Hukum perdata
Download
1 / 30

HUKUM PERDATA - PowerPoint PPT Presentation


  • 338 Views
  • Uploaded on

HUKUM PERDATA. HUKUM HARTA KEKAYAAN. HUKUM PERDATA. SISTEM KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTAR PRIBADI DIDALAM MEMENUHI KEPENTINGAN –KEPENTINGANNYA. MENURUT W.L.G. LEMAIRE (1952) STRUKTUR HUKUM PERDATA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HUKUM PERDATA' - nerita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hukum perdata

HUKUM PERDATA

HUKUM HARTA KEKAYAAN


Hukum perdata1
HUKUM PERDATA

SISTEM KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTAR PRIBADI DIDALAM MEMENUHI KEPENTINGAN –KEPENTINGANNYA.


MENURUT W.L.G. LEMAIRE (1952)

STRUKTUR HUKUM PERDATA

ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  • KAIDAH-KAIDAH HUKUM TENTANG PRIBADI KODRATI, HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DLM HUBUNGAN HUKUM (HUKUM PRIBADI)

  • KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KEBENDAAN, EKONOMI DARI PRIBADI KODRATI (HUKUM HARTA KEKAYAAN)


SUMBER : WIHARNO YUDHO, AGUS BROTOSUSILO, MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA, MODUL 1-6, UT,1986, HAL 5-10


Hukum pribadi
HUKUM PRIBADI

MENGATUR HAK KEWAJIBAN PADA PRIBADI YAITU SUBYEK HUKUM

- PRIBADI KODRATI

- PRIBADI HUKUM


Pribadi kodrati
PRIBADI KODRATI

  • MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN SEJAK LAHIR MENINGGAL.

  • PRIBADI DAPAT BERTINDAK SENDIRI UNTUK KEPENTINGAN-KEPENTINGANNYA HAK BERSIKAP TINDAK (HANDELINGS BEVOEGD) BERAKIBAT HUKUM.

  • TIDAK SETIAP PRIBADI DIANGGAP MAMPU/ CAKAP MELAKSANAKANNYA (HANDELINGS BEKWAAM)


Pribadi hukum
PRIBADI HUKUM

  • MERUPAKAN PRIBADI CIPTAAN HUKUM

  • HARUS MEMPUNYAI TUJUAN DAN HARTA KEKAYAAN SENDIRI

  • MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN

  • DAPAT MENGADAKAN HUBUNGAN HUKUM

  • TERLIBAT DALAM SUATU PERISTIWA HUKUM, CONTOH : NEGARA, DESA, P.T, KOPERASI DLL.


Hukum harta kekayaan
HUKUM HARTA KEKAYAAN

HUKUM YANG MENYANGKUT HUBUNGAN ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN OBYEK HUKUM (BENDA), DAN HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI.


RUANG LINGKUP HUKUM HARTA KEKAYAAN :

PERIKATAN

SUATU HUBUNGAN HUKUM KEBENDAAN ANTARA 2 PH., ATAS DASAR MANA SATU PIHAK ………

BERHAK ATAS DASAR SUATU PRESTASI, BERDASARKAN MANA PIHAK LAIN………….

WAJIB BERPRESTASI DAN BERTANGGUNG JAWAB ATASNYA (L.C. HOFFMANN, 1 : 48)


SELAIN ITU R.L. HUKUM HARTA KEKAYAAN MENCAKUP HAK-HAK IMMATERIAL YAITUHAK-HAK ATAS HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILIHAT/DIRASA.

MIS : HAK CIPTA, HAK MEREK, HAK OKTROOI

HUKUM HARTA KEKAYAAN MELIPUTI :

  • HUKUM BENDA

  • HUKUM PERIKATAN

  • HUKUM HAK IMMATERIAL


Hukum hak immaterial
HUKUM HAK IMMATERIAL

  • HAK ATAS MEREK

  • HAK OKTROI

  • HAK CIPTA

  • HAK MEREK : SUATU TANDA PENGENAL UNTUK MEMBERI CIRI TERTENTU TERHADAP BARANG-BARANG HASIL SUATU PERUSAHAAN TERTENTU


HAK PATENT

  • HAK OKTROI : HAK DIBERIKAN BILA ADA :

    - PRODUK BARU

    - CARA KERJA BARU

    - PERBAIKAN ATAS HASIL PRODUKSI/CARA KERJA TTT

  • HAK PENGARANG : HAK YG DIMILIKI OLEH

    PENGARANG /PENCIPTA DLM MENGHASILKAN KARYA DLM KESUSASTERAAN, ILMU/KESENIAN

HAK PENCIPTA


I. HUKUM BENDA

MENCAKUP HUKUM YANG MENGATUR HAK KEBENDAAN, DALAM ARTI HAK TERIKAT BENDA

HUKUM PERDATA BARAT

(C. ASSER & P. SCHOLTEN)1972

  • BENDA TETAP DAN BENDA BERGERAK

  • BENDA YANG DAPAT DIKUASAI DAN YG TIDAK DAPAT DIKUASAI SUBYEK HUKUM

  • BENDA YG DAPAT DIBAGI-BAGI DAN YG UTUH

  • BENDA YG ADA KINI DAN YG ADA NANTI


  • HAK MILIK

  • HAK GUNA USAHA

  • HAK GUNA

    BANGUNAN

  • HAK PAKAI

  • HAK GADAI

  • HAK USAHA BAGI HASIL

  • HAK MENAMPUNG

BENDA TETAP (TANAH)

HUKUM PERDATA ADAT

  • HAK ATAS RUMAH

  • HAK ATAS TUMBUH-TUMBUHAN

  • HAK ATAS TERNAK

  • HAK ATAS BENDA BERGERAK

BENDA LEPAS (BUKAN TANAH)


Hukum perdata adat
HUKUM PERDATA ADAT

JUAL-BELI TANAH BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN ATAUPUN AKIBAT SUATU PERJANJIAN

BENTUK PERJANJIAN :

  • PERJANJIAN KREDIT

  • PERJANJIAN KEMPITAN

  • PERJANJIAN TEBASAN

  • PERJANJIAN PERBURUHAN

  • PERJANJIAN TRANSAKSI

  • PERJANJIAN SERIKAT

  • PERJANJIAN PEMBELIAN, DLL.


PERIKATAN

HUKUM PERDATA BARAT

PERIKATAN YG LAHIR DARI UU, OLEH KARENA PERBUATAN SESEORANG YG MELANGGAR HUKUM.

SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, MEWAJIBKAN ORANG YG MELAKUKAN PERBUATAN ITU, JIKA KARENA KESALAHANNYA TELAH DI TIMBULKAN KERUGIAN, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT.

(PASAL 1365,BW)


Hukum perdata adat1
HUKUM PERDATA ADAT

  • KETERTIBAN ADA DLM KOSMOS

  • BAGI, SETIAP ORANG, GARIS KETERTIBAN KOSMIS, DIJALANKAN DENGAN SPONTAN

  • BILA DI LUAR ITU, YG BERSANGKUTAN MENDERITA

  • PENYELEWENGAN/PERILAKU YG MENGGANGGU KESEIMBANGAN KOSMIS, MAKA PELAKU-PELAKUNYA HARUS MENGEMBALIKAN KESELARASAN YG SEMULA ADA

    PENYELEWENGAN PERDATA ADAT


KOREKSI ADAT :

  • PERMINTAAN MAAF

  • PEMBAYARAN UANG ADAT

  • MENGADAKAN SELAMATAN

  • PENGGANTIAN KERUGIAN IMMATERIAL


Hukum keluarga
HUKUM KELUARGA

  • KETURUNAN (BAB XII, PSL 55)

  • KEKUASAAN ORANG TUA

  • PERWALIAN

  • PENDEWASAAN

  • CURATELE (PENGAMPUAN)

  • PERKAWINAN


  • ASAL-USUL ANAK DIBUKTIKAN DGN

    AKTE KELAHIRAN

    TIDAK ADA

    PENGADILAN MENGELUARKAN PENETAPAN BERDASARKAN BUKTI

    AKTE KELAHIRANDIKELUARKAN INST. PENCATAT KELAHIRAN.



  • PERWALIANPSL 50 - 54

    ANAK TIDAK BERADA DIBAWAH KEKUASAAN ORANG TUA

    PRIBADI ANAK

    HARTA BENDA


  • PENDEWASAAN

    BELUM USIA PENUH DIPERSAMAKAN DENGAN SESEORANG YG TELAH DEWASA

    DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN NASEHAT DARI MA


  • CURATELE

    PENGAMPUAN

    SESEORANG

    1. SAKIT INGATAN

    2. TERLALU BOROS

    3. MERASA TIDAK MAMPU

    DIAJUKAN KE PENGADILAN

    KEPUTUSAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA


  • PERKAWINAN

    UU NO 1 THN 1974. PP NO 9 THN 1975

  • DASAR TUJUAN PERKAWINAN

  • SAHNYA PERKAWINAN

  • ASAS MONOGAMI

  • USIA PERKAWINAN

  • MEMPERSULIT PERCERAIAN

  • SUAMI ISTRI SEIMBANG


Ii hukum perikatan
II. HUKUM PERIKATAN

  • MENCAKUP HUKUM PERJANJIAN

  • HUKUM PENYELEWENGAN PERDATA

  • HUKUM PERIKATAN LAINNYA

    HUKUM PERDATA BARAT

    HUKUM PERJANJIAN MENYANGKUT HUBUNGAN PERUTANGAN

  • PIHAK BERPIUTANG (KREDITUR) : BERHAK MENUNTUT PRESTASI

  • PIHAK BERHUTANG (DEBITUR) : WAJIB BERPRESTASI


MACAM PERJANJIAN

  • P. JUAL BELI

  • P. SEWA MENYEWA

  • PEMBERIAN/HADIAH

  • PERSEKUTUAN

  • PENYURUHAN

  • PERJANJIAN PINJAM

  • PENANGGUNGGAN HUTANG

  • PERJANJIAN PERDAMAIAN

  • PERJANJIAN KERJA


PRESTASI :

  • MENYERAHKAN BENDA

  • MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

  • TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN


Referensi
REFERENSI

ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.

KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.

YUDHO, WIHARNO; AGUS BROTOSUSILO, 1986. MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA, MODUL 1-6, JAKARTA : UNIVERSITAS TERBUKA.



ad