HOSPITAL BYLAWS
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 90

H.M. Hadi S. PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HOSPITAL BYLAWS. H.M. Hadi S. UU No. 44/2009: RS. Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap ( medis , jangmed , wat , far, jemen RS, nonkes ); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan [NB: bahkan tenaga asing {vide Ps 14 (1) UU a quo}]

Download Presentation

H.M. Hadi S.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H m hadi s

HOSPITAL BYLAWS

H.M. Hadi S.


Uu no 44 2009 rs

UU No. 44/2009: RS

Ps 12: (1) RS hrs punyatenagatetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dptpekerjakantenagatdktetap & konsultan [NB: bahkantenagaasing {vide Ps 14 (1) UU a quo}]

Ps 13 (3): Nakesdi RS hrs kerjasesuaistdrprofesi, stdryan RS, SOP, etikaprofesi, hormati & utamakankeselamatanpasien • Ps 29 (1) RS wajib: r. menyusun / laksanakan HBL, s. lindungi & beri ban hukumbagipetugas RS


H m hadi s

Ps 33: (1) RS hrs punyaorganisasiygefektip, efisien, akuntabel, (2) org RS minimal t.d.: Ka/Dir RS, unsuryanmed, unsurwat, unsurjangmed, ko-med, sat rik internal, min um & ku

Penjelasan: Tujuan org RS u/ capaivisi & misi RS dg laksanakantatakelolapershygbaik (good corporate governance) & tatakelolaklinisygbaik (good clinical governance)


H m hadi s

Ps 35: Pedoman org RS ditetapkan dg Perpres

Cttn: o.k. Perprestsbblmtbtk, mkKepmenkes No. 983/1992 ttgPedoman Org RSU masihberlaku (vide Ps 65 UU a quo)

Ps 36: RS hrs selenggarakantatakelola RS & tatakelolaklinisygbaik

Penjelasan: tatakelola RS = penerapan fungsi² manajemen RS berdasarprinsiptransparansi, akuntabilitas, independensi & responsibilitas, kesetaraan & kewajaran


H m hadi s

Tatakelolaklinis = penerapanfungsimanajemenklinisygmeliputikepemimpinanklinik, audit klinis, data klinis, risikoklinisberbasisbukti, peningkatankinerja, pengelolaankeluhan, mekanisme monitor hasilpelayanan, pengembanganprofesional, & akreditasi RS


H m hadi s

Every STATE has POWER to protect the health,

safety, morals and social welfare of its citizen.

Dari kekuasaaninilahlalu NEGARA, melalui DPR membuat

UU yang memberikewenangankepada PEMERINTAH untuk:

1) mengatur

2) mengawasi

3) membina

upaya kesehatan, termasuk sarana

kesehatan (RUMAH SAKIT, BALAI

PENGOBATAN, PUSKESMAS dan

PRAKTIK DOKTER SWASTA).


H m hadi s

TUJUAN PENGATURAN RS

1. Melindungi pasien dari praktek RS yang

yang tidak laik beroperasi.

2. Melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang

ditimbulkan oleh RS.

3. Melindungi masyarakat dari dampak

lingkungan RS.

4. Mengendalikan fungsi RS kearah yang benar.

5. Meningkatkan mutu RS.

6. Mensinkronkan layanan di RS dengan program

pemerintah dalam bidang kesehatan.

7. Dll.


H m hadi s

SITUASI SEBELUM TH. 1992 :

Diversifikasi UU, yaitu tersebar di:

1. UU Pokok-Pokok Kesehatan.

2. Berbagai macam UU lain, antara lain:

- UU Tenaga Kesehatan.

- UU Farmasi.

- UU Kesehatan Jiwa, dll.

3. Ada ide unifikasi UU (disatukan menjadi UU Kesehatan).

SITUASI PADA TH. 1992 :

1. Unifikasi terlaksana (UU No. 23 Th. 1992 ttg Kesehatan).

2. Pemerintah cuma berhasil membuat 4 buah PP dari sekitar

30 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan.

SITUASI SESUDAH TH. 2004 :

Diversifikasi kembali, yaitu sejak:

a. Diberlakukannya UUPK Th. 2004 dan

b. Direncanakannya:

- UU yang lain (UU Keperawatan, UURS dll).


H m hadi s

PERLU KAJIAN ULANG

TENTANG UNIFIKASI ATAU DIVERSIFIKASI

 Konsekuensi Unifikasi UU :

1. UUPK harus dicabut dan dilupakan selamanya. 2. Peraturan pelaksanaan dari UU Kesehatan Th 1992 (PP, termasuk PP Rumah Sakit) harus segera dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 perlu direvisi dan diperbaiki agar mampu merespon perubahan-perubahan.

 Konsekuensi Diversifikasi UU :

1. UUPK yang telah diundangkan harus direvisi dan diperbaiki karena ada kesalahan dalam terminologi, konsep dan kebijakan. 2. Beberapa UU yang lain (UU Praktek Keperawatan, UU Sarana Kesehatan termasuk RS dll) harus dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 harus direvisi, diperbaiki dan diarahkan kembali menjadi UU Pokok Kesehatan (materinya berisi pokok-pokok & general principles).


H m hadi s

KEKURANGAN

PERATURAN YANG ADA

1.Belum mampu menjawab semua tantangan yang

muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi.

2. Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul

dalam pengelolaan RS.

Peraturan yang ada hanyalah dalam bentuk Permenkes

yang lebih menekankan pada RS milik pemerintah.

3. Bentuk pengaturannya belum terintegrasi dengan baik.

4. Bentuk pengawasan dan pembinaannya belum jelas.

5. Belum optimal dalam memberdayakan potensi profesi

serta institusi-institusi terkait.


H m hadi s

HOSPITAL

Morris and Moritz

A place in which a patient may receive food, shelter, and nursing care while receiving medical or

surgical treatment.

An institution for the reception, care and medical treatment of the sick or wounded; also the building

used for that purpose.

A place where medicine is practiced by physician.


H m hadi s

UU No. 36 Th. 2009: Kesehatan

RumahSakitmerupakansalahsatujenisFasilitasPelayananKesehatan.

UU No. 44/2009: RS

Ps 1 ayat 1: Rumahsakit= institusiyankesygmenyelenggarakanyankesperorangansecaraparipurnaygmenyediakanyanwatinap, watjalan, & ga-dar


H m hadi s

GOVERNMENTAL HOSPITAL

Also called public hospital.

Established and operated by government, a state, or

one of its subdivisions.

Instrumentality of the state.

Founded and owned in the public interest.

Supported by public funds.

Governed by those deriving their authority from the state.

Owned by the people.

Devoted chiefly to public purposes.

Administered by public officials.

The power, duties, and purposes of the hospital are

established or modified by the action of the legislative

branch of government.

The control and management of the hospital are

determined by statute or ordinance.

(Morris & Moritz)


H m hadi s

PRIVATE HOSPITAL

Founded and maintained by private persons

or a private corporation.

The state having no voice in the management or

controle of hospital property or the

FORMATION of RULES for its government.

(Morris & Moritz)


H m hadi s

BYLAWS

Inggris Kuno

By bisa berarti town, sehingga bylaws berarti

peraturan kota atau peraturan setempat.

Oxford dictionary

Regulation made by local authority or corporate.

Webster’s dictionary

A rule adopted by an organization (as a club or municipality) chiefly for the government of its members and the regulation of its affairs.


H m hadi s

Wharton

Laws, rules, regulations, orders and constitution of corporations, for governing their members.

They are binding unless opened to law or reason and against the common good, benefit, under which circumstances they are void.

Black’s law dictionary

The rights and obligations of various officers, persons or group within the corporate structure and provide rules for routine matters such as calling meetings

and the like.


H m hadi s

HOSPITAL BYLAWS

 Peraturan yang dibuatolehrumahsakit.

 Mengikatsiapasajaygberinteraksidengan RS (staf

manajemen, profesional, karyawandll).

HOSPITAL LAW

 Seperangkatkaidah yang mengatursemuaaspek

yang berkaitandengankerumahsakitan.

 Dibuatolehbadanlegislatifbersamapemerintah.

 Keberadaannyamengikatpemerintah, masyarakat

dansemua RS, juga RS asing yang beroperasidisini.


H m hadi s

  • TUJUAN

  • UU RUMAH SAKIT

  • Agar supaya :

  • 1. Lebih terintegrasi dan menyeluruh.

  • 2. Lebih memperjelas aspek pembinaan dan pengawasan.

  • 3. Lebih mempertegas kepastian dan perlindungan hukum.

  • 4. Lebih memberdayakan semua potensi yang terkait.

  • Sehingga dapat tercipta layanan rumah sakit yang:

  • 1. Berkualitas.

  • 2. Profesional.

  • 3. Aman.

  • 4. Tertib dan teratur.

Masyarakat terlindungi oleh layanan RS yang bermutu.

Rumah sakit juga terlindungi oleh hukum.


Fungsi hospital bylaws

FUNGSI HOSPITAL BYLAWS

  • AcuanbagipemilikuntukpengawasanRumahSakit miliknya.

  • AcuanbagidirekturRumahSakitdalampengelolaanRumahSakit & penyusunankebijaksanaanteknisoperasional.

  • Menjaminefektivitas, efisiensidanmutu.

  • Perlindunganhukumbagi “Stake Holders” RumahSakit

  • Acuanpenyelesaiankonflikantarapemilik, DirekturdanStafmedis.

  • PersyaratanAkreditasibagi RumahSakit.


Bukan termasuk hospital bylaws

BUKAN TERMASUKHOSPITAL BYLAWS

  • SOP Rumah Sakit.

  • Peraturan Direksi dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit.

  • Kebijakan tertulis Rumah Sakit.

  • Job Description.


Hospital bylaws

HOSPITAL BYLAWS

  • Tailor made untuktiapRumahSakit.

  • Merupakankonstitusiyang berlaku di RumahSakit.

  • Ditetapkanoleh pemegang kekuasaan tertinggi yang diberi kewenangan oleh pemilik.

  • Menjagaterlaksanakannya “Good Corporate governance” dan “Good Clinical governance”


H m hadi s

HOSPITAL BYLAWS

 Bersifat abstrak, umum (general principles) dan

pasif.

 Sebagai dasar bagi pembuatan rules &

regulations (peraturan rumah sakit).

 Disahkan oleh governing body (sebagai

pemegang otoritas tertinggi yg mewakili pemilik).

RULES AND REGULATIONS

 Bersifat lebih konkrit, lebih spesifik dan lebih

operasional.

 Untuk keperluan implementsi dari general

principles yang ada didalam hospital bylaws.

 Disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.


H m hadi s

RULE

A guide or principle for governing action.

REGULATION

The usual way of doing something.


H m hadi s

  • PENGELOLAAN RS DI AMERIKA

  • Didasarkan atas “three legged stool model”, yang

  • terdiri atas:

  • a. Board of trustees.

  • b. Administration (Eksekutif).

  • c. Medical staff.

  • Board of trustees mempunyai tanggung jawab

  • hukum menyangkut kebijakan serta jalannya

  • rumah sakit secara keseluruhan.

  • Administration bertanggungjawab terhadap

  • manajemen keseharian.

  • Medical staff bertanggungjawab terhadap semua

  • layanan kesehatan di rumah sakit.

  • (Blum, J, D,. 2001)


H m hadi s

PEMILIK RS

GOVERNING

BODY

THREE LEGED STOOL MODEL

STAF MEDIK

EKSEKUTIF


H m hadi s

GOVERNING BODY

BLACK’S LAW dictionary

Governing body of organization means that body which has ultimate power to determine its policies and control its activities.

HOULE, C, O.

Kelompok orang yang terorganisir dengan

kewenangan kolektif untuk mengendalikan dan membantu pengembangan suatu institusi yang pada umumnya dikelola oleh eksekutif dan staf yang

memenuhi syarat.


H m hadi s

CORPORATE BYLAWS

  •  Peran dan tujuan rumah sakit.

  •  Tugas dan tanggungjawab GB.

  •  Mekanisme pemilihan anggota-anggota GB.

  •  Struktur organisasi GB.

  •  Hubungan antara GB dengan Direktur dan staf

  • klinik rumah sakit.

  •  Struktur organisasi staf klinik rumah sakit.

  •  Struktur organisasi pendukung.

  •  Mekanisme pemberlakuan Bylaws.

  • Mekanisme review and revisi Bylaws.

  • (Blum, J, D,. 2001)


H m hadi s

CLINICAL STAFF BYLAWS

1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan,

katagori keanggotaan, hak-hak klinik (clinical

privileges), keanggotaan non-dokter dsb.

2. Penanganan terhadap performance profesional dan

etik dibawah standar (tindakan korektif, skorsing,

prosedur persidangan dan banding).

3. Rincian mengenai departemen klinik, komite klinik,

rapat-rapat (meeting) serta kebijakan menyangkut

hal-hal yang bersifat rahasia.

4. Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi,

informed consent, layanan emergensi, rekam medik

dan kebijakan mengenai operasi.

(Blum, J, D,. 2001)


H m hadi s

HBL MODEL AMERIKA

CORPORATE

BYLAWS

MEDICAL STAFF

BYLAWS

Good Corporate Good Clinical

Governance Governance

HBL MODEL PERSI

CORPORATE BYLAWS

&

MEDICAL STAFF BYLAWS


H m hadi s

STATUTA RS

(PERSI 2002)

BAGIAN PERTAMA

UMUM

 BAB I

MUKADIMAH 

BAB II

KETENTUAN UMUM

BAB III

JATIDIRI

BAB IV


H m hadi s

MAKSUD DAN TUJUAN STATUTA 

BAB V

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN STATUTA

 Pasal …… s/d …….

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tentang PT, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Yayasan, produk-produk hukum Depkes, Perda, AD & ART Perkumpulan/Yayasan/Perjan/PT yang menjadi pemilik rumah sakit dan produk-produk hukum lain yang relevan perlu dicantumkan sebagai dasar hukum penyusunan statuta.

BAB VI

ASAS DAN TUJUAN


H m hadi s

BAB VII

VISI DAN MISI

BAB VIII

FUNGSI DAN KEGIATAN

BAB IX

PEGORGANISASIAN

BAB X

MANAJEMEN


H m hadi s

BAGIAN KEDUA

STATUTA KORPORAT

BAB XI

DEWAN PENYANTUN/KOMISARIS/PENGAWAS

BAB XII

DIREKSI RUMAH SAKIT

BAGIAN KETIGA

STATUTA STAF KLINIK

BAB XIII

KOMITE KLINIK


H m hadi s

BAB XIV

STAF MEDIK FUNGSIONAL

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

BAB XV

Ditetapkan di ………………….

Tanggal …………………….….

KETUA DEWAN……….…..….

Ttd

(…...……………………………)


H m hadi s

SYARAT

MENJADI BYLAWS DRAFTER

1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek

yang akan diatur (ruang lingkup & batas-batasnya).

2. Mampu menangkap aspek-aspek penting yang perlu

pengaturan serta menjaring essensialianya saja.

3. Menguasai berbagai peraturan yang peringkatnya

lebih tinggi (superior) dan peringkatnya sejajar

(horinzontal) serta etika.

4. Mampu melihat kecenderungan internasional sebab

dalam era sekarang banyak perubahan paradigma.

5. Mampu menuangkan kedalam bahasa yg sederhana

tetapi jelas, tegas dan lugas supaya ada kepastian

tafsir (tidak terjadi penafsiran ganda).


H m hadi s

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TERIKAT OLEH :

 UU Badan Usaha dan Badan Hukum.

 UU Kesehatan.

 UU Praktik Kedokteran.

 UU Perlindungan Konsumen.

 UU lain yang masih berlaku.

 Produk perundang-undangan lain yang terkait.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN TERIKAT OLEH :

 UU Kesehatan.

 UU Praktik Kedokteran..

 UU Perlindungan Konsumen.

 UU lain yang masih berlaku.

 Produk perundang-undangan lain yang terkait.


H m hadi s

ANTISIPASI RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI

UUPK, UU LAIN DAN ATURAN PELAKSANAAN

MELAKUKAN

LEGAL RESTATEMENT

DENGAN MERUMUSKANNYA KEMBALI

MENJADI

HOSPITAL BYLAWS, RULE AND

REGULATION


H m hadi s

  • IMPLIKASI UNDANG-UNDANG

  • Pada hakekatnya UU (termasuk UU Praktik Kedokteran)

  • mengatur tentang :

  • 1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN: yang harus dipenuhi oleh

  • semua pihak (pemerintah maupun masyarakat).

  • HAK-HAK: kepada semua pihak; baik pemerintah

  • maupun masyarakat.

  • TATALAKSANA: melaksanakan kewajiban & talaksana

  • mendapatkan hak.

  • KEWENANGAN-KEWENANGAN: pemerintah ataupun

  • lembaga independen tertentu (misal: KONSIL).

  • 5. SANKSI-SANKSI: bagi pihak-pihak yang tak melaksana- kan kewajiban atau melanggar hak pihak lain.


H m hadi s

  • IMPLIKASI UUPK TERHADAP DOKTER

  • Harus punya Sertifikat Kompetensi dari kolegium.

  • Harus punya STR (Lisensi atau Kewenangan) dari KKI.

  • 3. Harus menjaga kompetensinya dengan selalu mengikuti pendidikan berkelanjutan.

  • Mestinya tak perlu menggunakan sarana hukum pidana !!!

  • 4. Harus memperbarui LISENSI yang habis masa berlakunya.

  • 5. Harus memiliki SIP jika ingin praktik (swasta perorangan).

  • 6. Harus punya SIP utk kerja di RS ? Perlu didiskusikan !!!

  • 7. Dalam menjalankan praktik harus selalu:

  • a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.

  • b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.

  • c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.

  • d. Menjaga Rahasia Kedokteran.

  • e. Menghormati semua Hak Pasien.


H m hadi s

IMPLIKASI UUPK TERHADAP RUMAH SAKIT

1. Hanya boleh mempekerjakan dokter berlisensi (STR).

Konsil perlu membatasi jumlah penggunaan STR untuk kerja

di berapa Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) !!!

Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai variabel.

2. Menetapkan Clinical Privilege di RS sesuai kompetensi dokter.

3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan sesuai

standar pelayanan.

4. Melaksanakan :

a. Manajemen Informed Consent yang benar.

b. Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi.

c. Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib.

d. Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya).

5. Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien.

6. Melakukan Tindakan Korektif thd dokter yang melanggar.


H m hadi s

IMPLIKASI UUPK THD MAHASISWA

Mahasiswa BELUM memiliki:

1. Kompetensi dan

2. Kewenangan (Lisensi).

Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan macam apapun.

IMPLIKASI UUPK THD RESIDEN

Residen BELUM memiliki:

1. Kompetensi Spesialistis dan

2. Kewenangan Spesialistis.

Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan spesialistis.

Tetapi residen yang sudah punya lisensi dokter umum sudah berhak melakukan amalan perobatan umum dimanapun.


H m hadi s

PROBLEM HUKUM MAHASISWA

TERGANTUNG BENTUK KETERLIBATANNYA

1.SECARA PASIF :

Hanya melihat proses anamnesis, pemeriksaan

fisik, pemeriksaan penunjang, proses terapi maupun

operasi yang dilakukan pembimbing?

2.SECARA AKTIF :

Melakukan pengobatan bersama-sama pembimbing?

Melaksanakan execution atas decision (planning) yang

dibuatoleh pembimbing?

 Membuat decision atau planning dan sekaligus

melakukan execution)?

Jika keterlibatannya secara aktif maka masalah hukumnya

menjadi lebih komplek dan perlu disikapi secara hati-hati.


H m hadi s

MAHASISWA RESIDEN

KEMAMPUAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA

SAMA SEKALI

T. M. SPESIALISTIS BELUM

KEWENANGAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA

SAMASEKALI (bagi yang memiliki lisensi umum)

T. M. SPESIALISTIS BELUM

TANGGUNGJAWAB PEMBIMBING MANDIRI

(untuk Tindakan Medis Umum)

PEMBIMBING

(untuk Tindakan Medis Spesialistis)

TANGGUNGGUGAT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT

(corporate liability) (corporate liability)

Perlu ada perjanjian loss sharing antara RS dan Fakultas Kedokteran !!!


H m hadi s

MEMPEKERJAKAN RESIDEN DAN

MAHASISWA PERLU MEMPERHATIKAN

1. Kepentingan pasien harus dinomersatukan, bukan

kepentingan pendidikan.

2. Prinsip kehati-hatian (strong precautionary principle)

harus benar-benar dilaksanakan demi keselamatan pasien.

3. Hak-hak pasien harus benar-benar dihormati.

4. Jenis tindakan medik yang boleh dilakukan (clinical

privileges) mahasiswa dan residen harus disusun.

5. Kualifikasi pembimbing harus dirumuskan.

6. Harus dipersiapkan dan harus ada close supervision utk

mencegah terjadinya kesalahan dan mengatasi adverse

event atau adverse reaction yg secara tak terduga muncul.

7. Pembimbing harus benar-benar menjadi captain of the ship.

8. Tidak secara sembrono meninggalkan anak didik serta

memberi delegasi tugas-tugas berbahaya.


H m hadi s

PERAN

KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT

1. Mengatur hak klinik (clinical privileges) dokter

di rumah sakit.

2. Membuat rekomendasi kepada Direktur RS sebagai

dasar untuk menetapkan, memperluas, mempersempit

atau bahkan mencabut hak klinik dokter di RS.

3. Menentukan spesifikasi PEMBIMBING.

4. Merumuskan tugas dan tanggungjawab pembimbing.

5. Merumuskan clinical privilegesmahasiswa & residen

(tindakan medik yang boleh dikerjakan anak didik).

6. Menentukan persyaratan & tatalaksana kepaniteraan

klinik di rumah sakit.


H m hadi s

PERATURAN DASAR

RUMAH SAKIT SEHAT SEJAHTERA

TENTANG STAF KLINIK

Menimbang : a. bahwa…..………………………….……….…..

b. bahwa..………………….…………….………..

c. bahwauntukterlaksananya“good clinical

governance” diperlukanPeraturanDasar …..

Mengingat : 1. UU No. 23 Th 1992 tentangKesehatan.

2. PP. No. ……. Th. ...….. tentang …….……..…

3. PeraturanMenteri ..….……….……………..…

4. StatutaRumahSakitSehat Sejahtera 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PeraturanDasarRumahSakitSehat Sejahtera

TentangStafKlinik (Clinical Staff Bylaws).

CONTOH BYLAWS


H m hadi s

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Sehat Sejahtera

milik …….…………...…. , berstatus Perseroan Terbatas

yang terletak di Jalan …………. No. …….. Semarang.

2. Yayasan adalah Yayasan Amanah yang didirikan .…….

3. Komite Klinik adalah …………………………………….…

4. Panitia adalah ..….……… yang membantu tugas-tugas

dari Komite Klinik.

5. ………………………………………………………………..

6. Dan seterusnya ………...… (meliputi semua terminologi

yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kerancuan).


H m hadi s

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Untuk memastikan agar semua pasien yang dirawat

di setiap fasilitas RS memperoleh layanan kesehatan

dengan mutu tinggi tanpa membedakan ras, agama,

warna kulit, keturunan ………………. dan sebagainya.

2. Untuk mengatur agar pendidikan & penelitian dapat

dilakukan dengan tetap mempertahankan mutu layanan

kesehatan serta martabat semua pasien.

3. Untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai

peraturan staf klinik yang dapat menjamin kualitas

profesional dan etik di RS.

4. Untuk menyediakan forum guna mendiskusikan isu-isu

penting menyangkut staf klinik RS.

5. Untuk mengawasi dan menjamin kesesuaian bylaws

serta rules and regulations dengan kebijakan RS.


H m hadi s

BAB III

KEANGGOTAAN STAF KLINIK

Pasal 3

1. Keanggotaan staf klinik merupakan suatu privilege yang

dapat diberikan kepada dokter, dokter gigi, podiatrist dan

clinical psychologist yang secara terus menerus mampu

memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang

ditentukan.

2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit,

keturunan, ……………………………………………………

……………………………………………...dan seterusnya.


H m hadi s

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4.

Untuk dapat diterima sebagai anggota staf klinik rumah sakit maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan dasar: ……………………………….….………

b. Persyaratan umum: ……………………………………..…...

Pasal 5

Tatalaksana penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjadi staf klinik organik: ………………………..…

b. Untuk menjadi staf klinik mitra: ……………………………..


H m hadi s

BAB V

PERIODE KEANGGOTAAN

Pasal 6

Periode kenggotaan sebagai staf klinik rumah sakit adalah

sebagai berikut:

a. Bagi staf klinik organik (employee) adalah sampai yang

bersangkutan memasuki masa pensiun, yaitu berumur

…………... tahun, sepanjang yang bersangkutan masih

memenuhi …………………………………………………..

b. Bagi staf klinik mitra adalah selama 2 tahun dan dapat

diperbarui lagi sepanjang masih memenuh persyaratan

yang telah ditentukan.


H m hadi s

BAB VI

KATAGORI STAF KLINIK

Pasal 6

Dokter anggota staf klinik RS dikelompokkan menjadi:

1. Dokter organik, yaitu dokter yang direkrut oleh RS

sebagai dokter purna waktu, berkedudukan sebagai

subordinat RS; yaitu .…………………………...…………

2. Dokter mitra, yaitu dokter yang direkrut RS sebagai

sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan RS …...…

3. Dokter konsultan, yaitu dokter yang karena keahliannya

direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan konsultasi

(consultation only atau colsultation with management).

4. Dokter tamu, yaitu dokter yang karena reputasinya atau

keahliannya diundang secara khusus oleh RS untuk ….


H m hadi s

BAB VII

HAK KLINIK

Pasal 7

1. Setiap staf klinik RS diberikan hak klinik oleh Direktur

atas rekomendasi dari hasil rapat Komite Medik.

2. Penentuan hak klinik didasarkan atas …………….………

Pasal 8

Hak klinik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dievaluasi guna menentukan ………………………………….

Pasal 9

Dalam keadaan emergensi semua staf klinik ………………..

Pasal 10

Hak klinik sementara dapat diberikan kepada .……………...


H m hadi s

BAB VIII

ORGANISASI STAF KLINIK

Pasal 11

Organisasi staf klinik rumah sakit terdiri atas Komite Klinik,

yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia

yang terdiri atas: a. Panitia Kredensial. b. Panitia. Rekam

Medik. c. Panitia …….….. d. ………..…..

Pasal 12

1. Tanggungjawab Komite Medik adalah ..……….…………..

2. Tugas-tugas Komite Medik .………………………………...

3. Kewenangan Komite Medik adalah ...……………………...

Pasal 13

1. Tanggungjawab Panitia adalah ….………………...……….

2. Tugas-tugas Panitia adalah ………………………………...

3. Kewenangan Panitia adalah ...…………...………………...


H m hadi s

BAB IX

LAYANAN KLINIK

Pasal 14

Layanan klinik rumah sakit terdiri atas:

1. Layanan anestesi.

2. Layanan obstetri-ginekologi.

3. ………………………………………………………………….

Dan seterusnya.

Pasal 15

Fungsi layanan klinik sebagaimana dimaksud dalam Psl 14 adalah:

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………….

Dan seterusnya.


H m hadi s

BAB X

PENGURUS LAYANAN KLINIK

Pasal 16

Pengurus yang bertanggungjawab terhadap layanan klinik terdiri atas: …………………………………………………..……

Pasal 17

Kewenangan pengurus layanan klinik adalah ………………..

Pasal 18

Tatalaksana pemilihan pengurus …...……….…………………

Pasal 19

Masa jabatan pengurus adalah ..……………………………….


H m hadi s

Pasal 20

Tatalaksana pengunduran diri diri adalah ..…………………...

……………………………………………………………………...

Pasal 21

Tatalaksana pemberhentian ..…………………………………..

……………………………………………………………………...

Pasal 22

Tatalaksana mengisi lowongan adalah sebagai berikut: ……

……………………………………………………………………...


H m hadi s

BAB XI

TINDAKAN KOREKTIF

Pasal 23

Dalam hal staf klinik diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh ……….….…. untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

Bila hasil sidang pemeriksaan terbukti melakukan layanan di bawah standar maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan kepada ……………………….. untuk diberlakukan sanksi berupa: …………………….., …………………………,

………………………………... atau ……………………….…..


H m hadi s

BAB XII

PERSIDANGAN DAN BANDING

Pasal 25

Tatalaksana sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Psl 23 adalah sebagai berikut: ………………………. ……...………………………………………………………….…

Pasal 26

Tatalaksana pemberlakuan sanksi adalah sebagai berikut: ……………………………………………………………………

Pasal 27

Tatalaksana permohonan banding terhadap keputusan sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut: …………………………………………………….……………..


H m hadi s

BAB XIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 28

1. Rapat staf klinik rumah sakit diadakan setiap ………..…..

2. Rapat Panitia dari Komite Medik diadakan setiap ....…….

3. Rapat Komite Medik diadakan setiap ...……………………

Pasal 29

Dalam hal yang sangat mendesak rapat khusus dapat ……..

Pasal 30

1. Rapat sebagaimana dimaksud dalam Psl 27 harus

2. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi qorum …...

Pasal 31

Setiap keputusan hasil rapat mengikat seluruh staf klinik RS.


H m hadi s

BAB XIV

KONFIDENSIALITAS, IMUNITAS DAN DISEMINASI

Pasal 32

Informasi yang wajib dirahasiakan oleh setiap staf klinik meliputi:……………………………………………………………

Pasal 33

Setiap staf klinik dan atau wakil RS yang melakukan tindakan yang sesuai bylaws atau peraturan peundang-undangan yang berlaku dibebaskan dari tanggunggugat atas terjadinya kerugian akibat……………………………………….……………..

Pasal 34

Diseminasi informasi atau records hanya bisa dilakukan jika ………………………………………………………………………


H m hadi s

BAB XV

PERSETUJUAN TERHADAP BYLAWS

Pasal 35

1. Denganmengajukanlamaranmenjadianggotastafklinik

dianggapmenyetujuiclinical staff bylaws RS.

2. Setiapstafklinikdiberikan kopi clinical staff bylaws.

3. Setiappelanggaranterhadapclinical staff bylaws ………..

BAB XVI

ASURANSI MALPRAKTEK

Pasal 36

Setiapanggotastafklinikwajibmengikuti program asuransimalpraktekdengannilaipertanggungan minimal ……………... …………………. rupiah.


H m hadi s

BAB XVII

AMANDEMEN

Pasal 37

1. Clinical staff bylaws akan ditinjau ulang secara periodik

untuk menilai apakah masih relevan dengan ……………..

2. Peninjauan ulang dilakukan oleh …………………………...

3. Clinical staf bylaws dapat diamendemen melalui suara …

BAB XVIII

PENGESAHAN

Pasal 38

1. Pengesahan clinical staff bylaws dan amandemen clinical

staff bylaws dilakukan melalui voting dengan suara ……...

2. Pengesahan rules and regulations dan amendemen rules

and regulations dilakukan melalui voting dengan suara ….


H m hadi s

BAB XIX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

Sesudah diamandir melalui voting dengan suara terbanyak maka clinical staff bylaws akan menggantikan yang lama dan akan berlaku efektif setelah 30 hari sejak …………………….. …………………...… oleh ……………...…………………………

Diajukan oleh ……………………………. Tanggal…………..…

Disahkan oleh …………………………… Tanggal…………….


H m hadi s

MEDICAL STAFF

RULES AND REGULATION

1. ADMISSION OF PATIENTS

2. MEDICAL RECORDS

3. CONSULTATIONS

4. MEDICATIONS

5. VERBAL ORDERS

6. CLINICAL SERVICE POLICIES AND PROCEDURES

7. SUICIDAL PATIENT

8. PATIENT DISCHARGE

9. PATIENT DEATH

10. CRITERIA FOR AUTOPSY

11. ORGAN AND TISSUE DONATION

12. EMERGENCY SERVICES

13. GENERAL RULES REGARDING SURGICAL CARE

14. SUPERVISION OF HOUSE STAFF

15. CONFIDENTIALITY


H m hadi s

PERATURAN (RULE) RS SEHAT SEJAHTERA

TENTANG

INFORMED CONSENT

MENIMBANG:

a. bahwadalamrangkamelaksanakankewajiban yang

timbulakibathubunganterapetik, RS wajibmelakukan

tindakanuntukmengatasigangguankesehatanpasien.

b. bahwatindakanmedik yang dilakukandokter RS penuh

denganketidakpastiandanhasilnyapuntidakdapat

diperhitungkansecaramatematik (pasti).

c. bahwahampirsemuatindakanmedikmengandung

risiko / akibatikutan yang takmenyenangkansehingga

pasienperludiberitahudandimintapersetujuannya.

d. bahwauntukmencapaitujuansebagaimanadimaksud

dalambutir (3), dipandangperluuntukmenetapkan

PeraturanRumahSakitTentang Informed Consent.

CONTOH RULE


H m hadi s

MENGINGAT:

1. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

2. UU Hukum Perdata, Republik Indonesia.

3. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. PP No. 32 Th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

5. Permenkes RI No. 585 / Men Kes / Per / IX / 1989

Tentang Persetujuan Tindakan Medik.

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik

No. HK. 00.06.3.5. 1866. Tanggal 21 April 1999

Tentang Informed Consent.

7. Surat Edaran Dirjen Yanmed Depkes RI. No: YM. 02.

04. 3. 5. 2504. Tg. 10 Juni 1997 Tentang Hak dan

Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

8. Kode Etik Kedokteran Indonesi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN RS SEHAT SEJAHTERA

TENTANG INFORMED CONSENT.


H m hadi s

  • Pasal 1

  • a. Setiap tindakan medik, baik diagnostik ataupun

  • terapetik, yang mengandung risiko atau akibat ikutan

  • yang bakal tidak menyenangkan pasien harus lebih

  • dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang

  • menurut hukum berhak memberikan persetujuannya,

  • kecuali pasien dalam keadaan emergensi.

  • b. Tindakan yang memerlukan persetujuan ialah: operasi

  • invasif, semua prosedur medik yang punya risiko tinggi,

  • radioterapi, ECT, semua prosedur eksperimen dan

  • semua tindakan yang menurut UU mensyaratkannya.

  • Pasal 2

  • Persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diberikan secara tegas dan jelas, dalam keadaan sadar, bebas dan tanpa unsur paksaan.


H m hadi s

Pasal 3

Sebelum memberikan persetujuannya, kepada orang yang berhak harus diberikan informasi secukupnya mengenai tindakan medik yang akan dilakukan agar dapat dijadikan dasar bagi penentuan sikap terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, kecuali yang bersangkutan dengan secara jelas dan tegas menolak menerima informasi (pasien dengan “Don’t tell me, doctor” syndrome).

Pasal 4

Informasi diberikan secara lisan (agar dapat terjadi komunikasi dua arah), meliputi:

a. Alasan perlunya dilakukan tindakan medik.

b. Manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut.

c. Risiko yang mungkin terjadi.

d. Akibat ikutan yang selalu menyertai tindakan medik.

e. Ada tidaknya tindakan medik alternatif.

f. Risiko yang dapat terjadi jika menolak tindakan medik.


H m hadi s

Pasal 5

Kewajiban memberikan informasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab dokter yang hendak melakukan tindakan medik.

Pasal 6

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tidak dapat didelegasikan kepada dokter lain, perawat atau bidan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 7

Sesudah diberikan informasi, yang bersangkutan dapat menyampaikan persetujuannya secara terucap (oralconsent), tersurat (written consent) atau tersirat (implied consent).


H m hadi s

Pasal 8

Jika tindakan medik yang direncanakan mengandung risiko tinggi maka hendaknya persetujuan diberikan secara tersurat dengan cara menandatangani atau membubuhkan cap ibu jari tangan kiri pada formulir informed consent yang disediakan.

Pasal 9

Sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan kiri, formulir tersebut harus sudah diisi lengkap oleh dokter yang akan melakukan tindakan medik atau oleh tenaga medik lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan di hadapannya.


H m hadi s

Pasal 10

Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak untuk menerima informasi (“Don’t tell me, doctor”syndome) dan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medik yang akan dilakukan dokter.

Pasal 11

Apabila yang bersangkutan sesudah menerima informasi, menolak untuk memberikan persetujuannya maka ia harus menandatangani surat pernyataan penolakan.

Pasal 12

Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan medik adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya.


H m hadi s

Pasal 13

Bagi pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri dari pasien tersebut tidak diikutsertakan menandatangani persetujuan, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversibel; yaitu tubektomi atau vasektomi.

Pasal 14

Persetujuan tindakan medikyang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan medik yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.

Pasal 15

Dalam hal persetujuan diberikan oleh keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lain yang kedudukan hukumnya lebih berhak untuk bertindak sebagai wali.


H m hadi s

Pasal 16

Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan medik harus diberikan secara tertulis dengan cara menandatangani formulir yang disediakan.

Pasal 17

Semua hal-hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan medik harus dicatat dalam rekam medik.

Pasal 18

Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan medik harus disimpan bersama-sama rekam medik pasien.

Ditetapkan tg. …...……. 2003.

RS SEHAT SEJAHTERA.

Direktur.


H m hadi s

  • HAK-HAK PASIEN

  • Hak-hak pasien yang dirawat di rumah sakit:

  • Hak-hak yang berkaitan dengan Peraturan RS:

  • a. Mengakses serta mengetahui Peraturan RS yang

  • berkaitan dengan kepentingan pasien.

  • b. Untuk tidak diberlakukannya perubahan peraturan,

  • termasuk perubahan tarif, yang ditetapkan pada saat

  • pasien tengah berada dalam masa perawatan.


H m hadi s

2. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan kesehatan:

a. Memilih dokter yang jenis keahlian dan kompetensinya

dinilai mampu menangani gangguan / ancaman kesehatan

pasien.

b. Mengetahui identitas, status profesional serta kualifikasi

dokter.

c. Mengganti dokter manakala merasa ragu atau kehilangan

kepercayaan terhadapnya.

d. Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tanpa

membedakan status sosial, umur, jenis kelamin, ras, suku,

agama, golongan dan politik.

e. Diberitahu tentang keterbatasan RS (akibat keterbatasan

fasilitas, tenaga medik, tenaga perawat maupun teknis

penunjang).


H m hadi s

3. Hak-hak yang berkaitan dengan informasi:

a. Mengetahui sistem serta fasilitas layanan kesehatan yang

ada.

b. Mengetahui identitas, status profesional dan kualifikasi

tenaga kesehatan yang menangani pasien.

c. Mengakses informasi medik.

d. Mendapatkan second opinion pada setiap tahapan.

e. Mengijinkan atau menolak kehadiran orang lain saat

anamnesa, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lain.

f. Mendapatkan saran-saran sebelum meninggalkan RS.

g. Mengetahui jumlah biaya beserta rinciannya.


H m hadi s

4. Hak-hak yang berkaitan dengan informed consent:

a. Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan,

diagnosa penyakit serta prognosenya; kecuali informasi

tersebut diperkirakan akan dapat memperburuk kondisi

kesehatannya.

b. Diberitahu tentang rencana tindakan medik.

c. Diberitahu tindakan medik yang masih bersifat

eksperimental.

d. Diberitahu mengenai risiko serta akibat ikutannya.

e. Mendapatkan informasi tentang ada tidaknya tindakan

medik alternatif.

f.  Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medik.

g.  Memperoleh informasi perkiraan biaya tindakan medik.


H m hadi s

5. Hak-hak yang berkaitan dengan penolakan tindakan

medik:

a. Menolak untuk menyetujui tindakan medik.

b. Menolak untuk ikut berpartisipasi dalam program riset

atau eksperimen.

c. Menolak kehadiran orang lain saat dilakukan anamnesa,

pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan medik lain.

d. Membatalkan persetujuan tindakan medik yang sudah

terlanjur diberikan, sepanjang pelaksanaan tindakan

medik tersebut belum sampai pada tahapan yang secara

medik tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.

e. Meninggalkan rumah sakit manakala pasien dan atau

walinya merasa tidak puas atas pelayanan RS.


H m hadi s

6. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan non-medik:

a. Memilih jenis kelas perawatan sesuai keinginan dan

kemampuannya.

b. Mendapatkan layanan non-medik yang manusiawi.

c. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dari

gangguan dan ancaman selama dirawat.

d. Mendapatkan “surat keterangan dokter” untuk berbagai

macam kepentingan yang secara hukum dan etika dapat

dibenarkan.

e. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang

dianutnya sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu

ketenangan pasien lainnya.


H m hadi s

7. Hak-hak yang berkaitan dengan rahasia kedokteran:

a. Dilindungi kerahasiaan mediknya.

b. Melepaskan sifat kerahasiaan mediknya.

c. Mengijinkan atau tidak mengijinkan pihak ketiga tertentu

(baik individu ataupun korporasi) untuk mengakses atau

mendapatkan informasi yang bersifat rahasia.

8. Hak-hak yang berkaitan dengan kehadiran orang lain, yaitu:

a. Bertemu dengan rohaniawan guna mendapatkan

bimbingan.

b. Mengijinkan kunjungan orang-orang yang dikehendaki.

c. Menolak kunjungan orang-orang yang tidak dikehendaki.

d. Didampingi keluarga selama dalam kondisi kritis.


H m hadi s

KEWAJIBAN PASIEN

Kewajiban-kewajiban pasien adalah sebagai berikut:

a. Mentaati segala peraturan yang berlaku di rumah sakit.

b. Mentaati tata-tertib yang berlaku di rumah.

c. Bekerjasama dengan dokter, perawat, bidan atau tenaga

medik lainnya.

d. Memberikan informasi yang diperlukan secara jujur dan

benar.

e. Mematuhi segala nasehat dan larangan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan.

g. Memenuhi semua prosedur administratif yang

diperlukan.

f. Membayar semua biaya perawatan sesuai prosedur

pembayaran yang berlaku.


H m hadi s

KEWAJIBAN STAF MEDIK

Staf medik rumah sakit berkewajiban untuk:

a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.  Mentaati semua peraturan rumah sakit.

c.  Mentaati etika; yaitu etika rumah sakit, etika kedokteran,

etika perawat, etika bidan dan sebagainya.

d.  Melaksanakan klausula-klausula dalam perjanjian antara

RS dengan staf medik atau antara RS dengan pihak lain.

e.  Menjaga citra rumah sakit.

f.  Bersikap hormat dan santun terhadap pimpinan, manajer,

staf medik dan staf profesional lain, pasien, keluarga

pasien, pengunjung dan tamu yang berkunjung ke RS.

g.  Menjalin kerjasama yang harmonis dengan profesional

lain yang ada di RS.


H m hadi s

  • h. Menyelesaikan semua kewajiban administratif sesuai

  • peraturan yang berlaku; termasuk mengisi rekam medik

  • secara benar, tepat dan akurat.

  • i. Hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan

  • RS, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh RS.

  • j.   Hadir dalam dengar-pendapat (hearing) yang diadakan

  • oleh pimpinan RS, komite medik atau badan / tim yang

  • dibentuk oleh rumah sakit berkaitan dengan penanganan

  • pasien / kasus.

  • k. Menunjukkan loyalitasnya kepada RS.

  • l. Membantu rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu

  • layanan.

  • Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan di

  • kemudian hari.


H m hadi s

HAK-HAK STAF MEDIK

Staf medik dengan status dokter organik (employee):

a. Memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri atas:

-  Penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah.

-  Uang pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di RS.

-  Status kepegawaian yang jelas dan pasti.

-  Kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di RS.

-  Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan.

-  Pengembangan karir sesuai kemampuan individu dan

ketentuan yang berlaku di RS.

-  Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti sosial sesuai ketentuan

yang berlaku di rumah sakit.


H m hadi s

-  Cuti hamil bagi dokter perempuan sesuai ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah.

-  Cuti khusus berkenaan sifat pekerjaannya sesuai

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

-  Lingkungan kerja yang ergonomis serta perlindungan

terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja.

-  Pemeriksaan kesehatan prakarya, rutin dan khusus

sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

-  Perawatan kesehatan selama sakit sesuai ketentuan

yang berlaku di RS.

-  Santunan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa

sesuai ketentuan yang berlaku.

-  Bantuan hukum selama menjalani proses peradilan

yang berkaitan dengan pekerjaannya.


H m hadi s

b.  Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS.

c.  Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat

sebagai staf medik rumah sakit.

d.  Mendatangkan dokter tamu (visiting doctor) yang tidak

tercatat sebagai staf medik rumah sakit untuk konsultasi

atau membantu melaksakan sebagian pekerjaan yang

tidak dapat dilaksananakannya setelah memperoleh ijin

dari Direktur atau pejabat RS yang ditunjuk.

e.  Memperoleh hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian

hari.


H m hadi s

Staf medik dengan status mitra (attending physician):

a.  Pembagian penghasilan yang layak dan adil sesuai

peraturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan yang

dibuat oleh RS dengan staf medik yang bersangkutan.

b. Lingkungan kerja yang nyaman serta perlindungan

terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja.

c.  Kesempatan untuk merawat pasien di rumah sakit.

d.  Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS.

e.  Kesempatan berkonsultasi dengan dokter lain yang

tercatat sebagai staf medik RS.

f.  Kesempatan mendatangkan dokter tamu (visiting doctor)

yang tak tercatat sebagai staf medik RS, untuk konsultasi

atau untuk membantu sebagian pekerjaan yang tidak

dapat dilaksananakan setelah mendapat ijin dari Direktur

atau pejabat yang ditunjuk.

g.  Cuti sakit atau karena alasan-alasan lain yang layak.

h.  Hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian hari.


H m hadi s

sekian

&

terima kasih


Curriculum vitae

Curriculum Vitae

Nama : H.M. Hadi S., dr., S.H., M.H.Kes

Jabatan : - dokter; - dosen: FK Unisba, FakHkmUnla, Stikes A. Yani, Politeknik TEDC (RekamMedis) – Cimahi, S-2 MMRS Unisba, S-2 Hkm (Kes) UnikaSoegijapranata – Semarang, - Mediatior PN Tkt IA Bdg

Pelatihan: - Mediator Non Hakim, PendidikanKhususProfesiAdvokat (PKPA)

Alamat: Komplek Nusa Hijau A-18, jl. E. Kartawiria - Cimahi (Hp. 022-61019715)


  • Login