10 hari setelah triwulan berakhir Form B Kementerian/Lembaga Form B Form B Ka. Unit Org. Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Form A Form A Form A Ka. Unit Kerja K/L PPTK PPTK Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

  19. MASALAH PENYERAPAN ANGGARANSOLUSINYA • PenentuanPengelolaSatker (KPA, PK, bendahara) secepatnyadibentuk • Pelaksanaan Dana Dekonsentrasidan APBD harussalingmendukungdansinergis • Tidakadaoverlapingdana • Penggunaansesuaidengan menu dalamJuklakdanJuknis

  20. TERIMA KASIH

More Related