1 / 19

IKHTISAR

PELUANG DAN TANTANGAN PROYEK KONSTRUKSI SWASTA oleh: KELOMPOK KEAHLIAN MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEMINAR NASIONAL LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL BANDUNG, 31 MARET 2007. IKHTISAR. Peluang Industri/Sektor Konstruksi.

noah
Download Presentation

IKHTISAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELUANG DAN TANTANGAN PROYEK KONSTRUKSI SWASTAoleh:KELOMPOK KEAHLIAN MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSIINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEMINAR NASIONALLEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONALBANDUNG, 31 MARET 2007

  2. IKHTISAR • Peluang Industri/Sektor Konstruksi. • Sistem Industri Konstruksi Nasional. • Tantangan Sektor Konstruksi Swasta. • Upaya Strategis Mendorong Sektor Swasta.

  3. PELUANG INDUSTRI/SEKTOR KONSTRUKSI (1) Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor/Industri Konstruksi Negara Berkembang PDB/kapita (US$)  350 350 - 700 700 - 2000  2000 Kontribusi sektor konstruksi dalam PDB (%) 3,6 5,2 5,4 7,3 Pertumbuhan/ PDB 3,5 4,4 5,9 5,0 tahun (%) Industri konstruksi 5,9 5,2 8,6 3,6 Industri manufaktur 5,5 6,4 7,7 6,4 Sumber: Berbagai studi

  4. PELUANG INDUSTRI/SEKTOR KONSTRUKSI (2) • NASIONAL (2006): • 1. PDB: Rp. 3.000 T. • 2. APBN/APBD: Rp. 750 T. • SEKTOR KONSTRUKSI: • 1. Kontribusi sektor (5-6%) terhadap PDB: Rp. 165 T. • Anggaran Pemerintah: Rp. 65 T. • Lapangan Kerja (5% dari 105 juta): 5 juta.

  5. NILAI KONSTRUKSI BERDASARKAN SUMBER DANA THN Swasta (T. Rp.) Pemerintah (T. Rp.) Total Nilai Konstruksi (T. Rp.) Persentase Terhadap Total Nilai Konstruksi APBN APBD BUMN Total Swasta (%) Pemerintah (%) 2002 51,67 17,27 4,81 14,03 36,11 87,78 59 41 2003 58,67 20,84 5,99 21,14 47,97 106,64 55 45 2004 84,13 31,07 34,47 10,33 75,87 160,00 53 47 Sumber: Departemen PU (2005) • Catatan: • Mencakup: sektor transportasi; energi listrik dan SDA; perumahan dan permukiman; migas, air minum dan sanitasi; telekomunikasi; properti belum termasuk. • 2. Berdasarkan BCI Asia: Proyek Pemerintah 8,5%, Proyek Pribadi 9%, dan Proyek Swasta 82%.

  6. Dana Swasta (+ 85 T) APBN/ APBD (+ 75 T) SISTEM INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL (UU 18, 1999) PEMERINTAH (REG., FAS., WAS.) LEMBAGA INDEPENDEN PENGGUNA JASA LPJK BPJT BPPSPAM Proc. Proc. MASYARAKAT PROF. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi PT LSM

  7. TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA (UMUM - 1) 1. Struktur demand (playing field) belum terbentuk: asosiasi badan usaha dan database belum lengkap. 2. Sektor konstruksi swasta relatif tertutup: - Informasi tidak terbuka; regulasi pemerintah tidak mampu menjangkau; - Seleksi oleh investor luar negeri sangat ketat; tidak banyak pemain lokal yang bisa masuk. 3. Struktur supply yang kurang menguntungkan: - Kemampuan Small and Medium Enterprise (SME)rendah. - General Contractor orientation; bukan Specialist Contractor orientation. • Kontraktor Indonesia sebagian besar mengandalkan proyek pemerintah (BCI Asia; data statistik tidak diketahui). 5. Terdapat masalah yang struktural di sektor swasta yaitu aspek hukum tidak terjamin karena kepastian hukum di sektor swasta lemah; resiko tinggi bagi badan usaha.

  8. TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA (UMUM - 2) 6. Tingkat suku bunga kredit perbankan (dinilai pelaku jasa konstruksi nasional) terlalu tinggi. 7. Kompetisi dengan kontraktor asing semakin meningkat: - adanya kebebasan bagi pihak asing untuk berbisnis di Indonesia; ekivalensi standar kompetensi (badan usaha dan tenaga kerja) belum ada. 8. Faktor eksternal kurang mendukung: a. Situasi politik dan keamanan tidak sepenuhnya stabil; kepastian hukum rendah country risk factor tinggi; minat investasi luar negeri kurang. b. Pembebasan lahan sukar; karakteristik/budaya lokal (hak atas tanah, dll.) misal tanah adat tidak boleh diganggu gugat.

  9. TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA (KHUSUS PPP) 1. Sistem untuk mendorong investasi swasta belum terbentuk. 2. Ketidak-konsistenan strategi partisipasi investasi swasta: a. Market mechanism vs pengendalian pemerintah; b. Jalan tol = jalan pemerintah. • Deregulasi beberapa sektor terlambat  misalnya industri infrastruktur (jalan tol, air bersih); pemahaman, kemampuan, dan kesempatan belajar terbatas (financial engineering – pemanfaatan dana nasional, risk management, contractual system, dll.). • Peraturan dan Kelembagaan (pendanaan dan penjaminan) belum berkembang. 5. Fasilitas/insentif belum mendukung  khususnya dalam ijin usaha, pembebasan lahan, pembiayaan, penjaminan, dll.

  10. 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas supply 1.Mengelola Demand 4. Memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi usaha konstruksi swasta 3. Mengembangkan fasilitas/insentif UPAYA STRATEGIS MENDORONG SEKTOR SWASTA UPAYA STRATEGIS MENDORONG SEKTOR SWASTA

  11. 1. MENGELOLA DEMAND a. Mengenal sektor swasta nasional. b.Memperluas/mengembangkan lapangan permainan. c. Membina lapangan permainan: - Mengembangkan asosiasi profesi/asosiasi perusahaan; - Mengembangkan informasi mengenai potensi dan pelaku; - Merumuskan masukan kebijakan; mewujudkan ko-operasi dan kompetisi; iklim usaha yang sehat; pemerataan kesempatan; dsb.nya. d. Meningkatkan koordinasi antara sub-sektor infrastruktur serta memperjelas arah, kebijakan, dan strategi pengembangan.

  12. 2. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS SUPPLY a. Pembinaan oleh asosiasi profesi dan pemerintah: - Pelatihan kepada perusahaan dan tenaga kerja (ahli dan terampil); meningkatkan kompetensi dan profesionalisme; - Kemampuan untuk memenuhi persyaratan pasar (pemahaman internasional kontrak, client satisfaction orientation, dll). b. Melalui kegiatan pemerintah (APBN/APBD), membangun kemampuan bertahap pelaku nasional (kecil/menengah/besar).

  13. 3. MENGEMBANGKAN FASILITAS/INSENTIF a. Mempermudah kredit usaha konstruksi. b. Mengembangkan insentif perpajakan yang bisa mendorong sektor swasta. c. Memfasilitasi kemitraan SME – usaha besar, dan kemitraan pemerintah – swasta dalam mengembangkan SME. d Memperbaiki/mempermudah sistem penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. e. Memperkuat right action pemerintah agar investor luar negeri membuka kesempatan bagi badan usaha lokal; affirmative action policy supaya pemain Indonesia bisa mengikuti pelelangan. f. Mengembangkan persyaratan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja asing untuk memenuhi ’karakteristik lokal’.

  14. TERIMA KASIH

  15. KLUSTER INFRASTRUKTUR Infrastruktur Domain Pemerintah Domain Swasta Fasilitas rekreasi Bandara Public Building Property (Gedung perkantoran & komersial; Residential: Apartemen, Real Estate, dll.) Telekomunikasi Pelabuhan Social Residential Building Jalan tol dan Jembatan Fasilitas kesehatan & pendidikan Energi Pengelolaan limbah Industrial Facilities (Pabrik,Oil&gas, Refinery, dll.) Jalan non tol Water supply Informal sektor (Perbaikan Rumah pribadi/toko, dll.)

  16. MENGEMBANGKAN LAPANGAN PERMAINAN KUALIFIKASI (Manajemen, Keuangan, Teknik) Besar Menengah Kecil Bangunan Gedung Bangunan Sipil Konstruksi Spesifik BIDANG Gagasan (CPC) T PeRENcanaan A S M E Perancangan Pengadaan KLASIFIKASI PeLAKsanaan PengWASan O&M Demolisi (Siklus Proyek) JENIS

  17. INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (1) • INDONESIA • a. Pemberian kompensasi/insentif kepada investor yang ingin mengelola ruas jalan tol yang tidak diminati. • b. Pembebasan fiskal bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri. • c. Pelatihan-pelatihan secara gratis, misalnya pelatihan Sistem Manajemen Mutu untuk SME yang diikuti oleh perwakilannya. • CINA: • State Economic and Trade Commision memberikan kredit untuk pengembangan SME melalui Experimental Work Plan for The Construction of SMEs Credit Guaranteeing System. • TAIWAN: • a. Pengembangan SME oleh pemerintah melalui peningkatan construction public. • b. Pemberian insentif pajak untuk merangsang resource and development, manpower training, dsb.nya.

  18. INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (2) 4. FILIPINA: a. Pemerintah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak yang terlibat (Pemerintah, Lembaga, Perusahaan)untuk mendorong SME; program-program saling melengkapi. b. Departemen Perdagangan dan Industri mengkoordinasikan program pengembangan SME, yang mencakup program: HRD and entrepreneurship training, market development, product development and technology intervention, advocacy for enabling environment, dan financing. c. Government Financial Institution (GFI) menggunakan prosedur dan standar pinjaman yang sederhana untuk memberikan kemudahan SME memiliki modal. d. Pemerintah mengembangkan program pemasaran untuk produk SME di pasar dalam dan luar negeri. e. Pemerintah secara terus-menerus mendukung SME dengan dengan cara: creating a conducive business environment, improving acces to financing, providing adequate business support, providing training on enterpreneurship and worker skills, providing linkage between SME and large firms, strengthening government-private sector partnership in SME development.

  19. INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (3) • MALAYSIA: • a. Pengembangan SME di Malaysia didukung oleh banyak kementerian dan institusi. • b. Untuk menjamin fokusnya rencana pengembangan SME, pemerintah Malaysia membentuk National SME Development Council (NSMEDC)yang diketuai oleh Perdana Menteri. • c. NSMDC bertanggung-jawab menyusun kebijakan dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan SME, dan untuk menjamin agar implementasi dari kebijakan dan tindakan dilakukan secara effektif. • d. Pertemuan secara rutin yang dihadiri oleh pihak yang terkait (agencies, ministries, banks and financial institution yang mendukung SME); mekanisme pelaporan untuk memonitor outcome dan memberikan feedback telah disiapkan.

More Related