1 / 23

Landasan Hukum EPSBED

Penggunaan Data EPSBED dalam Pelayanan Kopertis pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta. disajikan dalam Lokakarya Penggunaan Aplikasi PDPT bagi Operator PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta Tanggal 22 & 23 Oktober 2012 Oleh : Netty Herawaty

norris
Download Presentation

Landasan Hukum EPSBED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penggunaan Data EPSBED dalam Pelayanan Kopertis pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta disajikan dalam Lokakarya Penggunaan Aplikasi PDPT bagi Operator PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III JakartaTanggal 22 & 23 Oktober 2012 Oleh : Netty Herawaty Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta

  2. Landasan Hukum EPSBED UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 Tentang Perubahan Dan Peraturan Tambahan Kepmen No: 184/U/2001

  3. PerkembanganJumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan Kopertis Wilayah III Tahun 2012 • Juli : 343 • Agustus : 343 • September : 343 • Januari : 340 • Februari : 342 • Maret : 342 • April : 342 • Mei : 342 • Juni : 342

  4. Perkembangan Jumlah Program Studi PTS • April : 1551 • Mei : 1551 • Juni : 1551 • Juli : 1543 • Agustus : 1547 • September : 1547

  5. Perkembangan Laporan EPSBED (keadaan 22 Oktober 2012)

  6. Perkembangan Laporan EPSBED Berdasarkan Jumlah Perguruan Tinggi(keadaan 22 Oktober 2012)

  7. Perkembangan Laporan EPSBED Berdasarkan Jumlah Program Studi(keadaan 22 Oktober 2012)

  8. Hambatan Masih Kurangnya Komitmen Pimpinan PTS tentang pentingnyaEPSBED Tingkat kemampuan sebahagian Operator EPSBED masih rendah Ketersediaan perangkat pendukung sebahagian belum memadai Dokumentasi Data Akademik masih lemah

  9. Usaha Penanggulangan Pelatihan peningkatan kemampuan Operator EPSBED secara terprogram Pelatihan peningkatan kemampuan Operator EPSBED sewaktu-waktu (sesuai kebutuhan) Peningkatan wawasan dan pemahaman pimpinan PTS tentang pentingnya EPSBED

  10. Penggunaan DataLaporan/ EPSBED Persyaratan Perpanjangan ijin Prodi Persyaratan untuk mengikuti pelatihan/Lokakarya (Pekerti,AA, PA, Kepemimpinan,SPMI/SPME) dll Persyaratan untuk alokasi beasiswa Persyaratan untuk rekomendasi PHK, pembukaan Prodi baru, pengembangan kelembagaan, pengembangan kampus dll.

  11. Penggunaan EPSBED untuk Perpanjangan Ijin PRODI Tahun 2012

  12. Rekapitulasi PRODI Yang Telah Berkahir Ijin Penyelenggaraannyas/dTahun 2012

  13. Status Akreditasi – BAN PT

  14. Landasan Hukum UU NO 12 TAHUN 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

  15. Pasal 56 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (1) (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. (4) Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

  16. (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;dan Masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. Pasal 56Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(fungsi)

  17. Pasal 56Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(Pengembangan) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

  18. Pasal 33 Program Studi (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

  19. Pasal 33 Program Studi (2) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri

  20. HARAPAN KE DEPAN Pengelolaan Laporan PDPT di PTS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan Perguruan Tinggi SDM pengelola PDPT diharapkan mempunyai keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam bidang IT Adanya dukungan yang kuat para pimpinan PTS untuk pengelolaan Data PDPT di PTS Adanya peningkatan komunikasi yang lebih baik antara pengelola PDPT di PTS dengan unit pengelola Laporan PDPT di Kopertis Wilayah III

  21. TERIMAKASIH

More Related