1 / 37

UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. Disampaikan oleh : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 13 Tahun 2011 Hotel Lumire Jakarta - Tanggal 5 Juli 2012.

onella
Download Presentation

UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Disampaikan oleh : DirekturJenderalPemberdayaanSosial dan Penanggulangan Kemiskinan PadaPertemuanSosialisasiUndang – Undang No. 13 Tahun 2011 Hotel Lumire Jakarta -Tanggal 5 Juli 2012

  2. RUU tentangPenanganan Fakir MiskinmerupakaninisiatifDPR RI • PresidenmenugaskanMenteriSosial, MenteriKeuangan, MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas, MenteriDalamNegeri, sertaMenteriHukumdan HAM untukmewakiliPresidendalampembahasanRUU tersebut. 2

  3. Pengesahan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin tanggal 11 Agustus 2011 dalam Sidang Paripurna DPR RI • DiundangkanolehPresidenpadatanggal 18 Agustus 2011 dalamLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. 3

  4. ISI DAN SISTEMATIKA Undang – Undang Penanganan Fakir Miskin Terdiri dari IX BAB dan 45 Pasal dengan Sistematika : • BAB I : KETENTUAN UMUM • BAB II : HAK DAN TANGGUNG JAWAB • BAB III : PENANGANAN FAKIR MISKIN • BAB IV : TUGAS DAN WEWENANG • BAB V : SUMBER DAYA • BAB VI : KOORDINASI DAN PENGAWASAN • BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT • BAB VIII : KETENTUAN PIDANA • BAB IX : KETENTUAN PENUTUP 4

  5. Latar Belakang AspekFilosofis • SesuaidenganPembukaanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,negaramempunyaitanggungjawabuntukmemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsa; • SesuaidenganketentuanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,negarabertanggungjawabuntukmemelihara fakir miskingunamemenuhikebutuhandasar yang layakbagikemanusiaan; 5

  6. AspekSosiologis • Untukmelaksanakantanggungjawabnegara, diperlukankebijakanpembangunannasional yang berpihakpada fakir miskinsecaraterencana, terarah, danberkelanjutan; 6

  7. AspekYuridis • Pengaturanmengenaipemenuhankebutuhandasarbagi fakir miskinmasihtersebardalamberbagaiperaturanperundang-undangan, sehinggadiperlukanpengaturanpenanganan fakir miskin yang terintegrasidanterkoordinasi; • UntukituperlumembentukUndang-UndangtentangPenanganan Fakir Miskin. 7

  8. Ketentuan Umum FAKIR MISKIN • Pengertian Orang yang samasekalitidakmempunyaisumbermatapencaharian Fakir Miskin [ Pasal 1 angka 1 ] dan/atau Mempunyaisumber matapencaharian Tidakmempunyaikemampuanmemenuhikebutuhan yang layakbagidirinyadan/ataukeluarganya Tetapi 8

  9. PENANGANAN FAKIR MISKIN UPAYA (Pasal 1 angka 2) PEMERINTAH P E M D A MASYAR AKAT TERARAH dan/ atau TERPADU BERKELANJUTAN dan yang dilakukan Dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemberdayaan, Pendampingan serta Fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara 9

  10. BENTUK PENANGANAN FM ; Pengembangan Potensi diri Bantuan Sandang dan Pangan Pelayanan Perumahan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pendidikan Akses kesempatan bekerja dan berusaha Bantuan Hukum Pelayanan Sosial • PENANGANAN FM MELALUI : Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas FM • Kemampuan dasar • Kemampuan berusaha Linjamsos – rasa aman Kemitraan dan Kerjasama Koordinasi antar K/L dan Pemda 10

  11. KebutuhanDasar [ Pasal 1 angka 3 ] • Kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. 11

  12. (BAB II Pasal 3) • Hak Fakir Miskin KecukupanPangan + Sandang + Perumahan PekerjaandanKesempatanBerusaha PelayananKesehatan KondisiKesejahteraan yang berkesinambungan Pendidikan LingkunganHidupSehat PerlindunganSosial Derajatkehidupan yang Layak PelayananSosial • Tanggungjawab FM (Pasal 4) MenjagaDiri Kepedulian & KetahananSosial UntukMandiridanPartisipasi Berusaha/ Bekerja 12

  13. Pendataan Fakir Miskin [ Pasal 8 ] • Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. ( ayat (1) ) • Kriteria menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.(ayat (3) ) • Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.( ayat (4) ) • Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. ( ayat (5) ) 13

  14. Pendataan Fakir Miskin [ Pasal 8 ] • Verifikasidan validasidilaksanakanolehpotensi dan sumberkesejahteraansosial yang ada di kecamatan, kelurahanataudesa. ( ayat (7) ) • Hasilverifikasidanvalidasidilaporkankepadabupati/walikota. ( ayat (8) ) • Bupati/walikotamenyampaikanhasilverifikasidanvalidasikepadagubernuruntukditeruskankepadaMenteri. ( ayat (9) ) 14

  15. [ Pasal 9 ] • Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah ataukepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. • Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah ataukepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. • Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan kepada bupati/walikota melalui camat. • Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. • Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan. 15

  16. [ Pasal 10 ] • Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. • Data terpadu dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri. • Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas. • Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri. 16

  17. Penetapan [ Pasal 11 ] • Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri. • Penetapan merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. • Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. 17

  18. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin • PengembanganPotensiDiri [ Pasal 12 ] • Pemerintah danpemerintahdaerahbertanggungjawabmengembangkanpotensidiribagiperseorangan, keluarga, kelompok, dan/ataumasyarakat. • Pengembanganpotensidiridilaksanakanmelaluibimbingan mental, spiritual, danketerampilan. • Bantuan Pangan dan Sandang • Pemerintah dan pemerintahdaerahbertanggungjawabmenyediakanbantuan pangan dan sandang yang layak. [ Pasal 13 ] 18

  19. PenyediaanPelayananPerumahan • Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. [ Pasal 14 ] • Penyediaan Pelayanan Kesehatan [ Pasal 15 ] • Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. • Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional. 19

  20. Penyediaan Pelayanan Pendidikan • Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. [Pasal 16] • Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha • Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha yang dilakukan melalui upaya : [ Pasal 17 ] a. penyediaaninformasilapangankerja; b.pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatanaksesterhadappengembanganusahamikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan. 20

  21. Pelayanan Sosial [ Pasal 18 ] • Pemerintahdanpemerintahdaerahbertanggungjawabmenyelenggarakanpelayanansosial. • Pelayanansosialmeliputi: • meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; • meningkatkankemampuandankepedulianmasyarakatdalampelayanankesejahteraansosialsecaramelembagadanberkelanjutan; • meningkatkanketahanansosialmasyarakatdalammencegahdanmenanganimasalahkemiskinan; dan • meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. 21

  22. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin[ Pasal 19 ] • Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur dan terpadu. • Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. • Pemenuhan kebutuhan diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri. 22

  23. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Perdesaan • Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah : [ Pasal 20, 25 ] Perkotaan PesisirPulau-Pulau Kecil Tertinggal/ Terpencil Perbatasanantar Negara Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan upaya program Fakir Miskin sebagaimana Pasal 20-25 diataur dengan PP 23

  24. Tugas dan Wewenang • PEMERINTAH • PEM PROV • PEMKAB/PEMKOT Pemerintah [ Pasal 28 ] • Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas: a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakirmiskin; b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin; d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin; e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penangananfakir miskin. 24

  25. Pemerintah Daerah Provinsi • Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas: [ Pasal 30 ayat (1) ] a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakirmiskinlintaskabupaten/kota; b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskinlintaskabupaten/kota; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi,dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskinlintaskabupaten/kota;dan e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalamanggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraanpenanganan fakir miskin. 25

  26. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas: [ Pasal 31 ayat (1) ] a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikanpelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsidan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalampenanganan fakir miskin pada tingkatkabupaten/kota; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkatkabupaten/kota; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkatkabupaten/kota; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaranpendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakanpenanganan fakir miskin. 26

  27. Sumber Daya • Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi: [Pasal32 ] a. sumberdayamanusia; b. saranadanprasarana; c. sumberpendanaan; dan d. sumberdayaalam. 27

  28. Sumber DayaManusia • Sumberdayamanusiapenyelenggaraanpenanganan fakir miskindilakukanolehtenagapenanganan fakir miskin yang terdiriatas :[ Pasal 33 ] a. tenagakesejahteraansosial; b. pekerjasosialprofesional; c. relawansosial; d. penyuluhsosial; dan e. tenagapendamping. 28

  29. SaranadanPrasarana • Sarana dan prasaranapenyelenggaraanpenangananfakirmiskinmeliputi: [ Pasal 35 ayat (1) ] a. pantisosial; b. pusatrehabilitasisosial; c. pusatpendidikandanpelatihan; d. pusatkesejahteraansosial; e. rumahsinggah; dan f. rumahperlindungansosial. 29

  30. Sumber Pendanaan • Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: [ Pasal 36 ayat (1) ] a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaranpendapatandanbelanjadaerah; c. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; d. Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Program Fakir Miskin Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP 30

  31. Koordinasi dan Pengawasan • Koordinasi [ Pasal 39 ] • Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. • Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskinpada tingkat provinsi. • Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota. 31

  32. Pengawasan [ Pasal 40 ] 1). Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin. 2). Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32

  33. Peran Serta Masyarakat [ Pasal 41 ] • Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin. • Peran serta dilakukan oleh : a. Badan usaha; b. Organisasi Kemasyarakatan; c. perseorangan d. keluarga; e. kelompok; f. organisasi sosial; g. yayasan; h. lembaga swadaya masyarakat; i. organisasi profesi; dan/atau j. pelaku usaha. • Pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin. • Peran sertamasyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33

  34. Ketentuan Pidana [ Pasal 42 ] • Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). • Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 34

  35. Ketentuan Penutup [ Pasal 44 ] • Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 35

  36. Pengaturan yang akan diatur lebih lanjut Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskinmengamanatkanpengaturanlebihlanjut: • PeraturanMenteriSosialtentangTeknologiInformasidanPenerbitanKartuIdentitas. [ Pasal10 ayat (6) ] • PeraturanPemerintahtentangPelaksanaanPenanganan Fakir MiskinPerdesaan, Perkotaan, PesisirdanPulau-Pulau Kecil, Tertinggal, Terpencil, danPerbatasanAntarnegara.[ Pasal 26 ] • PeraturanPemerintahtentang Tata Cara PengumpulandanPenggunaanSumbanganMasyarakat. [ Pasal37 ayat (2) ] 36

  37. TERIMAKASIH 37

More Related