Tinjauan Instruksional Umum
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 121

Tinjauan Instruksional Umum PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tinjauan Instruksional Umum menjelaskan materi konsep dasar akuntansi pemerintahan; sistem dan siklus akuntansi keuangan SKPD, PPKD dan Konsolidasian Pemda; serta memahami penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pokok Bahasan

Download Presentation

Tinjauan Instruksional Umum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tinjauan instruksional umum

Tinjauan Instruksional Umum

menjelaskan materi konsep dasar akuntansi pemerintahan; sistem dan siklus akuntansi keuangan SKPD, PPKD dan Konsolidasian Pemda; serta memahami penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pokok Bahasan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, mulai dari Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi, Prinsip Akuntansi, Bagan Akun Standar, Penyusunan Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan

Tidak mencakup

Kebijakan akuntansi pada masing – masing pemda

Pengaturan rinci dalam SAP dan peraturan perundang-undangan turunannya

(3) Analisis LK Pemda

(1) Konsep Dasar

(4) Pemeriksaan LaporanKeuanganPemda

(2) Akuntansi SKPD, PPKD, Pemda


Tinjauan instruksional umum

Konsep Dasar Akuntansi


Pengertian dan konsep dasar

Pengertian dan Konsep Dasar

Pendapatan & Produksi Nasional

Antar Industri

Arus Dana

Neraca Pembayaran

Neraca Nasional

Profit

Posisi keuangan

Perkembangan Usaha

Informasi untuk

Share & Stakeholder

1 Neraca

2. Laba Rugi

3. Perubahan Modal

Informasi untuk Executives

GAAP/PABU


Akuntansi pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan

Adalah bidangakuntansi yang berkaitandenganlembagapemerintahandanlembaga-lembagalainnya yang tidakbertujuanuntukmencarilaba

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. (PP 08/2006)

Struktur Pemerintahan:

Untuk melayani kebutuhan warga

Trias politika sbg check and balance mechanism

Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiency

Sifat Sumber Daya:

Tdk ada hubungan langsung harga dgn Barang & Jasa

Sulit menghubungkan Jasa dengan Pajak yg dibayarkan

Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan

Proses Politik:

Rakyat dpt mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kpd rakyat pelayanan maksimum dgn pembayaran pajak minimum melalui proses demokrasi (mekanisme pembahasan APBN/APBD)

Lingkungan Akpem menurut GFOA


Tinjauan instruksional umum

Ciri – Ciri Lingkungan Pemerintahan

  • Ciri Keuangan Pemerintah:

  • anggaransebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

  • investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

  • kemungkinan penggunaan akuntansi danauntuk tujuan pengendalian: dan

  • penyusutannilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.


Karakteristik akuntansi pemerintahan

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

akuntansi dana “dana” = satuan akuntansi dan fiskal untuk melaksanakan kegiatan tertentu

  • A guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in Federal Government (Sugiyarto, 1995)

  • Tidak mencatat laba – rugi non profit oriented

  • Tidak mencatat kepemilikan pribadi  negara milik rakyat

Muhammad Gade, 1993

  • Akpem tergantung bentuk negara beda satu negara dengan negara lainnya

tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan

  • Akpem terkait erat pengurusan keuangan dan sistem penganggaran  akpem menyediakan info realisasi Anggaran


Tujuan pelaporan keuangan

Tujuan Pelaporan Keuangan

Peranan

LKPD

  • TujuanPelaporanKeuangan adalah

  • menyediakan informasittg

  • Kecukupanpenerimaanperiodeberjalanuntukmembiayaiseluruhpengeluaran.

  • Kesesuaiancaramemperolehsumberdayaekonomi&alokasinyadengananggaran&peraturan

  • Jumlahsumberdayaekonomibeserta hasilyang dicapai.

  • Bgmn entitaspelaporanmendanaikegiatantermasukmencukupikebutuhankasnya.

  • Posisikeuangan& kondisientitaspelaporanterkait sumberpenerimaan

  • Perubahanposisikeuanganentitaspelaporan (naik/turunselamaperiodepelaporan)


8 prinsip akuntansi pelaporan keuangan

8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan


8 prinsip akuntansi pelaporan keuangan 2

8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2)


Jenis laporan keuangan pemda

Jenis Laporan Keuangan Pemda

  • Financial Report

  • NERACA

  • 1. Aset sumber daya yg dikuasai/dimiliki yg manfaat ekonomi /sosialnya diharapkan akan diperoleh.

  • 2. Kewajiban  sumber daya yg akan dikeluarkan akibat peristiwa masa lalu.

  • 3. Ekuitas  kekayaan bersih pemerintah (Aset – Kewajiban)

Accrual basis

  • LO

  • 1. Pendapatan – LO (Hak pemda yg menambah ekuitas)

  • 2.Beban (Kewajiban pemda yang mengurangi ekuitas)

  • 3.Transfer (Hak penerimaan / kewajiban pengeluaran satu entitas ke entitas pelaporan lain)

  • 4. Pos Luar Biasa (pendapatan / beban luar biasa akibat peristiwa luar biasa, tidak teramal, tidak sering dan di luar kendali entitas)

  • Laporan Perubahan Ekuitas

  • Kenaikan/penurunanekuitasdibandingkantahunsebelumnya

  • CALK

    • 1.Informasitentangekonomimakro, kebijakanfiskal/keuangan& pencapaian target Perda APBD termasuk kendala/hambatanyg dihadapi

    • 2. Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

    • 3.Informasi ttg dasar penyusunan laporan keuangan & kebijakanakuntansi yg dipilih;

    • 4.Penjelasan, rincian & analisis setiap pos pada laporan keuangan.

    • 5.Informasi tambahan yg diperlukan tapi tidak disajikan dlm lembar muka laporan keuangan.


Jenis laporan keuangan pemda1

Jenis Laporan Keuangan Pemda

  • Budgetary Report and Cash Flow

  • LRA

  • 1. Pendapatan-LRApenerimaan kas daerah yang menambah SiLPA/SAL dan tidak akan dibayarkan kembali.

  • 2. Belanja pengeluaran kas daerah yang mengurangi SiLPA/SAL dan tidak akan diterima kembali.

  • 3. Pembiayaan  Penerimaan/Pengeluaran Kas Daerah yang akan dibayarkan/diterima kembali.

Cash Basis

  • Laporan Perubahan SAL

  • Kenaikan/penurunanSALdibandingkantahunsebelumnya.

  • LAK

  • Menacatat penerimaan/ pengeluaran kas dari aktivitas:

  • 1. Aktivitas operasional  pelaksanaan APBD

  • 2.Aktivitas investasi  penjualan/pembelian BMD

  • 3. Aktifitas Pendanaan  pembiayaan APBD

  • 4. Aktivitas Transitoris  PFK, dan aktifitas non anggaran lainnya.


Tinjauan instruksional umum

Contoh Format Neraca

PEMERINTAH KOTA SALAK

Neraca

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0


Tinjauan instruksional umum

Contoh Format Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KOTA SALAK

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0


Tinjauan instruksional umum

  • Laporan Arus Kas (2)


Tinjauan instruksional umum

Contoh Format Laporan Operasiional

PEMERINTAH KOTA SALAK

Laporan Operasional

Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0


Tinjauan instruksional umum

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KOTA SALAK

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0


Tinjauan instruksional umum

  • Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan


Jenis laporan keuangan pemda 2

Jenis Laporan Keuangan Pemda (2)

Statutory Report

LRA

Pendapatan (kas diterima Kasda yg menambah SiLPA)

Belanja (kas dikeluarkan Kasda yang mengurangi SiLPA)

Penerimaan/pengeluaran pembiayaan (kas diterima/keluar kasda untuk dibayarkan/diterima kembali)  untuk menutup defisit/memanfaatkan surplus

Perubahan SILPA

Menyajikan penambahan / pengurangan SILPA

Cash Basis


Tinjauan instruksional umum

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA SALAK

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0


Tinjauan instruksional umum

  • Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

    PEMERINTAH KOTA SALAK

  • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

    Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0


Siklus akuntansi

Siklus Akuntansi


Proses akuntansi

Proses Akuntansi


Pencatatan dan penggolongan

Pencatatan dan Penggolongan


Contoh neraca saldo pemda abc neraca saldo tahun buku 20xx

Contoh Neraca SaldoPemda ABCNeraca SaldoTahun Buku 20xx


Contoh jurnal penyesuaian pemda abc jurnal umum tahun buku 20xx

Contoh Jurnal PenyesuaianPemda ABCJurnal UmumTahun Buku 20xx


Contoh kertas kerja pemda abc kertas kerja tahun buku 20xx

Contoh Kertas Kerja Pemda ABCKertas KerjaTahun Buku 20xx


Simulasi penyusunan laporan keuangan

Simulasi Penyusunan Laporan keuangan

  • Lembar simulasi


Tinjauan instruksional umum

Akuntansi Keuangan SKPD, PPPKD dan Pemda


Overview akuntansi pemerintah

Overview Akuntansi Pemerintah

  • Dasar Hukum

  • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

  • UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara

  • UU No. 15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

  • UU No. 33/2004 tentang PKPD

  • PP No. 8 /2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan

  • PP No. 58/2005 tentang Keuangan Daerah

  • PP No. 71 /2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan

  • PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

  • PMDN No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (direvisi dgn PMDN No. 59/2007 dan PMDN No. 21 /2011)


Tinjauan instruksional umum

UU 17 /2003: Laporan Keuangan setidaknya memuat (1) LRA , (2) Neraca, (3) LAK, (4)CALK berdasarkan SAP

UU 1/2004: Laporan Keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi oleh PA/KPA dan BUN/BUD

PP 8/2006:

Entitas pelaporan (1) pemerintah pusat, (2) pemda, (3) KL, dan (4) BUN

Entitas Akuntansi -- > pemerintah pusat : KPA dan pelaksana dekon/TP

-- > Pemda: SKPD, BUD, dan KPA tertentu


Tinjauan instruksional umum

Komponen Laporan Keuangan Pemda

PP 71/2010

PP 24/2005

Anggaran

Anggaran

LRA

LRA

LPSAL

CALK

CALK

Keuangan

Keuangan

NERACA

Neraca

LPE

LAK

LO

LAK


Karakteristik kualitatif

  • Feedback

  • Predictive

Karakteristik Kualitatif

  • Netralitas

  • Antar Periode

  • Antar Entitas


Sistem akuntansi pemerintah daerah

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem (Proses) Auntansi

Indirect

CALK

Info Non-AKT

Proses Analisis


Sistem akuntansi pemerintah daerah 2

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (2)

Perkada

Sistem Akuntansi Pemda

Struktur SA Pemda

Minimal mengatur:

FormatLK,

Kebijakanakuntansi,

Prosedurakuntansi,

Baganakunstandar,

Jurnalstandar,

Entitaspelaporandanentitasakuntansi,

Dokumensumber

Kebijakan Akuntansi

Pengakuan

pengukuran

Pelaporan

pengungkapan

Perundangan Terkait KEUDA

SAP


Sistem pembukuan

SistemPembukuan

Keseimbangan Dr vs Cr

Spt BKU bendahara

Triple Entry

Mencatat Transaksi Akun LRA (Cash Basis)

  • Pendapatan-LRA.

  • Belanja.

  • Penerimaan pembiayaan.

  • Pengeluaran pembiayaan.

Double entry

Single entry

Laporan Keuangan Pemda

Mencatat Akun Neraca & LO (Basis Akrual)

Aset,

Kewajiban,

Ekuitas,

Pendapatan-LO,

Beban.


Persamaan akuntansi pemerintahan

Persamaan Akuntansi Pemerintahan


Kaidah debit kredit dan saldo normal akun

Kaidah Debit-kredit Dan Saldo Normal Akun


Tinjauan instruksional umum

Perda Keuda

Peraturan

Kepala Daerah

SAP

Mengacu

PUSAP

Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi


Bagan akun standar

Bagan Akun Standar


Prinsip akuntansi pemda accrual basis

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis

LRA

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

penerimaan/pengeluaran kas yg akan dibayar/diterima kembali;

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Klasifikasi: penerimaan & pengeluaran.

Penerimaan: penerimaanpinjaman, penjualanobligasi, privatisasiperusda, penerimaankembalipinjaman yang diberikankepadapihakketiga, penjualaninvestasipermanenlainnya, danpencairandanacadangan diakui saat diterima Kasda

Pengeluaran: pemberianpinjaman, PMPD, pembayarankembalipokokpinjaman , & pembentukandanacadangan  diakui saat dikeluarkan dari Kasda

Berdasarkan asas bruto.

Pembentukan dana cadangan  menambah dana cadangan ybs.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadanagn ybs

Hasil dana cadangan menambah dana cadangan; sbg PAD Lain2.

Kas Masuk Kasda, menambah SAL, hak pemda & tak perlu dibayar kembali.

Diakui saat diterima di Kasda.

Diklasifikasikan menurut kelompok/jenis.

Transfer masuk  penerimaan kas dari entitas pelaporan lain.

Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai.

Pengakuan pendapatan BLU mengacu pd peraturan BLU.

Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan.

Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL.

Kas keluar Kasda, mengurangi SiLPA, kewajiban pemda & tidak akan diterima kembali

Diakui saat kas keluar dari Kasda.

Diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Transfer keluar  pengeluaran kas untuk entitas pelaporan lain.

Realisasi dilaporkan sesuai klasifikasi dlm Dok.Anggaran.

Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU.

Koreksi pengeluaran belanja thn berjalan  mengurangi belanja ybs; jika diterima thn berikutnya  dicatat sbg pendapatan lain2.

Akt belanja untuk kebutuhan SPJ & Pengendalian Internal  mengukur efektivitas dan efisiensi belanja.

Belanja melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat SPJ diterima BUN.


Prinsip akuntansi pemda accrual basis1

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis

LO

Beban

Pendapatan - LO

Surplus/Defisit & Extraordinary

  • Pengelompokan Pendapatan& bebantidakrutinsbg kegiatan non operasional:

  • surplus/defisitpenjualanaset non lancar;

  • surplus/defisitpenyelesaiankewajibanjangkapanjang,

  • surplus/defisitdarikegiatan non operasionallainnya

  • 2. Surplus/defisitoperasional& non operasional = surplus/defisitsebelum pos luarbiasa

  • 3. Penjumlahan surplus/defisitoperasional, non operasional&kejadianluarbiasa = Surplus/Defisit-LO  dipindahkan ke LPE

  • 4. Pos LuarBiasadisajikanterpisahdari pos-pos lainnyasesudahsurplus/Defisitsebelum Pos LuarBiasa& diungkapkan dalam CALK

  • 5. Pos LuarBiasa kejadian yg:

  • (a) tidakdapatdiramalkanpadaawaltahun; (b) tidakdiharapkanterjadiberulang-ulang; (c) diluarkendalientitaspemerintah.

Penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa yg mengurangi ekuitas yg berupa pengeluaran aset, atau timbulnya kewajiban.

Diakui saat timbul kewajiban, konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa.

Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU.

Diklasifikasikan menurut ekonomi: bebanpegawai, bebanbarang, bebanbunga, bebansubsidi, bebanhibah, bebanbantuansosial, bebanpenyusutan, beban transfer &bebantakterduga.

Metode penyusutan: Garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi.

Beban Transfer  pengeluaran kas atau kewajiban kpd entitas lain.

Penerimaan kembali beban pd th berjalan  mengurangi beban ybs; jika beban TAYL  dicatat sbg pendapatan lain2; jika menambah beban  koreksi ekuitas.

Hak pemda yg menambah ekuitas & tak perlu dibayar kembali.

Diakui saat timbul hak, dan pendapatan direalisasi/aliran masuk sumber daya ekonomi.

Diklasifikasikan menurut sumber pendapatan: PAD, Pendapatan Transfer,lain2 pendapatan yg sah.

Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dari hibah/ rampasan: ditaksir nilai wajarnya, dan diungkapkan dalam CALK.

Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai

Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan

Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL


Prinsip akuntansi pemda accrual basis2

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis

Neraca

Kewajiban

Aset

Ekuitas

  • Kekayaanbersih Aset - kewajiban

  • SaldoekuitasdiNeracaberasaldarisaldoakhirekuitaspadaLaporanPerubahanEkuitas.

  • Sumber dayaekonomi ygdikuasai yg dpt dinilai dg uang termasuk sumber daya nonkeuangan & benda bersejarah.

  • Klasifikasi: lancar & nonlancar

  • Diakuisaatpotensimanfaatekonomimasadepandiperoleh&nilaidapatdiukurdenganandal

  • Kas  nilai nominal

  • Investasi jgkpendeknilaiperolehan

  • Piutang  nilai nominal

  • Persediaan: nilai perolehan (jk. dibeli), biaya standar (jk. mempoduksi sendiri), nilai wajar (jk. hibah, rampasan)

  • Investasi jgk panjangbiayaperolehan.

  • Asettetap biayaperolehan

  • Asetmoneter dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca.

  • Utang yg penyelesaiannya berakibat aliran keluar Sumber daya ekonomi.

  • Klasifikasi: Jgk.pendek& Jgk.Panjang

  • Diakuijikabesarkemungkinanpengeluaransumberdayaekonomiakandilakukanuntukmenyelesaikankewajiban.

  • Dicatat sebesar nilai nominal.

  • Kewajiban valasdikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca.

  • Kewajiban Jgk pendek diklasifikasikan dlm jgk panjang jika:

  • jangkawaktuaslinya > 12 bln

  • Dimaksudkan untuk di-refinance dg kewajiban jgk panjang yg didukung dg surat perjanjian, penjadwalan kembali sblm LK disetujui.


Sistem akuntansi skpd

Sistem Akuntansi SKPD

  • Dalamstrukturpengelolaankeuangandaerah, terdapatduajenismekanismetransaksi, yaitu:

    • TransaksipadatingkatSatuanKerja (SKPD)

    • TransaksipadatingkatPemda (PPKD)

  • Dengandasardiatas, SistemAkuntansiPemerintah Daerah dibagimenjadiduakategori sub sistem, yaitu:

    • AkuntansiSatuanKerja

    • Akuntansi PPKD

  • LaporanKeuanganPemerintah Daerah merupakanLaporanKonsolidasidaridua sub sistemtersebut. KonsepKonsolidasimenggunakanprinsip “Home Office – Branch Office” yang ditandaidengandigunakannyaakunRekening Koran (RK), baik RK-SKPD maupun RK-PPKD


Struktur anggaran skpd

StrukturAnggaran SKPD

Catatan: tidak semua SKPD mempunyai kewenangan untuk memungut pajak & retribusi


Contoh neraca skpd

Contoh Neraca SKPD

PEMKAB XYZ

SKPD ABC

Neraca

Per 31 Desember 20x0


Tinjauan instruksional umum

Ringkasan DPA

SKPD ABC

T.A. 20x1


Contoh jurnal transaksi skpd sebuah alternatif

Contoh Jurnal transaksi SKPD – sebuah alternatif

  • Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPD ABC :

  • Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat).

  • Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP.

  • Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan.

  • Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa.

  • Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp55.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa.

  • Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 20x1 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran).


Tinjauan instruksional umum

  • 7. Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb:

  • 8. Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb:

  • 9. Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 11.500.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa STS.

  • 10. PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp 19.750.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.


Tinjauan instruksional umum

Data akuntansi untuk penyesuaian akhir tahun :

  • Diketahui dari jumlah belanja barang dan jasa selama T.A. 20x1, belanja persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp7.700.000. Adapun nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000.

  • Berdasarkan kebijakan akuntansi PEMKAB XYZ, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 20x1. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan KDP) yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap telah dapat disusutkan untuk setahun penuh.

  • Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 20x1 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.


Tinjauan instruksional umum

  • Beberapa Asumsi /pendekatan untuk menjurnal transaksi-transaksi tersebut:

  • Transaksi terkait Laporan Operasional (LO) dicacat menggunakan double entry

  • Transaksi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicacat menggunakan Single Entry

  • Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif :

  • Pada saat diterimanya SP2D GU; atau

  • Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA.

  • Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) dengan pertimbangan pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD.

  • Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.

  • 5. Pendapatan dapat dilakukan pada saat (1) diterbitkan SKP/SKR; atau (2) saat diterima pendapatan dan pengakuan pendapatan yang masih harus diterima diakui pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan (1)


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan

1

2

3

4

5


Tinjauan instruksional umum

6a

6b

6c

7

8


Tinjauan instruksional umum

9

10

a

10

b


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Penyesuaian

1

2

3


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

SKPD ABC

Laporan Operasional

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1

(dalam ribuan rupiah)


Tinjauan instruksional umum

PEMDAS XYZ

SKPD ABC

Neraca

Per 31 Desember 20x1

(dalam ribuah rupiah)


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Single Entry – Entitas Akuntansi Anggaran

PEMDA XYZ

SKPD ABC

Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas)

T.A. 20x1


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

SKPD ABC

Buku Belanja-LRA (Basis Kas)

T.A. 20x1


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

SKPD ABC

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)

  • Format Permendagri 13/2006)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

SKPD ABC

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011

(Rp000)

  • Format SAP


Sistem akuntansi ppkd

Sistem Akuntansi PPKD

Pada proses perencanaan, SKPKD menyiapkan Rencana kerja Anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD.

  • RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakanoleh PPKD selaku SKPD;

  • RKA-PPKD digunakanuntukmenampung:

    • pendapatan yang berasaldaridanaperimbangan dan pendapatanhibah;

    • belanja bunga, belanjasubsidi, belanjahibah, belanjabantuansosial, belanjabagihasil, belanjabantuankeuangan, dan belanjatidakterduga; dan penerimaanpembiayaan dan pengeluaranpembiayaandaerah.


Tinjauan instruksional umum

Akuntansi SKPD

Program & kegiatan PPKD selaku SKPD

  • LRA

  • LO

  • Neraca

  • CaLK

SKPD

SKPKD

Akuntansi PPKD sbg BUD

  • LRA

  • LAK

  • LO

  • Neraca

  • CaLK

PPKD

  • -Dana Perimbangan

  • Pend. Hibah

  • Bel. Bunga

  • bel. Bansos

  • Dll.

Akuntansi Konsolidator

  • LRA

  • - NERACA

  • LAK

  • CALK

  • - LPSAL

  • LO

  • LPE


Contoh jurnal transaksi ppkd sebuah alternatif

Contoh Jurnal transaksi PPKD – sebuah alternatif

Data Neraca PPKD awal per 1 Januari 20x1

Keterangan :

  • PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran taspen, askes, dsb, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait.

  • PPKD tidak memilik utang jangka panjang.

  • Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0).

  • Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rek Kasda sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0).

  • SaldoSiLPAawaltahun 20x1 sebesarRp35.750.654.000


Tinjauan instruksional umum

Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1


Tinjauan instruksional umum

Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 (2)


Tinjauan instruksional umum

  • Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPKD DEF :

  • Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 20x1 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.:

  • 2. Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 35.467.546.000

  • 3. Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 390.756.540.000

  • 4. Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb:


Tinjauan instruksional umum

  • 5. Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000

  • Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 124.760.000

  • Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari:

  • 8. Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 25.000.000.000

  • 9. Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000

  • Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp 2.500.000.000

  • Pada Akhir tahun 20x1, diperoleh informasi sebagai berikut:

  • 11. DAU yang belumditerimasdakhirtahun 2011 sebesarRp 5.000.000.000

  • 12. Bebanbunga yang terutangataspinjamanjangkapanjangsebesar Rp250.000.000


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan

1

2

3

4a


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan

4b

5

6

7


Tinjauan instruksional umum

Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan

8

9

10

11

12


Tinjauan instruksional umum

PPKD

Laporan Operasional

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Neraca

Per 31 Desember 2011

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PPKD

Buku Pendapatan-LRA

T.A. 20x1

PPKD

Buku Belanja-LRA

T.A. 20x1


Tinjauan instruksional umum

PPKD

Buku Pemebiayaan-LRA

T.A. 20x1


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran

Per 31 Desember 2011


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)

(lanjutan)

Format Permendagri 13/2006


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

PPKD

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)

(lanjutan)

Format SAP


Tinjauan instruksional umum

  • ProsesPenyusunanLaporanKeuanganKonsolidasian

  • Tahapan atau proses penyusunan LK Konsolidasiaon melibatkan:

  • KertasKerjaPenyusunan LRA Konsolidasian

  • KertasKerjaPenyusunan LO Konsolidasian

  • KertasKerjaPenyusunanNeracaKonsolidasian

  • Dalam ilustrasi ini diasumsikan hanya ada PPKD dan gabungan SKPD dalam satu pemda


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanLaporanRealisasiAnggaranKonsolidasian

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanLaporanRealisasiAnggaranKonsolidasian

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011

(Rp000)

(Lanjutan 1)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanLaporanRealisasiAnggaranKonsolidasian

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011

(Rp000)

(Lanjutan 2)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanLaporanOperasionalKonsolidasian

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanLaporanOperasionalKonsolidasian

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1

(Rp000)

(lanjutan)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanNeraca Daerah Konsolidasian

Per 31 Desember 20x1

(Rp000)


Tinjauan instruksional umum

PEMDA XYZ

KertasKerja

PenyusunanNeraca Daerah Konsolidasian

Per 31 Desember 20x1

(Rp000)


Laporan arus kas lak

LaporanArusKas (LAK)

LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010)


Tinjauan instruksional umum

Analisis Laporan Keuangan Pemda


Tinjauan instruksional umum

TujuanAnalisis LKPD

  • MeyakiniketaatanPadaperaturanperundang-undangan.

  • MengetahuikondisiKeuda & perubahannya.

  • MengetahuikemampuanPemdamemenuhikewajibannya.

  • MengetahuikemampuanPemdamenyediakandanakegiatan.

  • MengevaluasikinerjaPemdamelaksanakan program/kegiatan.

  • Mengetahuipotensipemdamenghasilkansumberdaya.


Tinjauan instruksional umum

AnalisisHorisontal

KarakteristikAnalisis Horizontal (kecenderungan/trend):

  • Bertujuanuntukmengetahuiarahataukecenderungansuatu pos laporankeuangan.

  • Membutuhkantime series data selamabeberapatahun.

  • Dilakukandenganmembandingkan (menghubungkan) angka-angkauntuk pos yang samadarilaporanbeberapatahun yang berurutan.

  • Analisiskecenderunganrelatifsederhana, tanpamengidentifikasi variable yang mempengaruhiperubahandari pos tersebut.

  • Analisiskecenderungandengan diagram pencardilakukandenganpenarikangariskecenderungan yang mendekati (mengikuti) poladarisebarantitik-titik yang adadalamgrafik


Teknik teknik analisis horizontal

Teknik-teknikAnalisis horizontal

  • Membandingkanperubahannilaisetiap pos pada LKPD dariwaktukewaktu mencaritahupenyebabperubahansignifikanmelalui CALK

  • Membandingkanperubahansetiap pos dengan rata-rata beberapatahuntertentu (misal 5 tahun)

  • Analisis scatter plot danmenarikgarisprediksi untukmemprediksikejadian pd tahun2 ygakandatang

  • AnalisisRegresi (regresisederhanamaupunberganda)  untukmengetahuihubungansebabakibatdarisuatukejadian


Tinjauan instruksional umum

AnalisisVertikalatauRasio

  • Dilakukandgnmelihatukuran & hubunganunsur LKPD secaravertikaldariunsur yang ada

  • Dapatmeminimalkanpenilaian yang bersifatdugaan, ketidakpastian, pertimbanganpribadi

  • Dapatmengetahuiadanyakesalahanprosesakuntansi


Jenis analisis vertikal

JenisAnalisisvertikal

  • Analisisatasunsurneraca

  • Analisisatasunsurlaporanrealisasianggaran (LRA)

  • AnalisisatasunsurlaporanOperasional (LO)

  • Analisisatasunsurlaporanaruskas (LAK)

  • Analisisatasunsurantarunsurlaporankeuangan lainnya.


Analisis rasio

AnalisisRasio

  • Likuiditas mengukurkemampuanmembayarutang (kewajiban) jangkapendeknya; diukurdenganrasiolancardanrasiokas.

  • Solvabilitas mengukurkemampuanmembayarsemuautangnya yang akanjatuh tempo; diukurdenganrasioutangterhadapaktivaataurasioutangterhadapekuitas

  • Leverage  mengukurperbandinganantaraekuitas total utang.

  • Kemandirian mengukurtingkatkemandirianpemerintahdaerahdalampendanaanaktivitasnyasebagaiindikatortingkatpartisipasimasyarakatlokalterhadappembangunandaerah, indikatorperkembanganekonomidaerahdankesejahteraanmasyarakatnya; membandingkanjumlah PAD terhadapjumlah DAU ditambahjumlahpinjaman (selainutang PFK danutangpajakPPn/PPh).


Contoh rasio yang sering digunakan

ContohRasio yang seringdigunakan


Contoh rasio yang sering digunakan1

ContohRasio yang seringdigunakan


Tinjauan instruksional umum

AUDIT LKPD


Tinjauan instruksional umum

Pengertian & JenisAudit LKPP/LKPD

Jenis-jenisPemeriksaan


Tinjauan instruksional umum

  • Dasar Hukum Pemeriksaan LKPD

  • Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

  • Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

  • Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

  • Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

  • Tanggung Jawab Keuangan Negara

  • Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


Tinjauan instruksional umum

Memberikan keyakinan yang

memadai Rreasonable)

Apakah LKPD telah

disajikan secara

wajar, dalam semua

hal yang material

sesuai dengan PABU

atau basis akuntansi komprehensif selain PABU

Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD

telah disusun

berdasarkan SPI

memadai & disajikan

sesuai dengan SAP

2. Tidak mencakup

pengujian atas

kebenaran substansi

dokumen sumber & Prosedur

Pemeriksaan/Audit LKPD

Reviu LKPD

Reviu VS Audit LKPD

APIP

BPK


Tinjauan instruksional umum

Ruang lingkup pemeriksaan


Tinjauan instruksional umum

PSP 01: Standar Umum

PSP 02 :Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

PSP 04 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

PSP 06 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 07 :Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Konsultasi dg Pemerintah

BPK

AkuntanPublikygmelakukanpemeriksaanataspengelolaan & pertanggungjawaban KN/D

APIP

Proses Audit

meningkatkan kredibilitas informasi dari auditee melalui pengumpulan & pengujian bukti secara obyektif

ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan

mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara


Tinjauan instruksional umum

Asersi (assertion) pernyataan manajemen

adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan

  • Penyajian& pengungkapan


Tinjauan instruksional umum

  • analitical procedures,

  • tracing,

  • inspecting,

  • vouching,

  • confirming,

  • observing,

  • inquiring,

  • counting,

  • reperforming, dan

  • computer-assisted audit techniques.

  • Bukti Analitis (Analytical Evidence)

  • Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence)

  • Konfirmasi

  • (Confirmation)

  • Pernyataan Tertulis

  • (Written Representation)

  • 5. Bukti Matematis

  • (Mathematical Evidence)

  • 6. BuktiLisan (Oral Evidence)

  • 7. BuktiFisik (Physical Evidence)

  • 8. BuktiElektronik (Electronic Evidence)

ProsedurPemeriksaan

BuktiPemeriksaan

Bukti & ProsedurPemeriksaan


Tinjauan instruksional umum

  • Temuan Pemeriksaan


Tinjauan instruksional umum

Temuanatas Kelemahan sistem pengendalian intern

  • Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi & pelaporan  mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan & pengamanan aset.

  • Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  mempengaruhi efisiensi & efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemungkinanketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

  • Kelemahan struktur pengendalian intern  berpengaruh terhadap efektivitas SPI secara keseluruhan.


Tinjauan instruksional umum

TemuanatasKetidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

  • Temuan kerugian ataupotensikerugiannegara/daerah pada BUMN/D  mengungkap berkurangnya KN/D atau BUMN/D sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

  • Temuan kerugian ataupotensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada BUMN/D  mengungkap adanya perbuatan melawan hukum, sengaja atau lalai yang mengakibatkan risiko kerugian di masa datang

  • Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau BUMN/D  mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau pBUMN/D tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau BUMN/D karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

  • Temuan administrasi  mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku , tetapi tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau BUMN/D, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

  • Temuan Indikasi Tindak Pidana  mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana


Tinjauan instruksional umum

Jenis – JenisOpini Audit


Tinjauan instruksional umum

Tujuan Komunikasi Audit


Tinjauan instruksional umum

  • Tahap Plaksanaan Audit

  • Tahap Persiapan Audit

Komunikasi dalam tahap audit

  • Surat Penugasan

  • Pertemuan pertama

  • Wawancara, kuisioner, konfirmasi

  • Mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi

  • Laporan Akhir

  • Mencari Informasi dan data audit

  • Tahap Pelaksanaan Akhir Audit

  • Tahap Akhir Audit

  • mekanisme pelaksanaan audit; minta kesediaan auditi menyediakan data dan informasi


Tinjauan instruksional umum

Interaksi antara auditor dengan auditi


Tinjauan instruksional umum

Interaksi antara auditor dengan auditi


Tinjauan instruksional umum

Bentuk Komunikasi


Tinjauan instruksional umum

Bentuk Komunikasi

Hasil wawancara didokumentasikan untuk melakuikan analisis masalah, dan dasar pengambilan keputusan atas masalah yang ditemukan


Tinjauan instruksional umum

Bentuk Komunikasi


Tinjauan instruksional umum

Bentuk Komunikasi


Tinjauan instruksional umum

Bentuk Komunikasi


Tinjauan instruksional umum

  • Tahapan Presentasi Formal

Bentuk Komunikasi

  • Pelaksanaan

  • Persiapan

  • Membuka presentasi

  • Menjelaskan pokok masalah

  • Tanya jawab

  • Mendengarkan

  • Mengakhiri presentasi

  • Siapa yang hadir, berapa orang, relevansi topik dan audien, dll

  • Penyiapan materi

  • Membuat ringkasan materi

  • Dan alat bantu

  • d. Waktu dan ruang


Tinjauan instruksional umum

TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III

Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

Telp/Fax 3509209

Helpdesk :

www.perbendaharaan.go.id

[email protected]


  • Login