1 / 29

ASPEK KEBIJAKAN PERBANKAN

ASPEK KEBIJAKAN PERBANKAN. Enam Pilar API. Program Kegiatan API. Program Penguatan Struktur Perbankan Program Peningkatan Kualitas Pengaturan perbankan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasi Perbankan

nibaw
Download Presentation

ASPEK KEBIJAKAN PERBANKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ASPEK KEBIJAKAN PERBANKAN

  2. EnamPilar API

  3. Program Kegiatan API • Program PenguatanStrukturPerbankan • Program PeningkatanKualitasPengaturanperbankan • Program PeningkatanFungsiPengawasan • Program PeningkatanKualitasManajemendanOperasiPerbankan • Program PengembanganInfrastrukturPelanggan • Program PeningkatanPerlindunganNasabah

  4. TANTANGAN MASA DEPAN • Kapasitaspertumbuhankreditperbankan yang masihrendah • Strukturperbankan yang belumoptimal • Pemenuhankebutuhanmasyarakatterhadappelayananperbankan yang dinilaiolehmasyarakatmasihkurang • Pengawasan bank yang masihperluditingkatkan • Kapabilitas perbankan yang masih lemah

  5. TANTANGAN MASA DEPAN 6. Profitabilitasdanefisiensioperasional bank yang tidaksustainable 7. Perlindungannasabah yang masihharusditingkatkan 8. PerkembanganTeknologiInformasi

  6. Program PeningkatanStrukturPerbankanNasional Program inibertujuanuntukmemperkuatpermodalan bank umum (konvensionaldansyariah) dalamrangkameningkatkankemampuan bank mengelolausahamaupunrisiko, mengembangkanteknologiinformasi, maupunmeningkatkanskalausahanyagunamendukungpeningkatankapasitaspertumbuhankreditperbankan. Implementasi program penguatanpermodalan bank dilaksanakansecarabertahap

  7. Program PeningkatanStrukturPerbankanNasional • Upayapeningkatan modal bank-bank tersebutdapatdilakukandenganmembuat business plan yang memuat target waktu, caradantahappencapaian. Cara pencapaiannyamelalui: • Penambahan modal barubaikdari shareholder lama maupun investor baru; • Merger dengan bank (ataubeberapa bank) lain untukmencapaipersyaratan modal minimum baru; • Penerbitansahambaruatausecondary offering di pasar modal; • Penerbitansubordinated loan

  8. Dalamwaktusepuluhsampailimabelastahunkedepan program peningkatanpermodalantersebutdiharapkanakanmengarahpadaterciptanyastrukturperbankan yang lebih optimal, yaituterdapatnya: • 2 sampai 3 bank yang mengarahkepada bank internasionaldengankapasitasdankemampuanuntukberoperasi di wilayahinternasionalsertamemiliki modal di atas Rp50 triliun; • 3 sampai 5 bank nasional yang memilikicakupanusaha yang sangatluasdanberoperasisecaranasionalsertamemiliki modal antara Rp10 triliunsampaidengan Rp50 triliun; • 30 sampai 50 bank yang kegiatanusahanyaterfokuspadasegmenusahatertentusesuaidengankapabilitasdankompetensimasing-masing bank. Bank-bank tersebutmemiliki modal antara Rp100 miliarsampaidengan Rp10 triliun; • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengankegiatanusahaterbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

  9. Secarakeseluruhan, strukturperbankan Indonesia dalamkurunwaktusepuluhsampailimabelastahunkedepandiharapkanakanterbentuksebagaimanadigambarkansebagaiberikut:

  10. Program PeningkatanKualitasPengaturanPerbankan • Program inibertujuanuntukmeningkatkanefektivitaspengaturansertamemenuhistandarpengaturan yang mengacupada international best practices • Program tersebutdapatdicapaidenganpenyempurnaan proses penyusunankebijakanperbankansertapenerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secarabertahapdanmenyeluruh.

  11. Program PeningkatanFungsiPengawasan • Program inibertujuanuntukmeningkatkanindependensidanefektivitaspengawasanperbankan yang dilakukanoleh Bank Indonesia • Hal inidicapaidenganpeningkatkankompetensipemeriksa bank, peningkatankoordinasiantarlembagapengawas, pengembanganpengawasanberbasisrisiko, peningkatkanefektivitas enforcement, dankonsolidasiorganisasisektorperbankan di Bank Indonesia

  12. Program PeningkatanKualitasManajemendanOperasiPerbankan • Program inibertujuanuntukmeningkatkan good corporate governance (GCG), kualitasmanajemenresikodankemampuanoperasionalmanajemen. • Semakintingginyastandar GCG dengandidukungolehkemampuanoperasional (termasukmanajemenrisiko) yang handaldiharapkandapatmeningkatkankinerjaoperasionalperbankan

  13. Program PengembanganInfrastrukturPelanggan • Program inibertujuanuntukmengembangkansaranapendukungoperasionalperbankan yang efektifseperti credit bureau, lembagapemeringkatkreditdomestik, danpengembangan skim penjaminankredit. • Pengembangan credit bureau akanmembantuperbankandalammeningkatkankualitaskeputusankreditnya. • Penggunaanlembagapemeringkatkreditdalampublicly-traded debt yang dimiliki bank akanmeningkatkantransparansidanefektivitasmanajemenkeuanganperbankan. • Pengembangan skim penjaminankreditakanmeningkatkanakseskreditbagimasyarakat. Dalamwaktutigatahunkedepandiharapkantelahtersediainfrastrukturpendukungperbankan yang mencukupi.

  14. Program PeningkatanPerlindunganNasabah • Program inibertujuanuntukmemberdayakannasabahmelaluipenetapanstandarpenyusunanmekanismepengaduannasabah, pendirianlembagamediasiindependen, peningkatantransparansiinformasiprodukperbankandanedukasibaginasabah.

  15. PENGAWASAN BANK • Program restrukturisasiperbankannasionaltelahdilaksanakanmelaluilangkah-langkahantara lain pembentukanBadanPenyehatanPerbankanNasional (BPPN), program penjaminanPemerintah, dan program rekapitalisasiperbankan. Dalamperkembangannyamasihterdapat Bank yang dinilaimengalamikesulitan yang dapatmembahayakankelangsunganusahanyadanatausistemperbankannasional.

  16. Pendekatan Pengawasan oleh Bank Indonesia • Pengawasantidaklangsung (off site supervision). Merupakantindakanpengawasandananalisis yang dilakukanberdasarkanlaporanberkala (regulatory reports) yang disampaikanoleh Bank, informasidalambentukkomunikasi lain sertainformasidaripihak lain. • Pengawasanlangsung (on site examination) dilakukandengancaramelakukanpemeriksaanpada Bank untukmenelitidanmengevaluasitingkatkepatuhan Bank terhadapketentuan yang berlaku.

  17. Strategi Pengawasan oleh Bank Indonesia Dalamrangkamenjalankantugaspengawasan, Bank Indonesia menetapkanbeberapajenispengawasan yang didasarkanatasanalisisterhadapkondisisuatu bank tertentuyaitu: • Pengawasan Normal (Rutin) • PengawasanIntensif (Intensive Supervision) • PengawasanKhusus (Special Surveillance)

  18. Pengawasan Normal • Pengawasaninidilakukanterhadap Bank yang memenuhikriteriatidakmemilikipotensiatautidakmembahayakankelangsunganusahanya. Umumnya, frekuensipengawasandanpemantauankondisi Bank dilakukansecara normal sedangkanpemeriksaanterhadapjenis Bank inidilakukansecaraberkalaatausekurang-kurangnyasetahunsekali.

  19. PengawasanIntensif • Pengawasanintensifinidilakukan Bank yang memenuhi yang memilikipotensikesulitan yang dapatmembahayakankelangsunganusahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status PengawasanIntensif, antara lain: • Meminta Bank untukmelaporkanhal-haltertentukepada Bank Indonesia. • Melakukanpeningkatanfrekuensipengkiniandanpenilaianrencanakerjadenganpenyesuaianterhadapsasaran yang akandicapai. • Meminta Bank untukmenyusunrencanatindakansesuaidenganpermasalahan yang dihadapi. • Menempatkanpengawasdanataupemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabiladiperlukan.

  20. PengawasanKhusus • Pengawasanterhadap bank yang dinilaimengalamikesulitan yang membahayakankelangsunganusahanya. Terhadap Bank dengan status PengawasanKhususinimakabeberapatindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain: • Memerintahkan Bank danataupemegangsaham Bank untukmengajukanrencanaperbaikanpermodalan (capital restoration plan) secaratertuliskepada Bank Indonesia. • Memerintahkan Bank untukmemenuhikewajibanmelaksanakantindakanperbaikan (mandatory supervisory actions).

  21. PengawasanKhusus • Memerintahkan Bank danataupemegangsaham Bank untukmelakukantindakanantara lain: menggantidewankomisarisdanataudireksi Bank; • MenghapusbukukankreditataupembiayaanberdasarkanPrinsipSyariah yang tergolongmacetdanmemperhitungkankerugian Bank dengan modal Bank; • melakukan merger ataukonsolidasidengan bank lain; • menjual Bank kepadapembeli yang bersediamengambilalihseluruhkewajiban Bank; • menyerahkanpengelolaanseluruhatausebagiankegiatan Bank kepadapihak lain; • menjualsebagianatauseluruhhartadanataukewajiban Bank kepada bank ataupihak lain; danatau • membekukankegiatanusahatertentu Bank.

  22. LarangandanPembatasanBagi Bank dalamPengawasanKhusus • Bank dilarangmelakukanpembayarandistribusi modal (pembagiandevidenataupemberian bonus); • Bank dilarangmelakukantransaksidenganpihakterkaitataupihak lain yang ditetapkanoleh Bank Indonesia; • Bank dikenakanpembatasanpertumbuhanaset; • Bank dilarangmelakukanpembayaranterhadappinjamansubordinasi; • Bank dikenakanpembatasankompensasikepadapihakterkait;

  23. Bank DalamPenyehatan • Bank dapatditetapkandengan status Bank DalamPenyehatanapabila Bank tersebutdinilaimasihmemilikipotensiuntukdapatdiperbaikiterutamadariaspekpermodalan • apabilakondisi Bank semakinmemburuk, status BDP dapatberubahmenjadi Bank BekuKegiatan Usaha.

  24. Bank BekuKegiatan Usaha • Bank ditetapkandengan status Bank BekuKegiatan Usaha apabila Bank memenuhipersyaratanbahwakondisi Bank menurunsangattajamatau program penyehatan BPPN atas Bank DalamPenyehatan (BDP) tidakdapatdiselesaikanoleh Bank dalamjangkawaktu yang disepakatiatauberdasarkanpertimbangan BPPN, program penyehatantidakdapatdilaksanakanmeskipunjangkawaktu yang disepakatibelumterlampaui.

  25. BASEL II • Mengingatpentingnya modal pada bank, padatahun 1988 BIS mengeluarkansuatukonsepkerangkapermodalan yang lebihdikenaldengan the 1988 accord (Basel I) • Sisteminidibuatsebagaipenerapankerangkapengukuranbagirisikokredit, denganmensyaratkanstandar modal minimum adalah 8%.

  26. Minimum Capital Ratio

  27. Basel II dibuatberdasarkanstrukturdasar the 1988 accord  yang memberikankerangkaperhitungan modal yang bersifatlebihsensitifterhadaprisiko (risk sensitive) sertamemberikaninsentifterhadappeningkatankualitaspenerapanmanajemenrisiko di bank • Hal inidicapaidengancarapenyesuaianpersyaratan modal denganrisikodarikerugiankreditdanjugadenganmemperkenalkanperubahanperhitungan modal darieksposur yang disebabkanolehrisikodarikerugianakibatkegagalanoperasional.

  28. BASEL II

  29. Basel II bertujuanmeningkatkankeamanandankesehatansistemkeuangan, denganmenitikberatkanpadaperhitunganpermodalan yang berbasisrisiko, supervisory review process, dan market discipline • Framework Basel II disusunberdasarkan forward-looking approach yang memungkinkanuntukdilakukanpenyempurnaandanpenyesuaiandariwaktukewaktu. • Hal iniuntukmemastikanbahwa framework Basel II dapatmengikutiperubahan yang terjadi di pasarmaupunperkembangan-perkembangandalammanajemenrisiko.

More Related